JURNAL INSPIRASI – Ketua DPD Nasdem Kota Bogor, Benninu Argoebie menolak wacana pemecahan daerah pemilihan (dapil) Bogor Tengah dan Timur pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Bahkan, ia menyebut bahwa apabila kebijakan itu direalisasi, maka akan merugikan partai menengah serta kecil.

“Apabila melihat kondisi jumlah pemilih dan lokasi Bogor Tengah dan Timur yang berdekatan. Belum waktunya pemisahan dapil dilakukan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/5).

Menurut dia, saat ini di dapil Bogor Timur dan Tengah, jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah 10, dan membuka peluang setiap partai politik (parpol) meraih dua kursi di legislatif. Sementara jika dipecah, maka setiap dapil hanya menyediakan lima kursi.

“Otomatis ini akan mempersulit partai menengah dan kecil meraih kursi. Urgensi pemecahan dapil itu juga belum ada,” kata pria yang akrab disapa Benn ini.

Benn menjelaskan, jumlah TPS di Bogor Timur dan Tengah juga lebih sedikit dari daerah lain. Yakni, 315 TPS untuk Bogor Timur dan 326 TPS di Bogor Tengah.

Sedangkan dapil Barat ada 722 TPS, Utara 568 TPS, Selatan 627 TPS dab Tanahsareal 651 TPS. “Kalau dapil Timur Tengah dipisah, apa urgensinya. Jumlah TPS saja hanya segitu,” katanya.

Sementara untuk data pemilih berjalan pada Bogor Timur dan Tengah, kata Benn, jumlahnya juga lebih sedikit dibanding dapil lain. Yakni, hanya 72.405 untuk Bogor Timur dan 78.199 di Bogor Tengah.

Kemudian, untuk Bogor Selatan 142.338, Barat 175.906, Tanahsareal 154.488 dan Utara 132.904. “Nah, masa dengan jumlah pemilih berjalan yang hanya segitu, dapil Timur Tengah mau dipecah? Kalau demikian, yang pasti akan diuntungkan hanya partai besar,” ungkapnya.

Justru, kata Benn, yang lebih urgent adalah menyatukan kembali Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ke dalam dapil legislatif provinsi Jawa Barat.

“Saya pikir itu yang lebih penting, agar peluang partai menempatkan kadernya di provinsi bisa lebih banyak,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata dia, sejak dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor dipecah pada pileg Jabar. Kota Bogor hanya diberi jatah tiga kursi, dari yang mulanya sembilan kursi sebelum dapil dipisahkan.

“Kalau pun dapil itu tak bisa disatukan lagi, Nasdem menyarankan agar jumlah kursi yang diperebutkan di Kota Bogor untuk DPRD Jabar ditambah dari tiga menjadi enam atau lima,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Mundurnya Lies Permana Lestari dari kursi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi per 1 Mei 2022, rupanya mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kota Bogor. Hal itu lantaran masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Lies.

“Kami menyanyangkan mundurnya Bu Lies padahal kan prosesnya sudah panjang, Pemkot Bogor sudah melaksanakan pansel. Kita tak tahu apa alasan sebenarnya dia mundur,” ujar Anggota Komisi II DPRD, Ahmad Aswandi kepada wartawan, Selasa (10/5).

Pria yang akrab disapa Kiwong ini menyebut bahwa hingga mundur dari jabatannya Lies belum juga melaporkan pertanggungjawaban keuangan 2021.

“Jangan sampai itu terbengkalai. Karena pengalaman yang sudah-sudah termasuk audit semenjak dia dilantik itu sampai mundur itu harus clear. Semua harus diselesaikan masa kepemimpinan dia termasuk pertanggungjawaban keuangan 2021,” jelas Kiwong.

Menurut dia, setiap rapat bersama Perumda Jasa Transportasi, Komisi II selalu menekankan ada perusahaan pelat merah itu fokus kepada transportasi sebagai bisnis utama, dan jangan dulu melebarkan sayap ke sektor lain.

“Saat rapat beberapa waktu lalu, Kita pertanyakan apa yang perumda dapat dalam program Biskita, sebab saat lelang Buy The Service (BTS) di BPTJ yang menang itu PT Kodjari. Nah kesepakatan dengan perumda bagaimana?,” katanya.

Sementara saat Kerjasama Operasional (KSO) BTS 2021, perumda yang masih berbentuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) merupakan pemenang lelang, dengan menggandeng PT Kodjari dan PT Lorena.

“Kan saat itu pembagiannya hasilnya jelas, 46 persen PDJT, 44 Persen Kodjari dan 10 persen Lorena. Kalau sekarang bagaimana? Apa yang kita dapat dari Kodjari,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai penunjukan plt dirut yang tak memiliki background transportasi. Kiwong menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan wali kota, dan DPRD berharap agar plt dapat menjalankan serta mengurai permasalahan di perumda.

“Nanti kita evaluasi dan awasi kinerjanya. Kami sebenarnya berharap Pemkot kedepannya bisa menunjuk orang yang ahli di bidangnya.Yang harus jadi catatan adalah dengan mundurnya Dirut jangan sampai mengulang kejadian,” paparnya.

Diketahui, Pemkot Bogor menunjuk Rachma Nisa Fadliya yang merupakan ranking kedua saat open bidding direksi perusahaan pelat merah itu.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun menyebut bahwa sebulan lalu Lies sudah mengajukan permohonan pengunduran diri lantaran alasan keluarga.

“Setelah berdialog cukup lama dengan Bu Lies saya bisa memahami bisa menerima tetapi saya minta bu dia menyiapkan dulu, berpikir dulu. Kemudian datang lagi beberapa waktu kemudian menyampaikan hal yang sama, saya minta Bu Lies untuk menyelesaikan dulu tugasnya. Koordinasi dengan pengawas lantas saya segera menunjuk plt,” jelas Bima.

Bima mengakui bahwa sebelum dilantik menjadi direktur, pemkot memang tidak membuat kontrak kerja dengan Lies Permana. “Tidak ada perjanjian kerja, artinya kan setiap saat orang bisa mengundurkan diri saya pun bisa ke Mendagri,” ungkapnya.

Bima mengaku sangat mengapresiasi kinerja eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Sarinah itu. “Program Biskita dikawal oleh Lies dengan sangat baik sehingga terbaik di Indonesia, data-data menunjukkan seperti itu Jadi ya saya sempet ya ke Bu Lies tanya, ibu kan bagus kerjanya juga mencapai banyak terget saya masih membutuhkan. Tapi kalau pertimbangan pertimbangan kelurga pribadi tentu saya hargai,” paparnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Posisi Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor digeser dari yang sebelumnya dijabat oleh Eka Wardhana bakal digantikan oleh Rusli Prihatevy.

Hal tersebut terkuak dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2022, yang dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Selasa (10/5).

Dalam pidatonya, Jenal menyebut bahwa pergantian wakil ketua dilakukan atas dasar surat dari DPP Partai Golkar dengan nomor B-767/Golkar tanggal 19 April 2022 perihal persetujuan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kota Bogor sisa masa jabatan 2019-2024.

“Surat dari DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat nomor
B-22/GOLKAR/I/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Instruksi
Surat dari DPD Partai Golkar Kota Bogor nomor P-039/GOLKAR/IV/2022 tanggal 30 April 2022 perihal permohonan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kota Bogor sisa masa jabatan 2022-2024.

“Bahwa DPP Partai Golongan Karya menunjuk saudara Muhamad Rusli Prihatevy, SE sebagai Pimpinan DPRD Kota Bogor,” ucapnya.

Menurut Jenal, untuk melantik wakil pimpinan baru DPRD masih menunggu surat dari gubernur untuk diparipurnakan. “Ada beberapa mekanisme yang mesti ditempuh. Jadi tidak langsung,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD, Boris Derurasman mengaku tidak dapat memastikan kapan pelantikan wakil ketua baru. Sebab, hingga kini pihaknya belum menyerahkan surat ke provinsi perihal tersebut.

“Mekanisme dasarnya ada surat masuk dari DPP Golkar, DPD Golkar Jabar dan kota. Kemudian ketua dewan akan buat surat ke gubernur melalui wali kota,” kata Boris.

Kemudian, sambung dia, surat itu nantinya diproses di provinsi untuk diteliti oleh Biro Pemerintahan. Lantas diterbitkan SK oleh Biro Hukum melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah Jabar.

“Tapi sebelum diserahkan kembali ke wali kota dan DPRD. Surat itu mesti ditandatngani dulu okeh gubernur. Nah permasalahannya apakah tanda tangan itu bisa tepat waktu atau tidak, kita tak tahu,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi Lies Permana Lestari mundur dari jabatannya per 1 Mei 2022. Alhasil, Pemkot Bogor pun menunjuk Rachma Nisa Fadliya yang merupakan ranking kedua saat open bidding direksi perusahaan pelat merah itu.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun menyebut bahwa sebulan lalu Lies sudah mengajukan permohonan pengunduran diri lantaran alasan keluarga.

“Setelah berdialog cukup lama dengan Bu Lies saya bisa memahami bisa menerima tetapi saya minta bu dia menyiapkan dulu, berpikir dulu. Kemudian datang lagi beberapa waktu kemudian menyampaikan hal yang sama, saya minta Bu Lies untuk menyelesaikan dulu tugasnya. Koordinasi dengan pengawas lantas saya segera menunjuk plt,” jelas Bima kepada wartawan, Selasa (10/5).

Bima mengakui bahwa sebelum dilantik menjadi direktur, pemkot memang tidak membuat kontrak kerja dengan Lies Permana. “Tidak ada perjanjian kerja, artinya kan setiap saat orang bisa mengundurkan diri saya pun bisa ke Mendagri,” ungkapnya.

Bima mengaku sangat mengapresiasi kinerja eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Sarinah itu. “Program Biskita dikawal oleh Lies dengan sangat baik sehingga terbaik di Indonesia, data-data menunjukkan seperti itu Jadi ya saya sempet ya ke Bu Lies tanya, ibu kan bagus kerjanya juga mencapai banyak terget saya masih membutuhkan. Tapi kalau pertimbangan pertimbangan kelurga pribadi tentu saya hargai,” paparnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Kabar mengejutkan kembali datang dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi. Direktur Utama Lies Permana Lestari memilih mundur dari kursi ‘nahkoda’ perusahaan pelat merah itu per 1 Mei 2022.

Padahal, Lies yang sebelumnya merupakan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Sarinah baru dilantik oleh Wali Kota Bima Arya pada 2 Desember 2021 di Halte Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara.

Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai pemilik perusahaan telah menunjuk Plt Dirut yang merupakan ranking kedua saat open bidding direksi perusahaan yang dahulu bernama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) itu.

“Sudah ada plt direktur dan Insya Allah meneruskan rencana pengembang Perumda Jasa Transportasi kedepannya. Namanya saya lupa yang pasti dia peringkat dua saat open bidding,” kata Dedie saat dikonfirmasi Jurnal Bogor melalui pesan Whatsapp, Senin (9/5) malam.

Saat disinggung apakah mundurnya Lies terkait tidak adanya gaji dan segudang permasalahan di tubuh PDJT terdahulu. Dedie menegaskan bahwa mundur Lies lantaran faktor teknis dan lebih memprioritaskan keluarga. “Kalau gaji standar tentu ada. Kalau kurang mesti dicari dulu potensi pemasukan baru. Ya lebih kepada prioritas urusan keluarga,” ungkapnya.

Yang pasti, kata Dedie, mundurnya Lies dari posisi dirut takkan mempengaruhnya jalan perusahaan pelat merah ke depannya.

“Nggak berpengaruh. Saya mengapresiasi Ibu Lies Permana yang sudah memastikan Biskita bisa mengaspal dengan baik sampai saat ini. Bu Lies sangat membantu pemkot ” ucapnya.

Dedie menyatakan bahwa prioritas pemkot saat ini adalah memperbaiki kinerja dan mencari peluang bisnis agar menyehatkan perusahaan sampai ada income yang nantinya bisa dipakai membayar hutang, gaji hingga perbaikan sarana prasana.

Lebih lanjut, kata Dedie, plt direktur harus bisa menjalankan beberapa program prioritas. Diantaranta mempersiapkan perbengkelan dan SPBU yang telah dimatangkan.

“Kalau untuk periklanan dan sektor bisnis lain sedang dibahas,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri menyangkan mundurnya Lies dari kursi direktur. Apalagi, Lies baru lima bulan menjabat sebagai direktur utama. Hal ini, sambung dia, justru akan menimbulkan banyak pertanyaan publik.

“Pasti publik bertanya, termasuk juga saya sendiri heran. Kenapa baru lima bulan koq mundur? Apa target Lies menjabat hanya untuk menghidupkan Biskita saja?,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Gus M ini juga mempertanyakan apakah sosok Lies tak sanggup menahan tekanan publik terkait penyelesaian permasalahan PDJT terdahulu. “Atau apakah ada program dari yang bersangkutan tidak mendapat dukungan full dari pemkot?,” ungkapnya.

Apabila spekulasi itu benar adanya, kata Gus M, pemkot sebaiknya tak gegabah menunjuk plt hingga mendefinitifkan. Sebab, dalam mengelola perusahaan transportasi yang dalam kondisi tidak memiliki uang. Dibutuhkan seseorang yang ulet, inovatif dan ahli di bidang pengembangan bisnis transportasi.

“Pemkot jangan gegabah menunjuk plt hingga mendefinitifkan. Harus ada kajian mendalam yang komprehensif dalam menunjuk seseorang. Harus orang yang tahan banting. Selain itu, alangkah baiknya jika sebelumnya duduk bareng dulu bersama DPRD untuk mencari solusi terbaik,” ucapnya.

Jangan sampai, kata Gus M, Perumda Jasa Transportasi yang kini tengah mencoba bangkit, malah terpuruk kembali seperti sebelumnya.

Terpisah, saat hendak dikonfirmasi Lies Permana tidak menjawab perihal alasannya mundur dari kursi direktur.** Fredy Kristianto