31.8 C
Bogor
Thursday, August 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 757

Kementan Monitor Ketersediaan Pangan Pokok, Kabupaten Sumedang Surplus Beras

Redaksi
-
0
Kementan Monitor Ketersediaan Pangan Pokok, Kabupaten Sumedang Surplus Beras

Sumedang | Jurnal Bogor

Stok beras di Kabupaten Sumedang dalam kondisi aman bahkan surplus. Surplus tersebut kemudian dgunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah lainnya, salah satunya dikirim ke DKI Jakarta.

Hal tersebut terungkap pada saat Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor Yusral Tahir melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Kabupaten Sumedang Jawa Barat dalam rangka monitoring ketersediaan dan harga pangan pokok, Rabu (28/12).

Kegiatan ini kata Yusral merupakan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang meminta seluruh jajarannya di Kementerian Pertanian untuk turun kelapangan guna memantau dan mengawal ketersediaan 12 komoditas pangan strategis. Arahan tersebut ditindaklanjuti Kepala Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi dengan mengerahkan Satgas pangan lingkup BPPSDMP turun ke lapangan.

“Menjelang tahun baru 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), meminta kami untuk terjun kelapangan memantau dan mengawal 12 komoditas pangan utama di bebagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Sumedang Jawa Barat,’’ ujar Yusral.

Berdasarkan data luas tanam dan produksi serta kebutuhan akan beras Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ketersediaan beras di Kabupaten Sumedang pada minggu ke -4 Desember mencapai 1.945 ton dengan kebutuhan 1.852 ton sehingga surplus 93 ton. Beras tersebut merupakan pasokan dari petani lokal dengan berbagai varietas.

Didampingi Kepala UPT Pasar Inpres Dade Mulyadi dan unsur Dinas Perrtanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Yusral mendatangi pedagang beras, pedagang daging ayam dan daging sapi serta komoditas sayuran dipasar tersebut.

Dari hasil kunjungan diperoleh keterangan bahwa secara umum Harga beras medium yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, pada saat ini rata – rata Rp. 10,000 – 12.000/kg, telur Rp. 30,000/kg, bawang merah Rp. 32,000/kg, bawang putih Rp. 28,000/kg, cabe merah Rp. 30,000/kg, cabe rawit merah Rp. 55,000/kg, daging sapi Rp. 140,000/kg. Kenaikan terjadi pada komoditas daging ayam dari harga normal Rp. 36,000 – 38,000 kini Rp. 39,000 – 40,000. Pedagang memperkirakan kenaikan dipicu oleh libur sekolah sehingga permintaan meningkat, namun pasokan terpenuhi.

“Dapat dikatakan bahwa, harga dan ketersediaan pangan pokok di wilayah ini stabil, aman dan terkendali, ‘ ucap Yusral.

Sementara Dade Mulyadi menyampaikan kenaikan sempat terjadi pada beberapa komoditas menjelang natal yang baru lalu. Kata Dade hal ini dpengaruhi oleh tersendatnya pasokan akibat padatnya arus lalu lintas. Namun kenaikan tersebut angkanya tidak signifikan dan tidak berlangsung lama.

Kementerian Pertanian terus bekerja untuk mengawal produksi beras Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan produksi beras Indonesia aman. Menurut Mentan data KSA BPS memperkirakan panen raya dimulai Februari 2023 seluas 1,4 juta hektar dengan produksi 4,3 juta ton. Jumlah ini akan melebihi kebutuhan konsumsi sebulan 2,5 juta ton beras.

“Kementan terus mengawal produksi beras kita. Selain itu, juga mendorong kelancaran arus distribusi dari sentra produksi kepasar, sehingga bias mendekatkan beras dari petani kita langsung ke konsumen,’ ungkap Syahrul.

** Regi/PPMKP

Astra Otopower Kini Hadir di 6 Gerai Astra Otoservice

Redaksi
-
0
Astra Otopower Kini Hadir di 6 Gerai Astra Otoservice

Citeureup | Jurnal Bogor

Astra Otoparts meresmikan jaringan pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Astra Otopower melalui roadshow ke-6 gerai Astra Otoservice. Peresmian di 6 gerai tersebut dilakukan oleh Direktur PT Astra Otoparts Tbk Yusak Kristian didampingi Executive in Charge Marketing PT Astra Otoparts Tbk Indra Nugraha Wisuda, Marketing Division Head PT Astra Otoparts Tbk Ingrid Iskandar, dan Retail Division Head PT Astra Otoparts Tbk David Anthonius, Rabu (28/12).

Direktur PT Astra Otoparts Tbk Yusak Kristian mengatakan, Astra Otoservice sebagai bengkel modern dengan konsep “The Trusted Workshop” yang berfokus pada layanan servis berkala dan solusi perawatan untuk segala merek mobil, saat ini juga berinovasi untuk mengakomodir kebutuhan pengguna mobil listrik dalam hal pengisian daya, yaitu dengan menghadirkan Astra Otopower di 6 gerainya yaitu Astra Otoservice Kelapa Gading, Galaxy-Bekasi, Cibubur, Fatmawati, Serpong, dan Meruya, yang dapat melayani berbagai merek mobil listrik yang ada di Indonesia.

“Untuk menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik, saat ini kami masuk dengan Astra Otopower untuk melayani para pelanggan pengguna EV. Secara paralel, Astra Otoservice juga akan terus melakukan identifikasi atas kebutuhan pelanggan untuk EV mereka, selain dalam hal pengisian daya” ujar Yusak kepada Jurnal Bogor.

Sementara Executive in Charge Marketing PT Astra Otoparts Tbk Indra Nugraha Wisuda menyampaikan, Astra Otopower juga memastikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam akses pengisian daya. Pelanggan cukup datang ke salah satu dari 6 gerai tersebut dan tim Astra Otoservice akan memandu setiap prosesnya.

“Pelanggan nanti diarahkan untuk memindai QR Code yang tertera pada mesin, kemudian login dengan mengisi beberapa data seperti nama, email dan nomor telepon seluler, lalu Astra Otopower siap digunakan,” ujar Indra.

Tidak hanya hadir di jaringan Astra Otoservice saja, sambung Indra, Astra Otopower juga telah tersedia di Menara Astra.

“Kedepannya tentu kami akan terus menghadirkan berbagai inovasi dan menambah jaringan Astra Otopower untuk menjangkau lebih banyak pelanggan,” cetusnya.

** Nay Nur’ain 

Penggarap Lereng Gunung Salak Akan Minta Bantuan Dewan

Redaksi
-
0
Penggarap Lereng Gunung Salak Akan Minta Bantuan Dewan

Cijeruk | Jurnal Bogor

Perjuangan para penggarap di Lereng Gunung Salak, Desa Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor dalam mencari keadilan setelah lahan garapannya di pasang plang oleh PT BSS terus dilakukan. Usai meminta  pendampingan advokasi dan perlindungan hukum, penggarap pun akan menyurati wakil rakyat Kabupaten Bogor untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Indra Surkana, penggarap di lahan garapan Gunung Salak mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah dengan semua penggarap, pihaknya akan meminta bantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, dalam hal ini Komisi A yang membidangi pertanahan.

“Kami sepakat akan datang dan memberikan surat kepada dewan untuk memfasilitasi menyelesaikan sengketa lahan antara penggarap dan PT BSS,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi di Cibadak, Cijeruk, Rabu (28/12).

Menurutnya, permasalahan di lahan garapan Gunung Salak yang berawal dari pemasangan plang tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu dari pihak PT BSS kepada para penggarap, tentunya sangat merugikan. Terlebih, lahan garapan tersebut sudah dimanfaatkan penggarap selama puluhan tahun.

“Kalau tidak kepada wakil rakyat, kami semua harus meminta bantuan siapa lagi. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan datang ke gedung parlemen di Komplek Tegar Beriman itu,” papar Indra.

Indra pun berharap, setelah penggarap datang ke gedung dewan dan menyampaikan keluh kesahnya,  lantaran lahan yang selama ini sebagai tempat mengais rezekinya di pasang plang, langsung ditindaklanjuti pada anggota DPRD terutama komisi terkait.

 “Harapan kami juga Ketua DPRD ikut membantu dalam penyelesaian sengketa lahan ini. Dan tentunya baik legislatif maupun pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, lebih membela kami sebagai warga nya,” ujarnya.

Sebelumnya, Indra menyatakan, upaya yang akan dilakukan para penggarap di lahan eks PTPN XI, dengan menunjuk pendampingan advokasi serta meminta perlindungan hukum dan akan mengusut dugaan adanya mafia tanah.

 “Saya dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut sedang melakukan koordinasi dulu,” akunya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/12).

Indra menilai, pemasangan plang PT BSS sangat tidak etis dan menunjukan ketidak profesionalan pihak perusahaan. Karena, tidak ada sosialisasi atau musyawarah terlebih dulu dengan para penggarap.

 “Apa salahnya para penggarap diundang dan diberikan penjelasan secara musyawarah. Jangan mentang-mentang perusahaan,  seenaknya saja menugaskan perorangan untuk mengintimidasi warga,” ucapnya.

Indra mengaku, secara lisan pihaknya sudah bertemu dengan pemerintah Kecamatan Cijeruk dan menyampaikan keresahan penggarap akibat pemasangan plang yang dijaga oleh sekelompok orang.

Adanya pemasangan plang yang dilakukan sekelompok orang suruhan PT BSS, lanjutnya, menyebabkan warga yang selama ini menggarap lahan itu sebagai mata pencahariannya ketakutan dan menangis. 

 “Pada prinsipnya kita akan lawan, kalau pihak perusahaan tidak memperlakukan kami sebagai manusia,” tegas Indra.

Sementara, pihak PT BSS mengklaim pemasangan plang di atas lahan yang digarap warga yang berada di kaki Gunung Salak, sudah sesuai aturan. Pasalnya, PT BSS merupakan pemilik lahan yang sah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6.

“Sertifikat HGB  Nomor 6 memang milik PT BSS dengan areal seluas seluas 393.242 meter persegi. Sertifikat Hak Guna Bangunan itu dikeluarkan instansi berwenang yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Kuasa PT BSS Kasmudi Ahmad, Selasa (27/12), dalam penjelasan tertulisnya kepada Jurnal Bogor terkait berita edisi Senin (26/12) dengan judul “Penggarap Kaki Gunung Salak Resah”.

Kasmudi menegaskan, berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha itu, secara hukum PT BSS merupakan pemilik sah atas lahan yang digarap warga. Bahkan Kasmudi pun menjelaskan, sebelum pemasangan plang perusahaan telah berkomunikasi dengan para penggarap. “Penggunaan lahan oleh para penggarap itu tanpa seizin perusahaan,” ujar Kasmudi.

** Dede Suhendar

Menang di PN Cibinong, Kuasa Hukum Surati Pol PP untuk Tertibkan Villa di Blok Cimenteng

Redaksi
-
0
Menang di PN Cibinong, Kuasa Hukum Surati Pol PP untuk Tertibkan Villa di Blok Cimenteng

Cijeruk | Jurnal Bogor

Suhendro melalui Jajang Purkon dan Syahjohan Wahyudin, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum JP WINARTA & Co, melayangkan surat permohonan penertiban atas penyerobotan tanah dan bangunan tidak berizin yang berlokasi di Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Cijeruk, kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bogor.

Permohonan eksekusi itu dilakukan, setelah Suhendro sebagai pemilik lahan garapan yang sah di Desa Cijeruk tersebut, menang dalam persidangan dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong nomor 432/Pdt.G/2021/PN.Cbi, yang diputus dan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum.

Jajang Purkon menjelaskan, adapun yang menjadi dasar aduan ini serta kronologisnya, bahwa kliennya Suhendro adalah penggarap yang sah atas obyek tanah berlokasi di Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor, seluas+52.792 M2.

Namun lanjutnya, sekitar bulan Februari 2021, pihak Jimmy Lianto dan kawan-kawan mengaku sebagai pembeli dan pemilik tanah tersebut, kemudian membangun villa tanpa izin di atas obyek tanah milik Suhendro.

Atas perbuatan pihak Jimmy Lianto dan kawan-kawan, kata Jajang, maka pada tanggal 21 Desember 2021, pihak Suhendro melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Cibinong.

 “Dan telah putus pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022, bahwa gugatan kami menang,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor saat menunggu anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang akan melakukan penertiban terhadap bangunan villa tidak berizin milik Jimmy Lianto di Kampung Pasir Pogor Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Rabu (27/12).

Adapun amar putusan sidang berbunyi, lanjutnya, ke satu mengadili dalam provisi, menolak tuntutan provisi penggugat secara keseluruhan. Dan ke dua dalam eksepsi menyatakan, seluruh eksepsi tergugat, eksepsi turut tergugat 1 sampai dengan tergugat IX, eksepsi turut tergugat X dan turut tergugat XI tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, PN Cibinong mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut, yakni menyatakan perbuatan tergugat yang telah mengoper alih tanah garapan milik penggugat tanpa hak, maka over alih tanah garapan yang berlokasi di Kampung Pasir Pogor Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor dari tergugat kepada turut tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dengan luas+19.950 M2 tertanggal 26 Agustus 2020. Dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dengan luas+13.316 M2 tertanggal 01 September 2020 adalah perbuatan melawan hukum.

“Menghukum tergugat untuk membayar uang secara tunai dan seketika kepada penggugat sebagai bentuk ganti rugi sejumlah Rp.69.225.000,00. Putusan PN Cibinong juga menyatakan ke dua surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan atas nama tergugat kepada turut tergugat I sampai IX adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” papar Jajang.

Jajang pun menegaskan, dalan putusan persidangan juga menyatakan surat keterangan tidak sengketa dan surat-surat lain sepanjang mengenai tanah aquo yang terbit untuk dan atas nama tergugat kepada turut tergugat I sampai IX adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Jajang menerangkan, Sertipikat Hak Milik Nomor:623/Cijeruk tertanggal 1 Februari 2021 dengan Surat Ukur Nomor:257/Cijeruk/2021, tertanggal 20Januari 2021 atas nama Jimmy Lianto (Turut Tergugat I), Lim Hartanto (Turut Tergugat II), Ong Pinardi Citra (Turut Tergugat III), Benny Hanjaya Mardjuki (Turut Tergugat IV), Ong Te Hai (Turut Tergugat V), Suardi Asmin (Turut Tergugat VI), Supardy Hioe (Turut Tergugat VII), Adenan Aminan (Turut Tergugat VIII) dan Freddy Gozali (Turut Tergugat IX) dengan luas 12.150 M2.

PN Cibinong juga memutuskan Sertipikat Hak Milik Nomor:624/Cijeruk tertanggal 1 Februari 2021 dengan Surat Ukur Nomor:258/Cijeruk/2021, tertanggal 20 Januari 2021 dengan luas lahan dengan 19.950 M2 atasnama turut tergugat 1 sampai IX. Dan memerintahkan tergugat,turut tergugat I sampai XI untuk tunduk serta patuh terhadap isi putusan ini.

 “Para tergugat juga dihukum membayar uang paksa dan biaya perkara. Menolak juga gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya,” imbuhnya.

Jajang menambahkan, perlu diketahui atas objek tanah tersebut telah diberikan ijin oleh Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor, melalui Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 90/PTP-II/32.01/400/2021, tanggal 18 Juni 2021 untuk menggunakan objek tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman kepada perusaahan milik kliennya, Suhendro yang notabene  sebagai Direktur Utama, sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas dengan status tanah milik pribadinya.

“Berdasarkan berita acara persetujuan warga Desa Cijeruk, tertanggal 15 Februari 2012 dan mengetahui Kepala Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atas obyek tanah tersebut, klien kami Suhendro telah mendapatkan izin dari warga sekitar lingkungan untuk dibuat rumah kebun,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Seorang Remaja Putri Ditemukan tak Berdaya di Area Persawahan

Redaksi
-
0
Seorang Remaja Putri Ditemukan tak Berdaya di Area Persawahan

Pihak Kepolisian Lakukan Penyelidikan

Klapanunggal | Jurnal Bogor 

Seorang remaja putri ditemukan tergeletak di rumputan area sawah yang berada di wilayah Desa Bantar Jati, Klapanunggal, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi (28/12).

Remaja tanpa identitas tesebut pertama kali ditemukan oleh Itang yang hendak pergi ke sawah, yang mana remaja putri itu mengenakan kaos berwarna putih dan kain sarung ditemukan dalam kondisi lemas tak berdaya di rerumputan area sawah.

Pihak kepolisan Polsek Klapanunggal, Polres Bogor yang datang ke lokasi kejadian setelah menerima informasi  kejadian tersebut pun langsung melakukan pertolongan dan evakuasi ke RSUD Cibinong.

Kapolsek Klapanunggal AKP Irrine Kania Defi S.I.K mengatakan bahwa saat ini korban sudah dievakuasi dan saat ini masih dalam penanganan medis di RSUD Cibinong, mengingat kondisinya pada saat ditemukan sangat lemas.

“Sementara itu identitas korban sendiri sudah kita ketahui, korban ini berinisial Sdri. AR berusia 14 tahun yang merupakan warga Wanaherang Kecamatan Gunung Putri,” ujar AKP Irrine.

Terkait kejadian ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

** Nay Nur’ain

Januari, DPKPP Land Clearing Huntap di Nanggung

Redaksi
-
0
Januari, DPKPP Land Clearing Huntap di Nanggung

Nanggung | Jurnal Bogor 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menargetkan penyelesaian land clearing atau pembersihan lahan hunian tetap (huntap) di Kecamatan Nanggung pada Januari 2023.

“Untuk lokasi lahan di Kecamatan Nanggung sedang dilaksanakan land clearing, yang dikerjakan langsung dari kelompok masyarakat (Pokmas) dan sudah dilakukan kajian dari tim geologi,” kata Kepala DPKPP Ajat Rochmat Jatnika ketika dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Ajat menjelaskan, penetapan lahan bisa dimungkinkan dengan catatan ada penataan yang benar dan sudah melalui kajian dari tim ahli geologi.

“Sekarang kami percayakan ke masyarakat dengan pendampingan pengawasan dari konsultan. Karena lahannya bakal disiapkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) tahun 2023,” ucap Ajat.

Ketika ditanyai pembangunan hunian tetap menggunakan teknologi Risha, ia mengaku sistem ini mampu mengantisipasi terjadi gempa bumi dan bencana lain.

“Harus ada teknologi yang masuk seperti menggunakan Risha (teknologi konstruksi knock down) dan Ruspin (sistem panel sambungan baut dan biaya relatif murah),” cetusnya.

Namun ia berharap apapun itu struktur bangunannya bisa menjamin keselamatan masyarakat yang terdampak bencana pada tahun 2020.

“Kami menganggarkan kurang lebih ada 2500 unit di tahun 2023 tersebar di 15 lokasi, tapi sedang melakukan verfak (verifikasi faktual) data-data yang diberikan desa bakal kami evaluasi apakah memang layak atau tidak,” ungkapnya.

Evaluasi ini untuk melihat data yang telah diajukan setiap desa bagi rumah yang rusak saat bencana longsor dan banjir melanda wilayah Bogor Barat.

“Jumlah hunian tetap yang kami ajukan sekitar 2500 unit dengan anggaran Rp180 miliar yang bersumber dari APBD murni,” tukasnya.

** Andres

Ruas Jalan Narogong Makin Rusak

Redaksi
-
0
Ruas Jalan Narogong Makin Rusak

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Akses Jalan Raya Narogong yang merupakan jalan milik Provinsi di Kecamatan Cileungsi kondisinya makin rusak dan kerap dikeluhkan oleh pengguna jalan. Selain sulit dilintasi, banyaknya kerusakan jalan juga dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengguna sepeda motor.

Rusaknya ruas Jalan Narogong dapat dilihat dari banyaknya lobang dan genangan air di permukaan jalan, seperti yang terlihat di depan Pasar Cileungsi hingga Perumahan Kenari. Tingginya curah hujan dan tidak adanya drainase membuat ruas jalan yang rusak semakin banyak. Terlebih ruas jalan tersebut jarang mendapat perawatan dan perbaikan dari Pemprov Jawa Barat.

“Setiap hujan turun di depan Pasar Cileungsi pasti banjir. Karena memang tidak ada drainase. Kalau sudah banjir jalan jadi sulit dilewati kendaraan roda dua,” kata salahsatu pengguna Jalan Raya Narogong, Imran kepada Jurnal Bogor, (28/12).

Menurut dia, selain genangan air saat hujan, kondisi ruas jalan narogong di depan Pasar Cileungsi hingga Perumahan Kenari juga banyak yang mengalami kerusakan. Hal itu membuat kendaraan kesulitan melintas, terlebih pengguna sepeda motor.

“Kalau tidak hati-hati bisa kecelakaan. Karena kalau hujan, jalan berlobang tertutup air dan sangat membahayakan para pengguna jalan,” ujarnya.

Imran berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang selama ini, ruas jalan tersebut jarang mendapat perawatan dan perbaikan dari pemerintah. 

“Kita sebagai pengguna jalan maunya segera diperbaiki karena kondisi jalan yang tidak rata, berlobang dan banyak genangan air itu sangat berbahaya. Apalagi jalur ini banyak dilintasi kendaraan besar industri dan angkutan tambang,” pungkasnya.

** Taufik/Nay 

Muspika Leuwiliang Larang Petasan

Redaksi
-
0
Muspika Leuwiliang Larang Petasan

Leuwiliang | Jurnal Bogor 

Tiga hari lagi jelang perayaan malam pergantian tahun 2022-2023, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Leuwiliang, akan melakukan segala bentuk antisipasi dalam menjaga ketertiban umum.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Leuwiliang, Iwan Darmawan mengatakan, salah satunya adalah mengimbau warga untuk tidak menyalakan mercon atau petasan pada puncak perayaan malam pergantian tahun.

“Kita dapat himbauan dari Plt Bupati bahwa harus mengantisipasi ketertiban umum. Ada larangan  tidak boleh menyalakan mercon atau petasan,” kata  Iwan Dermawan kepada wartawan, kemarin.

Selain itu, kata dia, muspika dengan lembaga masyarakat akan mengadakan apel bersama di sekitar Terminal Leuwiliang.

“Lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun ormas yang ada di Leuwiliang agar membantu pengamanan tahun baru. Karena, pengamanan ini tidak mungkin dilakukan oleh petugas, tetapi ini pengamanan bersama,” paparnya.

Dia menjelaskan,  di wilayahnya ada dua titik yang akan menjadi pusat perhatian publik, seperti tahun-tahun sebelumnya yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.

“Wilayah Leuwiliang ini ada dua titik diantaranya terminal dan Alun alun Bale Sujana dengan begitu, kita juga akan mengantisipasi sedemikian rupa agar tidak terjadi lagi hal yang tidak kita harapkan,” ucap Iwan.

Sementara untuk wisata, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola wisata agar dibukanya wisata sesuai dengan aturan yang berlaku .

“Jadi tetap protokol kesehatan juga  kita himbau untuk tetap dilaksanakan, kita jangan lengah walaupun memang sekarang jumlah pengunjung sedikit tetapi kita akan tetap himbau agar mereka tetap menggunakan protokoler,” tukasnya.

** Andres

Operasional Pasar Klapanunggal Mangkrak

Redaksi
-
0
Operasional Pasar Klapanunggal Mangkrak

Klapanunggal | Jurnal Bogor 

Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengoperasikan Pasar Tradisional Klapanunggal pada awal 2023 dipastikan molor. Pasalnya, hingga kini proses pembangunan pasar yang menghabiskan anggaran miliaran tersebut jauh dari kata selesai. Hal itu terlihat dari masih banyaknya infrastruktur yang perlu diselesaikan oleh pihak kontraktor yang tidak mungkin selesai pada Desember 2022. 

“Kalau melihat progres di lapangan dan rencana pengoperasian Pasar Klapanunggal sudah dapat dipastikan molor. Karena saat ini masih banyak yang harus diselesaikan sarana dan prasarana pendukungnya,” kata anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, Sulaeman kepada Jurnal Bogor, Rabu (28/12).

Menurut dia, memang banyak yang menjadi penyebab molornya proyek pembangunan Pasar Tradisional Klapanunggal, mulai dari proses lelang yang lambat hingga kontraktor yang tidak memiliki kesiapan anggaran. Hal itu membuat proses pembangunan menjadi terhambat dan otomatis operasional pasar yang seharusnya sudah bisa dioperasikan awal tahun menjadi tertunda. 

“Kalau melihat anggaran memang cukup besar karena dua kali penganggaran, dari anggaran pusat dan Pemda Bogor. Tetapi memang karena banyak persoalan maka akhirnya proyek pasar ini menjadi tertunda,” ujarnya.

Selain operasional pasar yang mangkrak, Sulaeman juga menyoroti pemilihan lokasi Pasar Tradisional Klapanunggal yang kurang strategis. Hal itu karena lokasi pasar yang jauh dari pemukiman dan tidak adanya akses angkutan umum. 

“Saya juga sudah sampaikan ke dinas, kenapa memilih lokasi yang tidak strategis karena nanti akan  berdampak mubazir. Tetapi pihak Pemda hanya menyampaikan jika hanya disitu terdapat aset pemda yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.

** Taufik / Nay 

Sambut Milad Ke-3, Garda Pasundan Fokus Konsolidasi

Sayyev
-
0
Sambut Milad Ke-3, Garda Pasundan Fokus Konsolidasi

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Organisasi masyarakat Garda Pasundan Kabupaten Bogor terus melakukan konsolidasi organisasi. Terlebih, ormas kelahiran Jawa Barat ini akan memasuki tahun ketiga kiprahnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain konsolidasi organisasi, peringatan milad ketiga Garda Pasundan Kabupaten Bogor juga akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial, diantaranya santunan terhadap yatim piatu.

“Saat ini Garda Pasundan Kabupaten Bogor terus melakukan pembenahan organisasi dan penguatan struktur dari tingkat kecamatan hingga desa. Hal ini kami lakukan agar ke depan, Garpas dapat menjadi ormas yang solid dan memiliki kepengurusan yang aktif membangun organisasi,” kata Sekretaris DPD Garda Pasundan Kabupaten Bogor, Azis Mulya kepada Jurnal Bogor, Selasa (27/12).

Menurut dia, sebagai organisasi kemasyarakatan, Garda Pasundan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi ditingkat UMKM. Karena, organisasi kemasyarakatan harus bisa berkontribusi positif dan keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi ke depan program-program kami lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi produktif dengan memanfaatkan berbagai potensi di lingkungan,” ujarnya.

Azis mengatakan, Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Bogor Timur menyimpan banyak potensi. Karena Bogor Timur menjadi salahsatu sentra industri di Kabupaten Bogor yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

** Taufik/ Nay 

1...756757758...1,774Page 757 of 1,774

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi