JURNAL INSPIRASi – Pengambilan sumpah 291 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dipimpin Wali Kota Bogor, Bima Arya di SDN Cimahpar 3, Selasa (25/1), terdapat dua ASN difabel yang lolos tes dan bertugas sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya menyebut tenaga pendidik dan tenaga kesehatan merupakan motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bogor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik menjelaskan, dalam setiap pelaksanaan penerimaan CPNS diwajibkan untuk menyediakan formasi atau mengakomodir difabel sebesar 2 persen.
Formasi khusus ini menurutnya menjadi salah satu langkah konkret wujud penyetaraan dan persamaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Bogor. Bahkan, di tahun 2022 nanti Kota Bogor mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Festival HAM.
“Keberadaan mereka selain sebagai motivasi bagi yang lain, juga tidak menutup kemungkinan akan dijadikan sebagai duta ASN Kota Bogor. Yang terpenting bagaimana masyarakat, pihak sekolah, siswa dan orang tua memberikan peluang dan kesempatan untuk mereka mengabdi,” kata Taufik usai kegiatan.
Pada tahun 2019 kata dia, ada lima orang yang mendaftar dari dua formasi, yakni pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk tahun 2020 formasi dan penempatannya di kecamatan.
Terkait pelaksanaan tugasnya, ASN difabel yang memiliki keterbatasan hampir tidak ada perbedaan dengan ASN lainnya.
“Dari mulai ketika tes hingga latsar (prajabatan) menggunakan komputer biasa, bahkan masuk sebagai peserta dengan prestasi kategori terbaik. Karena itu kami tidak khawatir karena baik difabel maupun yang normal memiliki kemampuan yang sama sehingga dari sisi uji kompetensi makanya lolos sebagai PNS,” ungkapnya.
Rafik Akbar, PNS difabel yang bertugas sebagai Guru Agama di SDN Pengadilan 5 menjelaskan, dalam melaksanakan tugas sama seperti guru lainnya. Namun yang membedakan menggunakan alat bantu untuk mengajar para siswa.
“Dalam mengajar saya menggunakan komputer dengan scan reader atau program pembaca layar sendiri, jadi sistemnya berdasarkan basis suara. Saya tidak memiliki hambatan dalam mengakses google form, membuat soal-soal atau media belajar. Sudah terbiasa seperti itu,” kata Rafik.
Fajar Rizky Effendi, PNS difabel yang bertugas sebagai tenaga tenaga kesehatan, tepatnya asisten apoteker di Puskesmas Merdeka mengaku selama menjalani masa CPNS satu tahun tidak menemui hambatan maupun kendala. Bahkan, dirinya dipercaya memegang obat-obatan untuk penyakit paru-paru.
Tak hanya itu, di tempat dinasnya, Fajar mengaku dipercaya sebagai penanggung jawab Puskesmas Pembantu (Pustu) Sindangsari, khusus bagian obat-obatan, seperti menyediakan obat TBC seminggu sekali dan mengambilnya tiga bulan sekali di RS Cisarua.
“Kalau melihat dari fisik, saya termasuk dalam difabel sehingga ada sedikit perlakuan khusus, lebih ke sarana prasarana untuk mendukung tugas, padahal secara pribadi masih mampu,” katanya.**Fredy Kristianto
JURNAL INSPIRASI – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan mitra operator telekomunikasi PT. XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital.
Menkominfo Johnny G. Plate menekankan agar layanan seluler dan internet dapat dimanfaatkan masyarakat denan baik tanpa ada kendala. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak menjaga kualitas layanan telekomunikasi.
“Saya sangat menekankan jangan sampai terjadi interupsi pelayanan sinyal 4G bagi masyarakat khususnya masyarakat 3T (terdepan, terluar dan tertinggal),” ujarnya usai menyaksikan Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/1).
Menkominfo menegaskan agar masyarakat bisa menjangkau layanan telekomunikasi seluler 4G tanpa ada kendala. Hal itu, menurutnya menjadi tugas bersama BAKTI Kementerian Kominfo dan penyedia layanan seluler 4G.
“Pembangunan layanan seluler 4G melalui Base Transceiver Station (BTS) baik oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan mitra operator seluler dapat dijangkau masyarakat tanpa terjadi masalah dalam pelayanan. Sekali layanan sinyal tersedia, tetaplah harus tersedia, ini tugas kita bersama,” tandasnya.
Kepada Presiden Direktur XL Axiata Tbk Dian Siswarini dan Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam, Menteri Johnny berharap kerja sama dengan BAKTI Kementerian Kominfo yang akan berjalan selama setidaknya satu dekade ke depan berjalan dengan baik.
“Tidak ada pekerjaan yang tanpa masalah, masalah yang mungkin akan muncul membutuhkan kolaborasi dan kreativitas kita untuk menyelesaikan demi layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Menkominfo, Pemerintah telah mengembangkan dukungan pembiayaan melalui skema-skema public private partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bahkan, sindikasi pembiayaan internasional dan domestik juga akan dilibatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
“Karenanya saya mengajak lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan nasional untuk ikut mengambil bagian dalam skema pembiayaan pembangunan ICT infrastruktur, yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui BLU BAKTI maupun oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya,” paparnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang kemudian diterjemahkan lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Pemerintah berkomitmen agar sektor digitalisasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
“Kita harapkan bahwa pembangunan ICT infrastruktur di Indonesia akan menjadi lebih efisien melalui skema-skema yang disediakan baik melalui infrastruktur sharing, spektrum sharing, pricing policy, floor dan ceiling model pricing policy demi menjaga agar industri kita menjadi lebih sehat,” tandas Menteri Johnny.
Tambahan 132 Titik Layanan
Presiden Direktur XL Axiata Tbk Dian Siswarini menyatakan pihaknya akan terus hadir dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital nasional.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate dan kepada BAKTI atas kesempatan bekerja sama dalam penyediaan program telekomunikasi selular 4G di daerah 3T. Untuk kami, cakupannya adalah 132 titik di area 1 Sumatera,” ujarnya.
Presiden Direktur XL Axiata berharap kerjasama penyediaan layanan seluler 4G di wilayah 3T dapat memberikan manfaat dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebaik mungkin sehingga visi pemerintah bisa terlaksana sesuai yang diharapkan bersama,” jelasnya.
Melalui tambahan 132 titik tersebut, maka bertambah titik lokasi layanan di area 3T yang dikelola oleh PT XL Axiata, termasuk dengan memulai program USO BAKTI yang sebelumnya tersebar di 62 kabupaten dan 17 provinsi pada sejumlah pulau terpencil di Indonesia Bagian Timur.
“Barangkali mungkin kami secara scope tidak sebesar Telkomsel. Tapi Bapak Menteri, kami selalu berkomitmen untuk turut serta menyukseskan program-program pemerintah. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari pemerintah dan BAKTI agar tugas ini bisa terlaksana dengan baik, bisa lancar, bisa sukses dan bisa membawa berkah bagi kita semua,” ujarnya.
Menurut Presiden Direktur XL Axiata, dengan tersedianya layanan seluler 4G yang cepat juga diharapkan dapat membangun dan meningkatkan literasi digital. Sehingga masyarakat siap memasuki era serba digital, termasuk meraih manfaat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terakselerasi serta terjadi pemerataan ekonomi yang lebih tinggi.
“Kami keluarga besar XL Axiata, merasa terhormat mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk bekerja sama dengan BAKTI menyediakan layanan telekomunikasi berupa teknologi 4G di sejumlah area terpencil yang dimaksud,” tandasnya.
7.772 Titik Layanan Telkomsel
Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi karena turut mendorong percepatan adopsi dan adaptasi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital, khususnya di wilayah 3T melalui kerjasama tersebut.
“Alhamdulillah, kami menyambut baik keputusan Bapak Menteri Kominfo yang telah menetapkan Telkomsel sebagai mitra kerjasama operasional dalam program penyediaan layanan 4G LTE pada area paket kerjasama 2 sampai 9 yang mencakup 7.772 desa di wilayah 3T,” ujarnya.
Menurut Hendri, kerjasama itu melengkapi seluruh layanan Telkomsel di wilayah Indonesia Timur. Sehingga dengan kepercayaan mendorong semangat Telkomsel sebagai mitra untuk menghadirkan kesetaraan akses jaringan broadband yang merata hingga ke pelosok negeri.
“Kami percaya setiap lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemudahan dari pemanfaatan teknologi yang akan memberikan lebih banyak peluang untuk kemajuan,” jelasnya.
Sebelumnya, PT Telekomunikasi Seluler dan BAKTI Kementerian Kominfo telah menggelar sebanyak 1.158 site USO di wilayah 3T. Menurut Hendri, hal itu membawa program berdampak positif terhadap perkembangan potensi lintas sektor.
“Yang akan menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai pelaku industri telekomunikasi dapat memastikan kehadiran akses jaringan broadband di wilayah 3T tersebut, dapat mendukung perputaran percepatan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital,” paparnya.
Dengan memperluas kolaborasi bersama pemangku kepentingan seperti mitra infrastruktur dan teknologi, PT Telekomunikasi Seluler menilai mitra device hingga dukungan penuh dari unsur pemerintah daerah akan menetukan kesuksesan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.
“Sekali lagi, ijinkan kami mengapresiasi keputusan Kementerian Kominfo dalam hal ini Pak Johnny G. Plate yang telah memberikan kepercayaan kepada Telkomsel bersama BAKTI untuk melanjutkan pemerataan akses broadband di wilayah 3T,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Inspektur Jenderal Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi Anang Latif.
Hadir pula Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto, Presiden Direktur XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam, serta Dewan Pengawas BAKTI Kementerian Kominfo.** Fredy Kristianto |*
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan pandemi Covid-19 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin (24/1/2022).
Hadir, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah.
Rakor yang juga diikuti para kepala perangkat daerah serta pimpinan aparatur wilayah tidak lepas dari perkembangan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 dengan munculnya varian Omicron.
Bima Arya menegaskan, surveillance akan diperkuat, termasuk akselerasi vaksin dan booster, sosialisasi yang masif terkait kriteria isolasi terfokus atau isolasi mandiri bagi yang terpapar, termasuk didalamnya gejala-gejala varian Omicron seperti apa. Sementara gudang sebagai posko logistik akan kembali diaktivasi.
“Kepada Diskominfo agar menyampaikan pesan sosialisasi kepada warga terkait situasi yang tidak biasa. Tampilkan update angka-angka yang jelas dan singkat,” katanya.
Kemudian, untuk internal di Pemkot Bogor Bima Arya meminta untuk mengatur kembali rapat-rapat tatap muka, kunjungan kerja, acara-acara dan yang lainnya, demikian juga untuk pihak lainnya.
“Kita sampaikan kepada publik kondisinya seperti apa dan kita bertindak, berkoordinasi sesuai dengan aturan sampai ada arahan terkait perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait usulan Kapolresta Bogor Kota, agar menyiapkan petugas khusus yang memastikan sudah vaksin atau belum salah satunya dengan razia vaksin.
Disamping itu, wali kota menginstruksikan aparatur wilayah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap mempedomani ketentuan, salah satunya status level yang ada.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan, data kasus Covid-19 14-23 Januari 2022 dengan konfirmasi tertinggi (22/01) ada 36 kasus dengan rincian terbanyak berasal dari klaster keluarga sebesar 51,52 persen, aktivitas perjalanan luar kota sebesar 33,33 persen dan Non klaster atau tidak ada riwayat kontak dengan kasus positif dan merasa tidak bepergian sebanyak 13,13 persen.
Menurutnya, sampai saat ini Covid-19 varian Omicron belum terdeteksi, tetapi ada indikasi. Dinkes Kota Bogor tengah melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap lima kasus.
“Hari ini kami juga sudah follow up ke LIPI namun belum ada hasilnya sehingga kami masih menunggu. Hari ini rencananya kami juga mengirimkan 9 sampel kasus dari rumah sakit untuk diperiksa WGS,” kata Retno sapaan kadinkes.
Retno merinci, berdasarkan data per 17-23 Januari 2022, menunjukkan jumlah kasus positif naik 1.000 persen dibanding pekan lalu, dari 9 menjadi 99 kasus. Jumlah kasus sembuh turun 50 persen dibanding pekan lalu, dari 6 menjadi 3 kasus. Jumlah kematian naik dari 0 menjadi 3 dibanding pekan lalu.
Sementara, jumlah kasus aktif (masih sakit) naik dibanding pekan lalu dari 10 menjadi 103 kasus, angka kesembuhan turun dibanding pekan lalu dari 98,58 persen menjadi 98,32 persen, Case Fatality Rate (CFR) masih sama pekan lalu, dari 1,40 persen dan persentase kasus aktif (masih sakit) naik dari 0,03 persen menjadi 0,27 persen.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, terkait aktivitas gudang logistik sebaiknya ditetapkan. Artinya sebagai sebuah sinyal kondisi kedaruratan yang sedang dihadapi dan Perumda Pasar Pakuan Jaya dipercaya kembali mengingat kemampuan melakukan konsolidasi logistik. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro berharap untuk rakor selanjutnya pihak imigrasi dan kantor Kemenag Kota Bogor dilibatkan guna mendapatkan dan mendukung data yang akan digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Konflik dualisme SDIT dan SMPIT At Taufiq terus bergulir. Orangtua murid pun telah membuat surat terbuka kepada Wali Kota Bogor Bima Arya pada 3 Januari 2022 lalu.
Seperti diketahui, konflik dualisme antara Yayasan At-Taufiq ICAT Bogor (YATIB) dengan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor (YAAB) terjadi pada 2013 lalu.
Namun, selama periode 2013 hingga 2020 Sekolah At-Taufiq dibawah kepemimpinan Ust Syarief Azzubaidi yang tanpa melibatkan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor (YAAB) dinilai berjalan dengan baik, bahkan berhasil menyabet predikat akreditasi A sebagai sekolah unggulan.
Memasuki tahun 2021, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengambil alih pengelolaan Sekolah At-Taufiq dengan menunjuk Plt Kepala SMPIT At-Taufiq Ahmad Furqon dan Plt Kepala SDIT At-Taufiq Bogor Herlina.
Perwakilan Orang Tua Murid Bersatu Sekolah At-Taufiq Bogor, Edwin mengatakan, saat diambil-alih Disdik, kedua belah pihak sepakat. Tetapi diperjalanan, Plt Kepala SMPIT At-Taufiq Bogor yang ditunjuk Dinas Pendidikan dinilai tidak netral atau lebih cenderung memihak ke Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bogor (YAAB), sehingga mendiskreditkan pihak lain yaitu YATIB yang menimbulkan keresahan guru-guru dan orangtua murid, terutama yang mendukung YATIB.
“Dari konflik itulah akhirnya kita para orang tua murid Sekolah At-Taufiq Bogor melayangkan surat sampai dua kali terkait konflik tersebut yang ditujukan kepada Walikota Bogor Bima Arya, tetapi surat tersebut sampai hari ini tidak ditanggapi oleh Walikota,” kata Edwin, Senin (24/1/2022), terkait Surat Terbuka kali ini.
Edwin menjelaskan, dalam surat terbuka itu para orang tua murid menyampaikan konflik di tahun 2021, dimana konflik tersebut diawali dengan pengesahan Heregistrasi Izin Operasional oleh Sekdisdik Kota Bogor tanggal 11 Mei 2021 tanpa penelitian yang mendalam juga tanpa mempelajari akibat yang akan ditimbulkan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman secara sepihak tanpa koordinasi dengan Pengelola saat ini yaitu Yayasan At-Taufiq ICAT Bogor (YATIB), kepada orang tua murid sekaligus mengumumkan rekening baru penampung SPP versi Al-Irsyad.
“Mediasi yang dilakukan oleh orang tua murid hingga Walikota Bogor, tidak mencapai titik temu hingga diputuskan pengambil-alihan KBM oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, dengan penugasan Plt Kepala SDIT dan SMPIT At Taufiq dengan tugas pokok adalah Memastikan KBM berjalan positif dan kondusif, diterima oleh semua pihak termasuk orang tua murid,” jelasnya.
Sejak diambil-alih, kata Edwin, KBM di SDIT berjalan dengan baik, normal, positif dan kondusif karena Plt Kepala SDIT selalu berkordinasi dengan kedua belah pihak, tetapi Plt Kepala SMPIT beberapa kali mengambil keputusan yang memihak dan hanya berkordinasi dengan salah satu pihak saja yaitu YAAB. Sebelumnya bahkan ada penekanan agar para guru disuruh memilih yayasan, yang tentu saja hal itu ditolak oleh dewan guru karena itu adalah ranah yayasan, tidak hanya itu, bahkan bermanuver mulai masuk ke ranah keuangan dan SPP.
“Akibat tidak adanya kesepakatan atas keputusan-keputusan Disdik Kota Bogor, akhirnya Disdik Kota Bogor menunda PTMPT sampai batas waktu yang belum ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan psikologi anak-anak yang sudah sangat menginginkan pergi ke Sekolah bertemu teman-teman dan guru-guru,” katanya.
Dari keinginan para orang tua murid untuk KBM secara tatap muka, maka pihak Yatib pun meminta dan mendesak Dinas Pendidikan untuk mengabulkan permintaan tersebut, namun hal tersebut tidak berhasil.
Kata Edwin, dari surat terbuka yang dilayangkan kepada Walikota itu ada 3 poin yang diharapkan oleh orang tua murid, yaitu pertama melakukan mediasi kembali kedua yayasan yaitu Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor dan Yayasan At Taufiq ICAT Bogor, tetapi diharapkan tanpa melibatkan Lembaga operasionalnya yaitu BP-ICAT dan Lpd ICAT.
“Yang kedua, menjamin keberlangsungan PTMT – KBM secara normal sebagaimana sekolah-sekolah lain tanpa hambatan dengan alasan-alasan non-teknis demi mengejar ketertinggalan pelajaran anak-anak kami sesuai arahan SKB 4 Menteri. Dan terakhir, untuk memastikan KBM berjalan secara positif dan kondusif, perlu dipastikan bahwa Plt Kepala SDIT dan SMPIT At Taufiq dapat selalu bersikap netral, selalu berkordinasi dengan kedua belah pihak dan pengambilan keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak,” tandasnya.
JURNAL INSPIRASI – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor akhirnya secara resmi punya “nahkoda anyar” secara definitive akan menggawangi SKPD yang punya tagline The City of Sport and Tourism.
Asnan, AP yang sebelumnya menduduki Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) telah ditetapkan secara resmi sebagai Kadispora Kabupaten Bogor yang baru sejak , Selasa, 25 Januari 2022.
Apakah keputusan Bupati Bogor, Ade Yasin menunjuk Asnan, AP sebagai Kadispora Kabupaten Bogor sudah tepat?
Pasalnya, SKPD ini punya karakteristik yang berbeda dengan SKPD lainnya . Apalagi, Dispora boleh dikatakan sebagai SKPD yang jadi etalasenya Kabupaten Bogor dengan tagline Sport Tourism?
Disela sela pelantikannya sebagai Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan mengatakan telah siap jadi nahkoda baru Dispora.
Bahkan, mantan Camat Tenjo ini juga sudah punya konsep untuk menterjemahkan dan melaksanakan tagline Sport Tourism.
“ Intinya kolaborasi dan sinergitas semua stakeholder keolahragaan jadi langkah awal yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan atmosfir pembinaan dan prestasi olahraga di Kabupaten Bogor,” ucap Asnan, Selasa, 25 Januari 2022.
Selain itu, kata Ketua Pertina Kabupaten Bogor , sinergitas dengan Dinas Pariwisata menjadi hal yang mutlak untuk sama sama mensukseskan tagline The City of Sport and Tourism.
Ketua Wushu Kabupaten Bogor, Fitri Putra Nugraha alias Nungki berharap Kadispora baru akan punya warna yang berbeda dalam tata kelola dan pola pengembangan pembinaan dan prestasi olahraga di Kabupaten Bogor.
“ Saya berharap Kadispora yang baru ini bisa lebih lugas dan mampu menterjemahkan tagline The City and Sport and Toursim Pemkab Bogor,” beber Nungki.
Tak hanya itu, kata Nungki, ia juga minta dijadwalkan pertemuan Kadispora baru dengan elemen pelaku olahraga untuk ngobrol seputar potret olahraga Kabupaten Bogor
Mudah mudahan, sambung Nungki, Asnan , AP benar benar pilihan tepat Ade Yasin dalam mengisi posisi Kadispora Kabupaten Bogor .
JURNAL INSPIRASI – Toko tempat menjual minuman keras (miras) di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, belum berizin. Pemilik mengaku akrab dengan Beben Suhendar semasa jadi Camat Jonggol. Pencatutan Nama Beben Suhendar yang saat ini menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dilakukan oleh pemilik toko miras, yang biasa dipanggil Leo.
Dalam keterangannya, dia menyatakan tokonya tersebut sudah memiliki izin semasa Beben Suhendar menjadi Camat dan hanya menjual miras yang legal. “You mau minuman apa disini ? Dari golongan A sampai C semua ada disini, kita orang tidak menjual untuk minum ditempat, take away sistem kami disini, masalah izin saya kenal dengan Camat Beben dulu dia baik kasih saya izin,” ucapnya kepada Jurnal Bogor.
Selain mengaku sudah memiliki izin dari Beben, lelaki yang mengaku masih berkebangsaan Singapura ini juga pernah bertemu Kasie Satpol PP Kecamatan Jonggol. “Saya kenal Dadang (Kasie Satpol PP Kecamatan Jonggol, red) semasa ditugaskan di kabupaten loh, saya jual semua merk yang legal dari Intisari sampai Soju, kita tidak jual minuman seperti Ciu, memang yang paling laku disini Intisari you tau sendiri orang lingkungan sini menyesuaikan lah dengan kantong mereka, maaf jika saya bicara seperti ini saya orang Singapura istri orang Indonesia,” ujarnya.
Leo pun mengakui bahwa segala sesuatu yang sekarang ia tempati dan menjadi usahanya ini mengatas namakan istrinya. “Ini tempat punya istri saya, karena saya bangsa Singapura,” tukasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pencatutan namanya, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar membantah pernyataan penjual miras tersebut. Menurutnya, Camat tidak memiliki wewenang dalam memberikan izin untuk menjual miras. “Sejak kapan Camat punya kewenangan pemberian izin jual miras, baca aturan dong,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (22/1).
Terpisah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jonggol, Dadang malah mempersoalkan perizinan toko di Perumahan Citra Indah yang menjual miras tersebut. Yang mana menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak pernah mengeluarkan izin minuman beralkohol beredar di Kabupaten Bogor.
“Semua jenis minuman beralkohol tidak diizinkan dari 0,5%, karena bila memang ada itu semua adalah ilegal,” jelasnya, Sabtu ( 22/1).
Di tempat berbeda, Sekretaris Desa (Sekdes) Singajaya, Rizki mengatakan, pihak pengelola memang pernah datang untuk membuat izin dari desa, namun pihak desa enggan memberikan izin tersebut, karena menurutnya minuman beralkohol tidak akan pernah diizinkan di wilayahnya. “Pernah ada dari pemilik toko datang untuk membuat izin namun pihak desa enggan memberikan izin, takut jadi masalah kedepannya,” paparnya.
JURNAL INSPIRASI – Soal Setu Citongtut yang tercemar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor tidak menunggu hasil laboratorium untuk pemulihan ekosistem.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi. Ia mengatakan pada kunjungan k-duanya ke setu Citongtut bahwa kondisi setu yang berada di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor itu semakin memprihatinkan.
“Kemarin saya sudah melihat bagaimana pascatercemarnya setu, kemarin belum terlalu menyengat tapi sekarang sudah baunya sudah sangat tidak sedap,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Jumat ( 21/1).
Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Gerinda tersebut, harus ada langkah konkret dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk pemulihan ekosistem air tawar tersebut. “Tentunya untuk tindakan pemulihan jangan menunggu hasil laboratorium keluar,” tuturnya.
Yang tidak terpisahkan, lanjutnya, para pengusaha yang ada di Kecamatan Gunung Putri harus kooperatif, apalagi memang merasa membuang limbah ke Setu Citongtut.
“Untuk sanksi, sepenuhnya saya serahkan ke penegak Peraturan Daerah (Perda), disana ada hukuman pidana dan perdata, dan saya amat setuju jika memang terbukti ada perusahaan yang membuang limbah diberikan sanksi untuk penutupan sementara,” lanjutnya.
Sebagai anggota DPRD perwakilan wilayah, Adi Suwardi menyatakan, perusahaan dan investor memang harus melakukan usahanya dengan aman, akan tetapi perusahaan pun harus membuat nyaman masyarakat.
“Saya sudah menyarankan ke perusahaan-perusahaan, kita tidak mencari kambing hitam, tapi saya ajak untuk sama-sama menjaga dan membersihkan, karena selain menjaga keindahan, setu ini juga sumber air bersih untuk masyarakat,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, warga Desa Cicadas, Anip Awam, menceritakan kronologis tercemarnya setu tersebut, yang mana menurutnya, bermula sejak 2015 lalu saat seluruh warga Cicadas mendatangi DLH Kabupaten Bogor, dengan landasan kondisi Setu Citongtut sudah sangat memprihatinkan. “Berjalan beberapa lama, akhirnya setu sudah mendekati kata baik,” jelasnya.
Namun, kejadian tercemarnya salah satu setu di Kecamatan Gunung Putri tersebut kembali terjadi pada tahun 2021. “Kurang lebih satu ton ikan mati,” paparnya.
Menurutnya, saat matinya satu ton ikan tersebut, dinas terkait mengadakan investigasi hingga memberikan tindakan secara administrasi kepada perusahaan yang diduga mencemari Setu Citongtut.
“Kejadian lagi sekarang ikan pada mati, dari pihak terkait sudah ada datang, tinggal kita tunggu hasil dan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan nakal supaya ada sanksi dan bila bisa perusahaan nakal tersebut dikenakan sanksi tutup sementara untuk memberi efek jera,” pintanya.
Sebagai warga yang terdampak langsung, Anip berharap DLH Kabupaten Bogor serius menindak perusahaan nakal yang diduga mencemari setu ikonik World CleanUp Day tersebut. “Karena ini merupakan penampungan air bagi warga di saat kemarau dan juga saya harap semua unsur masyarakat menjaga keindahan supaya setu ini bisa dijadikan tempat wisata,” cetusnya.
JURNAL INSPIRASI – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali memberikan kepeduliannya terhadap Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang menjadi langganan banjir. Penyerahan bantuan berupa 1 unit perahu karet lengkap dan 1 unit CCTV yang diserahkan langsung oleh 3 anggotan legislatif PKS , di Dermaga 6 , Taman Kuliner Keluarga, Desa Bojong Kulur, Minggu (23/1).
Kades Bojong Kulur Firman Riansyah mengatakan, persoalan banjir yang terjadi di Desa Bojong Kulur tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Desa Bojong Kulur. “Dari sekian banyak proposal yang kami edarkan, alhamdulilah baru dari Partai PKS yang saat ini terjawab semua. Saya sangat apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh Partai PKS semoga adanya anggota legislatif di Desa Bojong Kulur bisa membantu lebih memajukan Desa Bojong Kulur yang hendak melangkah menuju desa wisata,” kata Kades.
“Saya ucapkan terimakasih banyak kepada anggota legislatif Partai PKS atas pemberian 1 paket perahu karet lengkap dengan rompi, helm dan dayungnya kepada Desa Bojong Kulur, serta 1 unit CCTV yang akan diberikan kepada KP2C ” paparnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPR RI Komisi 10 Habib Fahmi Alaydroes mengatakan, persoalan banjir yang ada di Desa Bojong Kulur harus adanya tanggul permanen dan normalisasi sungai. Upaya ini memang dibutuhkan kerjasama dan kerja keras, baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar yang nantinya yang ada dipusat akan ikut turut mendorong.
“Adanya niatan untuk membentuk Desa Bojong Kulur ini menjadi desa wisata itu sudah sangat luar biasa, kita lihat disini sudah ada potensi, kali kali yang seperti ini baiknya dilestarikan untuk kegiatan wisata,” papar Habib Fahmi.
Namun ingat, kata dia, harus diselesaikan dulu persoalan banjir yang langganan ini supaya desa wisata yang sudah terbentuk tidak terganggu dengan banjir. Begitupun dengan perahu karet yang diberikan bisa dimanfaatkan bukan hanya saat ada musibah banjir saja, tapi manfaatkan untuk kegiatan susur sungai, dan partroli sungai agar masyarakat dan pengusaha menjadi takut karena adanya kegiatan rutinitas susur sungai dan patroli sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bojong Kulur.
“Persoalan sungai tak luput dari limbah yang turut dibuang ke sungai, disini saya menyayangkan lemahnya dan tumpulnya sanksi untuk pengusaha yang melakukan kegiatan jahat membuang limbah ke sungai,” cetusnya.
Menurutnya, penegak perda yang dimotori oleh Pemerintah Kabupaten Bogor harus tegas dalam mengambil sikap dan memberikan sanksi. Gunakan Undang – Undang Lingkungan Hidup agar bisa membuat efek jera si pembuang limbah.
“Jangan tumpul dong penegak perda di Kabupaten Bogor, saya baca berita kali itu lagi setu itu lagi yang tercemar , dan yang dilakukan hanya mensurvei dan menunggu hasil lab, tindak dong beri efek jera,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dr.H Fahmi Alaydroes, MM, Med Anggota DPR – RI Komisi 10, H. Mohammad Ichsan, M.Amd Anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi 4, Achmad Fathoni, ST Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 3, Ketua KP2C , Kepala desa Bojong Kulur, dan segenap relawan sungai dan lingkungan.
JURNAL INSPIRASI – Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi meresmikan jembatan gantung HM Syurdi di Kampung Karni, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/1). Jembatan gantung yang dikerjakan pada tahun 2021 ini memiliki panjang 120 meter dengana nggaran lebih dari Rp 3,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut akhirnya selesai pada Januari tahun 2022 ini.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Jonggol, warga sekitar, serta Ibunda dari H Mulyadi, Ibu Hj Ratna Yuningsih Syurdi.
Prosesi peresmian gunting pita yang dilakukan oleh Ratna Yuningsih Syurdi itu berlangsung sangat haru, mengingat sudah sekian lama didambakan, jembatan tersebut baru terealisasi saat anaknya menjabat sebagai Anggota DPR RI. Bahkan penggunaan nama jembatan tersebut diambil dari nama almarhum suaminya yang membuat suasana semakin bertambah haru.
Menurut Mulyadi, pembangunan Jembatan HM Syurdi itu berasal dari Program Aspirasi dirinya sebagai Anggota DPRD DPR RI. Terlebih, dia yang duduk di Komisi V dari Fraksi Partai Gerinda mendapatkan jatah untuk pengerjaan di Dapilnya yakni Kabupaten Bogor.
“Program Aspirasi saya setiap tahun kebetulan mendapat jatah untuk membuat satu jembatan gantung di Dapil Kabupaten Bogor, kenapa jembatan ini dipilih, karena dua kampung ini punya sejarah panjang, terutama mempunyai sebuah budaya lokal. Setiap tahunnya ada semacam Ngadu Bedug, dan itu menjadi ikon disini, dan membuat silaturahmi yang kuat antara dua kampung, mangkanya saya memilih disini,” ucapnya kepada Jurnal Bogor.
Anggota Legislatif (aleg) Partai Gerindra tersebut memaparkan, dengan diberikan nama HM Syurdi adalah sebagai apresiasi terhadap almarhum karena dipercaya masyarakat menjabat Kepala Desa selama 30 tahun lebih, dan mendapat penghargaan nasional dari Presiden.
“Nama HM Syurdi ini bukan karena kontak KKN, tapi karena ini program saya, di samping sebagai bagian dari putranya, tapi ini bagian dari apresiasi dulu almarhum Bapak dipercaya oleh masyarakat menjabat Kepala Desa lebih dari 30 tahun, sampai ke titik puncak prestasi menjadi juara Desa Nasional, dan diundang presiden ke Istana dan tindak lanjut Presiden Suharto datang ke Jonggol, maka dikenallah adanya proyek Jonggol Asri yang akan memindahkan Ibukota ke Jonggol, Jakarta pusat bisnis Jonggol pusat pemerintahan itu rencananya,” Pungkasnya.
Selain membangun jembatan gantung yang menyambungkan lalu lintas antara 2 kampung, aspirasi H.Mulyadi juga turut dirasakan masyarakat berupa rutilahu, sanitasi desa, pembangunan irigasi, dan asrama kampus di Ciawi.
JURNAL INSPIRASI – Ratusan warga Kampung Kalong Sawah menggeruduk kantor Desa Kalong Sawah sebagai bentuk kecewa tak kunjung diperbaikinya jalan rusak. Bahkan, mereka meminta pemdes segera merealisasikan tuntutannya.
“Kami mendatangi kantor desa sebagai bentuk menyampaikan aspirasi perihal perbaikan jalan,” kata salah satu warga, Rohmi ketika ditemui Jurnal Bogor, Minggu (23/1).
Rohmi menjelaskan, selain itu ada dua tuntutan lagi yakni pembuatan irigasi pengairan area persawahan dan turap bantaran kali Cidurian yang belum mendapat perhatian.
“Yang jelas warga menuntut beberapa poin selain jalan, ada juga irigasi dan turap di bantaran kali Cidurian. Karena infonya sudah dianggarkan di tahun 2022,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Desa Kalong Sawah Sugito mengaku, bahwa perbaikan jalan yang rusak sudah dianggarkan pada program Samisade 2022 ini.
“Selain jalan Kalong Sawah, ada juga ke Kampung Parungsapi yang keduanya masuk anggaran Samisade 2022,” kata Sugito.
