JURNAL INSPIRASI – Sebanyak 133 unit truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Diketahui,80 persen dari keseluruhan kendarana berplat merah ini ternyata sudah berumur lebih dari 10 tahun.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Bogor, Feby Darmawan bahwa hingga saat ini belum ada penambahan truk pengangkut sampah baru. Bahkan, lantaran keterbatasan anggaran, pihaknya lebih memilih untuk memaksimalkan unit yang ada.

“Ada yang paling tua kendaraannya tahun 2000an, sekitar 3 unit. Kalau soal mesin sih masih bisa digunakan. Tapi cepat keropos, rapuh dan tidak bertahan lama itu bak pengangkutnya, 2 sampai 3 tahun sudah korosi akibat air sampah. Meski unitnya masih bisa dipakai, tetapi kerusakan-kerusakan teknis selalu ada seperti mesin tidak menyala, rem dan sebagainya. Namanya mobil tua,” ujar Feby kepada wartawan, Kamis (29/9).

Menurut dia, pihaknya setiap tahun selalu mengajukan anggaran di APBD hingga meminta bantuan provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

“Terakhir tahun 2021 DLH Kota Bogor mendapat bantuan armada baru sebanyak 4 unit dari Banprov Jabar,” katanya

“Untuk tahun sekarang tidak ada pengadaan kendaraan besar, hanya pick up sebanyak 2 unit, itu pun buat peremajaan bukan menambah pelayanan. Anggaran juga terbatas, apalagi di kami itu pegawai non ASN atau PKWT banyak, jadi anggarannya lebih difokuskan ke gaji pegawai dan biaya BBM untuk mobilitas kendaraan, kita masimalkan saja yang ada selama belum ada penambahan armada baru,” tuturnya.

Lebih lanjut, sambungnya, pihaknya memfokuskan pada pemeliharaan rutin seperti mengganti oli dan suku cadang.

“Ya, setiap hari membuang sampah ke TPS Galuga bisa 500 hingga 600 ton sehingga unit kita harus betul-betul dijaga agar bisa terus beroperasi,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor terus melakukan berbagai inovasi sebagai rumah sakit rujukan regional. Salah satunya dengan menyediakan layanan sub spesialis Bedah Vaskuler dan Endovaskuler (BVE), yang ditangani langsung oleh dr Budhi Arifin Noor, Sp.B.Subsp.BVE(K).

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr Ilham Chaidir mengatakan bahwa layanan sub spesialis tersebut sudah ada di RSUD sejak lima bulan lalu, dengan tujuan melengkapi layanan medis sebagai rumah sakit rujukan regional dan riset.

Layanan sub spesialis ini, kata dia, dapat menangani berbagai penyakit seperti luka kaki akibat diabetes, akses vaskular cuci darah, kemoterapi, varises tungkai, trauma pembuluh darah, penyakit thrombosis vena dalam, penyumbat arteri perifer, pelebaran pembuluh darah aorta, kelainan serta tunor pembuluh darah, hipertensi porta, dan lymphedema.

“Ada penyakit yang bisa dan yang tidak bisa di layanan sub ini, tergantung dari penyakitnya,” ujar Ilham kepada wartawan, Kamis (29/9).

Menurut Ilham, layanan BVE ini akan menggunakan laser untuk mengobati obstruc pembuluh darah pasien. “Selain itu, pasien yang menderita ambeien akut atau stadium empat,” jelasnya.

Kata Ilham, layanan sub spesialis dapay dipergunakan oleh pasien umum maupun pemegang kartu BPJS. “Komitmen kami melayani semua pasien tanpa pandang bulu,” ucap dia.

Lebih lanjut, kata Ilham, pihaknya ke depan akan bekerjasama dengan RSCM untuk berbagi ilmu dalam hal transpalansi ginjal. “Ya, Insya Allah dalam waktu dekat kami bakal jalin kerjasama,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – DPRD Kota Bogor menyetujui rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membeli dua unit mobil listrik dan lima unit sepeda motor listrik menggunakan Perubahan APBD 2022.

Diketahui, Pemkot Bogor dan DPRD menyetujui menganggarkan Rp1,88 miliar untuk pembelian dua unit mobil dan lima unit sepeda motor listrik.

Ketua Komisi I DPRD, Safrudin Bima mengatakan bahwa penganggaran mobil listrik sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Kami menyetujui itu karena sudah sesuai dengan Inpres. Kalau tak ada Inpres tak mungkin dijalankan, jadi tidak ada salahnya menyetujui usulan itu,” ujar Safrudin kepada wartawan, Kamis (29/9).

Menurut dia, berdasarkan rapat dengan Pemkot Bogor satununit mobil listrik dibanderol seharga Rp865 juta. “Kami tak dapat daftar harganya, tapi berdasarkan rapat dengan Pemkot Bogor harganya Rp865 juta per unit,” katanya.

Politisi PAN itu mengatakan bahwa , pengadaan mobil listrik merupakan respon terhadap keunggulan-keunggulan kendaraan itu dibanding dengan mobil konvensional.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan bahwa pusat menginstruksikan agar daerah tidak boleh melakukan pembelian mobil lagi kecuali mobil listrik.

“Jadi ya ini lebih kepada semangat dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena kita ingin mengurangi penggunaan ketergantungan BBM, dan itu dilakukan di semua daerah,” ungkapnya.

Kata dia, kendati sudah dianggarkan di P-APBD 2022, namun pihaknya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pabrik terkait ketersediaannya.

“DPRD juga menyampaikan agar dalan pengadaan mobil listrik itu mengikuti ketentuan yang sudah ada. Misalnya harga harus sudah ada dulu dindalam standar harga e-katalog jadi itu yang dipersiapkan,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Evandhy Dahni mengatakan bahwa anggaran yang disediakan sebesar Rp1,88 miliar, dengan rincian Rp1,750 miliar untuk dua mobil listrik dan Rp137,5 miliar.

Saat disinggung mengenai merk mobil apa yang akan dibeli oleh Penkot Bogor. Evan menyatakan bahwa pengadaan mobil sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2022, dan pada Diktum Keempat Inpres diatur bahwa pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Pemkot Bogor berencana membeli mobil listrik bermerk Hyundai Ionic 5.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta agar capaian target imunisasi di Kota Bogor dipercepat. Saat ini Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) masih terus berlangsung dan dilaksanakan di posyandu, puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Imunisasi untuk anak usia 9 – 59 bulan ini gratis, aman dan berkualitas.

Bima meminta kepada apratur wilayah, Dinas Kesehatan serta para asisten ikut membantu proses percepatan target imunisasi. Ia menugaskan agar aparatur wilayah melakukan edukasi, sosialisasi untuk mengajak masyarakat melakukan imunisasi.

Mengenai capaian vaksinasi kata dia beberapa kecamatan dan kelurahan yang mencapai capaian tertinggi diantaranya Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal.

Sedangkan di kelurahan yang mendapat capaian tertinggi adalah Kelurahan Situ Gede, Margajaya, Kayu Manis dan Sukadamai yang mencapai target lebih dari 100 persen. “Jadi ini harus terus dikejar. Lakukan pencatatan, pendataan kemudian pendaftaran semua anak-anak usia 9 – 59 bulan harus dimunisasi,” ujarnya saat brifing staf, Selasa (27/9/2022).

Pada BIAN bulan ini sasaran imunisasi MR (Campak-Rubela) ada sebanyak 71.206 anak dengan target 95 persen sasaran.

Dari target tersebut realisasi tingkat kota per 26 September baru 77,65% atau masih tersisa : 17,35% hingga Jumat, 30 September.

Dilokasi terpisah Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena mengatakan BIAN melindungi anak Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. BIAN adalah pemberian imunisasi tambahan Campak-Rubela serta melengkapi dosis Imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat.

Manfaat BIAN dapat mencegah kesakitan dan kecacatan akibat Campak, Polio, Pertusis (batuk rejan), Rubela, Difteri, Hepatitis B, Pneumonia (radang paru), Meningitis (radang selaput otak)

“Sasarannya yaitu imunisasi tambahan campak-rubela yaitu anak usia 9 – 59 bulan tanpa melihat status imunisasi campak-rubela sebelumnya. Sasaran imunisasi kejar yaitu anak usia 12-59 bulan untuk melengkapi status imunisasi yang terlewat/belum lengkap,” katanya.

Pelaksanaan ini diperpanjang hingga 30 September 2022 di Posyandu, Puskesmas serta rumah sakit.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar Rapat Paripurna membahas tiga pembahasan di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (28/9) malam.

Rapat tersebut membahas Penjelasan Wali Kota Bogor terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Laporan Badan anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang perubahan APBD 2022 dan Laporan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto tersebut berlangsung hingga pukul 22.00 WIB dengan agenda mendengarkan penjelasan wali kota dan pandangan fraksi-fraksi, tanggapan wali kota serta persetujuan Perda.

Dalam penjelasannya, Bima Arya menyebutkan terkait Raperda tentang APBD Kota Bogor tahun 2023, pada pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,8 Triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,3 Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,4 Triliun.

Untuk Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 3,1 Triliun dan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 269 Miliar.

Dalam kesempatan itu Bima Arya menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

“Oleh karenanya, kami akan fokus pada pencapaian program prioritas yang antara lain pembangunan Masjid Agung, lanjutan pembangunan Sekolah Terpadu di Kelurahan Kencana, penuntasan reduksi angkot di tengah kota, pembangunan pedestrian, pembangunan Kampung Wisata Santri Pagentongan dan Mulyaharja Ubud of Bogor,” katanya.

Dalam rapat paripurna itu pun disetujuinya
Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentang perubahan APBD Kota Bogor.

Dari penjelasan yang disampaikan tersebut telah disepakati dan disetujui mengenai target pendapatan daerah, target PAD, belanja daerah dan mengenai pembiayaan.

Selanjutnya juga fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya tentang Raperda APBD 2023 agar memaksimalkan anggaran BTT, mengembangkan UMKM, alokasi anggaran kesehatan yang harus 10 persen dan sebagainya.

Mengenai tanggapan atau jawaban Wali Kota tentang APBD Kota Bogor tahun 2023 dan pendapat akhir Wali Kota terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Bogor tahun 2022 dan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah Bima Arya menyampaikan, pihaknya sepakat dengan DPRD terkait efisiensi dan efektivitas belanja serta sinergitas kebijakan pembangunan antara Pemkot Bogor, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat sehingga anggaran dapat terukur dan terarah.

Struktur APBD dalam Raperda ini telah seimbang atau balance karena defisit Rp 269 Miliar telah ditutup oleh pembiayaan. Namun demikian, pihaknya akan terus mengoptimalkan penerimaan PAD agar mencapai target.

“Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa komposisi Belanja Pegawai sebesar 38% dan sisanya 62% dialokasikan untuk belanja pelayanan publik dan pembangunan, termasuk lanjutan pembangunan Masjid Agung, infrastruktur permukiman, bantuan intervensi warga miskin dan pengembangan UKM,” ujarnya.

Mengenai pandangan fraksi tentang alokasi anggaran kesehatan yang belum mencapai 10 persen, Bima Arya memberikan jawaban terkait belanja urusan Kesehatan dialokasikan sebesar Rp 695 Miliar atau 22%, sedangkan tanpa belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 593 Miliar atau 19%.

“Alokasi ini jauh diatas kewajiban 10% belanja urusan kesehatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Sedangkan terkait penerimaan hasil penjualan barang milik daerah sebesar Rp 60 Juta merupakan penerimaan dari cicilan pembayaran setiap tahun atas pelepasan hak sewa tanah milik Pemkot Bogor sesuai permohonan warga berdasarkan ketentuan perundangan sebelum Tahun 2007.

“Kami sepakat dengan DPRD terkait penambahan konsideran dan kesesuaian tahapan penyusunan Raperda ini dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan Raperda ini, kami siap membahasnya bersama alat kelengkapan DPRD,” katanya.

Pada kesempatan itu pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menetapkan Raperda Perubahan APBD Tahun 2022 dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Perda.

APBD Perubahan Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2,7 Triliun, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 3,09 Triliun, Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 360 Miliar.

“Sedangkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bogor,” katanya.** Fredy Kristianto