JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengajukan anggaran untuk program Ecoparian di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanahsareal. Kini, program tersebut sedang dalam tahap proses lelang pengerjaan proyek yang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kota Bogor dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp1,3miliar.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perumkim) pada Dinas Perumkim Kota Bogor Muhamad Hutri mengatakan bahwa sesuai rencana pekerjaan fisik akan dilaksanakan pada September 2022 dengan target 100 kalender.

Sesuai perencanaan teknis wisata alam ecoriparian Sukaresmi ini dikerjakan oleh berbagai organisasi oerangkat daerah (OPD).

Setiap OPD, kata Hutri, memiliki tugas untuk ikut membangun Ecoriparian. “Bukan hanya kegiatan yang akan diintervensi oleh Perumkim saja. Kalau melihat dari dokumen itu tuh menyeluruh, misal dari pariwisata bikin apa, dari LH bikin apa, dari Dishub parkir, jadi dari setiap OPD da intervensi masing-masing. Kalau dikami lebih kepada penaganan infrastruktur khusunya di wilayah pemukiman,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut dia, dari draft perencanaan Ecoparian Sukaresmi disebutkan bahwa penataan harus sesuai zonasi rencana tata ruang wilayah Kota Bogor dan aturan garis sepadan sungai.

Hutri menuturkan bahwa penataan akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Nantinya akan ada beberapa intervensi yang dilakukan diantaranya adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan dua kelurahan kemudian jalan stapak, jalur track di area sepadan sungai, dan beberapa pendukung lainya.

Sehingga nantinya pengunjung yang datang bisa menikmati berwisata menysuri perkampungan, perkebunan, hutan kota, dan aliran Sungai Ciliwung serta potensi UMKM di wilayah.

“Jadi memang tujuan besarnya itu disamping penataan kawasan permukiman juga pembentukan destinasi wisata di dinas Parbud juga ada konservasi disepadan sungai di Dinas Lingkungan Hidup,”katanya.

Pada tahap awal, sambungnya, OPD yang melakukan pengerjaan adalah Dinas Perumkim untuk melakukan penataan pemukiman dengan membangun jalam setapak serta saluran dan sebagainya.

Nantinya diarea pemukiman juga akan dibangun Biopori, Ecodrain dan saluran drainase.

“Iya lebih kepada penataan infrastruktur pemukiman diantaranya jalan setapak kemudian penataan saluran lingkungan, ketiga kita bikin gapura atau penanda, lebih kepada penataan diarea pmukiman,” katanya.

Sementara itu Rever Defender yang juga anggota Satgasus Naturalisasi Ciliwung Suparno Jumar berharap Ecoriparian ini  menjadi sebuah konsep pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan.

“Dari sisi penataan pemukimannya bisa bermanfaat bagi warga sekitar, disisi lingkungannya bisa bermanfaat bagi konservasi dan kelestarian lingkungan, dri sisi potensi ekonominya bisa menjadi pemasukan bagi masyarakat dan pengunjung bisa mendapat edukasi dan wisata pelestarian lingkungan berkelanjutan,” katanya.

Dari sisi pelestarian lingkungan kata Suparno pemerintah juga bisa membuat sebuah tempat pengelolaan limbah padat maulun limbah cair sehingga pencermaran tidak terbawa hingga kawasan hulu

“Jadi ini seperti misalkan dari sisi konservasinya itu ketika ada limbah cair atau padat bisa dikelola dan langsung diselesaikan disitu ada sistem pengolahan atau filternya, sampah plastiknya juga bisa dikelola sekarang sudah banyak bangaimana mengelola sampah plastik, dan sebagainya kan,” katanya.

Dengan demikian masyarakat yang datang mendapat edukasi bagaiamana pengelolaan sampah agar tidak menjadi timbunan yang merusak alam.

Sementara dari sisi wisata pemerintah juga bisa menanfaatkan potensi yang ada pada warga sekitar seperti memvuat agrowisata dengan melinatkan warga yang memiliki perkebunan.

“Memang ini tidak bisa dikelola oleh pemerintah sendiri perlu berbarengan seperti orkestra yang menghasilkan karya yang indah. Sama ini juga harmonisasi pelestarian lingkungan dan potensi ekonomi untik alam yang berkelanjutan, jadi dari semua ini memperlihatkan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan atau CHSE, cleanliness, healthy, safety dan enviroment sustainability,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Komisi III DPRD Kota Bogor dibuat geram lantaran pembangunan Masjid Agung kembali meleset dari target. Seharusnya pembangunan rumah ibadah itu sudah harus mencapai 23 persen.

Namun, faktanya pembangunan lanjutan Masjid Agung hingga kini baru menyentuh 6 persen.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto mengatakan bahwa terjadi defiasi dalam pembangunan, dan hal itu tidak baik lantaran pembangunan masjid yang dilakukan sejak 2016 ini tak kunjung rampung.

“Kami berharap ada percepatan penuntasan Masjid Agung, agar sarana dan prasarana peribadatan dapat digunakan. Sangat miris dari 2016 sampai sekarang belum selesai,” ujar Iwan saat melakukan inpeksi mendadak ke Mesjid Agung, Kamis (1/9).

Iwan meminta agar dalam sebulan kedepan kondisi defiasi negatif pada Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor dapat diperbaiki oleh PT Cipta Prima Selaras.

Ia juga menyebut, ada beberapa catatan pada pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung tahun 2022. Sebab sejak Pemerintah Kota (Pemkot) melanjutkan pengerjaan hingga saat ini ada anggaran yang dialokasikan pada penguatan struktur bangunan.

“Ini rekomendasi dari Kementerian PUPR yang ada persoalan teknis soal penguatan struktur. Jadi ada beberapa titik yang tadi kita baik di lantai 1 dan 2 dilakukan penguatan struktur,” ucapnya.

Sementara ketika ada pekerjaan penguatan pada bangunan, sambung dia, tentunya berdampak pada membengkaknya biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya.

“Artinya ada beberapa rekomendasi dan catatan yang memang ini memakan biaya cukup besar. Kalau itung itungan kita ini salah dari awal perencanaan yang ada. Seharusnya dengan anggaran yang ada ini bisa membangun dua kali lipat nasjid sebesar ini,” paparnya.

Adapun catatan lainnya, Iwan menyebut sudah merekomendasikan kepada pelaksana proyek untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor.

“Makanya kita berkomitmen dengan DPUPR progres dan pelaksanaan sebulan ke depan tidak ada lagi defiasi. Mudah mudahan positif ke depannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi tak menampik masih ada pengerjaan penguatan struktur bangunan yang dilakukan pada Pembangunan Masjid Agung lanjutan.

Kata dia, penguatan struktur bangunan yang dilakukannya tak lepas dari menjalankan rekomendasi Kementerian PUPR Melalui Komite Keselamatan Bangunan Gedung dan Keselamatan Kontruksi.

“Penguatan struktur sesuai rekomendasi yang ada, dan sesuai perencanaan yang ada, kita akhirnya menyelesaikan penguatan struktur yang memang ada masalah di setiap lantai dan balokannya,” jelasnya.

Chusnul juga mengungkapkan kendala yang dihadapi sehingga terjadi defiasi minus 6 persen. Salah satunya, pekerjaan yang dilakukan tidak bisa pararel. Sehingga pelaksana proyek masih fokus menyelesaikan penguatan struktur bangunan.

“Jadi begitu dilihat banyak yang belum diperhitungnkan, rupanya masih ada juga pengerjaan penguatan struktur. Dari sisi waktu memang harus ekstra dalam bekerja. Karena ada keterlambatan waktu dalam penguatan struktur dulu, baru selesai ini di bawah baru ke atas. Atas nantinya ada pengerjaan plafon, lantai, dan sebagainya,” katanya.

Menurut Chusnul, yang terjadi pada pengerjaan pembangunan Masjid Agung tersebut merupakan imbas dari pengerjaan awal yang dilakukan pada tahun 2016,l.

“Tahun 2022 terakhir. Jadi selesai di tahun sekarang penguatan struktur. Tahun depan tinggal finishing semua,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor tahun 2021, masih menjadi sorotan. Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W. Purnama akhirnya angkat bicara mengenai temuan tersebut.

Menurut dia, tindaklanjut temuan BPK di Kota Bogor sudah mencapai sekitar 65 persen, dan masih berproses sampai akhir Desember 2022. 

“Masih ada waktu untuk pengembalian itu. Nanti di evaluasi di semester dua oleh BPK, biasanya di bulan Januari. Itu evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022. Jadi di evaluasi, nanti akan di lihat tindaklanjutnya seperti apa. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya Kota Bogor ini mencapai angka 94 persen terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK ini,” ucapnya kepada awak media usai menghadiri acara di Kejari Kota Bogor pada Kamis (1/9).

Sementara dari sisi administrasi, kata Pupung, sudah ditindaklanjuti, dan hanya tinggal pengembalian dana saja. 

“Masih berproses. Inspektorat lebih mengingatkan ke dinas untuk menagih. Jadi kami ini melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas-dinas. Kita ingatkan dinasnya. Bahkan dilakukan tiap bulan, turun ke dinas,” jelasnya.

Disinggung soal kelebihan pembayaran yang terdapat di salah satu dinas bahkan pihak ketiga belum mengembalikan uang tersebut dari tahun-tahun sebelumnya. Pupung menegaskan, pihaknya sudah berupaya optimal kepada dinas terkait.

“Karena ini domainnya ada di dinas untuk melakukan penagihan ke penyedia jasanya. Kami hanya sebatas mengingatkan. Kami membantu mengkomunikasikan biasanya. Nah, BPK mengkroscek kembali. Kan ada aplikasi temuan oleh BPK. Jadi bisa kelihatan progres temuannya sampai dimana, di aplikasi BPK itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa kelebihan pembayaran pada proyek penataan Suryakencana senilai Rp600 juta telah diselesaikan oleh pihak ketiga pada Juli lalu. Sementara untuk Masjid Agung rencananya akan dituntaskan pada bulan ini.

“Kalau untuk Suryakencana sudah selesai. Nah yang Masjid Agung, Insya Allah bulan ini (selesai),” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan temuan BPK ada lima mega proyek yang mengalami kelebihan pembayaran diantaranya kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor, Alun-alun Kota Bogor, Sekolah Satu Atap, Masjid Agung serta penataan Kawasan Suryakencana. 

Kelima pembangunan tersebut, dilakukan pada tahun anggaran 2021 dengan rincian kelebihan pembayaran di pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor senilai Rp600 juta, pembangunan Alun-alun Kota Bogor senilai Rp416 juta.

Kemudian, pembangunan Sekolah Satu Atap SD dan SMP senilai Rp170 jutaan, pembangunan penataan Jalan Suryakencana senilai Rp600 juta dan pembangunan Masjid Agung senilai Rp150 juta.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Sungguh malang nasib GNS (13), remaja putri penyandang disabilitas ini dikabarkan menjadi korban pemerkosaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerkosaan terjadi di kawasan Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, pada Jumat (26/8).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota Kompol Dhoni Erwanto membenarkan adanya kasus tersebut. Bahkan kejadian itu sudah dibuatkan dalam laporan kepolisian dengan nomor STBL/BB/988/VIII/2022/SPKT/ POLRESTABOGORKOTA/POLDAJABAR tertanggal 27 Agustus 2022.

“Iya kebetulan kami mendapat laporan kami seperti itu,” ujar Dhoni saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/9).

Menurut dia, polisi sudah melakukan tindaklanjut terhadap laporan tersebut. “Kami sedang melakukan proses pemeriksaan penyelidikan.Kami harus hati hati karena korban ini disabilitas. Kami harus koordinasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Kendati demikian, ia mengamu bahwa pihaknya sedikit mendapat kesulitan saat pemeriksaan. Namun, Polresta Bogor Kota berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menggali informasi tersebut.

“Karena dilihat korban susah komunikasi. Kondisi bersangkutan seperti itu. Sampai sekarang pun kita sudah tiga hari melakukan pemeriksaan belum selesai. Sehingga kami harus koordinasi dengan dokter, orangtuanya. PPA kemudian dari kedokteran dilibatkan membantu kami
pihak keluarga,” tuturnya.

Dhoni menegaskan bahwa polisi akan memburu pelaku, dengan mengumpulkan informasi melalui penyelidikam intensif.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menyerahkan barang bukti uang perkara korupsi dana Bos SD se-Kota Bogor tahun 2017-2019 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Setelah melalui tahapan hukum hingga ke Mahkamah Agung.

Diketahui, dalam perkara itu Korp Adhyaksa mampu menyelematkan uang negara sebesar Rp985.485.200.

Kepala Kejari Kota Bogor Sekti Anggraeni mengatakan, pengembalian barang bukti uang dari Kejari Kota Bogor merupakan konsekuensi hukum. Selain itu, dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan ini hasil kejelian dan kecermatan tim JPU yang mempelajari dan mengkaji pada saat proses di persidangan.

“Barang bukti dituntut dikembalikan kepada Pemprov Jabar dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA),” ujar Sekti kepada wartawan, Kamis (1/9).

Sekti menegaskan, pengembalian yang barang bukti ini baru pertama kali dikembalikan ke kas keuangan Pemprov Jabar. Memang walaupun kerugian negara dari kasus dana BOS ini Rp12 miliar.

“Terima kasih atas penerimaan uang ini kepada Pemprov Jawa Barat dan ini merupakan apresiasi bagi kinerja para Jaksa yang menanganani kasus dana BOS ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Asisten Daerah Pemprov Jabar, Dewi Sartika, menuturkan bahwa penuntasan perkara tersebut harus diapresiasi dari mulai penuntutan hingga ke MA.

“Ini pertama kali adanya pengembalian uang hasil dari kasus yang diterima oleh kas keuangan Pemprov Jabar,” katanya.

Kata dia, tiga terpidana yang terjerat kasus dana BOS di Kota Bogor yang dikelola K3S pada tahun 2017, 2018, 2019, jumlah keseluruhan uang yang dikorupsi Rp12 miliar, dan setelah di proses dari mulai Kejari Kota Bogor hingga PN Tipikor Bandung dan MA di tingkat kasasi, maka Kejari Kota Bogor sebagai pihak yang menyimpan barang bukti Rp985.485.200, untuk mengembalikan barang bukti ke kas keuangan Pemprov Jabar.

“Dulu menang dikelola oleh Pemprov Jabar dana BOS itu, sedangkan di tahun 2022 ini, persoalan dana BOS dikelola oleh Pemkab dan Pemkot di daerah masing-masing,” tandasnya.

Seperti diketahui, kasus tersebut menyeret enam orang menjadi terpidana, yakni JR Risnanto yang merupakan penyedia jasa selama 7 tahun berdasarkan Pasal 3 Undang Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.

Sementara lima dari enam Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), yakni Taufik Hermawan, H Basor, M Wahyu, Dedi S, Dede M Ilyas Dan Subadri selama 3 tahun. Sedangkan Gunarto divonis 2 tahun 6 bulan penjara.** Fredy Kristianto