Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

57 Tahun Telkom Indonesia, Akselerasi Terwujudnya Mimpi Anak Bangsa Melalui Digitalisasi

News

Redaksi

-

July 7, 2022

57 Tahun Telkom Indonesia, Akselerasi Terwujudnya Mimpi Anak Bangsa Melalui Digitalisasi

Jakarta | Jurnal Bogor

Digitalisasi kehidupan masyarakat Indonesia semakin cepat terjadi, terutama dalam kurun dua tahun terakhir. Sebagai perusahaan telekomunikasi digital (digital telco) terdepan di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah dan akan terus membantu pemerataan serta peningkatan kualitas digitalisasi yang tengah terjadi.

Transformasi yang berlangsung harus dilandasi tekad untuk mendorong terwujudnya kedaulatan digital Indonesia. Untuk mencapai kedaulatan digital tersebut, setidaknya ada tiga ranah yang harus diciptakan yaitu lingkungan, masyarakat, dan ekonomi digital.

Lingkungan digital salah satunya bisa diciptakan melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak 2019 hingga 2022 investasi APBN untuk pembangunan infrastruktur digital telah mencapai Rp75 triliun.

Upaya membangun infrastruktur digital yang mumpuni dan merata tidak semata dilakukan pemerintah. Hingga Desember 2021, Telkom telah membantu menghadirkan berbagai infrastruktur seperti 170.885 kilometer kabel fiber optic yang membentang di sepanjang Nusantara, 251.116 Base Trasceiver Station (BTS), serta 14,1 juta optical port yang membantu 8,6 juta pelanggan IndiHome terhubung dengan dunia melalui sambungan internet.

Pembangunan kedaulatan digital juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Literasi dan inklusi digital masyarakat harus terus ditingkatkan demi menambah kualitas digitalisasi. Mengacu data Kementerian Komunikasi dan Informatika, indeks literasi digital Indonesia ada di angka 3,49 dari rentang 0-5. Ini menandakan tingkat literasi digital masyarakat kian matang dan siap menjadi modal kuat untuk bersaing di era society 5.0.

Upaya membentuk masyarakat digital yang tangguh telah dilakukan Telkom melalui penyediaan berbagai produk dan layanan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan BUMN, Telkom berupaya meningkatkan literasi digital melalui pengembangan aplikasi PeduliLindungi, pelaksanaan pendampingan melalui Rumah BUMN, penyediaan sarana inkubasi Amoeba dan Indigo, serta berbagai upaya lain.

Lingkungan dan masyarakat digital bisa mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang kuat. Melalui digitalisasi, taraf kehidupan masyarakat dapat semakin meningkat dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, pada 2021 lalu nilai transaksi digital yang terjadi di sektor e-commerce Indonesia mencapai Rp1.000 triliun atau US$70 miliar. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga US$146 miliar pada 2025.

Untuk menyokong pertumbuhan ekonomi digital, berbagai produk dan layanan dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, Telkom telah menghadirkan sejumlah solusi seperti PaDi UMKM (UMKM), Agree (pertanian dan perikanan), Logee (Logistik), BigBox (Satu Data Indonesia), MySooltan, dan banyak layanan digital lainnya.

“Berbagai produk serta layanan digital services, digital platform, dan digital connectivity kami persembahkan demi mewujudkan visi Telkom menjadi digital telco pilihan utama masyarakat. Mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, Telkom hendak mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan memberi nilai tambah terbaik bagi masyarakat dan negara. Eksistensi Telkom selama 57 tahun ini akan terus berlanjut demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui digitalisasi,” kata Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah.

Telkom memiliki tiga misi untuk membantu perusahaan mewujudkan visi tersebut. Pertama, Telkom hendak mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomi, dan dapat diakses semua kalangan. Kedua, mengembangkan talenta digital untuk mendorong kemampuan serta tingkat adopsi digital masyarakat. Ketiga, memimpin pembentukan ekosistem digital yang memberi pengalaman terbaik bagi pengguna.

“Masa depan Indonesia akan tergantung pada seberapa mampu negara ini mengoptimalkan kekayaan dan potensinya di ranah digital. Dengan talenta terbaik, teknologi mumpuni, dan ekosistem bisnis yang kuat, Indonesia bisa menjadi pelaku utama ekonomi di regional bahkan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Telkom akan berdiri bersama masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” ujar Ririek Adriansyah.

Tahun ini, “Digital Bisa untuk Semua” menjadi tema yang diangkat Telkom untuk memperingati hari jadi ke-57 tahun. Tema ini menggambarkan semangat dan mimpi besar Telkom untuk mengakselerasi terwujudnya mimpi-mimpi anak bangsa melalui digitalisasi di berbagai bidang. Telkom mengajak anak bangsa Indonesia untuk berani bermimpi dan lahirkan inovasi, karena semua inovasi terbaik berasal dari sebuah mimpi.

**prast/rls

Marhadi Lutvi Ajak Kaum Ibu Senam Jaga Tubuh Agar Tetap Sehat

News

Redaksi

-

July 7, 2022

0

Marhadi Lutvi Ajak Kaum Ibu Senam Jaga Tubuh Agar Tetap Sehat

Bogor | Jurnal Bogor
Belum lama ini, puluhan kaum ibu-ibu di wilayah Ciheuleut warga RT01/RW02 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor terlihat bersemangat mengikuti senam pagi bersama yang digelar oleh Marhadi Lutvi Sekretaris Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bogor.

Lutvi mengatakan, ketika senam hendak dimulai ditandai dengan pemutaran lagu, warga segera membentuk barisan. Dilokasi, selain ibu muda, kebanyakan dari mereka masih cukup lincah menggerakkan anggota badan sesuai arahan instruktur, meski tak lagi muda. Antusiasme warga terlihat sejak pagi sebelum acara dimulai.

“Dengan mengajak senam warga seperti ini harapannya kita tak hanya bersosialisasi tetapi juga sekaligus menanamkan pola hidup sehat. Olahraga tak hanya untuk kebugaran tubuh tetapi juga menjaga kesehatan,” katanya kepada Jurnal Bogor, Kamis (7/7/2022), baru-baru ini.

Lutvi menambahkan, kegiatan senam pagi sehat ini dijadikan kegiatan rutin seminggu sekali, dan tak hanya di Wilayah Ciheuleut Kecamatan Bogor Tengah saja, namun di wiliyah Kecamatan Bogor Timur dan sekitarnya akan dilakukan kegiatan serupa.

“Senam pagi sehat ini akan terus saya lakukan dan menjadi rutin, ya bisa dilakukan setiap seminggu sekali. Untuk lokasi dan tempat, saya akan mencoba rolling atau bergantian untuk diwilayah Kecamatan Bogor timur juga, ya minimal saya dapat memfasilitasi kegiatan positif ini, apalagi untuk kebugaran tubuh supaya sehat selalu,” pungkasnya.

** Handy Mehonk

Amankan Ternak dari PMK, Kabupaten Majalengka Gandeng TNI dan Polri

News

Redaksi

-

July 7, 2022

0

Amankan Ternak dari PMK, Kabupaten Majalengka Gandeng TNI dan Polri

Majalengka | Jurnal Bogor

Menghadapi Idul Adha 1443 H, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Majalengka menggandeng Polres Majalengka dan TNI menerapkan sejumlah antisipasi dan aturan.

Penerapan aturan ini untuk menjaga keamanan ternak dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dan kerugian yang ditimbulkannya bagi peternak. Tindakan dilakukan dengan memperketat administrasi, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan rekomendasi daerah asal untuk pemasukan sapi dari luar serta penjagaan di sejumlah titik.

Ditemui dalam kegiatan Pemeriksaan Hewan Kurban di desa Sulur Kecamatan Majalengka, Rabu (6/7), Iman Firmansyah menuturkan dalam menerapkan pengetatan tersebut pihaknya berkolaborasi dengan Polres Majalengka dan unsur TNI, yang bersiaga 24 jam untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi seperti penularan yang disebabkan pemasukan ternak sapi dari luar.

Iman Firmansyah menuturkan aturan ini bersifat tidak membebani tetapi mengarah pada keamanan untuk semua terutama saat menghadapi Idul Qurban saat ini, mengingat sudah banyaknya hewan qurban dari Kabupaten Majalengka dipesan oleh luar Majalengka.

“ Semua aturan ini diterapkan karena pemerintah terlalu sayang sama rakyat (petani), sehingga semua dibikin agar aman dan tidak terjadi apa – apa, “ ujar Kepala DKPPP Kabupaten Majalengka Iman Firmansyah, Rabu (6/7).

Untuk mendapatkan SKKH kata Iman tidaklah sulit karena itu diberikan dengan mudah dan tanpa biaya (gratis).

“ Kuncinya hanya satu. Bilamana peternak itu mau mengirim ke satu daerah, dia harus menghubungi daerah yang akan kirim untuk bisa mengeluarkan rekomendasi pemasukan barang dari kabupaten atau dari peternak kabupaten yang akan mengirim, “ terangnya.

Rekomendasi tersebut terkait dengan syarat – syarat SKKH. Jika sudah mendapat rekomendasi maka dinas akan memeriksa sapi – sapinya dan apabila sehat maka dinas akan mengeluarkan SKKH untuk perjalanan, pengiriman dan penerimaan daerah tujuan agar tidak ada permasalahan.

Dalam memperketat pemasukan ternak dari luar, POLRI dan TNI melakukan penyekatan – penyekatan dititik – titik tertentu. Bilamana ada kendaraan pengangkut sapi/domba dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, jika tidak bisa menunjukan SKKH maka sapi akan distop disitu dan akan memanggil dokter hewan dari dinas untuk memeriksa.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penanganan wabah PMK yang menyerang ternak khususnya sapi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ternak yang sudah terinfeksi, dengan alat atau barang bahkan bisa menyebar juga melalui udara sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat. Ia percaya melalui sinergi bersama di lapangan PMK dapat ditangani dengan baik.

Dalam menanggulangi wabah PMK, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mewajibkan seluruh komponen di bawah BPPSDMP turun, terutama tenaga medik dan paramedik. Dedi mengatakan jika BPPSDMP akan memanfaatkan berbagai kegiatan transfer of knowledge untuk mendukung upaya penanggulangan PMK. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pengendalian dan pemberantasan PMK sekaligus mengurangi penyebaran.

** Regi/PPMKP

Jelang Idhul Adha, Kementan Sosialisasi dan Edukasi Penyembelihan Hewan Kurban di Masa Wabah PMK

News

Redaksi

-

July 7, 2022

0

Jelang Idhul Adha, Kementan Sosialisasi dan Edukasi Penyembelihan Hewan Kurban di Masa Wabah PMK

Ciawi | Jurnal Bogor

Jelang Hari Raya Idhul Adha 1443 H yang akan jatuh beberapa hari lagi, Kementerian Pertanian menggelar sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini tengah melanda hewan ternak, pada Selasa (05/07) di Masjid Baiturrahman, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menyampaikan giat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi PMK menjelang Hari Raya Idhul Adha.

“Giat ini merupakan upaya dalam mensosialisasikan tata cara pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban di masa wabah PMK jelang Hari Raya Idhul Adha”, kata Kuntoro.

Lebih lanjut Kuntoro menjelaskan, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan vaksinasi massal terhadap hewan ternak yang merupakan tahapan permanen dalam penanggulangan PMK serta penjagaan ketat terhadap lalu lintas hewan ternak.

“Nah, melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tata cara pelaksanaaan penyembelihan hewan kurban yang dibenarkan, termasuk diantaranya cara mengidentifikasi PMK pada hewan ternak, penanganan atau perlakuan terhadap produk hewan ternak, pendistribusian, hingga tata cara pembuangan limbah penyembelihan agar tidak mencemari lingkungan atau menyebarkan virus PMK”, sambung Kuntoro.

Kuntoro juga memastikan pelaksanaan Hari Raya Idhul Adha tahun ini akan berjalan lancar.

“Kondisi Hari Raya Idhul Adha tahun 2022 ini insyaallah akan berjalan dengan lancar, permintaan hewan kurban dapat terpenuhi”, tuturnya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif mengatakan penyembelihan hewan kurban di masa wabah PMK ini telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. Ia pun menegaskan syarat yang harus dipenuhi calon pekurban sebelum membeli atau menerima hewan kurban dari penjual yaitu harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV).

“Setiap hewan kurban yang dibeli atau diserahkan pada pekurban harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang menyatakan bebas dari PMK”, tegas Syamsul.

Dalam hal pengolahan daging atau produk hewan kurban yang akan dikonsumsi langsung, Syamsul pun menyarankan untuk segera direbus.

“Untuk daging yang akan langsung dikonsumsi sebaiknya segera direbus, namun apabila akan disimpan terlebih dahulu, simpanlah di lemari pendingin. Hindarkan mencuci daging dengan air, dikhawatirkan air tersebut dapat membawa virus”, jelas Syamsul.

Sementara itu, berkaitan dengan penyebaran wabah PMK pada hewan ternak, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyatakan kesiapan seluruh jajaran BPPSDMP untuk mendukung negara menghadapi PMK.

“Oleh karenanya kita harus bantu petugas, bantu peternak dengan segala kemampuan agar PMK bisa segera ditanggulangi dan peternak kita kembali bersemangat untuk beternak, terutama sapi perah dan sapi potong, serta ternak berkuku genap lainnya,” tegas Dedi.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pun menjamin pelaksanaan kegiatan Idul Adha akan berjalan dengan aman dan lancar meski di tengah pandemi PMK.

Hal tersebut karena Menurut Mentan SYL wabah PMK bukan wabah yang berbahaya untuk manusia. Selain tidak bisa menular ke manusia, daging sapi saat ini juga masih aman untuk dikonsumsi.

“Jajaran Kementan bersama 16 daerah yang terkontaminasi PMK menyatakan siap menghadapi Idul Adha dan meski ada PMK, pasokan sapi yang ada tidak bersoal,” ujar Mentan.

Gelaran sosialisasi dan edukasi bertajuk “Tani on Stage” yang dikemas dalam bentuk talkshow menarik dan informatif ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta, utamanya masyarakat sekitar Ciawi, Kabupaten Bogor.

** Nita/Osi/PPMKP

PPMKP Bentuk Sentra Pelatihan Terpadu Budidaya Lebah Madu Bersama Yayasan Berkah Amanah Indonesia

News

Sayyev

-

July 7, 2022

0

PPMKP Bentuk Sentra Pelatihan Terpadu Budidaya Lebah Madu Bersama Yayasan Berkah Amanah Indonesia

Ciawi | Jurnal Bogor

Dalam upaya mengajak masyarakat untuk mencintai dunia pertanian dan berperan aktif dalam usaha tani, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) menggandeng Yayasan Berkah Amanah Indonesia yang menaungi Aksi Pangan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama. Penjanjian ini memuat kerjasama dua belah pihak dalam membentuk Sentra Pelatihan Terpadu Budidaya Lebah Madu.

Kepala PPMKP, Yusral Tahir dan Ketua Yayasan Berkah Amanah Indonesia, Amaliah Ekasari menandatangani perjanjian pada Selasa (05/07), di Komplek Bina Karakter PPMKP.

Yusral menekankan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam ketahanan pangan, tanpa terkecuali. Sehingga menjadi penting untuk masyarakat dapat mengakses segala bentuk informasi terkait usaha tani.

“Melalui Sentra Pelatihan Budidaya Madu ini, harapannya agar para peserta atau masyarakat dapat mempelajari dan mengusahakan budidaya lebah madu. Selain bernilai ekonomi tinggi, juga dapat dikonsumsi sendiri untuk gizi keluarganya.” jelas Yusral.

Lia, panggilan Ketua Yayasan Berkah Amanah Indonesia setuju bahwa dengan budidaya lebah madu ini dapat menambah pendapatan masyarakat.

Secara teknis, Direktur Eksekutif Aksi Pangan Indonesia, Astrid Wahono menjelaskan skema budidaya lebah madu dalam pendampingan peserta hingga mandiri dalam berusaha tani.

“Disebut sebagai sentra terpadu, karena peserta tidak hanya diberikan pelatihan, tapi juga akan diberikan pendampingan usaha. Selain itu, peserta juga dapat melihat dan mempelajari langsung hal-hal yang menunjang budidaya lebah madu. Mulai dari persiapan, pengenalan pakan dan predator, budidaya, hingga panen madu, pengemasan dan pemasarannya. Sehingga setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat mengusahakan madu secara mandiri.” jelas Astrid.

Hal tersebut senada dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, bahwa Kementan akan terus meningkatkan kualitas SDM pertanian dan membuat sektor pertanian menjadi lebih menarik serta menguntungkan.

“Pertanian kita harus mandiri dan modern sehingga keluarga petani semakin sejahtera. Pertanian harus bisa menarik minat generasi muda sebagai profesi yang menjanjikan”, tegas Mentan Syahrul.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan pengungkit terbesar dalam produksi pertanian adalah SDM.

“Makanya yang kita perkuat adalah petani, penyuluh poktan, juga gapoktan, termasuk juga petani milenial. SDM pertanian harus diperkuat pengetahuan, pengalaman skill, bahkan semangatnya,” kata Dedi.

Menurut Dedi, semangat bisa menguatkan adrenalin, bisa membantu petani untuk maksimal dalam bekerja. Semangat bisa dihasilkan melalui silaturahim, komunikasi, dan juga pelatihan.

** Nita/Osi/PPMKP

Desa Pangkaljaya Rehab 8 Rumah Tidak Layak Huni

Potret Desa

Redaksi

-

July 7, 2022

0

Desa Pangkaljaya Rehab 8 Rumah Tidak Layak Huni

Nanggung lJurnal Bogor

Sebanyak 8 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor diperbaiki. Kepala Desa Pangkaljaya Taupik Sumarna mengatakan program rehabilitasi rutilahu hingga kini direspons baik masyarakat kalangan bawah mengingat masih adanya rumah warga dengan keadaan memprihatinkan dan harus diperbaiki

“Maka dari itu, program rehabilitasi rumah masih dibutuhkan, terutama bagi warga yang kesulitan secara finansial,” ujar Taupik Sumarna kepada Jurnal Bogor, Kamis (7/7).

Penerima manfaat program rutilahu kini telah mewujudkan impiannya dengan memiliki rumah yang aman dan layak untuk dihuni.

Salah satu penerima program rehabilitasi rumah warga Kampung Pangaduan Kuda RT 02 RW07, Sukri mengaku bersyukur dan bahagia setelah melihat kondisi rumahnya yang belum lama ini selesai dibangun.

Adanya bantuan rehabilitasi rumah tersebut baginya sangat membantu, karena sebagian bebannya kini berkurang lantaran tidak perlu memikirkan kondisi rumahnya lagi.

“Kami sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan, terimakasih Pemkab Bogor, pak Kades dan pak Uj. Karena rumah yang kami tempati kini menjadi layak dan tidak takut bocor,”ujarnya.

Agar program rutilahu tepat sasaran, menurut Kaur Perencanaan Desa Pangkaljaya, Khaerudin, sebelum pelaksanaan terlebih dulu dilakukan verifikasi hingga survei langsung melihat kondisi rumah yang akan direhab.

Ada 8 rumah tak layak huni yang dibangun Pemerintah Desa Pangkaljaya melalui anggaran APBD Kabupaten Bogor. Selama pelaksanaan berjalan, pihak desa melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

“Hal ini memastikan kondisi rumah yang akan direnovasi, layak atau tidak mendapatkan bantuan.” jelas Khaerudin.

Khaerudin yang akrab disapa Uj memaparkan, penerima bantuan rutilahu memprioritaskan keadaan rumah tak layak huni kategori warga kurang mampu.

“Pengalokasian Rutilahu direalisasikan menyasar pada bangunan rumah yang sudah memprihatinkan dan itu memang perlu dibantu,” tukasnya.

** Arip Ekon

Tingkatkan Hasil Pertanian, P3A Cibalok Sejahtera Lakukan Perbaikan Saluran Irigasi

News

Redaksi

-

July 7, 2022

0

Tingkatkan Hasil Pertanian, P3A Cibalok Sejahtera Lakukan Perbaikan Saluran Irigasi

Ciawi | Jurnal Bogor
Para petani di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dipastikan tidak akan lagi kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengaliri area sawah mereka. Sebab, program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), untuk merehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi tahun anggaran 2022 sudah diterima Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Cibalok Sejahtera.

“Alhamdulillah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3-GAI) dari Kementerian PUPR sudah kami terima,” ungkap Ketua P3A Cibalok Sejahtera, Ahmad Fauzan kepada wartawan, Rabu (06/07).

Fauzan mengatakan, P3A merupakan salah satu lembaga atau kelompok tani di pedesaan yang andal dan berperan penting dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan air irigasi. Disisi lain, kata dia lagi, lembaga itu secara khusus mewadahi para petani yang terkait dengan tata kelola air ditingkat usaha tani, sekaligus pengelolaan sumber daya air lainnya.

“Kami mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier. Dan juga mencari solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air irigasi yang muncul di tingkat usaha tani,” imbuhnya.

Pria yang menjabat sebagai ketua RW di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi ini menambahkan, saat ini penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang lebih memadai menjadi fokus pemerintah dalam peningkatan produksi pangan. Dari penyediaan tersebut, secara kuantitas hasil pangan diharapkan mengalami peningkatan.

“Peningkatan sarana ini jelas diharapkan para petani agar hasil panen meningkat. Untuk itu, saya sebagai Ketua P3A Cibalok Sejahtera mengapresiasi upaya pemerintah dengan menggelontorkan anggaran melalui anggota dewan pusat dari Fraksi Gerindra,” tambahnya.

Fauzan memaparkan, pentingnya peran P3A yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, dimana petani diberikan wewenang dan tanggung jawab pemeliharaan ditingkat usaha tani. Sedangkan pentingnya penguatan atau pemberdayaan petani pemakai air juga tertulis dalam regulasi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007.

“Untuk pembinaan dan pemberdayaan P3A, yakni dinas atau instansi pemerintah yang membidangi ketahanan pangan,” jelasnya.

Fauzan berharap, melalui program yang sangat bermanfaat bagi para petani untuk mengatasi kekurangan air, terutama saat musim kemarau, membuat hasil panen petani yang ada di Desa Pandansari khususnya lebih meningkat lagi.

“Setelah ada perbaikan saluran DI Cibalok ini, saya harapkan bisa lebih meningkatkan lagi hasil pertanian petani. Dengan begitu, secara langsung perekonomian petani juga meningkat,” imbuhnya.

Indra, petani asal Desa Pandansari mengaku terbantu dengan adanya program dari Kementerian PUPR ini. Pasalnya, saluran irigasi untuk mengaliri area sawah warga, sudah rusak dan harus dilakukan perbaikan.

“Meskipun sekarang sedang dilaksanakan perbaikan irigasi namun belum dinyatakan tuntas, karena saluran ini sangat panjang dan perlu pembangunan lanjutan, ada sekitar satu paket lagi yang perlu direhabilitasi. mudah mudahan pemerintah dapat membantu kembali untuk menyalurkan bantuan di tahun depan,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Lepas PPLH Line, DLH Kabupaten Bogor Bongkar Tungku Pembakaran Limbah Ilegal di Gunung Putri

News

Redaksi

-

July 6, 2022

0

Lepas PPLH Line, DLH Kabupaten Bogor Bongkar Tungku Pembakaran Limbah Ilegal di Gunung Putri

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada DLH Kabupaten Bogor, Uli Sinaga membongkar tungku pembakaran limbah milik PT. Pop Can yang terletak di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor , Senin (04/07/22).

“Hari ini melakukan pelepasan PPLH line di area tungku bakar sampah, tujuannya untuk agar dari pihak perusahaan bisa membongkar tungku bakarnya,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (06/07/22).

Menurut Uli, alasannya membongkar tungku pembakaran limbah tersebut agar perusahaan tidak melakukan pembakaran. Hal tersebut didasari Undang-undang Nomor 18 tahun 2008.

“Hal yang sampaikan, mereka melakukan pembakaran limbah B3, yang saya khawatirkan bila tidak dibongkar maka akan melakukan pembakaran lagi, jadi lebih baik untuk kedepannya tidak dioperasikan lagi tungku bakar sampahnya,” tuturnya.

Adapun sanksi lainnya yang diberikan DLH Kabupaten Bogor adalah tuntutan perbaikan dan melengkapi izin pengelolaan limbah itu sendiri.

“Kalo yang namanya izin produksi dan izin lingkungan hidup itu beda, kalau izinnya yang kemarin mengenai pencemaran bahwa pabrik tersebut buang emisi ke udara, ini kan kita sudah hentikan dia nggak buang, kalau untuk produksi mereka izinnya bukan dari kami bukan dari DLH,” ujarnya.

Terkait dengan UPL-nya, lanjut Uli, perusahaan masih melakukan proses perbaikan. “Selama proses itu pabrik masih boleh produksi, kalau terkait pelaporan pabrik tersebut harus memiliki dokumen lingkungan, perusahaan pun dikenakan denda administrasi sesuai dengan PP 22 tahun 2021, yang mana dalam PP ini belum ada turunannya sehingga kita tidak bisa aplikasikan,” paparnya.

Menurut Uli, jika didapati perusahaan kembali melakukan pembakaran, DLH akan memberikan sanksi lain, yaitu sanksi ketidaktaatan perusahaan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

“Sesuai PP 22 2021 kita punya sanksi administrasi dari mulai teguran tertulis sampai pencabutan izin, jadi karena Pop Can belum memiliki dokumen lingkungan, maka nanti akan kita kenakan paksaan pemerintah, jadi aturan tertulis paksaan pemerintah itu denda administrasi, pembekuan izin dan pencabutan izin,” singkatnya.

Di lokasi yang sama, PPIC Gudang PT Pop Can, Sutrisno mengatakan, pihaknya akan mengikuti penuh aturan dari pemerintah.

“Dari perusahaan juga kalau memang ada undang-undang seperti itu kurang update, jadi kita dari perusahaan juga inginnya kalau ada peraturan baru atau aturan baru bisa diberitahukan ke kitanya gitu, karena kan peraturan bisa berubah-ubah berkembang sesuai dengan zaman,” katanya.

Sutrisno pun menegaskan, perusahaan akan langsung membongkar tungku pembakaran limbah usai PPLH line dilepas.

“Dengan dibongkarnya tungku pembakaran ini, kedepannya limbah atau sampah dari perusahaan akan diambil oleh orang yang berizin yang punya sertifikat izin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai peraturannya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Ada Bangunan Permanen di Atas Kavling Kebun, Kasatpol PP Kabupaten Bogor: Siap-siap Saya Akan Segel

News

Redaksi

-

July 6, 2022

0

Ada Bangunan Permanen di Atas Kavling Kebun, Kasatpol PP Kabupaten Bogor: Siap-siap Saya Akan Segel

Tanjungsari | Jurnal Bogor

Mendapati laporan adanya kavling kebun yang dipenuhi bangunan permanen tersebar di wilayah Bogor Timur, Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid akan menurunkan personilnya untuk melakukan pengecekan. Jika memang ada bangunan permanen, Satpol PP tak segan-segan akan melakukan penyegelan.

“Kami sebagai penegak perda bukan melarang pengusaha untuk berinvestasi, namun mendirikan usaha harus juga dipenuhi perizinan,” jelas Cecep Imam kepada Jurnal Bogor melalui telepon selular, Rabu (06/07/0/22).

Namun saat ini dia belum mengetahui apakah para pengusaha sudah mengantongi izin atau belum, dan jenis kavling yang mereka jual hanya kavling kebun atau nekat mendirikan bangunan. Jika pengusaha kavling itu memperbolehkan pembeli mendirikan bangunan pemanen berarti itu hanya trik pengusaha saja.

“Usaha kavling itu banyak unsur dinas yang harus dilibatkan, apakah mereka sudah menempuh itu atau belum, apalagi ini soal status lahan dan wilayah atau zona, apakah wilayah tersebut bisa diperuntukan untuk kavling kebun,” paparnya.

Maka dari itu, pihaknya akan memanggil semua pengusaha kavling yang ada di wilayah Bogor Timur untuk mengecek kelengkapan perizinan yang mereka kantongi. Jangan sampai usaha yang mereka jalankan merugikan konsumen yang tidak tahu silsilah kondisi di lokasi perihal persoalan perizinan.

“Jika ternyata mereka pengusaha kavling tidak mengantongi izin yang seharusnya, apalagi pemasarannya kavling kebun tapi ada bangunan permanen di atasnya siap – siap saya akan turunkan anggota untuk melakukan penyegelan terhadap kavling tersebut,” tegas mantan Camat Babakan Madang tersebut .

Sekedar diketahui, jumlah kavling kebun di wilayah Bogor Timur sudah mencapai lebih dari 20 kavling dan beberapa di antaranya terdapat bangunan permanen di atasnya.

** Nay Nur’ain

Usulan Komisi 3 Diapresiasi, Walhi Jabar Soroti Kinerja Satgas dan DLH

News

Redaksi

-

July 6, 2022

0

Usulan Komisi 3 Diapresiasi, Walhi Jabar Soroti Kinerja Satgas dan DLH

Ciawi | Jurnal Bogor
Kontroversi antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, terkait adanya detektif swasta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, khusunya di sekitar Sungai Cileungsi, ternyata mengundang perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar).

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin Iwang menilai, apa yang disampaikan atau diusulkan anggota dewan di Komisi 3 Kabupaten Bogor agar adanya detektif swasta, merupakan suatu usulan mendasar dan patut diapresiasi.

Sebab, lanjutnya, usulan adanya detektif lingkungan hidup yang disampaikan Komisi 3 itu muncul, setelah terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar Sungai Cileungsi.

“Saya menilai, akibat belum maksimalnya peran Satgas Lingkungan maupun DLH dalam pencegahan dan penanganan pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi, akhirnya memancing reaksi dari Komisi 3 agar dibentuk detektif lingkungan,” ungkap Iwang, kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Adanya hal tersebut, Iwang pun mempertanyakan tugas dan fungsi serta kewenangan Satgas yang sudah dibentuk DLH, terutama dalam melakukan pencegahan hingga terjadinya pencemaran lingkungan.

“DLH harus menjelaskan serta mensosialisasikan tugas, fungsi dan kewenangan Satgas. Karena, untuk pencegahan dan penanganan terjadinya pencemaran lingkungan, tidak hanya cukup dengan melakukan pengawasan atau pembinaan saja, tapi juga diperlukan penegakan hukum,” ujarnya.

Selain itu, keterkaitan atau koordinasi yang telah terbangun antara Satgas di Kabupaten Bogor dengan Satgas tingkat Provinsi Jabar, sudah sejauh mana. Koordinasi itu, lanjut Iwang, sangat lah penting dilakukan, karena Satgas tingkat provinsi memiliki unsur penegakan hukum didalamnya, sehingga bisa melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.

“Sumber daya manusia yang tergabung ke dalam Satgas, harus memahami skema untuk pencegahan pencemaran lingkungan, penanganan hingga penindakan. Apalagi, honor untuk Satgas itu bersumber dari APBD yang notebene berasal dari uang rakyat,” tegasnya.

Iwang menjelaskan, setiap daerah tentunya memiliki skema besar dalam menjaga lingkungan, baik dari segi pencegahan dengan cara pembinaan, pengawasan hingga penanganan atau pengendalian.

“Yang jadi persoalan, skema yang dimiliki dianggap hanya sebatas wacana karena tidak dijalankan dengan optimal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Tutty Alawiyah mengusulkan agar DLH membentuk detektif swasta untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan, terutama di Sungai Cileungsi.

Tutty pun menjelaskan, Sungai Cileungsi setiap tahunnya menghadapi masalah berupa bau tak sedap. Kemudian, airnya menghitam dan mengeluarkan buih-buih, terutama saat musim kemarau melanda Kabupaten Bogor. Bahkan, pada tahun 2018, permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi sudah dibawa ke tingkat nasional.

“Sepertinya ada masalah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Jadi DLH harus serius menyelesaikan masalah ini, perlu ada audit berkala,” kata istri anggota DPR RI Partai Gerindra, Edi Santana tersebut.

Namun, usulan Komisi 3 yang merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan itu, disikapi berbeda oleh Kepala DLH Kabupaten Bogor, Ade Yana.

Pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan itu menegaskan, kaitan dengan terjadinya pencemaran di Sungai Cileungsi, DLH sudah membentuk Satgas Lingkungan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat.

“Untuk apa harus dibentuk detektif lingkungan. Kan selama ini DLH sudah bekerjasama dengan Satgas Lingkungan yang berasal dari lapisan masyarakat, lalu diberikan Diklat dan Bimtek serta mendapat honor,” Ade Yana, disela kegiatan capacity building dan sinergitas DLH dengan Satgas Lingkungan Hidup di Cisarua, Minggu (03/07).

Ade menegaskan, untuk pengawasan lingkungan itu seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa (Pemdes), Forkopimcam dan instansi terkait. Untuk kapasitas DLH, kata dia lagi, lebih bersifat teknis setelah menerima aduan secara tertulis.

“DLH itu dinas teknis, harusnya dibuatkan aduan secara tertulis jika ada dugaan pencemaran setalah itu diterima akan ditindak lanjuti dengan melibatkan instansi terkait,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Buy now