Dengan Sistem Keamanan Siber yang Terintegrasi, Telkom Pastikan Keamanan Data Pelanggan

Jakarta, 22 Agustus 2022 – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tegaskan bahwa tidak ada kebocoran data pelanggan IndiHome seperti yang dibicarakan di pemberitaan media pekan lalu. Seperti yang telah disampaikan juga saat pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom pastikan bahwa tidak terdapat temuan data yang mengandung nomor IndiHome yang valid. Selain itu tidak ada sistem di Telkom yang menyimpan riwayat pencarian (browsing history) dan data pribadi pelanggan secara berdampingan.

SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menyampaikan, “Setelah kami lakukan penelusuran dan investigasi menyeluruh, kami meyakini dan memastikan bahwa tidak ada kebocoran data pelanggan di sistem kami dan ini 100% merupakan data yang difabrikasi oleh pihak maupun oknum yang ingin memojokkan Telkom. Keseluruhan data pelanggan, kami simpan di dalam sebuah sistem keamanan siber yang terintegrasi dan dikelola berdasarkan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku,” jelas Ahmad Reza dalam kegiatan press conference bersama VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture Telkom Rizal Akbar dan EGM Divisi Information Technology Telkom Sihmirmo Adi di Telkom Landmark Tower (22/8).

VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture Telkom Rizal Akbar mengatakan bahwa data yang beredar saat ini mencantumkan nomor IndiHome yang tidak valid, baik dari jumlah digit maupun format penomoran. Adapun terkait data browsing history, Telkom menyimpan data tiga bulan terakhir sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk memastikan kenyamanan pelanggan dalam menggunakan layanan, di antaranya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52  Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

“Tidak ada niat Telkom untuk mematai-matai atau mengambil manfaat dari data historis maupun data pribadi pelanggan,” tambah Ahmad Reza.

Sebagai perusahaan terbuka yang dual listing, Telkom mematuhi etika bisnis, compliance dan tata kelola perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.”Syukur Alhamdulilah tidak terjadi peretasan data pada sistem kami dan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut menjaga suasana kondusif sehingga dapat kami pastikan bahwa data yang beredar di publik adalah bukan data kami. Kami akan terus berupaya meningkatkan pengamanan data pelanggan dan menjadikan hal ini sebagai prioritas utama demi meningkatkan kenyamanan pelanggan,” tutup Ahmad Reza.

JURNAL INSPIRASI – Manajemen University Resort (UResort) memberikan Beasiswa Hunian tahun 2022 bagi empat mahasiswa IPB University, sekaligus peresmian pengoperasian Apartemen Mahasiswa UResort di kawasan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Senin (22/8).

Selain Direksi UResort, acara ini juga dihadiri Dr. Drajat Martianto, Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Erika B. Laconi, MS Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan IPB University, bersama jajaran Direktur, dan Wakil Dekan beberapa Fakultas IPB University.

“Kami bersyukur hari ini bisa merealisasikan nota kesepakatan dengan pihak IPB University untuk bersinergi menghadirkan hunian yang ideal bagi mahasiswa IPB. Memang rencana ini sempat tertunda akibat Pandemi. Tapi sekarang Alhamdulillah kamin sudah bisa merealisasikannya, dengan memberikan beasiswa hunian kepada 4 orang mahasiswa IPB University yang berprestasi sekaligus meresmikan pengoperasian apartemen mahasiswa UResort ini,” ungkap Dimas Ario Shakti Mumpuni, MBA, Managing Director UResort.

Menurutnya, keempat mahasiswa ini akan diberikan kesempatan tinggal dan mendapatkan berbagai fasilitas yang ada di UResort secara gratis selama 1 tahun. “Kami berharap kerjasama dengan pihak IPB ini tidak berhenti sampai di sini, bahkah terus berkembang untuk masa yang akan datang,” ujar pria yang akrab disapa Rio ini.

“Selain pemberian beasiswa hunian, alhamdulillah tadi juga telah diselenggarakan peresmian simbolis operasional University Resort bersama 2 Wakil Rektor IPB yaitu Bpk Dr Drajat dan juga Ibu Dr. Erika B. Laconi, MS. Saat ini dari 72 unit apartemen (tahap pertama) yang telah rampung dikembangkan UResort, hampir seluruhnya sudah terhuni. Dan untuk penghuninya sendiri adalah Mahasiswa IPB dari berbagai daerah, dan juga mahasiswa asing dari Malaysia,” jelas Rio.

Sementara itu Dr. Drajat Martianto, Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University mengatakan, saat ini IPB memerlukan dukungan hunian mahasiswa yang berkualitas.

“Artinya bukan hanya menyediakan kamar, juga kalau bisa harus ada aktifitas-aktifitas yang medukung proses belajar lainnya, terutama dalam membangun karakter. Nah, itu tidak banyak hunian yang seperti itu. Dan Uresort menawarkan konsep yang seperti itu, sehingga menurut kami ini inline atau sejalan dengan program-program kami di IPB,” ucapnya.

Drajat menambahkan, dari sisi lokasi, UResort ini juga sangat luar biasa karena berada dekat danau dan hutan CIFOR Bogor yang begitu sehat, sehingga oksigen begitu banyak dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tinggal di sini untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik supaya mereka selalu sehat, dibanding lokasi-lokasi hunian yang terlalu dekat dengan kampus dimana kepadatannya sudah luar biasa.

“Dengan adanya hunian sehat dan menyehatkan tersebut, hal ini juga sesuai dengan karakteristik kami di IPB yang mengembangkan proses pendidikan mahasiswa ini bukan hanya untuk belajar, tapi juga mengembangkan Healthy Lifestyle. Jadi saya kira ini kebutuhan yang saling mengisi. UResort menyediakan hunian dengan segala kelebihannya itu, dan mahasiswa IPB mendapatkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” imbuh Drajat.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, pihak IPB juga sangat terbantu dengan dengan kehadiran UResort ini. Menurut Drajat, pihak IPB belum mampu menghadirkan hunian seperti yang dikembangkan Uresort.

“Fasilitas yang ada di UResort ini kan kita lihat memang cukup lengkap dan kekinian. Menariknya fasilitas ini sangat selaras dengan kebutuhan akademis seperti ruang belajar, co-working space, ruang seminar, entrepreneur training center, hingga business incubator bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang merintis usaha miliknya. Dengan segala keunggulannya tersebut, tidak heran kalau University Resort banyak menerima apreasiasi dari berbagai media dan juga award tingkat nasional,” kata Drajat.

Diketahui, UResort berlokasi sangat berdekatan dengan Kampus IPB Dramaga Bogor ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Seperti yang diutarakan Alia penghuni Uresort yang juga merupakan Mahasiswa IPB asal Malaysia. Menurutnya UResort layak menjadi pilihan utama bagi para Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di IPB.

“Saya senang di sini. Dari sisi lokasi UResort sangat dekat dari kampus. Lebih dari itu, karena berada dekat danau dan hutan Cifor, udaranya juga sangat segar dan yang lebih penting lagi fasilitasnya lengkap untuk mendukung kegitan belajar,” kata Alia.

Hal senada juga diungkapkan Wajha. Mahasiswa yang juga berasal dari Negeri Jiran Malaysia ini merasa betah tinggal di UResort. Alasannya, selain bagunannya masih baru dan memiliki kamar yang nyaman, tinggal di UResort juga memberikan fasilitas yang selaras dengan kebutuhan belajar. “Saya cukup puas tinggal di UResort. Lingkungannya nyaman, aman, dan fasilitas yang ada juga cukup menarik dan lengkap,” pungkasnya.** Fredy Kristianto |*

JURNAL INSPIRASI – Polemik mengenai pertanahan kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bogor. Kali ini, perkara itu menimpa ahli waris Jon Sudijono yang memiliki satu hamparan lahan di wilayah Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, dan wilayah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Diketahui, lahan tersebut berada di eks lokasi penambangan pasir PT. Rejeki Kurnia Alam, dengan luas lahan sekitar 69.761 meterpersegi yang dibeli dari masyarakat sejak tahun 1994 sampai tahun 2010. Kemudian, bidang tanah tersebut dikuasai oleh salah satu developer perumahan.

Kuasa hukum keluarga Jon Sudijono mengadukan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor ke Kementerian Agraria dan Badan Pertahanan Nasional terkait perihal tersebut sejak 5 Agustus 2022. Namun, hingga kini belum ada jawaban.

Selain melaporkan ke Kementerian Agraria dan Badan Pertahanan Nasional, keluarga Jon Sudijono juga mengadukan BPN ke Ombudsman.

Kuasa Hukum kelurga Jon Sudijono, Maha Katy menyebut bahwa pengaduan itu berawal ketika pihaknya mengirimkan surat keputusan Hak Atas Tanah eks lokasi penambangan PT. Rezeki Karunia Alam tertanggal 17 Januari 2022 dengan nomor 028/MK&A/I/2022 ke BPN Kabupaten Bogor.
Namun, surat dengan nomor 028/MK&A/I/ tidak ada tanggapan dari BPN.

“Maka tanggal 16 maret 2022 kami kembali menyurati pihak Kepala Perwakilan Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor sesuai surat nomor 036/MK&A/III/2022 perihal permohonon tindak lanjut surat nomor 028/MK&A/I/2022,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pert di Rumah Makan Manjabal, Jalan R3, Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogo, Senin (22/8).

Namun, kata dia, BPN tidak juga merespon surat tersebut dan pada tanggal 1 April 2022. Kemudian, pihaknya mengirimkan teguran dan somasi terhadap Kepala Perwakilan Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor sebagaimana surat dengan nomor 041/MK&A/IV/2022 perihal teguran dan somasi. Tetapi, lagi-lagi tak mendapat respon.

“Bahkan kami telah berkali-kali mendatangi secara langsung ke BPN, akan tetapi kami tidak mendapat jawaban yang jelas atas permohonan klien kami tersebut sehingga sampai saat ini klien kami menunggu 7 bulan lamanya dan tidak ada kepastian hukum,” ucap Maga Katy.

Menurut dia, awalnya kasus ini bermodus penipuan, yang bermula dari adanya seseorang yang akan membeli lahan milik Jon Sudijono. Saat itu pihak pembeli memberikan uang Rp1 miliar sebagai DP (tanda jadi), namun tidak ada pembayaran lagi. Bahkan yang terjadi, pihak pembeli itu telah membangun perumahan yang saat ini sudah dibangun sekitar 200 unit perumahan dan sudah diperjual belikan unit perumahannya.

Saat itu kasusnya sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Karena ini jual beli maka laporan ke pengadilan perdata. Hasil keputusan pengadilan uang Rp 1 miliar ini dinyatakan hangus karena tidak ditepatinya janji untuk jual beli lahan tersebut.

“Kami berharap ada lembaga yang mengawasi dan memperhatikan kinerja BPN Kabupaten Bogor. Bahkan kasus pelayanan buruk dari BPN Kabupaten Bogor ini sudah dilaporkan ke pihak Ombudsman RI, dan saat ini masih menunggu proses penanganannya,” tutupnya.

Maha Katy juga mengatakan, kasus itu sudah diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.Gbi. Bahwa pada saat ini proses peradilan sudah selesai dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

“Klien kami dinyatakan menang sekaligus sebagai pemilik yang sah terhadap bidang ranah aquo sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI no. 2639 K/Pdt/2020 tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.CBI tanggal 6 Juni 2018,” ucap Maha Katy.

Lanjut Maha Katy, dengan adanya keputusan pengadilan itu, diajukanlah permohonan surat keputusan hak atas tanah eks lokasi penambangan kepada kantor pertanahan kabupaten Bogor sesuai surat nomor : 08/MK&A/I/2022 perihal permohonan surat keputusan hak atas tanah eks lokasi penambangan PT. Rejeki Karunia Alam tertanggal 17 Agustus 2022.

Ia menambahkan, saat ini di lokasi sudah dibangun sekitar 200 unit perumahan. “Kami juga sudah melakukan pemblokiran kepada BPN dan BTN sebagai pihak perbankan kaitan perumahan tersebut, agar tidak menerima nasabah untuk perumahan tersebut,” jelasnya.

Sementara, Kepala BPN Kabupaten Bogor, Yan Septedyas saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk wilayah Kantah Bogor 2.

“Karena bukan wilayah saya. Saya tidak mau beri tanggapan sebelum tahu permasalahannya, terimakasih,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mencoret pengajuan dana sebesar Rp250 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Anggota Banggar DPRD, Jatirin menyebut bahwa pencoretan usulan itu lantaran belum matangnya kajian dari dinas terkait mengenai pembebasan tersebut, maka Banggar memilih untuk mencoret usulan tersebut.

“Kami sepakat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menghilangkannya. Lebih baik dialokasikan kepada kegiatan yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Jatirin kepada wartawan, Selasa (22/8).

Menurut dia, DPRD tak ingin menganggarkan dana, namun ujung-ujungnya menjadi silpa. Akibat tidak matangnya kajian. “Sayang, kalau ujung-ujungnya nanti jadi Silpa. Atau jangan sampai seperti R3. Karena kajiannya tak matang, sehingga mengakibatkan jalan itu sempat ditutup pemilik lahan,” ucapnya.

Kata dia, Banggar dan TAPD justru sepakat untuk menganggarkan dana sebesar Rp7,5 miliar untuk pembebasan lahan yang diperuntukan bagi kantor kelurahan. Diantaranya bagi kantor Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat.

Hal senada juga diungkapkan, Anggota Banggar DPRD, Ahmad Aswandi. Pria yang akrab disapa Kiwong itu menyebut bahwa dalam urusan pembebasan lahan, kajian yang dilakukan pemkot kerap tidak matang. “Sekarang buat apa dianggarkan, kalau uangnya sudah ada tapi pembebasan tidak dilakukan. Malah jadi silpa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi mengaku belum mengetahui terkait dicoretnya pengajuan anggaran tersebut. “Belum tahu, nggak ada informasi,” ucap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR Kota Bogor mengusulkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk pembebasan lima ruas jalan yang sebagian proyeknya hingga saat ini masih mangkrak.

Lahan untuk pembangunan lima ruas jalan itu antaralain Jalan Regional Road (R2) Jalan Regional Ring Road (R3) Babadak, Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), Jalan Permata, Kampung Sawah dan Underpass Kedung Halang.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Peristiwa pelecehan terhadap petugas perempuan di Stasiun Paledang terekam CCTV.

Berdasarkan video yang tersebar di media sosial, seorang pria dengan ciri-ciri fisik berkepala botak mengangkat kerudung perempuan petugas Stasiun Paledang tersebut. Setelah mengangkat kerudung, pelaku pun langsung lergi begitu saja.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengecam tindakan pelecehan atau perbuatan tidak menyenangkan pada petugas di Stasiun Paledang Bogor dari calon penumpang KA lokal yang tidak berkenan memenuhi persyaratan perjalanan KA.

Atas kejadian tersebut Daop 1 Jakarta akan menindak tegas oknum yang dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada  petugas  yang sedang menjalankan pekerjaannya sesuai aturan.

“Saat ini proses laporan sedang disampaikan ke Polresta Bogor,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/8).

Menurut Eva, sesuai ketentuan seluruh pengguna jasa kereta api wajib memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai ketetapan Surat edaran terbaru dari Kemenhub No.80 tahun 2022, dimana untuk perjalanan kereta api Lokal dan aglomerasi terdapat aturan vaksin minimal dosis pertama tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen atau RT-PCR.

“Tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan,” katanya.

Eva menuturkan, pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dapat melakukan pembatalan tiket.

Dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, sambung dia, PT KAI telah mengintegrasikan ticketing system KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk vakidasi data vaksin dan hasil tes Covid-19 pelanggan. Data tersebut dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Access, web KAI, dan pada saat boarding.

“Seluruh pelanggan yang menggunakan jasa KA dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. KAI Daop 1 Jakarta mengajak seluruh calon pengguna jasa agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan perjalanan KA yang aman, nyaman dan sehat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan aturan tersebut merupakan komitmen PT KAI untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 khususnya di transportasi kereta api.

Sementara itu, Polresta Bogor Kota membenarkan telah menerima laporan PT KAI terkait seorang pria yang melakukan pelecehan dan tindakan tidak menyenangkan terhadap seorang perempuan yang juga petugas Stasiun Paledang Bogor. Saat ini dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut.

“Laporannya adalah tindakan tak menyenangkan dan melawan petugas sesuai dengan pasal 335 dan 212. Saat sekarang ini dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut,” kata Wakapolreta Bogor Kota, Ferdy Irawan kepada wartawan, Senin (22/8).

Kata dia, awal mula adanya pelecehan dan tindakan tidak menyenangkan berawal dari petugas yang melaksanakan pengecekan kepada setiap penumpang yang mau naik kereta api untuk memastikan bahwa apakah penumpang yang akan naik kereta api itu sudah tervaksin atau belum.

“Ketika, pelapor yang inisialnya S (petugas) melakukan pemeriksaan calon penumpang inisiaal D ini menolak untuk diperiksa. Kemudian mengeluarkan kata-kata kasar yang tak sepantasnya,” ucap Ferdy.

Ferdy nenuturkan, yang bersangkutan atau terlapor D ini menyingkap jilbab daripada petugas dengan tujuan untuk melihat siapa nama petugas yang melakukan pemeriksaan, tujuannya untuk memviralkan sehingga akibat perbuatan pelapor dalam hal ini petugas kereta api keberatan.

“Kami sudah memeriksa satu orang pelapor didampingi dua orang saksi. Dan identitas terlapor kita sudah dapatkan berdasarkan KTP, nama dalam terlapor inisialnya D,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Sebanyak 11 rumah warga di Kampung Cogrek, RT 01 RW 02, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, diterjang banjir dan lumpur.

Staff Informasi Tagana Kota Bogor Sumardi mengatakan bahwa banjir tersebut terjadi pada Minggu (21/9). Kejadian itu diakibatkan drainase di sekitar lokasi mampet, sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras sehingga meluap ke rumah warga.

“Jadi air tidak menampung dan mluap membanjiri rumah warga dengan membawa lumpur,” kata Sumardi dalam keterangannya, Senin (22/8).

Menurut dia, 11 rumah warga yang terdiri dari 41 jiwa terdampak banjir dan lumpur. Ketinggiannya sekitar 50 centimeter sehingga warga mengungsi.

“Rumah tidak bisa dihuni dkarenakan luapan lumpur yamg terbawa banjir mengenangi area rumah dengan ketinggian 50 centimer. Warga mngungsi di rumah tetangga dan sodara yang aman,” ungkapnya.

Tagana Kota Bogor sendiri, sambungnya, sudah melakukan assesment dan berkoordinasi dengan aparatir wilayah setempat serta pihak terkait lainnya. Termasuk menyalurkan bantuan sementara dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

“Tidak ada korban jiwa,” tandasnya.** Fredy Kristianto