29.9 C
Bogor
Tuesday, May 12, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 858

Honda Imora Sentul Berikan Mesin Cacah ke Desa Citaringgul

Sayyev
-
0
Honda Imora Sentul Berikan Mesin Cacah ke Desa Citaringgul

Babakan Madang | Jurnal Bogor

Pemerintah Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan (Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah mesin pencacah sampah dan 12 drum tempat sampah dari PT Honda Imora Sentul.

Pemberian CSR digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat agar korporasi tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dan juga menjadi jembatan untuk mengatasi konflik yang muncul di masyarakat.

Sekretaris Desa Citaringgul, Ayi Iskandar mengatakan, Pemerintah Desa Citaringgul mendapatkan CSR dari PT Honda Imora untuk Kampung Ramah Lingkungan (KRL).

” Alhamdulillah kemarin Selasa sore, kita mendapatkan CSR, berupa 1 mesin pencacah sampah, dan 12 drum sampah untuk Kampung Ramah Lingkungan Cijamat dari PT Honda Imora Sentul,” katanya kepada Jurnal Bogor, Rabu (13/07/2022).

Ia menyampaikan terimakasih kepada semua perusahaan yang telah memberikan CSR kepada Pemerintah Desa karena ini akan menjadi kemajuan terhadap desa. “Terimakasih atas bantuan CSR-nya, ya semoga kedepannya akan seperti ini terus, dan ini akan dijaga dan dipakai dengan sebaik baiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager PT Imora, Deni Kustia mengatakan, PT Imora adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil (kendaraan roda empat) yang berlokasi di area jalan utama Sentul City yang beralamat di Desa Citaringgul.

“Kita membantu Pemerintah Desa citaringgul karena lokasi usaha di sini dan mudah – mudahan ini menjadi solusi dan juga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi pemerintahan desa,” ucapnya.

Ketua KRL Cijamat dan Bank Sampah Gawir Citaringgul, Apriadi juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih mengelola sampah secara konvensional.

” Alhamdulilah dengan adanya mesin pencacah ini kami berharap sampah akan berkurang karena sampah yang ukuran besar bisa kita perkecil maka harga jual akan lebih mahal,” ujarnya.

Mengingat lokasi penampungan bank sampah lumayan sempit dengan adanya mesin pencacah ini bisa lebih mempermudah pengolahan bank sampah.

” Per minggu bisa menghasilkan sampah plastik 100 sampai dengan 120 kilo gram, setelah kita kumpulkan terus kita giling setiap bulan sekali dan paling kita gunakan mesin 3 sampai dengan 4 jam setiap bulannya dan lokasi pencacah sampah kita akan gunakan di KRL Cijamat RT 1 RW 3 tempat yang kecil namun mininal tidak kehujanan dan kepanasan,” pungkasnya.

** Wisnu / Nay 

Jalin Kemitraan, KP2C Audiensi dengan Plt Bupati Bogor 

Redaksi
-
0
Jalin Kemitraan, KP2C Audiensi dengan Plt Bupati Bogor 

Cibinong | Jurnal Bogor 

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) bersepakat bermitra. Kesepakatan itu muncul saat Plt Bupati Bogor dan pengurus KP2C melakukan pertemuan di Kantor Bupati Bogor, Rabu (13/7/2022). Seperti diketahui, kemitraan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam membumikan program kerjanya. 

Kemitraan yang dibangun di antaranya dalam kegiatan early warning system tentang tinggi muka air (TMA) di hulu Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, kebencanaan dan pelestarian sungai. Ketiganya merupakan program yang dikerjakan KP2C selama ini.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran KP2C di tengah masyarakat karena sangat memberikan manfaat. Program-program itu harus lebih dipertajam lagi,” ujar Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan. 

Sementara Ketua KP2C, Puarman, dalam paparannya mengangkat tema KP2C dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam sistem peringatan dini bahaya banjir, dijelaskan, KP2C telah menempatkan tujuh  CCTV dan petugas pemantau di hulu Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, serta di Pertemuan Cileungsi Cikeas  (P2C). “Pembiayaannya dilakukan mandiri dari donasi anggota KP2C,” papar Puarman.

Komunitas ini beranggotakan 32.000 warga korban banjir yang bermukim di sepanjang aliran Sungai 

Cileungsi, Sungai Cikeas dan Kali Bekasi. Sebanyak 50% di antaranya merupakan warga Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan tentang Desa Bojongkulur yang diapit Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Akibat luapan air sungai, wilayah itu  rutin mengalami banjir setiap tahun dengan korban mencapai 7.800 KK.

“Keberadaan KP2C juga ikut secara aktif mendorong pentingnya dilakukan normalisasi Sungai Cileungsi, Cikeas dan Kali Bekasi. Program normalisasi ini telah direalisasi oleh Kementerian PUPR, khususnya untuk Kali Bekasi. Saat ini pengerjaannya masih berlangsung di sepanjang 11,5 Km,” paparnya.

Sementara untuk kedua Sungai Cileungsi Cikeas yang masuk wilayah Kabupaten Bogor, saat ini  dalam tahap Studi LARAP (Land and Resetlement Action Plan) sebelum masuk tahap konstruksi. Dalam Rencana aksi yang ditandatangani Bupati Bogor pada 2 Juni 2020, menurut Puarman,  pembebasan lahan untuk normalisasi menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor.

“KP2C juga ikut terlibat dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Di antaranya terlibat langsung dalam kegiatan pemantauan sungai. Kegiatan ini diinisasi  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui program Patroli Sungai berdurasi 1,5 tahun dan saat ini dilanjutkan oleh DLH Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Menurutnya, pencemaran Sungai Cileungsi sudah menjadi isu nasional dan hingga sekarang pencemaran masih terjadi. “Penanganan saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Sementara untuk Sungai Cikeas, persoalan utama adalah sampah bambu yang kerap menggunung dan menyumbat laju arus sungai.

“Penyumbatan sampah bambu di Sungai Cikeas terjadi 10-20 kali per tahun. Sumber sampah bambu 50% dari Kabupaten Bogor, 25% Depok dan 25% Kota Bekasi. Penyumbatan ini berpotensi menyebabkan banjir dan perlu kerjasama tiga wilayah,” urainya.

Guna meminimalisasi masalah, kerjasama perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi sudah dibangun kedua pemerintah daerah. Kala itu nota kerjasama telah diteken Bupati Bogor, Ade Yasin, dan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi tepatnya pada 23 Desember 2020.

“Kerjasama itu meliputi berbagai bidang. Di antaranya kerjasama penanganan, pengendalian pencemaran sungai dari limbah dan sampah lintas batas wilayah, pemulihan kualitas air Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, dan pengendalian sampah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” katanya.

Puarman juga mengatakan salah satu peran komunitasnya adalah mendukung lahirnya Desa Bojongkulur sebagai Desa Wisata. Pada 18 Juni 2022, Desa Bojongkulur dicanangkan sebagai Desa Wisata yang meliputi wisata air, olahraga, kuliner, budaya dan wisata kerajinan. “Saat ini dimulai dari Wisata Susur Sungai Cikeas. Kebetulan saya  diamanahi sebagai Ketua Desa Wisata Bojongkulur,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Demo Tolak RKUHP di Gedung Dewan Teken Nota Kesepahaman

Redaksi
-
0
Demo Tolak RKUHP di Gedung Dewan Teken Nota Kesepahaman

Bogor | Jurnal Bogor

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, melakukan aksi demonstrasi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (12/7).

Aksi yang berlangsung pada sore hari ini tidak berlangsung lama. Sebab, setelah rombongan massa aksi tiba di depan gedung DPRD Kota Bogor, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman langsung menghampiri massa aksi tersebut.

Meski sempat terjadi aksi bakar ban dan saling dorong, puluhan mahasiswa ini pun diajak oleh Safrudin Bima untuk langsung berdialog di ruang Serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor.

Dalam dialog tersebut, para mahasiswa menyampaikan tuntutannya yang menolak RKUHP karena diduga terdapat pasal-pasal bermasalah.

“Kami mengapresiasi anggota dewan yang sudah menerima kami hingga larut malam dan kami harap aspirasi kami ini bisa dibawa dan ditindaklanjuti,” ujar Alfath selaku perwakilan mahasiswa UIKA.

Tuntutan mahasiswa ini pun ditampung oleh Safrudin Bima dan ia mengaku akan membawa tuntutan mahasiswa ini ke meja pimpinan DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti.

Dalam dialog ini juga Safrudin selaku perwakilan DPRD Kota Bogor menandatangani nota kesepahaman dengan mahasiswa.

“Tuntutan dan keinginan mahasiswa ini akan saya tampung dan saya bawa ke forum pimpinan agar bisa ditindaklanjuti,” ujar Safrudin.

“Nantinya ini akan kami rumuskan untuk bisa kami bawa ke DPR-RI agar tuntutan mahasiswa bisa diterima di pusat dan nanti hasilnya akan kami sampaikan ke mahasiswa,” tegas Safrudin.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa SB ini sempat memantau langsung aksi demonstrasi yang digelar di depan Istana Presiden Bogor, Rabu (6/7) lalu.

Setelah massa aksi selesai menyampaikan orasi, SB menerima tuntutan mahasiswa dan membawa tuntutan itu ke meja pimpinan DPRD Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Berbeda Dengan Plt Bupati, AMBS Tolak Pembangunan Jalan Tol Puncak

Sayyev
-
0
Berbeda Dengan Plt Bupati, AMBS Tolak Pembangunan Jalan Tol Puncak

Cisarua | Jurnal Bogor
Meski baru wacana, namun riak-riak penolakan pembangunan Jalan Tol Puncak sepanjang 18 kilometer yang membentang dari Caringin hingga Gunung Mas Cisarua, terus bermunculan. Kali ini, giliran Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) secara tegas menolak pembangunan jalur bebas hambatan yang digagas Ditjen Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tersebut.

“Warga Puncak tidak butuh Jalan Tol, karena hanya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat lokal saja. Ide tersebut, lebih mengakomodir kepentingan pengusaha bukan kepentingan masyarakat pada umumnya,” ungkap Azet Basuni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMBS kepada wartawan saat silaturahmi bersama tokoh selatan di saung perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Selasa (12/07).

Azet mengaku aneh dengan sikap Komisi V DPR-RI yang menyetujui ide pembangunan Jalan Tol Puncak, padahal, saat kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR-RI ke wilayah Caringin beberapa waktu lalu, telah disampaikan aspirasi masyarakat melalui AMBS terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Kawasan Puncak dan sekitarnya.

“Kami sudah serahkan aspirasi masyarakat saat ada kunjungan Komisi V DPR-RI. Dalam proposal itu jelas menolak rencana pembangunan Tol Puncak. Harusnya wakil rakyat mendengarkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi yang sarat kepentingan pengusaha,” imbuhnya.

Menurutnya, alasan pembangunan Tol Puncak yang membentang dari Kecamatan Caringin hingga Gunung Mas sepanjang 18 kilometer untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak, hanya akal-akalan demi memuluskan kepentingan pengusaha dan mematikan perekonomian masyarakat kecil. Seharusnya, jalur-jalur alternatif menuju Puncak yang sudah tersedia dioptimalkan dan dilebarkan.

“Pemerintah pusat harusnya memberikan bantuan anggaran untuk mengoptimalkan jalan alternatif yang sudah ada, baik jalur Kopo Selatan maupun jalan alternatif utara. Disisi lain, titik-titik kemacetan juga dibuatkan under pass agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” tegas Azet.

Sebelumnya, Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Wahyudin Iwang menyebut rencana pembangunan Jalan Tol Puncak akan mempercepat kerusakan lingkungan dan memicu terjadinya bencana karena akan mengalihfungsikan lahan hijau yang berfungsi sebagai resapan air menjadi jalan raya.

“Wacana pembangunan Tol Puncak sebaiknya tidak diteruskan, karena hanya akan merusak lingkungan dan memicu terjadinya bencana,” ujar Iwang saat dihubungi via selulernya.

Ia juga menyebutkan, lahan hijau di sepanjang kawasan hutan, Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) dan HGU yang dikelola PTPN VIII Gunung Mas selama ini berfungsi sebagai kondisi yang memprihatinkan.

“Kondisi kawasan Puncak sudah rusak, jangan lagi dirusak dengan gagasan membangun Jalan Tol dengan dalih mengatasi kemacetan dan meningkatkan perekonomian nasional,” kata Iwang lagi.

Sementara, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan kajian calon lahan yang cocok untuk dijadikan rute Jalan Tol Puncak dan tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menunjukkan mana lahan yang layak dilalui dan tidak layak. Meski begitu, lokasi lahan yang ditunjukkan pihaknya belum dianggap final.

“Jalurnya belum final, informasi pra feasibility study (FS) itu dilaksanakan tahun 2023. Tol Puncak dibangun untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi saat libur panjang dan akhir pekan,” kata Plt Bupati Bogor.

Iwan menambahkan, salah satu bentuk dukungan Pemkab Bogor terhadap ide pembangunan Tol Puncak yakni dengan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTL). 

“Kita mendukung, namanya juga program nasional. Nantinya, RDTR-nya disesuaikan karena ini kan program strategis,” tukasnya.

** Dede Suhendar  

Desa Jonggol Bangun Pasar Buah

Redaksi
-
0
Desa Jonggol Bangun Pasar Buah

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor akan membangun Pasar Buah yang rencananya akan dibangun di Kp Jepra. Rencana pembangunan pasar tersebut menggunakan anggaran Samisade (Satu Miliar Satu Desa).

Kepala Desa Jonggol Yofie mengatakan, Pasar Buah Jonggol yang nantinya akan dibangun di Kp Jepra akan menjadi pasar buah pertama yang ada di Jonggol.

“Selain inisiatif Pemerintah Desa Jonggol untuk adanya Pasar Buah juga atas masukan dari  masyarakat dan para pedagang supaya Pemdes Jonggol punya pasar khusus buah ” ujar Yofi kepada Jurnal Bogor, Selasa (12/07/22).

Menurutnya, dengan adanya Pasar Buah di Desa  Jonggol  akan membuktikan bahwa masyarakat tahu bagaimana cara memasarkan buah -buah di Kecamatan Jonggol. Apalagi di wilayah Jonggol ini banyak menghasilkan produksi buah seperti durian, rambutan, cempedak, kecapi dan masih banyak lagi buah hasil pertanian lainnya.

“Mudah-mudahan Pasar Buah Jonggol  yang akan dibangun menggunalam dana Samisade  bisa dinikmati bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Jonggol khususnya,” papar Yofie 

Selain itu, sambung ia, dengan hadirnya Pasar Buah ini juga, akan melengkapi berbagai fasilitas infrastruktur yang ada di Kecamatan Jonggol sehingga akan berpengaruh terhadap daya jual tanah dan ekonomi masyakarat.

“Doakan saja, jika Program Samisade nanti sudah dikucurkan maka Desa Jonggol akan memiliki Pasar Buah yang akan dibuka untuk masyarakat umum yang mau berjualan buah di pasar tersebut,” paparnya.

** Ramses / Nay 

Nyaris Punah, Warga Ciasmara Lestarikan Celempung dan Karinding

Sayyev
-
0
Nyaris Punah, Warga Ciasmara Lestarikan Celempung dan Karinding

Pamijahan | Jurnal Bogor 

Seni alat musik tradisional Sunda, Celempung dan Karinding keberadaannya saat ini nyaris hampir punah seiring dengan perkembangan zaman. Kendati demikian, segelintir orang yang masih melestarikan alat musik yang terbuat dari tumbuhan alam ini masih mempertahankannya.

Salah satunya warga Kampung Panoongan RT 03 RW 09, Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wahyu Saba yang saat ini bertahan melestarikan kedua alat musik tersebut. Pria yang sudah berusia 50 tahun itu menceritakan, bahwa dirinya mengenal  seni dan alat musik tradisional tersebut dari sang ayah yang juga merupakan seorang seniman pada masanya.

Kata dia, untuk mempelajari kedua alat tersebut dia belajar secara otodidak, baik cara membuat maupun  memainkannya.

“Dulu dari zaman bapak saya mempelajar nya secara otodidak dari lulus sekolah dasar,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Wahyu, menjadi pelestari alat musik Celempung dan Karinding merupakan pilihan hidup yang dia pilih, lantaran kecintaannya kepada seni dan budaya yang ditinggal oleh nenek moyangnya. Meski sampai sekarang belum ada tangan-tangan dari pemerintah terkait untuk mengangkat harkat dan martabat seni dan budaya yang ada di wilayah Bogor.

“Jangankan bantuan, sentuhan kecil dari pemerintah setempat maupun pemerintah terkait belum pernah ada,” sebutnya.

Sementara itu,  salah satu pemerhati alat musik tradisional Karinding, Chingok mengakui, untuk saat ini musik tradisional tersebut kondisinya miris. Pasalnya di daerah luar hal tersebut itu diakui, tapi di wilayahnya sendiri itu seakan dicampakkan dan nasibnya kini seolah berada dibatas senja menuju kepunahan.

Padahal menurutnya, seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor sudah sepatutnya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, entah dari pusat sampai ke daerah-daerah, karena kata dia, seni budaya itu adalah bagian dari jati diri dari sebuah bangsa.

“Seharusnya itu jadi perhatian khusus juga oleh pemerintah, tidak seperti sekarang ini peran aktif pemerintah terhadap seni dan budaya tradisional kurang, atau mungkin juga tidak ada,” ujarnya.

Chingok yang juga pemerhati alat musik tradisional pun menilai, Celempung dan Karinding selain mengandung sejarah juga memiliki nilai filosofis yang positif seperti, dengan masih adanya kelestarian alat musik tradisional adalah ciri masih adanya keberadaan manusia pada pendahulunya.

“Zaman boleh saja maju tapi kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal, dan dari siapa kita berawal karena sebelum kita ada ibu bapak kita, ada kakek nenek kita, ada uyut, buyut kita dan seterusnya,” tukasnya.

** Andres

UPT Puskeswan Monitoring Pemotongan Hewan Kurban

Redaksi
-
0
UPT Puskeswan Monitoring Pemotongan Hewan Kurban

Jonggol | Jurnal Bogor 

UPT Puskeswan Jonggol melakukan monitoring kegiatan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha di sejumlah tempat, Minggu (10/07/22).

Kasubag TU UPT Poskeswan Dr Toib mengatakan, tujuan dilakukannya monitoring untuk memastikan apakah hewan dan daging dalam kondisi sehat ,  dan daging apakah layak konsumsi serta memastikan proses pemotongan serta  pengolahan daging hewannya sesuai standar kesehatan.

“ Dari hasil monitoring petugas di seluruh tempat penyembelihan hewan kurban kami memastikan semua hewan dalam keadaan sehat dan layak konsumsi,” papar Dr Toib kepada Jurnal Bogor, Selasa (12/07/22).

Monitoring ini, kata dia, masih akan terus dijalankan sampai akhir masa habis kegaiatan penyembelihan hewan kurban, karena biasanya warga di beberapa wilayah memotong hewan kurban secara bergantian dan tidak dilakukan secara serentak.

“Jadi seminggu pasca hari H Idul Adha biasanya masih banyak yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban,” jelasnya.

** Ramses / Nay 

SMP Negeri 1 Klapanunggal Ajarkan Siswa Peduli Sosial dan Spiritual 

Redaksi
-
0
SMP Negeri 1 Klapanunggal Ajarkan Siswa Peduli Sosial dan Spiritual 

Klapanunggal | Jurnal Bogor 

SMP Negeri 1 Klapanunggal mengajarkan siswa-siswinya berkurban sejak dini untuk meningkatkan keterampilan sosial dan spiritual.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Klapanunggal Kiswanti M.pd mengatakan, pada Senin (11/7), sekolahnya menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dibagikan kepada tenaga pendidik, siswa tidak mampu, yatim dan dhuafa.

“Alhamdulilah walau saya baru menjabat tapi melihat keharmonisan yang ada di SMP Negeri 1 Klapanunggal ini membuat saya terharu, dimana kepedulian ini harus ditanamkan sejak dini terutama kepada siswa dan siswi kami,” ucap Kiswanti kepada Jurnal Bogor, Selasa (12/07/22).

Maka dari itu, kata dia, dengan mengadakan kurban ini siswa-siswi bisa menumbuhkan sikap sosial dan spiritualnya untuk mau berbagi dan taat kepada Allah SWT yang mempunyai alam semesta agar ketakwaannya meningkat.

“Saya berharap walaupun tidak banyak , tapi daging kurban yang dibagikan ini bisa bermanfaat untuk penerimanya dan terimakasih untuk siswa – siswi dan seluruh tenaga pendidik serta penghuni SMP Negeri 1 Klpanunggal atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Desa Citaringgul Door to Door Bagikan BLT-DD

Redaksi
-
0
Desa Citaringgul Door to Door Bagikan BLT-DD

Babakan Madang | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, membagikan BLT-DD tahap 2 secara door to door untuk warga yang sakit bagi warga yang tidak mampu datang ke aula kantor desa.

Sekertaris Desa Citaringgul Ayi Iskandar mengatakan, Pemerintah Desa Citaringgul membagikan BLT-DD tahap 2, sebesar Rp900.000 untuk Keluarga Penerima Manfaat per tiga bulan.

“Untuk jumlah KPM masih sama seperti tahap pertama yaitu 101 KPM untuk triwulan, bulan April, Mei dan Juni sebesar 300 ribu untuk per bulannya,” ucapnya kepada Jurnal Bogor di kantor Desa Citaringgul, Selasa (12/7).

Ia mengatakan di Desa Citaringgul tidak ada perolingan atau perputaran nama, karena sudah dibuat Surat Keputusan (SK) selama satu tahun mendapatkan BLT-DD.

“Jadi selama satu tahun tetap itu yang mendapatkan, kecuali ada yang meninggal, dan kemaren ada beberapa yang meninggal, digantikan oleh ahli warisnya, karena memang layak,” ucapnya.

Pihaknya bersama kepala desa memberikan secara door to door atau rumah ke rumah, karena KPM tidak bisa ke desa untuk mengambil BLT-DD tersebut. “Pembagian kita lakukan di aula kantor desa, namun untuk yang sakit kita berikan atau datangi langsung ke rumahnya sekaligus menjenguknya,” tandas Ayi.

** Wisnu / Nay 

Diduga DPUPR Lakukan Pembiaran, Bangli Marak di Saluran Irigasi Cikereteg

Sayyev
-
0
Diduga DPUPR Lakukan Pembiaran, Bangli Marak di Saluran Irigasi Cikereteg

Caringin | Jurnal Bogor

Akibat adanya pembiaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), membuat saluran Irigasi Cikereteg, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, beralih fungsi menjadi bangunan liar (bangli). Bahkan, saluran yang merupakan Daerah Irigasi (DI) Palayangan itu, sudah tertutup rapat oleh bangli milik warga setempat untuk dikomersilkan kepada para pedagang.

“Maraknya bangunan di atas saluran DI Palayangan di Desa Ciderum, persisnya di ruas Jalan Cikereteg-Ciderum depan Pasar Cikereteg, itu suatu bukti lemahnya pengawasan dinas terkait. Bisa juga ada dugaan pembiaran serta penegakan aturan yang tebang pilih. Harusnya, ada tindakan tegas karena dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar,” kata Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), Maman Usman Rasidi kepada wartawan, Selasa (12/07).

Maman mempertanyakan, Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2015 yang bisa dijadikan dasar hukum aparatur pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penindakan.

Tak hanya itu, kata dia lagi, aturan pemanfaatan saluran irigasi diatur secara jelas didalam Permen PUPR RI nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sepadan danau. Dalam pasal 22 ayat 1, sambungnya, sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air sepanjang tidak menggangu fungsi sungai atau irigasi.

“Ada indikasi pembiaran atau kelalaian DPUPR sebagai dinas terkait dan penegak Perda disana. Hasilnya, selain fungsi saluran irigasi terganggu juga menimbulkan kemacetan setiap hari,” imbuhnya.

Sementara, Baharudin (37), warga Desa Ciderum, Kecamatan Caringin mengaku terganggu aktivitasnya sehari-hari dengan kemacetan yang terus terjadi di Jalan Cikereteg-Ciderum. Menurut dia, maraknya bangli secara permanen yang difungsikan sebagai toko di atas saluran irigasi, dianggap menjadi pemicunya.

“Kalau hujan pasti jalan tergenang, karena saluran irigasi tertutup bangunan-bangunan liar yang dijadikan toko dan warung. UPT Infrastruktur Pengairan dan Irigasi wilayah 3 Ciawi lalai dalam pengawasan, Satpol PP juga seakan tutup mata terhadap keberadaan bangli tersebut,” kesalnya.

Dikonfirmasi, staf pengawas UPT Infrastruktur Pengairan dan Irigasi wilayah 3 Ciawi, Dedi Junaedi mengaku, pihaknya sudah berupaya agar saluran irigasi tersebut bebas dari bangli, tetapi sekarang sudah menjadi kewenangan dinas.

Dedi mengungkapkan, keberadaan bangunan di saluran Irigasi Cikereteg, sudah pernah dilakukan penertiban oleh Satpol PP bersama dinas beberapa tahun silam, tapi setelah selesai dilakukan pembongkaran, tidak lama kemudian bangunan-bangunan itu kembali berdiri.
“Kalau pun mau dilayangkan surat teguran kepada para pemilik bangunan, itu menjadi kewenangan dinas bukan lagi UPT,” tukasnya.

** Dede Suhendar  

1...857858859...1,738Page 858 of 1,738

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi