29.9 C
Bogor
Saturday, May 9, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 909

Soal Laporan Keuangan, Dewas Perumda Jasa Transportasi Ngaku Belum Terima

adminjurnal2
-
0
Soal Laporan Keuangan, Dewas Perumda Jasa Transportasi Ngaku Belum Terima

JURNAL INSPIRASI – Langkah Komisi II DPRD yang menagih laporan pertanggungjawaban keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi Tahun 2021, mendapat tanggapan dari Agus Suprapto yang merupakan Dewan Pengawas (Dewas) perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut dia, hingga kini pun pihaknya belum menerima laporan keuangan secara utuh, kendati Lies Permana Lestari telah mundur dari kursi direktur utama (dirut). Kendati demikian, kata Agus, dengan disetujuinya pengunduran diri dirut oleh Wali Kota Bima Arya, artinya yang bersangkutan telah menyerahkan laporan keuangan tersebut secara utuh.

Kata Agus, sejauh ini pihaknya hanya memegang laporan keuangan dari hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) saja.

“Kalau laporan keuangan kami memang belum pegang. Tetapi apabila pengunduran diri sudah disetujui wali kota artinya dia sudah memenuhi tanggungjawabnya,” kata Agus kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/5).

Sebab, kata Agus, sebelumnya Lies telah dua kali ajukan pengunduran diri. Saat pertama kali mengajukan, Lies diminta olehnya untuk menuntaskan semua kewajibannya sebagai syarat pengunduran diri, termasuk menuntaskan laporan keuangan 2021.

“Waktu awal dia mau mundur, saya memberikan syarat agar dia menyelesaikan kewajibannya dulu, salah satunya laporan keungan. Kalau ajuan pengunduran diri kedua sudah disetujui mundur artinya kemungkinan laporan itu sudah ada dilaporkan ke wali kota tapi belum ke saya,” katanya.

Agus memaparkan, ada tiga laporan yang harus dituntaskan Lies sebagai syarat pengunduran diri. Pertama, laporan pertanggungjawaban Buy The Service (BTS) karena program itu melibatkan PT Kodjari dan PT Lorena. Kedua, laporan keuangan tahunan 2021 dan ketiga adalah laporan keuangan triwulan satu 2022.

Lebih lanjut, Agus mengaku, bila saat plt dirut ditunjuk, ia langsung menurati plt terkait laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

“Kalau DPRD belum menerima laporan itu saya belum tahu. Mungkin saat rapat kerja dengan dewan soal LKPJ, laporan itu diminta, tetapi belum disampaikan mungkin,” ungkapnya.

Yang jelas, kata dia, apabila persetujuan wali kota untuk pengunduran diri, kemungkinan laporan sudah tersampaikan.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Bogor menyebut masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh perumda.

“Kami menyanyangkan mundurnya Bu Lies padahal kan prosesnya sudah panjang, Pemkot Bogor sudah melaksanakan pansel. Kita tak tahu apa alasan sebenarnya dia mundur,” ujar Anggota Komisi II DPRD, Ahmad Aswandi kepada wartawan, Selasa (10/5).

Pria yang akrab disapa Kiwong ini menyebut bahwa hingga mundur dari jabatannya Lies belum juga melaporkan pertanggungjawaban keuangan 2021.

“Jangan sampai itu terbengkalai. Karena pengalaman yang sudah-sudah termasuk audit semenjak dia dilantik itu sampai mundur itu harus clear. Semua harus diselesaikan masa kepemimpinan dia termasuk pertanggungjawaban keuangan 2021,” jelas Kiwong.

Menurut dia, setiap rapat bersama Perumda Jasa Transportasi, Komisi II selalu menekankan ada perusahaan pelat merah itu fokus kepada transportasi sebagai bisnis utama, dan jangan dulu melebarkan sayap ke sektor lain.

“Saat rapat beberapa waktu lalu, Kita pertanyakan apa yang perumda dapat dalam program Biskita, sebab saat lelang Buy The Service (BTS) di BPTJ yang menang itu PT Kodjari. Nah kesepakatan dengan perumda bagaimana?,” katanya.

Sementara saat Kerjasama Operasional (KSO) BTS 2021, perumda yang masih berbentuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) merupakan pemenang lelang, dengan menggandeng PT Kodjari dan PT Lorena.

“Kan saat itu pembagiannya hasilnya jelas, 46 persen PDJT, 44 Persen Kodjari dan 10 persen Lorena. Kalau sekarang bagaimana? Apa yang kita dapat dari Kodjari,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai penunjukan plt dirut yang tak memiliki background transportasi. Kiwong menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan wali kota, dan DPRD berharap agar plt dapat menjalankan serta mengurai permasalahan di perumda.

“Nanti kita evaluasi dan awasi kinerjanya. Kami sebenarnya berharap Pemkot kedepannya bisa menunjuk orang yang ahli di bidangnya.Yang harus jadi catatan adalah dengan mundurnya Dirut jangan sampai mengulang kejadian,” paparnya.** Fredy Kristianto

Ada Oknum Pungut Parkir Liar Depan Pasar Ciawi

Redaksi
-
0
Ada Oknum Pungut Parkir Liar Depan Pasar Ciawi

Ciawi|Jurnal Bogor

Upaya dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Ciawi, untuk mengantisipasi adanya parkir liar didepan Pasar Ciawi tampaknya sia-sia. Sebab, UPT P4 Dinas Perhubungan Wilayah III Ciawi pun mengakui dan tak menutup mata masih adanya parkir liar di depan Pasar Ciawi tersebut.

Kasubag UPT P4 Dishub Wilayah III Ciawi, Mulyadi membenarkan adanya parkir liar didepan Pasar Ciawi, tepatnya di bahu Jalan Raya Ciawi.

“Sejauh ini tidak ada retribusi dari parkir di Pasar Ciawi. Kami pun mengetahui ada yang memungut karena ada yang lapor. Tapi harus diketahui penarikan retribusi secara resmi tidak ada,” ungkapnya kepada wartawan.

UPT P4 Dishub Wilayah III Ciawi berjanji akan menelusuri siapa oknum dibalik penarikan retribusi parkir liar di bahu jalan depan Pasar Ciawi.

“Laporan secara resmi tidak ada, tapi ada laporan secara lisan, tapi saya belum cek ke lokasi. Saya pun sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari tau siapa yang bermain,” tandas dia.

Keberadaan parkir liar itu, menjadi faktor utama kemacetan di ruas jalan tersebut. Selain itu juga menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah karena tidak terpungut retribusi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dituntut melakukan penertiban. Terlebih di area dalam Pasar Ciawi disediakan parkir resmi yang dikelola pihak ketiga dan menyumbang pajak daerah.

Juru parkir, Igun mengatakan, setiap hari harus menyetor uang dari hasil memarkir sebesar Rp40 ribu kepada salah satu petugas salah satu dinas.

“Pendapatan dari memarkir rerata sehari Rp150 ribu.  Lumayan lah hasilnya, masih ada sisa untuk dibawa pulang ke rumah setelah setoran,” ujar lelaki yang mengaku belum lama di-PHK oleh salah satu perusahaan itu.

** Deni Pratama

Sinergitas dengan Kementan, Polri Bantu Awasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak

Redaksi
-
0
Sinergitas dengan Kementan, Polri Bantu Awasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak

Jakarta | Jurnal Insiprasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka membantu melakukan pendampingan serta pengawasan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak sapi.

Dengan begitu, dinas peternakan di daerah sebagai leading sector terkait adanya penyakit itu, kata Sigit, dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat dalam rangka pengawasan agar tidak terjadinya penyebaran penyakit tersebut ke luar wilayah temuan.

“Polri akan bekerjasama dengan dinas peternakan daerah untuk membantu mengawasi penanganan penyakit tersebut agar tidak terjadi pergeseran ke luar dari wilayah temuan,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan, dengan adanya sinergitas antara dinas peternakan dan jajaran Polri di setiap wilayah, dapat dilakukan tracing dan pengecekan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut ke hewan ternak lainnya.

“Sehingga penyakit tersebut bisa kita bantu lokalisir dan tidak meluas dengan bantuan penjagaan dan pengawasan,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Lebih dalam, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya siap untuk mendukung langkah Kementan melakukan upaya lockdown sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

Pihak Kepolisian, dikatakan Sigit, juga akan ikut membantu melakukan pengecekan ketat terhadap proses perdagangan hewan ternak dengan merujuk dari hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan.

“Melakukan pengawasan dengan cara penyekatan perdagangan hewan ternak keluar atau masuk pada wilayah tersebut yang mengacu pada dokumen hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan,” papar Sigit.

Sementara itu, Sigit juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan hewan ternak serta melakukan pengendalian harga dipasaran.

Dalam hal ini, Sigit mengungkapkan, Kepolisian bersama dengan dinas peternakan juga sudah melakukan pendataan untuk menentukan luas penyebaran serta jumlah ternak yang berpotensi tertular penyakit PMK.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dinas peternakan juga telah menyiapkan vaksinasi serta obat-obatan untuk diberikan kepada hewan ternak sapi setelah adanya temuan tersebut.

Lebih lanjut, Sigit pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik terkait dengan adanya laporan temuan penyakit itu. Menurutnya, semua pihak terkait telah bekerja secara maksimal untuk menangani hal tersebut.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang terkait adanya laporan temuan ini,” tutup Sigit.

Diketahui, temuan wabah penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak sapi ini dilaporkan pertama kali terjadi di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan.

Pihak Kementerian Pertanian (Kementan) pun telah menyiapkan langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan penularan setelah adanya laporan temuan penyakit terhadap hewan ternak tersebut.

** Nay Nur’ain

Desa Karang Tengah Minim PJU, Edy Sujana: Anggaran Kami Terbatas

Redaksi
-
0
Desa Karang Tengah Minim PJU, Edy Sujana: Anggaran Kami Terbatas

Babakan Madang | Jurnal Bogor

Terkait adanya aduan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) jalan wisata di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Perhubungan Wilayah I Kabupaten Bogor akan langsung melakukan peninjauan lapangan.

Saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Kepala UPT 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Eddy Sujana mengatakan bahwa untuk perawatan PJU di daerah Karang Tengah sendiri itu jarang tersentuh karena keterbatasan anggaran dan wilayah 1 memegang hampir 8000 lampu PJU.

” Dengan jumlah yang ada di kita UPT  wilayah 1 hampir 8000 lampu, dengan keterbatasan anggaran serta fasilitas yang ada kita memang kurang maksimal, karena banyaknya titik PJU yang kondisinya sudah lama, ada yang dari tahun 2010, 2012, 2014 dan juga bermacam macam variasi penyebab matinya PJU,” jelasnya via telepon kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/5/2022).

Ia menyebutkan bahwa yang mati bukan hanya sekedar lampunya, terkadang juga ada yang hilang, dan juga ada alat yang di lapangannya yang tidak ada.

“Sehingga kita memanfaatkan yang ada, artinya dengan keterbatasan anggaran kita berusaha maksimal, kami juga mengharap kepada masyarakat untuk menginformasikan kerusakan – kerusakan PJU yang ada di wilayah, karena keterbatasan membuat kami tidak bisa menjangkau semua wilayah. Di UPT 1 ini mencakup 6 kecamatan yang berada dalam wilayah pantauan kami ,dengan kendaraan yang terbatas menjadi salah satu menyebabkan tidak terjangkaunya semua wilayah,” beber Edy .

Dengan adanya laporan seperti ini, sambung dia, pihaknya akan secepat mungkin melihat kondisi PJU di Desa Karang Tengah dan diharapkan tingkat kerusakannya tidak terlalu parah agar bisa langsung di perbaiki.

“Insya Allah hari Kamis  kami akan kroscek ke lapangan untuk kedepannya kita akan usulkan di tahun berikutnya,” pungkas Edy Sujana.

** Nay / Wisnu

Rapat Minggon, Camat Klapanunggal Evaluasi Kegiatan Desa

Redaksi
-
0
Rapat Minggon, Camat Klapanunggal Evaluasi Kegiatan Desa

Klapanunggal | Jurnal Bogor

Camat Klapanunggal mengumpulkan kepala desa se-Kecamatan Klapanungal, Kabupaten Bogor guna melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Samisade 2021, Dana Desa (DD) Tahun 2022 dan Bantuan Provinsi Jabar (Banprov) sekaligus halal bihalal yang digelar dalam Rapat Minggon di aula kecamatan.

” Kita mengevaluasi anggaran Samisade yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 lalu untuk tahun ini agar lebih baik, Anggaran DD untuk tahun 2022, dan Anggaran Bantuan Provinsi (Banprov),” kata Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/5/22).

Menurutnya, dalam rapat tersebut selain membahas anggaran, juga membahas bagaimana anggaran BLT-DD Triwulan dapat tersalurkan dengan cepat dan sekarang sudah memasuki tahap 2.

” Untuk Kecamatan Klapanunggal, baik Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) maupun pelaksanaan kegiatan Samisade  2021 sudah tuntas, dan untuk DD tahun 2022 triwulan pertama, semua desa sudah menyalurkan BLT-DD. Tetapi untuk tahap kedua , baru dua desa yang menyalurkan BLT-DD. Dalam rapat tadi saya tegaskan lagi agar desa yang lainnya untuk segara menyalurkan BLT-DD tahap 2 atau untuk triwulan ke 2,” paparnya.

Selain itu, Rapat Minggon kali ini juga sebagai pembuka halal bilahalal dimana setelah ibadah puasa dan merayakan hari Raya Idul Fitri sehingga perlu saling memaafkan dan mengingatkan.

“Untuk kegiatan selanjutnya kita sedang mempersiapkan Bupati Cup yang akan digelar oleh Kabupaten Bogor pada perayaan Hari Jadi Bogor nanti ” pungkasnya.

** Wisnu / Sir

Kondisi Jembatan Cipaeh Memprihatinkan, Warga Berharap Diperbaiki Sebelum Roboh

Sayyev
-
0
Kondisi Jembatan Cipaeh Memprihatinkan, Warga Berharap Diperbaiki Sebelum Roboh

Jonggol | Jurnal Bogor

Para pengguna jalan yang melintasi Jalan Raya Jonggol atau yang dikenal  dengan ruas Jalan Transyogi  meminta dan berharap kepada DPUPR  Provinsi Jawa Barat agar segera memperbaiki Jembatan Cipaeh  yang berada di Kampung Kukun, Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kini kondisi Jembatan Cipaeh tersebut sudah mulai retak di tengah – tengah lantai atas yang memungkinkan rawan roboh.

Haris , warga sekitar yang juga bekerja diinstasi pemerintahan membenarkan bahwa jembatan  itu mengalami retak –retak dan, kekhawatiran apabila jembatan putus sehingga dapat menggangu aktivitas perekonomian warga.

“DPUPR Provinsi Jawa Barat harus responsif, jangan sampai roda perekonomian terganggu hanya gara-gara jembatan putus nantinya,” ujar Haris kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/05/22)

Ia menjelaskan, Jembatan Cipaeh menjadi tanggung jawab DPUPR Provinsi Jawa Barat dan mesti segera dilakukan perbaikan agar masyarakat tidak semakin dirugikan dan tidak khawatir atau jangan sampai di tunggu putus dahulu seperti jembatan yang sebelum – sebelumnya.

Senada disampaikan, Abdul warga Desa Cariu yang sering melintasi jempatan tersebut. Menurutnya, Jembatan Cipaeh tak kunjung segera diperbaiki, meski kondisi jembatan tersebut semakin parah bahkan bisa jadi roboh seperti yang pernah terjadi di Jembatan Cipamingkis di Kampung Jagaita, Desa Jonggol beberapa tahun lalu.

” Saat ini sudah memasuki musim penghujan tentu semakin meembahayakan bagi pengguna jalan yang hendak melalui jembatan tersebut. Kami mengharap supaya DPUPR  Provinsi Jawa Barat  turun tangan karena kewenangan Jembatan Cipaeh itu ada di tingkat provinsi,” pungkasnya.

** Nay / Ramses

Petani Kopi Sukamakmur Masuki Masa Panen

Redaksi
-
0
Petani Kopi Sukamakmur Masuki Masa Panen

Sukamakmur | Jurnal Bogor

Para petani kopi di Desa Sukaharja, Sukawangi, Cibadak, dan Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor mulai memasuki masa panen raya. Lahan kopi dengan luas puluhan hektar ini ditanami jenis kopi  Robusta dan Arabika.

Kordinator Balai Penyuluhan  Pertanian (BPP) wilayah XI Jonggol Jajang mengatakan, kopi merupakan salah satu produk unggulan di Kecamatan Sukamakmur yang sudah dikembangkan

“Kami menyadari produk kopi di Kecamatan Sukamakmur ini perlu ada pembenahan baik dalam proses pengemasan ataupun pengolahan agar mudah diterima pasar secara luas,” paparnya kepada Jurnal Bogor, Rabu ( 11/05/22).

Menurutnya, saat ini usaha kopi sudah dikelola kelompak tani, dan pada masa pandemi saat ini mampu menggerakan dan menyerap tenaga kerja untuk mproduksi kopi tersebut dan para kelompok tani menjual produk secara daring atau online

“BPP wilayah XI  Jonggol sedang memberdayakan petani dalam pemasaran secara daring , kami berharap petani ini mampu mengembangkan pengolahan dan pemasaran, ” cetus Jajang.

Ia menambahkan BPP juga akan  menggandeng kelompok tani milenial untuk mengkolaborasikan produk perkebunan dengan potensi wisata di Kecamatan Sukamakmur sehingga kopi produksi dari Kecamatan Sukamakmur  mampu mendongkrak kunjungan wisatawan.

“Wisata di kawasan Desa Sulaharja, Sukawangi, Sukamulia, Cibadak dan Wargajaya  sedang berkembang sehingga di setiap objek wisata ada kedai kopi hasil panen masyarakat setempat. Sektor wisata menjadi sasaran utama untuk memasarkan kopi, selain dengan sistem penjualan  secara daring atau online , perlu diketahui kopi dari Kecamatan Sukamakmur memiliki cita rasa tersendiri, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan produk lain,” pungkasnya.

** Nay / Ramses

Kembali Dicemari, Aliran Sungai Cileungsi Berwarna Biru

Redaksi
-
0
Kembali Dicemari, Aliran Sungai Cileungsi Berwarna Biru

Warga Pertanyakan Tindakan DLH

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Belum usai soal pencemaran limbah di Setu Citongtut, kali ini warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menemukan saluran air yang menuju Sungai Cileungsi kembali tercemar limbah industri sehingga membuat kondisi air berwarna biru.

“Itu di aliran Sungai Cileungsi , kembali  tercemar oleh limbah pabrik, disinyalir pabrik garmen atau laundry,” ungkap Panji warga Gunung Putri kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/5/2022).

Panji mengatakan, aliran air tersebut berada di antara Desa Cicadas dan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri.

“Kejadiannya selasa (10/5) kemarin. Kejadian seperti ini udah bertahun-tahun dan kemarin kejadian lagi. Kondisinya gak ada membaiknya, kalo memburuk iya,” ujarnya.

Menurut Panji, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor memiliki semua data pembuangan limbah industri.

“Coba ditanya DLH ada gak tindakannya, itu data pabriknya pabrik apa, koordinatnya dimana, itu DLH udah tau semua,” tuturnya.

Panji mengatakan, di Sungai Cileungsi, DLH Kabupaten Bogor telah membuat tim patroli sungai untuk mencari data perusahaan yang diduga membuang limbahnya ke aliran sungai.

“Coba ditanya tindakannya? Apa diminta duit ? Apa ditindak pidana ringan (tipiring), apa diajukan tindak pidana berat? Saya gak tau,” jelas pria yang menemukan dugaan perusakan ekosistem air tersebut.

Panji pun menanyakan tindak lanjut atas 23 perusahaan yang diduga membuang limbahnya ke aliran Setu Citongtut yang dipanggil oleh DLH Kabupaten Bogor pada Februari lalu.

“Setelah dipanggil itu ngapain? Dipanggil diceramahin atau dipanggil untuk diisayang-sayang? Asumsi saya kalo dipanggil diceramahin, diomelin dan diberikan tindakan pidana pasti gak berbuat lagi (membuang limbah),” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Patroli Sungai Cileungsi, Wawan membenarkan atas adanya pencemaran aliran air yang menuju Sungai Cileungsi tersebut.

“Bener itu, coba info ke Kang Haji Panji. Itu lokasinya pas di sungai di daerah Cikuda, eh di daerah Wanaherang,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran atas tercemarnya aliran air sungai tersebut.

“Kita lagi telusuri. Kejadian itu baru kemaren, ditemukan pada jam satu atau dua siang. Kita coba telusuri kondisi aktualnya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Tidak Berizin, Kades Jambu Luwuk Minta Satpol PP Tutup Area Parkir Chevily

Redaksi
-
0
Tidak Berizin, Kades Jambu Luwuk Minta Satpol PP Tutup Area Parkir Chevily

Ciawi|Jurnal Bogor

Sikap tidak menghargai keberadaan lingkungan yang ditunjukan pengusaha Chevily Resort dan Camp, saat melakukan pembangunan lahan parkir di Kampung Cukangaleuh, Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, berbuntut panjang. Pemerintah Desa (Pemdes) Jambu Luwuk pun minta agar area parkir yang sudah dioperasikan pihak Chevily ditutup.

Kepala Desa (Kades) Jambu Luwuk, Mulyana minta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku instansi penegak peraturan daerah (Perda) ketertiban umum, menutup area parkir milik Chevily tersebut.

 “Sesuai aturan saja, kalau ada bangunan yang melanggar aturan dengan tidak mengantongi izin, itu harus ditindak tegas dengan menutup nya,” ungkap kades saat dikonfirmasi wartawan.

Namun, lanjutnya, sebelum Satpol PP melakukan tugas dan fungsi nya menegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, terlebih dulu petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) memberikan surat peringatan atau teguran.

 “Area lahan parkir Chevily sudah dioperasikan dan sekarang sedang membangun fasilitas lainnya, seperti membangun kios untuk dijadikan tempat jualan. Itu petugas dari DPKPP yang berwenang melayangkan surat teguran satu sampai tiga,” kata Mulyana.

Mulyana menilai, penutupan lahan parkir milik pengusaha Chevily yang ada di wilayahnya, harus dilakukan. Terlebih sikap pemilik Chevily yang tidak menghargai keberadaan lingkungan sampai pemerintahan desa (Pemdes), memperlihatkan ketidaktaatan pengusaha terhadap aturan pemerintah.

 “Mau punya izin bagaimana, toh syarat dasar pengurusan perizinan saja tidak ditempuh, yakni izin warga atau lingkungan dan desa,” paparnya.

Senada dengan kades, Sekretaris Desa (Sekdes) Jambu Luwuk, Iwan Setiawan menyayangkan sikap arogan dan tidak menghargai keberadaan Pemdes yang dilakukan pengusaha Chevily ketika membangun area parkir.

 “Kami di Pemdes seakan sudah tidak dihargai juga. Mulai dari menurunkan alat berat dan melaksanakan kegiatan perataan tanah sampai pembangunan lahan parkir, pihak pengusaha sama sekali tidak meminta izin,” jelasnya saat di kantor desa.

Parahnya lagi, sambung Iwan, saat pihaknya mempertanyakan terkait izin dan melakukan pertemuan antara Kades Jambu Luwuk dan disaksikan Kades Banjarsari, pemilik Chevily malah mengarahkan agar mendatangi Habib Nabil. Alasan kenapa pihak Pemdes Jambu Luwuk diarahkan untuk konfirmasi ke habib, karena proyek tersebut milik Habib Nabil.

 “Ini sama saja pemilik Chevily mau mengadu domba kami dengan habib. Sudah jelas itu pembangunan area parkir untuk kepentingan bisnis Chevily, kenapa kami harus tanya perizinan ke Habib Nabil,” akunya.

Iwan berharap, pengusaha pariwisata tersebut menempuh perizinan dengan baik sesuai aturan, mulai dari izin warga atau lingkungan, desa dan kecamatan.

 “Kalau izin dari bawah saja tidak dilakukan, bagaimana memproses izin ketingkat kabupaten. Dan lahan parkir itu harus ada juga kajian analisis dampak lingkungan lalulintas (Andal Lalin), biar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu arus lalin kepada pengguna jalan yang lain,” tegasnya.

Sementara, David, pemilik Chevily Resort dan Camp mengaku jika pihaknya tidak mungkin merugikan warga atau lingkungan setempat saat membangun area parkir tersebut.

 “Saya sudah bertemu dengan Kades dan Sekdes Jambu Luwuk. Jadi tidak mungkin saya merugikan lingkungan, apalagi warga sekitar,” tukasnya singkat melalui telepon selulernya.

** Dede Suhendar

Orangtua Khawatir, Afan Sudah Sepekan Menghilang

Redaksi
-
0
Orangtua Khawatir, Afan Sudah Sepekan Menghilang

Jasinga | Jurnal Bogor

Seorang anak berusia 12 tahun bernama M Afan Maulana, Warga Kampung Liopabrik RT 02 RW03, Desa Setu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor membuat pihak keluarga khawatir. Pasalnya, keberadaan anak tersebut  dikabarkan hilang sudah sepekan.

Ibu kandung Afan, Bedah Jubaedah mengatakan, anaknya itu meninggalkan rumah pada 4 Mei 2022 selepas berkunjung dari tempat ayah kandungnya.

“Pada hari itu saya anterin Afan ke Tarisi ke tempat bapak kandungnya, mengambil jaket lalu pergi lagi untuk bermain, tapi sampai saat ini belum pulang dan tidak ada kabar,” ungkapnya.

Kata dia, saat pergi, Afan menggunakan kaos berwarna hitam lengan panjang dan celana lepis biru dongker dengan dua kantong di bagian kaki serta switer berwarna krem.

“Iya pake switer, selain itu juga warga sini masih sempat ada yang lihat Afan yang sempat makan baso namun saat ditanya Afan mau kemana, katanya mau ngamen ke Leuwiliang,” ungkap Bedah, sambil terbata-bata menahan isak tangis.

Menurut Bedah, Afan yang masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar (SD) merupakan anak yang patuh dan masih polos sehingga untuk memakai baju saja Affan selalu bertanya kepada ibundanya.

“Sebandel apapun dia selalu pulang meski malam juga, tapi sekarang sudah 7 hari belum pulang-pulang, saya berharap kepada siapapun yang melihat untuk membantu, dan Afan segera pulang,” paparnya.

Sementara Kepala Desa Setu, Esa Asmarani menyatakan, pihaknya  terus berkoordinasi guna membantu pencarian atas hilangnya keberadaan warganya tersebut.

“Iya, staf desa bersama Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Setu juga sudah terjun ke kediamannya keluarga Afan sampai bulak balik untuk memastikan dan mendapatkan ciri-ciri terakhir sebelum Afan dikabarkan hilang,” ungkapnya Rabu (11/5/2022).

Ia menambahkan, selain membantu mencari dan berkoordinasi dengan pihak lain guna mencari kebenaran Afan, pihaknya pun mengaku sudah membantu dengan terus menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial yang ada.

“Kita dari ihak desa sudah semaksimal mungkin membantu semampunya dengan terus membantu menyebarkan berita dan foto-foto Afan di grup WhatsApp, Facebook maupun media sosial lainnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya pun sudah sempat mengajak keluarga dari anak yang dikabarkan hilang tersebut untuk melaporkan kepada pihak berwajib, namun pihak keluarganya belum berkenan. “Bahkan kita ajak ibunya Afan bikin laporan kehilangan ke kantor polisi, tapi sang ibu belum mau dan katanya masih mau mencari dahulu ke pihak-pihak bapak kandungnya,” pungkasnya.

** Andres

1...908909910...1,737Page 909 of 1,737

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi