Leuwiliang | Jurnal Bogor Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur rumah sakit terhadap aspek legalitas dalam bertugas, RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendampingan dan Bantuan Hukum. Kegiatan penting ini dilaksanakan di aula utama rumah sakit pada Rabu, 27 Agustus 2026.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti dengan antusias oleh jajaran manajemen, tenaga medis, paramedis, serta staf administrasi rumah sakit. Kehadiran pemahaman hukum yang baik dinilai sangat krusial di era pelayanan kesehatan modern untuk melindungi profesionalisme tenaga medis sekaligus menjamin hak-hak pasien.
“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan rumah sakit, sehingga seluruh tenaga kesehatan dapat bekerja dengan rasa aman dan profesional,” ungkap perwakilan manajemen RSUD R. Moh. Noh Nur.
Pemaparan Ahli Hukum dari LBH Medilaw
Untuk memberikan wawasan yang komprehensif, manajemen RSUD R. Moh. Noh Nur menghadirkan narasumber ahli dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medilaw. Dalam pemaparannya, narasumber mengupas tuntas berbagai aspek penting mulai dari mekanisme pendampingan hukum, batasan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, hingga mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional harian rumah sakit.
Fokus Utama Sosialisasi: Memberikan pembekalan mengenai hal-hal krusial yang perlu diperhatikan oleh seluruh staf rumah sakit agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesi tanya jawab dalam kegiatan ini berlangsung interaktif, di mana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung mengenai studi kasus penanganan hukum di fasilitas pelayanan kesehatan.
Komitmen Pelayanan yang Aman dan Sesuai Ketentuan
Melalui kegiatan sosialisasi pendampingan dan bantuan hukum ini, pihak manajemen berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai koridor hukum dalam menjalankan profesi. Pemahaman yang matang tidak hanya melindungi tenaga kesehatan dari potensi sengketa hukum, tetapi juga secara langsung mendukung terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang aman, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kabupaten Bogor.
Nanggung l Jurnal Bogor Sejumlah sekolah SDN se- Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kembali mempertanyakan kepastian pembangunan sekolah dalam program revitalisasi yang diajukan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Salah satu pengajar di SDN Rimba Kencana di Desa Bantarkaret Yosep Sukarya mengatakan, rencana pembangunan revitalisasi gedung SDN Rimba Kencana dari pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang.
”Hampir telah mau memasuki bulan September 2026 ini, belum juga ada tanda-tanda kapan gedung SDN Rimba Kencana itu akan dibangun,” kata Yosep Sukarya kepada Jurnal Bogor, Rabu (26/8/2026).
”Belum ada kabar juga, padahal SDN Rimba Kencana salah satu perencanaannya masuk prioritas pembangunan karena gedung SDN Rimba Kencana kondisinya rusak berat,” tandasnya lagi.
Sementara Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan (Kasi Penkes) Kecamatan Nanggung Ujang Maulana menerangkan, dari sejumlah sekolah yang diajukan ke pemerintah pusat hal ini Kemendikdasmen rencana baru tiga sekolah yang masuk pada pembangunan revitalisasi.
Tahun 2026 ini, dari empat sekolah setelah SDN Ciguha, rencana tiga sekolah yang sudah masuk perencanaan pembangunan revitalisasi.
”Setelah Bimtek perencanaan pembangunan revitalisasi SDN Ciguha menyusul gedung SDN akan dibangun tahun ini seperti SDN Ciparay dan SDN Nunggul untuk satu sekolah lagi kami belum cek lagi datanya. Yang jelas tahun ini yang sudah masuk rencana pembangunan melalui revitalisasi itu baru masuk tiga sekolah,” pungkasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempercepat penataan angkutan kota (angkot) berusia di atas 20 tahun sebagai bagian dari upaya membenahi sistem transportasi yang nyaman, aman dan mewujudkan program Bogor Lancar.
Hingga Rabu, 26 Agustus 2026, dari total 1.780 unit angkutan kota berusia di atas 20 tahun, sebanyak 886 unit telah dicabut izinnya. Dengan demikian, progres penataan angkutan kota di Kota Bogor saat ini telah mencapai 50,2 persen.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan penataan tersebut harus terus dilanjutkan hingga seluruh angkutan kota yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditertibkan sesuai amanat **Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
“Perda ini adalah representasi dari keinginan masyarakat Kota Bogor. Jadi, melalui Perda ini kita lakukan pembenahan ulang, pembenahan secara total. Ini momentumnya. Kita tidak ingin lagi kota kita dianggap selalu semrawut,” tegas Dedie belum lama ini.
Menurutnya, penataan bukan semata-mata persoalan usia kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan, kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap aturan, serta kualitas pelayanan transportasi publik.
Dari hasil penertiban di lapangan, masih ditemukan sejumlah pengemudi yang tidak melengkapi kendaraan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Bahkan, terdapat pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Karena itu, Dedie meminta jajaran Dishub Kota Bogor untuk tetap fokus melakukan penegakan aturan secara konsisten dan terukur.
“Kita ingin Kota Bogor indah,” tegasnya.
Dedie menambahkan, Pemkot Bogor untuk sementara memfokuskan langkah pada penertiban dan melakukan penundaan proses peremajaan angkutan kota. Kebijakan tersebut diambil karena masih terdapat pelaku usaha angkutan kota, baik pengemudi maupun pemangku kepentingan lainnya, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perda.
Penertiban juga dinilai penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan transportasi masyarakat di setiap wilayah Kota Bogor.
“Makanya saya lebih prefer saat ini adalah memfokuskan saja dulu kepada penertiban. Supaya kalau ada peremajaan kita jadi jelas, demand-nya di mana, supply-nya di mana,” ungkapnya.
Sambil menjalankan penertiban, Pemkot Bogor juga mulai melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan rerouting angkutan kota serta rencana aktivasi Koridor 3 dan Koridor 4. Langkah tersebut dilakukan agar penataan kendaraan berjalan beriringan dengan pembenahan jaringan dan pelayanan transportasi publik.
Dedie menargetkan proses penertiban angkutan kota berusia di atas 20 tahun dapat dituntaskan pada akhir 2026.
“Penertiban akhir tahun ini harus sudah selesai semua. Makanya sekarang di bulan 8 saya ambil diskresi untuk pencabutan sementara peremajaan,” jelasnya.
Untuk memperkuat penataan, Pemkot Bogor juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, agar tidak menambah serta turut menertibkan angkutan antarkota yang melintas dan masuk hingga ke pusat Kota Bogor.
Pemkot Bogor juga telah menyampaikan langkah penataan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dukungan yang diharapkan antara lain berupa kebijakan agar tidak diterbitkan izin baru bagi angkutan kota berusia di atas 20 tahun untuk melakukan peremajaan apabila angkutan tersebut beroperasi dan melintas di kawasan pusat Kota Bogor.
Dengan progres yang telah mencapai 50,2 persen, Pemkot Bogor memastikan penataan angkutan kota akan terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan menyeluruh.
Penataan diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi Kota Bogor yang lebih aman, tertib, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Cibinong | Jurnal Bogor — Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor disorot Gerakan Mahasiswa Pertanian Indonesia (GEMA TANI). Mereka menduga pengadaan pupuk hayati dan kultivator melalui program tersebut bermasalah, mulai dari dugaan markup harga hingga pengondisian vendor.
GEMA TANI menyampaikan kritik itu saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (24/8/2026).
Koordinator Aksi GEMA TANI, Ilham Nastiar, mengatakan dugaan penyimpangan muncul dari hasil investigasi mereka kepada sejumlah petani.
“Kita menduga adanya penyelewengan terkait mark up harga, pengondisian vendor oleh dinas ataupun pihak-pihak DPRD, ada informasi DPRD menerima fee 20 persen dalam Pokir ini, khususnya pengadaan kultivator dan pupuk cair.” ujar Ilham, Senin (24/8/2026).
Menurut Ilham, program yang disorot merupakan Pokir DPRD tahun 2026 dan pelaksanaannya dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.
“Anggaran pengadaan pupuk mencapai sekitar Rp9 miliar, sedangkan kultivator juga bernilai miliaran rupiah, makanya kita mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengusut proses pengadaan dari perencanaan hingga realisasi barang kepada petani,” jelasnya.
Bagi GEMA TANI, persoalan utamanya bukan sekadar barang yang dibagikan kepada petani. Mereka mempertanyakan bagaimana Pokir DPRD berubah menjadi proyek pengadaan, siapa yang menentukan spesifikasi dan harga, serta siapa yang akhirnya mendapatkan pekerjaan.
“Jangan sampai hak-hak masyarakat diperkosa oleh anggota DPRD yang ingin kepentingan sendiri dan keuntungan pribadi.” tegasnya.
Mereka juga meminta keterlibatan anggota DPRD dalam program Pokir tersebut diperiksa, terutama untuk memastikan tidak ada intervensi atau konflik kepentingan dalam penentuan penyedia.
“Kita tidak bisa mengatakan inisial dan orang tertentu yang terlibat dalam pokir tersebut, selanjutnya akan kita sampaikan di aksi jilid dua,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bogor, H. Agus Salim atau biasa akrab dengan sebutan Kyai HAS mengatakan DPRD hanya menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Proses pengadaan, kata dia, berada di pihak eksekutif.
“Pengadaan bukan di kami, kalau ada dugaan markup, cek di sana, yang mengkaji dan menentukan proses pengadaan itu mereka,” ujar Agus Salim
Ia juga meminta dugaan fee 20 persen tidak dianggap sebagai fakta sebelum ada pembuktian. Menurutnya, pemeriksaan proses dan harga pengadaan merupakan kewenangan Inspektorat maupun BPK.
Namun, GEMA TANI tetap meminta Pokir DPRD ikut diperiksa, bukan hanya pengadaannya. Sebab, ketika usulan politik dewan berujung pada proyek bernilai miliaran rupiah, transparansi tentang asal usulan, anggaran, harga barang, vendor, dan realisasi kepada petani menjadi penting untuk memastikan Pokir tidak berubah menjadi pintu kepentingan kelompok.
GEMA TANI mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengusut dugaan tersebut tanpa pandang bulu.
Ciampea | Jurnal Bogor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor sukses menyelenggarakan Lomba Rakyat di Lapangan Pendopo YBDCS, Ciampea, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 23 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kemasyarakatan Partai Demokrat Kabupaten Bogor yang dikemas untuk mempererat kebersamaan, membangun semangat gotong royong, serta menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat.
Lomba Rakyat diikuti oleh 183 peserta, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Para peserta mengikuti berbagai perlombaan rakyat dan memperebutkan hadiah dengan total jutaan rupiah.
Kegiatan diawali dengan Senam Jantung Sehat bersama, yang diikuti secara antusias oleh peserta dan masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan berbagai penampilan seni budaya, di antaranya tarian Jaipong dan pencak silat, yang turut memperkenalkan dan melestarikan kesenian tradisional kepada masyarakat.
Suasana semakin meriah dengan penampilan penyanyi cilik asal Kabupaten Bogor, Brillianty Syakira, yang menghibur peserta dan masyarakat yang hadir.
Selain Lomba Rakyat, rangkaian kegiatan juga menjadi momentum untuk mengumumkan pemenang Lomba Pidato AHY Muda Tingkat Kabupaten Bogor, yang telah dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 dan diikuti oleh 20 peserta dari berbagai sekolah.
Adapun pemenang Lomba Pidato AHY Muda Tingkat Kabupaten Bogor adalah:
JUARA 1 Chila Callysta Rizqianti MAN 5 Bogor
JUARA 2 Nabila Rubina S SMAN 1 Cibinong
JUARA 3 Florence Syarifa SMA Negeri 1 Tajurhalang
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, H. Dede Chandra Sasmita, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang perlombaan dan hadiah, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan bersama masyarakat. Kami ingin Partai Demokrat hadir dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan, berkreasi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Saya mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias, baik dalam Lomba Rakyat maupun Lomba Pidato AHY Muda.”
Ia juga menilai antusiasme generasi muda dalam Lomba Pidato AHY Muda merupakan hal yang sangat positif karena dapat menjadi wadah untuk melatih keberanian, kemampuan berbicara, serta menyampaikan gagasan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Gita Purnama, yang juga menjabat sebagai Kepala Bakomstra DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama seluruh panitia dan dukungan masyarakat.
“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Mulai dari Lomba Pidato AHY Muda hingga Lomba Rakyat hari ini, antusiasme peserta sangat luar biasa. Tercatat 20 peserta mengikuti Lomba Pidato AHY Muda dan 183 peserta mengikuti Lomba Rakyat. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung mendapatkan sambutan yang sangat positif.”
Gita menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan dan komunikasi yang lebih baik antara Partai Demokrat dengan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Semoga kegiatan seperti ini dapat terus kami laksanakan dan semakin banyak masyarakat yang terlibat. Terima kasih kepada seluruh peserta, masyarakat, para penampil seni budaya, panitia, serta semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan berjalan lancar dan meriah,” pungkasnya.
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkreasi, berprestasi, dan membangun kebersamaan dalam semangat Demokrat untuk Rakyat.
Cisarua | Jurnal Bogor SMP Negeri 2 Cisarua, Kabupaten Bogor menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah dengan khidmat, Senin (24/08/2026). Kegiatan berlangsung di lapangan sekolah dan diikuti seluruh siswa, guru, serta tenaga kependidikan.
Mengusung tema “Jadikan Akhlak Rasulullah Sebagai Pedoman Hidup Di Zaman Modern Ini. Tanamkan Kejujuran, Amanah, Serta Kasih Sayang Sejak Dini”, acara ini untuk menanamkan nilai-nilai Islam dan meneladani akhlak Rasulullah kepada generasi muda.
Suasana acara berlangsung semarak. Sejumlah siswa tampil membawakan shalawat, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan tausiyah.
Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad SAW SMP Negeri 2 Cisarua Iwan Wahyudi S.Pd.I,.MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana membentuk karakter siswa agar memiliki akhlak mulia di tengah perkembangan zaman.
“Di era digital saat ini, anak-anak kita dihadapkan pada banyak tantangan. Melalui Maulid ini kami ingin mengingatkan kembali agar siswa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan. Kejujuran, amanah, dan kasih sayang harus mulai ditanamkan sejak duduk di bangku SMP,” ujarnya.
Acara juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustad Febriya Fajri,CMNLP, CHT Dalam tausiyahnya, dia mengajak siswa untuk meneladani Nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Febriya Fajri,CMNLP, CHT
Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Beberapa siswa juga dilibatkan langsung sebagai pembawa acara, pembaca shalawat, dan petugas kegiatan. Hal ini dilakukan agar siswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga belajar berorganisasi dan berdakwah.
Peringatan Maulid Nabi di SMP Negeri 2 Cisarua ini mendapat dukungan penuh dari komite sekolah dan orang tua siswa. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis keagamaan.
Dengan semangat Maulid, SMP Negeri 2 Cisarua berkomitmen mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang baik sesuai ajaran Islam.
Cigombong | Jurnal Bogor – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga Kampung Neglasari RT 05/RW 04, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menggelar berbagai perlombaan Agustusan, Minggu (23/8/2026).
Berada di bawah kaki Gunung Salak, kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Warga dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam sejumlah perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia.
Ketua Pemuda sekaligus panitia kegiatan, Mantri, mengatakan, sejumlah perlombaan digelar untuk memeriahkan suasana HUT RI sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Berbagai lomba kita siapkan, mulai dari makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, pukul bantal, panjat pinang dan masih banyak lomba lainnya,” ujar Mantri.
Menurutnya, antusiasme warga cukup tinggi. Kegiatan tersebut bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, salah seorang warga Neglasari, Reni mengatakan kegiatan perlombaan Agustusan tersebut merupakan agenda yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
“Setiap tahun kegiatan seperti ini diadakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan dengan berbagai lomba. Di sini warganya guyub dan selalu kompak,” kata Riki.
Ia berharap tradisi kebersamaan tersebut dapat terus dipertahankan sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan melalui perlombaan, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yudi
Cibinong | Jurnal Bogor RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Acara pelayanan kesehatan massal ini diselenggarakan di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian integral dari upaya promotif dan preventif rumah sakit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna mendeteksi potensi penyakit sejak dini.
“Melalui kegiatan CKG ini, masyarakat mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma sekaligus memperoleh edukasi langsung mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan mengenali faktor risiko penyakit sejak dini,” ujar perwakilan tim medis RSUD R. Moh. Noh Nur di lokasi kegiatan.
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dihadirkan
Dalam kegiatan Cek Kesehatan Gratis ini, tim medis dan tenaga profesional dari RSUD R. Moh. Noh Nur menyediakan berbagai fasilitas pemeriksaan dan konsultasi kesehatan lengkap yang dapat diakses langsung oleh pengunjung:
1. Konsultasi Dokter Umum: Layanan tanya jawab dan pemeriksaan fisik awal langsung bersama dokter profesional. 2. Konsultasi Gizi: Edukasi dan panduan mengenai pengaturan gizi seimbang serta pola makan sehat. 3. Pengecekan GDS (Gula Darah Sewaktu): Deteksi dini kadar gula darah untuk pencegahan risiko diabetes. 4. Pengecekan Asam Urat: Pemeriksaan kadar asam urat guna mengantisipasi risiko nyeri sendi dan gangguan metabolik. 5. Pengecekan Kolesterol: Pemeriksaan kadar lemak darah untuk memantau kesehatan jantung dan pembuluh darah.
Komitmen Berkelanjutan untuk Kesehatan Masyarakat
Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Berbagai lapisan masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis ini dengan tertib. RSUD R. Moh. Noh Nur akan terus mendukung dan berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan dan edukasi kesehatan yang mudah diakses dan inklusif di Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) membahas pengembangan fasilitas dan layanan perkeretaapian di Kota Bogor, termasuk rencana revitalisasi Stasiun Bogor dan aktivasi kembali layanan kereta api relasi Bogor hingga Lido Cigombong.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim beserta jajaran perangkat daerah dengan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin dan jajaran di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (20/8/2026).
Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin mengatakan, kunjungan dan pertemuan bersama Pemkot Bogor dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas serta layanan kereta api di Kota Bogor.
“Hari ini kita rapat dengan Pak Wali, lengkap kami dengan jajaran kami, begitu juga Pak Wali lengkap dengan jajarannya. Kami membicarakan masalah pengembangan fasilitas kereta, layanan kereta di Bogor ini. Terutama kita melakukan revitalisasi Stasiun Bogor,” ujar Bobby.
Menurutnya, revitalisasi Stasiun Bogor diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi kereta api sekaligus menjadikan Stasiun Bogor sebagai salah satu ikon Kota Bogor di masa depan.
“Sehingga nanti diharapkan Stasiun Bogor ini lebih nyaman dan tentunya akan menjadi ikonik dari Bogor untuk masa depan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas kehadiran PT KAI yang membahas pengembangan perkeretaapian bersama Pemkot Bogor.
Dedie Rachim mengatakan, salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah penataan kawasan Stasiun Bogor, Alun-alun Kota Bogor, serta rencana aktivasi jalur Bogor hingga Lido Cigombong.
“Alhamdulillah PT KAI sudah hadir ke Bogor. Tadi sudah disampaikan bahwa pembahasannya meliputi beberapa poin. Yang pertama dan paling utama adalah penataan kawasan Stasiun Bogor, Alun-alun, dan rencana aktivasi dari Bogor ke Lido Cigombong,” ujar Dedie Rachim.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor akan mendukung rencana tersebut melalui penyediaan aset, sarana, prasarana pendukung, serta berbagai kebutuhan lainnya.
“Ini juga harus diantisipasi oleh Pemkot Bogor, baik dari penyediaan aset, sarana dan prasarana pendukung, maupun lainnya. Tapi yang paling utama, kita segera melakukan MoU di bulan ini juga, khususnya untuk penataan Alun-alun dan Stasiun Bogor. Akan kita tata lebih baik lagi dan lebih ikonik,” kata Dedie Rachim.
Oleh: Vidya Allivia Mahasiswa Universitas Djuanda (Unida) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sains Komunikasi
Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, memiliki potensi ekonomi lokal yang tidak sedikit. Berbagai produk dihasilkan oleh masyarakat, mulai dari makanan, minuman, pertanian dan perkebunan. Selain itu, terdapat pula kerajinan tangan serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Puluhan UMKM yang tersebar di berbagai sektor tersebut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sekaligus sumber pendapatan bagi keluarga di Desa Ciburuy.
Namun, potensi tidak selalu berjalan beriringan dengan keterkenalan. Produk yang bagus belum tentu mudah ditemukan, terutama jika pemasaran masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan penjualan langsung di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kondisi tersebut juga ditemukan pada UMKM Desa Ciburuy. Akibatnya, jangkauan pasar menjadi terbatas dan produk unggulan desa belum banyak dikenal oleh masyarakat di luar wilayahnya.
Di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian. Digitalisasi seharusnya tidak hanya menjadi istilah yang sering dibicarakan dalam pengembangan UMKM, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk yang benar-benar dapat digunakan oleh pelaku usaha. Menurut saya, persoalan UMKM desa bukan semata-mata karena mereka tidak memiliki produk untuk dijual, melainkan karena produk tersebut belum memiliki ruang yang cukup untuk ditemukan oleh pasar yang lebih luas.
Dalam konteks itulah BUMIKU Market menjadi menarik. BUMIKU Market merupakan website yang menghimpun UMKM Desa Ciburuy dalam satu etalase digital. Melalui platform ini, UMKM dapat memiliki profil usaha yang memuat informasi produk, foto, alamat, serta kontak WhatsApp. Produk juga dikelompokkan berdasarkan kategori sehingga masyarakat lebih mudah mencari produk sesuai kebutuhannya.
Menurut saya, kekuatan BUMIKU Market bukan terletak pada kecanggihan teknologinya. Justru, kekuatannya ada pada kesederhanaannya. Platform ini menggunakan Google Sites yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan kemampuan coding khusus. Ditambah dengan QR Code yang dapat dipasang di kantor desa maupun lokasi UMKM, masyarakat dapat mengakses BUMIKU Market melalui smartphone dengan lebih praktis.
Hal tersebut penting karena inovasi digital di tingkat desa tidak harus selalu menghadirkan sistem yang rumit. Teknologi yang sederhana tetapi sesuai dengan kemampuan pengguna justru dapat lebih bermanfaat. BUMIKU Market mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan membuat satu ruang bersama, sehingga pelaku UMKM tidak harus membangun dan mengelola platform digital secara sendiri-sendiri.
Lebih dari itu, BUMIKU Market memiliki potensi untuk mengubah cara masyarakat memandang produk lokal. Selama ini, produk UMKM mungkin hanya dikenal oleh tetangga atau pelanggan di sekitar tempat usaha. Dengan adanya satu etalase digital, produk-produk tersebut dapat diperkenalkan sebagai bagian dari identitas ekonomi Desa Ciburuy. Pemerintah desa juga dapat menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan potensi ekonomi desa sekaligus memiliki data UMKM yang lebih terstruktur. Bagi masyarakat, platform ini memberikan kemudahan untuk menemukan dan membeli produk lokal.
Tetapi, di sinilah pertanyaan yang lebih penting muncul: apakah keberadaan sebuah website otomatis membuat UMKM menjadi digital?
Jawabannya tentu tidak.
Sebuah website hanya menjadi alat. Dampaknya bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan. Jika BUMIKU Market hanya dibuat, diluncurkan, kemudian dibiarkan tanpa pembaruan, maka ia berisiko menjadi sekadar katalog digital yang perlahan kehilangan fungsi. Produk UMKM dapat berubah, harga dapat berubah, kontak penjual dapat berganti, bahkan sebuah usaha bisa saja berhenti beroperasi. Tanpa pengelolaan yang aktif, informasi di dalam website akan semakin jauh dari kondisi nyata.
Karena itu, menurut saya, tantangan terbesar BUMIKU Market bukanlah membuat website, melainkan mempertahankan kehidupan website tersebut setelah program KKN berakhir.
Proposal BUMIKU Market sebenarnya sudah menyadari persoalan tersebut. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah agar website dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa dan perwakilan UMKM setelah program KKN selesai. Gagasan ini merupakan langkah yang tepat, tetapi keberlanjutan tidak cukup hanya dengan menunjuk admin.
Harus ada kebiasaan untuk memperbarui informasi, mekanisme yang jelas untuk memasukkan UMKM baru, memperbarui produk dan harga, serta memastikan pelaku usaha tetap aktif memanfaatkan platform. Tanpa hal tersebut, keberadaan BUMIKU Market dapat berhenti pada pencapaian bahwa “website sudah dibuat”, bukan pada pencapaian bahwa “website benar-benar digunakan dan memberikan dampak.”
Di sisi lain, BUMIKU Market juga tidak boleh hanya bergantung pada website. Masyarakat mungkin mengetahui keberadaan platform melalui QR Code, tetapi mereka tetap membutuhkan alasan untuk mengunjungi dan kembali menggunakan platform tersebut. Karena itu, keberadaan BUMIKU Market perlu didukung dengan promosi melalui media sosial, kegiatan desa, maupun promosi langsung oleh para pelaku UMKM. Website menjadi pusat informasi, sementara media lain dapat menjadi pintu masuk untuk mengarahkan masyarakat ke platform tersebut.
Jika keberlanjutan tersebut dapat dijaga, BUMIKU Market memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh. Proposalnya bahkan membuka kemungkinan pengembangan menuju sistem pemesanan online, pembayaran digital, fitur ulasan dan rating pelanggan, kerja sama dengan jasa pengiriman, sektor pariwisata, dan industri kreatif.
Namun, pengembangan fitur seharusnya tidak menjadi tujuan utama sebelum penggunaan dasarnya benar-benar berjalan. Akan lebih baik memiliki website sederhana yang aktif, diperbarui, dan benar-benar digunakan masyarakat daripada memiliki banyak fitur tetapi tidak dimanfaatkan. Keberhasilan BUMIKU Market seharusnya diukur bukan dari seberapa banyak fitur yang dimiliki, tetapi dari seberapa jauh platform tersebut membantu UMKM menemukan pasar baru dan memperkuat ekonomi lokal.
Pada akhirnya, BUMIKU Market adalah langkah yang relevan bagi Desa Ciburuy karena berangkat dari persoalan yang nyata: banyaknya potensi UMKM belum diikuti dengan jangkauan pemasaran yang luas. Platform ini memberikan ruang bersama agar produk-produk lokal lebih mudah ditemukan dan diperkenalkan. Tetapi, BUMIKU Market tidak boleh berhenti sebagai proyek digital yang selesai ketika program KKN selesai.
BUMIKU Market harus menjadi milik desa, bukan sekadar peninggalan program KKN.
Ketika pemerintah desa, pelaku UMKM, dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menggunakan platform tersebut, BUMIKU Market dapat berkembang dari sekadar etalase digital menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Desa Ciburuy. Sebab, persoalan UMKM bukan hanya bagaimana membuat produk, tetapi juga bagaimana membuat produk tersebut dikenal, dipercaya, dan memiliki akses menuju pasar.
Desa Ciburuy sebenarnya sudah memiliki produknya. Kini yang dibutuhkan adalah panggungnya. Dan BUMIKU Market dapat menjadi salah satu panggung tersebut, selama keberlanjutan pengelolaannya tetap dijaga oleh pemerintah desa dan para pelaku UMKM.
