Penemuan jasad bayi di kampung Cisurian, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor diduga dari hasil hubungan gelap.
Hal tersebut diungkapkan Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sukamakmur Teguh Yudiana yang menduga Bayu tersebut hasil dari perzinahan dan sengaja dibuang saat melahirkan.
“Ditemukan dengan ari-ari yang masih menempel . Untuk jenis kelamin jasad bayi tersebut ialah perempuan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukamakmur Ujang membenarkan adanya kejadian tersebut yang berada di wilayah nya.
“Terkait penemuan bayi tersebut benar terjadi di wilayah kami Desa Sukamakmur, terkait pelaku, itu bukan orang sini dan siapa yang membuangnya itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian, Polres Bogor,” ucapnya kepada Jurnal Bogor, di Kantor Kecamatan Sukamakmur, Jumat(08/07).
Menurutnya , kronologi penemuan jasad bayi tersebut , terlihat saat salah seorang warga sedang ke sawah dan dia menemukan mayat bayi di irigasi atau selokan.
” Kemarin sore tepatnya sekitar jam 16:30 di kampung Cisurian ditemukanlah mayat bayi oleh warga kami yang sedang ingin ke sawah,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Iptu Sutopo Pranolo, mengatakan dugaan untuk saat ini ialah bayi tersebut dibuang akibat hubungan diluar nikah atau perzinahan.
“Dugaan sementara itu hasil hubungan gelap, dan saat ini jasad bayi tersebut sudah dikebumikan ,” jelasnya.
Guna mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang mewabah, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak Camat seluruh Indonesia berpartisipasi dalam penanggulangan penyebaran wabah PMK.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan Indonesia terbebas dari wabah PMK selama 32 tahun, sebelum PMK kembali mewabah tahun ini. Untuk itu Mentan SYL mengajak semua pihak turun langsung dan terlibat aktif menekan jumlah penularan kasus.
“ Kita semua harus hadir ditengah tantangan ini. Dalam menghadapi wabah PMK tidak bisa satu sektor atau Kementerian saja yang bergerak. Kita harus bersama-sama dan terintegrasi satu dengan lainnya, “ ungkap Mentan SYL saat menghadiri Sosialisasi Penanganan PMK kepada Camat Seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (8/7/2022).
Menurut Mentan SYL, dalam menangani wabah PMk peranan Camat sebagai garda terdepan sangat penting. Camat paling mengetahui wilayah, kebutuhan dan harapan rakyat di wilayahnya. Untuk itu Mentan berharap Camat dapat memahami dengan baik bagaimana cara menanggulangi PMK sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
“ Dalam setiap tindakan saya terus menghadirkan Camat, jika Camat sudah bergerak maka akan berjalan lebih baik. Saya meminta tolong Camat dapat menggerakan kepala Desa dan apparat di wilayahnya masing-masing melakukan pengecekan hewan ternak, “ ungkapnya.
Mentan SYL kembali menyebutkan jika PMK bukan kasus yang ringan, tapi juga tidak boleh panik. Kita sudah memiliki pengalaman mengendalikan Covid-19 tentu akan semakin tajam dalam mengendalikan wabah PMK.
“ Wabah PMK tidak berbahaya untuk manusia. Selain tidak bisa menular ke manusia, dagingnya juga masih aman untuk dikonsumsi, “ ungkap Mentan SYL
Mentan menambahkan, Kementerian Pertanian memastikan penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal.
“Di antaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun. Di sisi lain, kita juga terus bekerja melakukan riset dan uji laboratorium untuk menemukan vaksin dalam negeri,” terang Mentan SYL.
Mentan juga mengatakan upaya keras dalam penanganan PMK melalui pemberian obat dan vitamin kepada hewan yang terpapar PMK menunjukkan hasil yang positif, dengan banyaknya hewan yang terpapar PMK sudah mulai membaik.
Upaya lainnya adalah dengan melakukan desinfektan sudah di kandang dan area pemeliharaan.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan Kementan dibawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan BNPB, Kementerian Dalam Negeri dan lainya saat ini sedang bahu membahu dan bersinergi menangani PMK, terutama di 21 Provinsi yang sudah terpapar.
Kementan bersama gugus tugas PMK baik pusat maupun daerah sudah memetakan daerah yang terpapar atau daerah merah dan dan daerah yang belum terpapar atau daerah hijau. Peta tersebut harus menjadi acuan dan referensi terutama dalam hal lalu lintas lintas ternak terutama hewan ternak berkuku belah yang sangat sensitif terhadap PMK.
“Pak camat di manapun bapak-bapak berada tolong perhatikan hewan ternak seperti sapi kerbau, domba, kambing, babi dan lain sebagainya yang berada di daerah merah harus stay at kandang atau tidak boleh bergerak kemana-mana. Hanya hewan ternak yang berasal dari daerah hijau saja yang boleh bergerak, “ ujar Dedi
Dedi mengatakan, dalam penanganan PMK perlu juga dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan informasi yang simpang siur.
Dedi menyebutkan saat ini Pemerintah juga tengah giat melakukan program vaksinasi masal di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat hari Raya Iduladha semakin dekat, sehingga lalu lintas hewan ternak dipastikan relatif tinggi karena kebutuhan hewan ternak untuk kurban meningkat.
“ Oleh karena itu kewaspadaan dan kedisiplin kita semua memegang peranan penting dalam pencegahan penularan PMK ke tempat yang masih sehat, “ ungkap Dedi.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan penanganan wabah PMK membutuhkan partisipasi semua pihak karena jika terus berlanjut dapat mengguncangkan ekonomi nasional.
“ Ini menjadi concern kita semua agar wabah PMK bisa segera kita tangani secepatnya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa bahkan sampai satuan pengelolaan peternakan, “ ungkapnya
Menurutnya penanganan wabah PMK harus dilakukan seperti penanganaan Covid-19 yaitu dengan menggunakan strategi total football, kolaborasi ketat dan kerjasama yang kuat antar multi stakeholder yang ada di Indonesia.
“ Hari ini dari aspek kewilayaan, kita memiliki 37 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.266 Kecamatan, 8.506 Keluarahan dan 74.961 Desa harus bergerak bersama-sama mengatasi wabah PMK melalui kerjasama yang baik, penyediaan informasi yang cukup serta instruksi yang jelas, “ papar Safrizal.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat. Karena itu, Mentan SYL mengajak agar semua pihak turun langsung dan terlibat aktif dalam menekan jumlah penularan PMK.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menuturkan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk bahu membahu bersinergi secara harmonis menanggulangi PMK. Untuk itu BPPSDMP melalui Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor memantau penaggulangan PMK diwilayah Kabupaten Majalengka.
“ Di Majalengka ini tidak ada Zona merah kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Majalengka Iman Firmansyah, Rabu (6/7).
Terjun langsung dalam pemeriksaan hewan kurban di Desa Sulur Kecamatan Majalengka, Iman memastikan bahwa daging kurban dari Majalengka sehat, karena hewan kurbannya telah melalui pemeriksaan intensif dan para peternak telah menjaga kesehatan dan keamanan ternaknya sesuai anjuran.
“ Hewan ternak dari Kabupaten Majalengka dipastikan aman dan sehat, karena tidak ada zona merah kasus PMK dan telah melalui pemeriksaan intensif, “ ungkapnya.
Lebih lanjut Iman menyampaikan pernah ditemukan kasus dua ekor tetapi itu adalah ternak dari luar Majalengka sudah sembuh dan terkendali. Agar hal tersebut tidak terulang, DKPPP Kabupaten Majalengka menggandeng Polri dan TNI untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah berjuluk bumi Sindangkasih ini di lokasi cek poin yang dinilai rawan.
” Jika ada kendaraan membawa ternak dari luar Majalengka masuk, maka akan distop dan diperiksa kelengkapan surat – suratnya, bilamana tidak dapat menunjukan maka ternak akan ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim medis DKPPP, “ ujarnya.
Ia pun menghimbau agar peternak tidak nakal diam – diam memasukan hewan dari wilayah lain tanpa mengikuti prosedur, hal tersebut menurutnya justru akan merugikan peternak sendiri karena jika hewan yang dibawa masuk adalah ternak yang terpapar PMK akan mengancam ternak yang lain dikandangnya. Menyikapi kemungkinan ini Kasat Reskrim, Polres Majalengka Polda Jabar AKP Febri H Samosir yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendataan.
” Kita masih dalam tahap pembinaan, pendataan, mungkin dia tidak bisa beroperasi dulu, dan sosialisasi. Untuk tindak lanjutnya mungkin kearah pidananya harus dipelajari, karena case by case belum tentu sama. Dia belinya dimana, dari kapan, tertularnya dimana, jika ada benang merahnya baru dapat disimpulkan itu perbuatan yang mengarah ke pidana atau bukan,” ungkapnya.
Sejumlah warga Kampung Cisurian, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor digemparkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan sudah tidak bernyawa nyaris membusuk di drainase, Kamis (07/07).
Warga Sukamakmur, Sanusi mengatakan, awalnya curiga dengan bau menyengat yang awalnya diduga bangkai binatang. Namun setelah didekati ternyata mayat bayi perempuan yang nyaris membusuk.
“Iya warga juga banyak yang mencium bau bangkai, jadinya dicari arah baunya, pas diperiksa di drainase ternyata sesosok mayat bayi sudah membusuk,”ungkapnya
Sementara itu, Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sukamakmur Teguh Yudiana membeberkan terkait kondisi mayat bayi perempuan tersebut.
“Bayi dalam keadaan telungkup dan tak bernyawa. Bayi diperkirakan meninggal lebih dari satu hari. Kondisi meninggal dunia ditemukan pukul 15.43 WIB dalam keadaan telungkup dan sudah dipenuhi lalat,” katanya
Teguh menduga, bayi tersebut merupakan hasil perzinahan dan sengaja dibuang sesaat setelah dilahirkan. Hal itu dilihat dari Ari-ari yang masih menempel. “Ditemukan dengan ari-arinya,” paparnya.
Adapun saat ini jenazah bayi malang itu dimakamkan di TPU Sukamakmur. “Lokasinya tepat di depan Puskesmas Sukamakmur,” tukasnya.
Bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah pemukiman di Desa Purasari, Cianten, Leuwiliang, Kabupaten Bogor terus mengalir. Masyarakat di kawasan hulu yang didera 42 titik longsor itu kini dalam proses pemulihan.
Bersama organisasi kepemudaan, Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB Inspira), Jurnalis Mancing Indonesia (JMI) Bogor Raya menyalurkan bantuan berupa kasur lipat, selimut, mie instan dan perlengkapan pendidikan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (6/7/2022).
Selain itu, JMI Bogor Raya juga menyampaikan bantuan secara langsung kebutuhan dasar anak-anak dari Keluarga Besar SDN Polisi 1 Kota Bogor berupa susu formula untuk balita, popok bayi, perlengkapan bayi hingga makanan ringan yang dikemas dalam program Trauma Healing bersama para Relawan Trabas Squad.
Ketua JMI Bogor Raya, Billy Adhiyaksa mengatakan, aksi kemanusiaan tersebut dilakukan untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat luas terkait kondisi terkini masyarakat terdampak bencana.
“Apa yang kami bawa merupakan hasil observasi saat kami melakukan peliputan di area terdampak bencana. Bantuan yang kami sampaikan menyesuaikan kepada kebutuhan mereka. Semoga bermanfaat dan bisa membuat mereka tersenyum, terutama anak-anak korban bencana alam,” kata Billy.
Billy juga mengapresiasi para relawan Trabas Squad yang tak pernah lelah menyapa masyarakat di sejumlah titik terisolir.
“Tugas kami selanjutnya adalah mensupport kegiatan relawan muda sangat bersemangat menyertai warga terdampak, khususnya dalam program trauma healing. Untuk itu, posko aksi kemanusiaan JMI Bogor Raya akan terus kami buka,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB Inspira, Rizki Fathul Hakim mengatakan, distribusi bantuan yang menjadi amanah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu, merupakan bantuan tahap ketiga yang telah disalurkan melalui PB Inspira.
“Sebelumnya kami telah mendistribusikan bantuan di Desa Tanjungsari. Hari ini kami fokuskan bantuan di titik Cianten yang sebelumnya terisolir akibat 16 titik longsor,” kata Ikiw, sapaan akrab Rizki Fathul Hakim itu.
Bantuan yang diangkut seunit truk Satpol PP Kota Bogor dan seunit truk Polres Bogor itu, diterima baik masyarakat. Salahsatunya, Abdul Muis yang rumahnya rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor.
“Baru kali ini ada bantuan berupa kasur dan selimut seperti ini. Terimakasih atas perhatiannya kepada kami,” kata warga RW 9, Desa Purasari, Cianten, Leuwiliang, Kabupaten Bogor itu.
Untuk terciptanya kondisi yang aman dan kondusif, pihak Kepolisian sektor (Polsek) Dramaga, Polres Bogor bersama anggota Koramil Ciomas mengelar operasi penyakit masyarakat (Pekat) dengan sasaran minuman keras (miras).
Kapolsek Dramaga AKP Agus Suryana mengatakan, pihaknya menyisir sejumlah warung kelontong di beberapa tempat yang ada di Desa Ciherang, kemarin.
Dari operasi pekat tersebut terdapat puluhan miras jenis ciu yang diamankan dari dua warung yang berada di wilayah Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga.
“Kita temukan sedikitnya 28 botol aqua miras jenis Ciu di dua warung kelontongan yang ada di wilayah Desa Ciherang, ” ujarnya.
Agus menyebut, pihaknya memberikan sanksi berupa teguran dan surat pernyataan kepada pedagang supaya tidak lagi mengedarkan minuman keras. Apalagi semuanya tidak mengantongi izin untuk menjual minuman keras.
Operasi pekat ini merupakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dan bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif.
“Ini kami sita dari warung kelontong, warung rokok yang didalamnya menjual miras ilegal,” tukasnya.
Cisarua | Jurnal Bogor Panitia kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) serta pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bogor, diduga memangkas jadwal acara.
Sebab, para peserta yang mengikuti kegiatan bertema Ekraf Go To Digital Marketing, di Hotel Taman Teratai tepatnya di Jalan Raya Puncak KM 77, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, harus bergegas kembali ke rumah masing-masing pada Kamis (07/07) pukul 15:00 WIB.
ZH (25) salah seorang peserta mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan kegiatan dipercepat pihak panitia penyelenggara, meski begitu dirinya mengaku mendapat pembekalan dalam meningkatkan usaha mikro yang saat ini digelutinya.
“Kalau soal itu saya tidak tahu pak. Karena di undangan tertulis dari tanggal 05 hingga 08 Juli atau mulai hari Senin sampai Jumat. Dan didalam random acara pun tertuang empat hari, tapi hari ini sudah selesai sekitar pukul 15:00 WIB,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (07/07).
Menurutnya, potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bogor, belum dikembangkan secara optimal. Sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kreatif, sesuai di bidang permodalan teknologi kreatif dan kemampuan kegiatan ekonomi.
“Tujuan kegiatan ini yakni pemahaman tentang ekonomi kreatif. Yang terpenting, peserta dibekali pelatihan agar bisa mengembangkan ekonomi kreatif dengan baik dan benar,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kepala Disparbud Kabupaten Bogor, Deni Humaedi meminta semua pihak agar tidak berasumsi negatif terkait kegiatan yang dilaksanakan, tapi tidak sesuai jadwal. Alasannya, karena pihak panitia pelaksana tentu memiliki pertimbangan lain.
Berkaitan dengan administrasi setiap kegiatan, lanjut Deni, nanti juga akan bisa diketahui melalui hasil monitoring maupun saat panitia memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Jangan dulu berasumsi negatif, kan nanti ada hasil monitoring kegiatan. Bisa jadi atas pertimbangan menghadapi hari Raya Idul Adha misalnya, jadi kegiatan dipercepat dari waktu yang sudah dijadwalkan,” imbuhnya.
Anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV Jawa Barat Fraksi PKS, H. Mochamad Ichsan M,ST melaksanakan Reses Tahun Masa Sidang 2021-2022 di Kampung Kepang, RT 02/06, Cafe Kepang Garden, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
H.Mochamad Ichsan mengatakan, reses kembali ke daerah pilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kali ini kalangan anak muda atau milenial.
“Dan kebetulan yang menjadi titik reses untuk hari ini adalah kalangan melenial, kaum muda atau gen Z, karena kesadaran berpolitik di kalangan remaja itu masih rendah, dan itu akan kita kemas, karena itu perlu diberikan masukan masukan, dan agar eksistensinya terakui,” jelas Ichsan kepada Jurnal Bogor , Kamis (07/07/22)
Menurutnya, reses ini juga mengundang praktisi marketing sehingga anak-anak remaja jika sekarang berpikir dalam bekerja itu sulit, maka ada kesempatan bekerja itu bukan hanya sekedar di lapangan pekerjaan formal saja, bisa salah satunya yaitu bisnis yang bisa melalui digital online dan lain sebagainya.
“Alhamdulilah kali ini para milenial peminatnya cukup banyak gak seperti biasanya, yang biasanya bisa dihitung jari dan selain reses kita juga mengkombinasi, ada pelatihan juga sedikit untuk kalangan remaja dalam digital marketing” paparnya.
Kedepan para remaja ini juga akan memiliki hak politik yang sama, dan dia jabarkan di Jawa Barat mempunyai program Jabar Featured Leader.
“Jadi itu akan diprogramkan untuk kalangan muda yang ingin melanjutkan kuliahnya, dari program pemerintah tersebut bisa mendapatkan 8 juta per tahun. Jadi bisa untuk tambahan biaya kuliah dari program tersebut. Tetapi bila ingin mendapatkan program tersebut harus mendapatkan surat rekomendasi dari pejabat publik, entah dari Bupati , DPRD dan sebagainya,” paparnya.
Yang pasti, kata dia, semua aspirasi masyarakat akan tampung, namun untuk merealisasikan itu semua akan kembali lagi kepada anggaran yang di miliki pemerintah.
“Bagaimana pun kami akan sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi untuk anggarannya sendiri , kita kembali lagi kepada kemampuan pemerintah daerahnya,” paparnya.
Sementara itu Kepala Desa Singajaya H.Lili Mulyati yang juga menghadiri acara menyampaikan aspirasinya, mengenai pembangunan yang ada di desa dan perkembangan untuk SDM di desanya.
“Kami sampaikan beberapa dari infrastruktur sampai SDM yang ada di Singajaya kita sampaikan, untuk infrastruktur salah satunya adalah persoalan kurangnya sumber air bersih, dimana ketika kemarau itu sawah sampai rumah kering dan kosong,” cetus Lili.
Dari beberapa yang dia sampaikan, berharap bisa terealisasikan dan bisa disampaikan ke Pemerintah Jawa Barat.
“Saya berharap mulai dari infrastruktur yang saya sampaikan, hingga bagaimana perkembangan SDM yang ada di wilayah Singajaya bisa terealisasikan karena untuk masyarakat juga,” pungkasnya.
Ciawi | Jurnal Bogor Lagi-lagi Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, dibuat kesal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ade Yana. Sebab, Ade Yana mangkir alias tidak datang ke Gedung Parleman Kabupaten Bogor, saat dipanggil komisi yang membidangi pembangunan dan lingkungan tersebut, Kamis (07/07).
Ketua Komisi 3, Tutty Alawiyah mengaku kecewa dengan sikap Kepala DLH yang tidak hadir saat diundang komisinya ke gedung dewan. Pemanggilan tersebut, untuk mengklarifikasi permasalahan yang saat ini ramai di publik.
“Kami semua di Komisi 3 sangat kecewa terhadap Kepala DLH,” ungkapnya kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (07/07) sore.
Politisi Gerindra ini pun mengungkapkan, keberadaan dewan dengan pemerintahan itu adalah mitra kerja. Sehingga, segala permasalahan apapun harus diselesaikan dengan baik.
“Tapi kenapa malah mengutus Kepala Bidang (Kabid) yang notabene bukan kewenangannya. Ini sama saja kalau Kapala DLH tidak menghargai kami yang ada di Komisi 3,” tegas Tutty Alawiyah.
Wanita yang keseharian nya gemar berhijab itu menjelaskan, sesuai yang tertera didalam surat pemanggilan, semua anggota Komisi 3 menunggu kehadiran Kepala DLH dari mulai pukul 13.00 WIB sampai sore.
“Ternyata sudah beberapa jam menunggu, benar juga Ade Yana tidak kunjung datang,” paparnya.
Kepala DLH Kabupaten Bogor, Ade Yana saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait mangkirnya ke gedung dewan untuk memenuhi panggilan Komisi 3, sama sekali tidak menjawab walaupun sudah dibaca.
Seperti diberitakan sebelumnya, perseteruan antara Komisi 3 dengan Kepala DLH Kabupaten Bogor itu terjadi, berawal dari pencemaran limbah pabrik di Sungai Cileungsi. Dimana Komisi 3 DPRD mengusulkan agar dibentuknya detektif swasta untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di sekitar Sungai Cileungsi.
“Adanya detektif itu untuk mengatasi pencemaran lingkungan, terutama di Sungai Cileungsi,” kata Tutty Alawiyah.
Tutty mengungkapkan, Sungai Cileungsi setiap tahunnya menghadapi masalah berupa bau tak sedap. Kemudian, airnya menghitam dan mengeluarkan buih-buih, terutama saat musim kemarau melanda Kabupaten Bogor. Bahkan, pada tahun 2018, permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi sudah dibawa ke tingkat nasional.
“Pengawasan, pengecekan dan patroli, nantinya dilakukan secara berkala oleh detektif ini, sehingga bila terjadi pencemaran bisa dideteksi dan dibereskan,” jelasnya.
Sementara, Ade Yana menilai, pembentukan detektif swasta tidak harus dilakukan Pemkab Bogor. Alasannya, karena DLH selama ini telah memiliki satgas lingkungan hidup untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Jadi untuk apa harus dibentuk lagi detektif lingkungan. Selama ini DLH sudah membentuk satgas yang berasal dari lapisan masyarakat, tujuannya sama yaitu untuk menjaga lingkungan. Satgas lingkungan hidup juga diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta mendapat bimbingan teknis (Bimtek). Semua satgas mendapat honor dari pemerintah,” kata Ade Yana, kepada wartawan disela kegiatan capacity building dan sinergitas DLH dengan Satgas Lingkungan Hidup di Cisarua, Minggu (03/07).
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Peternakan memberlakukan Surat Keterangan Sehat Hewan Kurban jelang Idul Adha, Minggu (10/07/22). Idul Adha tahun ini masih dibayangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak seperti sapi dan kambing.
Kasubag TU UPT Peternakan Jonggol, Dr. Toib mengatakan syarat hewan kurban harus mengantongi surat keterangan sehat untuk hewan dan layak kurban atau SKKH dari dokter hewan atau paramedis dibawah penyedia dokter hewan.
“Syarat hewan kurban saat ini harus dilengkapi SKKH jika hewan itu dikirim luar kota atau surat keterangan sehat saja jika untuk dalam kota,” jelas Dr Toib kepada Jurnal Bogor, Kamis (07/07/22).
Menurutnya, sebelum mengeluarkan surat tersebut dokter hewan melakukan pengecekan kesehatan hewan terlebih dahulu, baik yang dalam kondisi sehat maupun telah sembuh dari PMK. Ketika hasil pemeriksaan calon hewan kurban dinyatakan aman maka dokter hewan menerbitkan SKKH atas hewan tersebut.
“Pada tahun- tahun sebelumnya tidak seketat ini, namun karena ada situasi yang berbeda diharapkan mekanisme itu berjalan untuk memastikan kesehatan ternak, ” terangnya.
Cara untuk mendapatkan SKKHK, kata dia yaitu ketika hewan kurban sudah berada di lokasi- lokasi pemotongan dan tenaga teknis Dinas Peternakan akan melakukan pengecekan, dan saat hasil pemeriksaan kesehatan aman barulah diterbitkan SKKHK.
“Pihak dinas akan menempatkan dokter hewan yang siap melakukan supervisi tenaga teknis di lapangan, membantu memastikan kondisi ternak qurban apakah sehat, ada gejala dan lain sebagainya. Ada dokter hewan yang siap melaksanakan tugas supervisi kesehatan hewan kurban di Kecamatan Jonggol dan sekitarnya ” paparnya.
Adapun, para dokter itu merupakan mahasiswa kedokteran dari IPB yang akan ditempatkan di tiap -tiap masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban saat Idul Adha mendatang.
