Proses pemekaran Kabupaten Bogor Timur saat ini tengah bergulir di Pemerintah Pusat. Berbagai catatan menjadi agenda penting sebagai upaya pembenahan dan kelayakan untuk menjadi daerah otonom baru. Selain berkas administrasi, kajian akademik terkait pemekaran Bogor Timur juga perlu mengalami beberapa perbaikan, khususnya memasukan proyek nasional yang nanti akan dibangun di wilayah Bogor Timur.
Namun yang paling menonjol dari layaknya pemekaran Kabupaten Bogor Timur adalah sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah mencapai Rp 700 miliar. Apabila terus dimaksimalkan, bukan tidak mungkin, PAD Bogor Timur bisa menembus angka Rp 1 triliun.
“Kesiapan anggaran merupakan salahsatu penilaian utama untuk melihat kesiapan suatu daerah jika ingin dimekarkan. Dan untuk hal ini, Kabupaten Bogor Timur tentunya menjadi salahsatu daerah yang sudah sangat siap, karena potensi PAD sudah mencapai Rp 700 miliar. Terlebih jika dimaksimalkan lagi, PAD Bogor Timur saya yakin bisa tembus Rp 1 triliun,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ruhyat Nugraha.
Menurut dia, dalam pembahasan di tingkat pusat terkait pengajuan pemekaran beberapa wilayah di Jawa Barat, kesiapan anggaran memang menjadi perhatian khusus, selain berkas administrasi yang berupa kajian akademik dan kelayakan luas wilayah. Dan ini tentunya harus menjadi perhatian tersendiri bagi Presidium Bogor Timur dan memenuhi berbagai kekurangan.
“Saya sudah sampaikan ke Presidium Bogor Timur terkait peluang dan kekurangan berkas yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Ini harus segera ditindaklanjuti, karena tahun depan panitia dari pusat akan segera melakukan proses verifikasi,”kata dia.
Sebagai anggota DPRD Jabar yang berasal dari Kabupaten Bogor, Ruhyat sangat mendukung proses pemekaran wilayah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini proses penganggaran dari pemerintah pusat kan berdasarkan jumlah kabupaten dan kota yang ada, baik itu Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum. Sekarang dana tersebut hanya diserap oleh Kabupaten Bogor dan harus dibagi ke sekian kecamatan. Kalau Bogor Timur mekar tentunya bisa mendapatkan DAU atau DAK tersendiri. Jadi proses pembangunan dan kesejahteraan dapat ditingkatkan,” tukasnya.
Ruhyat menegaskan, memang dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam mengawal proses pemakaran suatu wilayah. Sehingga, proses pemekaran wilayah tidak hanya menjadi alat politik kelompok tertentu yang mencari keuntungan finansial semata.
“Inilah yang harus dibuktikan oleh masyarakat Bogor Timur, jika pemekaran ini merupakan keinginan dersama untuk terwujudnya daerah otonom baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bogor Timur,” tandasnya.
Persoalan sampah di wilayah Bogor Timur harus menjadi perhatian khusus dari PLT Bupati Bogor. Pasalnya, sampah yang berserakan di ruas jalan dan beberapa titik lokasi pembuangan ilegal tersebut kerap diabaikan oleh dinas terkait.
Hal itu terlihat dari tumpukan sampah yang berminggu-minggu tidak dibersihkan dan diangkut oleh pihak dinas terkait. Salah satunya dapat kita temui di sepanjang Jalan Narogong Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi. Tumpukan sampah liar terlihat di beberapa titik lokasi.
Mulai dari sampah rumah tangga maupun sampah pasar. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi UPT Pengelolaan Sampah dan Pemerintah Desa Limusnunggal untuk dapat menertibkan keberadaan lokasi pembuangan sampah liar.
“Lokasi disitu memang seperti sudah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Jadi yang lewat kadang buang sampah disitu. Karena banyak yang buang sampah disitu jadi lama-lama sampahnya numpuk,” kata salahsatu warga Cileungsi, Rusman kepada Jurnal Bogor, Selasa (27/12).
Menurut dia, di sepanjang Jalan Raya Narogong, Desa Limusnunggal ada beberapa titik lokasi pembuangan liar yang sampai saat ini masih menjadi lokasi pembuangan. Apalagi, selama ini tidak ada upaya dari pemerintah untuk menutup atau melarang warga untuk membuang sampah di lokasi tersebut.
“Memang terkesan diabaikan saja oleh pemerintah desa atau dinas kebersihan. Karena tumpukan sampah itu sudah lama ada dan belum dibersihkan,” kata dia.
Selain tumpukan sampah di pinggir jalan, di wilayah Bogor Timur juga marak Tempat Pembuangan Akhir Sampah Ilegal yang dikelola oleh segelintir oknum. Meski sudah dilaporkan ke UPT Pengelolaan Sampah namun hingga saat ini, TPA Sampah tersebut masih terus beroperasi dan tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Bogor.
“Kalau tempat pembuangan sampah yang di Cileungsi dan Klapanuggal sampai saat ini masih beroperasi. Karena memang sekarang untuk pembuangan sampah warga yang menggunakan pick-up ya kesana. Sampai sekarang juga tidak pernah ada tindakan dari Pemda,” singkatnya.
Banyak sudah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Diantaranya kegiatan seperti festival ekonomi kreatif yang berlangsung sebagai bagian dari Pekan HAM beberapa waktu yang lalu. Salah satunya festival ekonomi kreatif, yang berlangsung di area Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Juga pada acara puncak Pekan HAM yang berlangsung di kawasan Bogor Creative Center.
Pada setiap kegiatan tersebut, dominan pesertanya adalah para pelaku UMKM. Mereka mempromosikan dan sekaligus menjajakan berbagai produk yang dihasilkannya. Wajar jika kemudian muncul persepsi dan sekaligus pertanyaan, apakah UMKM identik dengan ekonomi kreatif? Apa sesungguhnya perbedaan diantara UMKM dan ekonomi kreatif?
Memang ada persamaan sekaligus perbedaan diantara keduanya. Tidak sedikit pelaku UMKM adalah pelaku ekonomi kreatif. Namun tidak seluruh bisnis ekonomi kreatif tergolong sebagai UMKM, karena diantara mereka sudah tergolong sebagai usaha skala besar dengan dukungan nilai investasi yang besar pula. Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah kegiatan usaha yang menekankan aspek kreativitas di dalam produk yang dihasilkan maupun sistem pemasarannya.
Agus Gusnul Yakin, Dewan Pengarah Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Provinsi Jawa Barat, memberi contoh sederhana. Kebanyakan orang sudah mengenal bakpia, kue cemilan khas Yogyakarta. Menurut Agus, tidak setiap produsen bakpia termasuk pelaku ekonomi kreatif. “Sebab mereka memproduksi dan menjual bakpia tradisional yang sudah kita kenal selama ini,” kata Agus.
“Tetapi beda dengan bakpia Tugu, karena mereka telah memberikan sentuhan dan mengkreasikan menjadi bakpia kukus, mereka bisa tergolong sebagai pelaku ekonomi kreatif,” lanjutnya. Jadi suatu kegiatan usaha bisa tergolong usaha ekonomi kreatif, ketika ada sentuhan kreativitas untuk memberi nilai tambah pada produk, proses produksi atau di model pemasarannya.
Agus menjelaskan, bahwa untuk memahami ekonomi kreatif, kita dapat merujuk pada definisi yang dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Disana tertulis, bahwa “Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.”
Saat ini pemerintah melalui Perpres No 72 Tahun 2015, menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif. Lalu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 menambahkan menjadi 17 jenis usaha yang tergolong sebagai ekonomi kreatif. Diantaranya desain komunikasi visual, arsitektur, fotografi, aplikasi, penerbitan dan periklanan. “Kuliner dan fesyen juga termasuk diantaranya, dan di kedua subsektor ini banyak pelakunya adalah pengelola UMKM, sehingga dari kedua subsektor inilah sering muncul persepsi bahwa UMKM identik dengan ekonomi kreatif,” tutur Agus.
Ekonomi kreatif saat ini sedang didorong untuk terus berkembang di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu diperlukan karena kegiatan ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam catatan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disebutkan, sepanjang tahun 2010-2019 kontribusi ekonomi kreatif rata-rata mencapai 7% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Subsektor kuliner dan fesyen, merupakan dua subsektor yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi kreatif.
Lalu bagaimana potensi ekonomi kreatif di Kota Bogor? Hasil kajian indikator kota kreatif menunjukan, Kota Bogor memiliki keunggulan dalam aspek sumberdaya manusia, talenta dan pendidikan. Hal itu berkaitan dengan berbagai lembaga pendidikan yang mendukung, termasuk keberadaan IPB University. Kota Bogor juga unggul pada indikator kewirausahaan, yang didukung pengembangannya oleh perguruan tinggi melalui inkubator bisnis dan kewirausahaan. Sayangnya menurut Agus, Kota Bogor dipandang masih lemah pada indikator pemerintah dan regulasi. “Misalnya, Kota Bogor belum memiliki perda tentang ekonomi kreatif dan lembaga non struktural yang fokus pada pengembangan ekonomi kreatif,” tambahnya.
Namun demikian Agus melihat, cukup banyak kegiatan dan program yang sejauh ini sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor untuk menumbuh-kembangkan ekonomi kreatif. Menurutnya ada banyak program dan kegiatan di OPD lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang bila dikaji ternyata sudah memberi dukungan terhadap tumbuh kembang ekonomi kreatif. Diantaranya di bidang pendidikan, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Bahkan Diskominfo Kota Bogor telah melaksanakan program dan kegiatan untuk membantu promosi produk-produk ekonomi kreatif.
Secara struktural, upaya pengembangan ekonomi kreatif difokuskan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Disini terdapat kegiatan seperti pendataan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif, serta membuka dan memelihara jejaring ekonomi kreatif Kota Bogor. Termasuk mengawal penjabaran kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk mendorong peningkatan pembelian dan pemakaian produk-produk lokal Kota Bogor. Termasuk program Local Pride, sebuah gerakan mengajak para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor membeli dan memakai produk fesyen buatan pengusaha Kota Bogor.
Masih banyak pekerjaaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menjadikan ekonomi kreatif lebih berdaya dalam kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Dalam hal ini Agus optimis, karena ada banyak potensi, semangat dan kemauan kerjasama yang baik serta pemahaman bersama diantara pelaku ekonomi kreatif, komunitas, akademisi, budayawan dan Pemerintah Kota Bogor untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bogor. Semoga di masa depan kerjasama itu semakin kokoh. (Advertorial )
Bogor | Jurnal Bogor Taman Safari Bogor merayakan Anniversary ke-36 tahun ini. Perayaan ulang tahun ke-36 ini digelar di Rain Forest Restaurant Taman Safari Bogor, Minggu (25/12/2022). Acara dibalut dengan pemberian Cosporate Social Responsibility (CSR) dengan memberi bantuan berbentuk uang dan souvenir untuk 50 anak yatim dari daerah Cisarua, Kabupaten Bogor.
Pemberian santunan ini juga turut dihadiri unsur tokoh masyarakat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
“Selain memberikan santunan kepada anak yatim, kami juga mengajak mereka berkeliling Taman Safari Bogor untuk mengenalkan satwa-satwa langka di Dunia. Anak-anak ini juga menikmati wahana yang ada di Taman Safari Bogor,” ungkap General Manager Taman Safari Bogor, Emeraldo Parengkuan, Minggu (25/12).
Pemberian santunan kepada anak yatim ini dilakukan Taman Safari Bogor sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yatim di Kabupaten Bogor. Selain pemberian CSR untuk anak yatim, acara juga dibarengi dengan Opening Rain Forest Restaurant.
“Rain Forest ini kami dirikan untuk menunjang kenyamanan pengunjung terutama yang ingin hang out dan kulineran. Menu yang kami sediakan beragam, dari tradisional sampai Mancanegara,” kata Emeraldo.
Rain Forest TSI Bogor memiliki sejuta kenyamanan dengan nuansa family. Beragam kuliner dari seluruh penjuru Dunia tersedia di restaurant yang terletak di jantung Taman Safari Bogor ini.
“Kami menyediakan promo Buy One Get One di libur panjang Nataru. Promo ini berlaku untuk beberapa menu spesial kita,” ungkap Manager Rain Forest Taman Safari Bogor, Indra Hasanudin, Minggu (25/12/2022).
Beberapa menu yang ditawarkan di Rain Forest di antaranya hidangan tradisional Indonesia seperti nasi goreng kampung, bebek goreng, gado-gado hingga tahu petis. Sementara untuk menu Noodles ada Ifu Mie, Kare Mee, Ramen hingga Vietnam Noodles.
“Kita berharap dengan kehadiran Rain Forest ini bisa semakin membuat betah pengunjung. Karena harga-harga menunya juga ramah keluarga,” ungkap Indra.
Pembinaan cabor panahan yang dilakukan PPOPM Kabupaten Bogor telah memunculkan generasi.emas yang jadi kebanggaan insan panahan di Bumi Tegar Beriman.
Cabor Panahan merupakan salah satu cabor binaan UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor yang saat ini diarsiteki oleh Joko Sulistiyo selaku Head Coach Tim Panahan PPOPM Kabupaten Bogor
Ada Lima atlet panahan yang saat ini jadi binaan cabor panahan PPOPM Kabupaten Bogor dan tiap hari melakukan latihan rutin di Lapangan yang ada di GOR Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Lima atlet panahan yang tengah fokus berlatih di PPOPM Kabupaten Bogor diantaranya Ahmad Khoirul Baasith, Suci Wahyuningrum, Asshah Apenino, Alman Yuardian dan Bisai Salma Punaka
” Kami melakukan latihan tak hanya siang hari. Karena untuk menambah kualitas para atlet akhirnya kami putuskan menambah jadwal latihan malam hari atau setelah sholat Isya sampai jam 22: 00 WIB,” tegas Joko Sulistiyo, Rabu, 7 Desember 2022.
Joko menegaskan, menambah jam.latihan tentunya akan berdampak positif pada kualitas para atlet panahan binaan PPOPM Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, kata Joko, prestasi atlet panahan PPOPM Kabupateb Bogor juga sudah teruji dengan meraih 1 medali emas dan 2 medali perak pada Porprov Jabar 2022. Satu medali emas diraih atas nama Ahmad Khoirul Baasith
Tak hanya itu, pada Purwakarta Open belum lama ini, Tim Panahan PPOPM Kabupaten Bogor juga berhasil meraih 1 emas dan 1 perak yang kembali disumbangkan oleh Ahmad Khoirul Baasith.
Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP mengatakan, raihan medali emas yang disabet atlet panahan binaan PPOPM Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2022 dan Purwakarta Open 2022 menjadi bukti nyata kalau cabor panahan PPOPM Kabupaten Bogor sudah bisa melahirkan atlet masa depan dan bakal jadi bagian generasi emas atlet Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2022
Asnan AP berharap, kedepannya cabor Panahan PPOPM bisa terus jadi cabor penyumbang medali emas bagi Kabupaten Bogor. ( asep syahmid)
Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa ( PPOPM ) Kabupaten Bogor merupakan salah satu kawah chandradimuka pembinaan atlet pelajar dan mahasiswa yang ada di Bumi Tegar Beriman.
PPOPM sendiri termasuk salah satu UPT yang ada di Dispora Kabupaten Bogor dan mempunyai 13 cabor binaan seperti Atletik, Panahan, Bola Basket, Bola Voli, Sepakbola, Karate, Taekwondo, Anggar, Pencak Silat, Angkat Besi, Tinju, Dayung dan Voli Pasir.
Aktivitas latihan para atlet dari semua cabor binaan di PPOPM banyak dilakukan di GOR Karademan, Lapangan Karadenan dan juga banyak dilakukan di Pakansari Sport Center serta Stadion Mini Cibinong.
Cabor olahraga bola voli yang saat ini diarsiteki oleh Alex Bonapea, Yana Cahaya dan Lukman Sukirno termasuk salah satu cabor yang banyak melahirkan atlet voli potensial dan berkiprah dibeberapa klub anggota Proliga.
” Alhamdulilah selama ini cabor bola voli yang ada di PPOPM Kabupaten Bogor selalu melahirkan atlet voli potensial dan bergabung dengan beberapa klub Proliga,” ujar Alek Bonapea, Rabu, 7 Desember 2022.
Selain itu, kata Alek, semua atlet voli binaan PPOPM Kabupaten Bogor juga masuk dalam skuad Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2022.
Bahkan, ada sejumlah pemain alumni PPOPM Kabupaten Bogor yang ikut bergabung dengan daerah lain pada Porprov Jabar 2022.
” Saat ini kami sedang menyiapkan 12 atlet voli masa depan Kabupaten Bogor yang jadi binaan PPOPM. Kami optimis dengan latihan yang terprogram dan fokus maka cabor bola voli PPOPM Kabupaten Bogor bisa mencetak generasi emas pada Porpov Jabar 2026,” tegasnya.
Alek menegaskan, semua atlet bola voli PPOPM Kabupaten Bogor yang sekarang akan ditargetkan untuk jadi bagian dalam skuad bola voli Kabupaten Bogor dimasa depan.
” Kami tiap hari melakukan latihan di GOR Karadenan dan kami juga sangat fokus dalam memantau prestasi akademik semua atlet voli yang ada di PPOPM Kabupaten Bogor,” pungkas Alek Bonapea.
Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP mengatakan, secara kualitas pembinaan yang dilakukan pada 13 cabor yang ada di PPOPM tak perlu diragukan lagi.
Karena, kata Asnan AP, selama ini sudah banyak atlet binaan PPOPM yang meraih prestasi emas pada kancah nasional dan internasional.
Bahkan, kata Asnan AP, belum lama ini banyak atlet binaan PPOPM Kabupaten Bogor yang meraih medali emas bagi Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2022.( asep syahmid)
ATLET BOLAVOLI INDOOR PUTRI PPOPM DISPORA KAB BOGOR :
Tindakan PT Nitya Nandha yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan membuat nasib karyawan yang membutuhkan pelayanan kesehatan menjadi telantar. Hal itu dialami, Entin yang sudah bekerja puluhan tahun di PT Nitya Nanda.
Entin yang saat ini tengah mendapat perawatan dari RSUD Cileungsi terpaksa harus menanggung biaya perawatan secara mandiri, lantaran kartu BPJS miliknya bermasalah karena premi iuran belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.
“Sebelumnya ibu saya dirawat di RS Swasta, walau belum sembuh total terpaksa saya bawa pulang karena memang tidak ada biaya. Tapi setelah sehari dirumah ternyata penyakit di lambungnya kambuh, jadi saya bawa lagi ke RSUD Cileungsi,” kata Samsul yang merupakan anak Entin kepada Jurnal Bogor, Senin (26/12).
Samsul mengaku bingung dengan sikap perusahaan yang terkesan abai dan tidak mau peduli terhadap nasib karyawan yang tengah sakit dan mendapat perawatan. Padahal, ibunya tersebut sudah bekerja selama puluhan tahun.
“Kemarin pada saat dirawat di RS swasta memang ada bahasa dari perusahaan akan membantu biaya perawatan, tapi yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak cukup untuk menutup biaya rumah sakit. Jadi kami harus nyari uang sendiri untuk membiayai seluruh biaya perobatan,” ujarnya.
Samsul juga mengatakan, dirinya juga baru mengetahui jika ternyata kartu BPJS milik ibunya bermasalah pada saat melakukan pendaftaran di rumah sakit. Saat itu, pihak rumah sakit mengatakan jika kartu BPJS milik ibunya sudah tidak aktif lantaran preminya belum dibayar oleh perusahaan.
“ Saya sampaikan hal itu ke perusahaan, perwakilan perusahaan cuma mengatakan akan membayar premi BPJS karyawan tapi tidak tahu kepastian kapan akan dibayarkan. Kalau nunggu premi dibayar saya gak tahu kapan mau dibayar itu pun kalau tidak molor lagi. Sementara, ibu saya harus segera mendapat perawatan,” ujarnya.
Menurut Samsul, pihaknya akan menuntut perusahaan agar menjalankan tanggungjawab terhadap karyawan dimana hal tersebut memang merupakan tanggungjawab perusahaan sesuai dengan undang-undang.
“Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor agar menjadi perhatian dan membantu menyelesaikan permasalahan ini,” kata dia. Nas/Fik/Nay
Pelayanan kebersihan PD Pasar Tohaga, khususnya Pasar Cileungsi dalam pengangkutan sampah menjadi sorotan berbagai pihak. Keluhan dari pedagang yang berjualan di Pasar Cileungsi juga diabaikan oleh pengelola pasar.
Hal ini terlihat dari terus menumpuknya sampah di area parkir Pasar Cileungsi yang sebenarnya bukan tempat penampungan sampah. PD Pasar Tohaga juga terkesan menutup mata terhadap masalah sampah tersebut dan tidak memberikan solusi terkait semakin banyaknya tumpukan sampah pasar.
“ Selain semakin menumpuk, pihak pengelola pasar juga tidak memiliki tempat penampungan sementara. Karena lokasi penampungan yang dulu ada yang beli dan dibuat tempat jualan pisang dan kelapa parut. Makanya sekarang sampah numpuk di lokasi parkir,” kata salah satu tokoh pemuda Cileungsi, Yuyung kepada Jurnal Bogor, Senin (26/12)
Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi bukti, jika pengelola Pasar Cileungsi tidak bisa melakukan pengelolaan sampah pasar dengan baik. Sehingga berdampak pada tumpukan sampah yang tiap hari semakin menggunung dan mengeluarkan bau busuk.
“Jangan kan pengunjung, para pedagang juga terganggu dengan banyaknya sampah ini. Meski sudah banyak yang ngeluh dan lapor ke pengelola Pasar Cileungsi. Tapi tetap saja tidak ditanggapi, karena sampah makin menumpuk dan tidak diangkut,” ujarnya.
Secara pribadi, Yuyung mempertanyakan sistem pengelolaan sampah Pasar Cileungsi yang tidak profesional. Padahal, sekelas Pasar Cileungsi seharusnya sudah memiliki rekanan pengelolaan sampah yang memiliki komitmen dan bertanggungjawab.
“Ini menyangkut nasib ratusan pedagang Pasar Cileungsi. Akibat tumpukan sampah dimana-mana, pedagang sepi pembeli siapa yang mau tanggungjawab. Sementara retribusi tetap dipungut oleh pengelola pasar,” tegasnya.
Yuyung menegaskan, jika memang rekanan pengelolaan sampah Pasar Cileungsi sudah tidak mampu, seharusnya PD Pasar mengambil tindakan tegas dan mencari rekanan yang benar-benar mampu mengatasi persoalan sampah di pasar.
“Dari informasi yang saya dapat sampah pasar sekarang diangkut oleh pihak UPT. Tapi realitasnya, jarang diangkut dan sampah menumpuk. Ini kan namanya sudah tidak profesional,” tandasnya.
Sampai diturunkannya berita ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola Pasar Cileungsi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni, menyayangkan adanya kerusakan pada GOM Gunung Putri yang belum diresmikan tapi sudah mengalami kerusakan. Menurutnya, begitu mendapat informasi kerusakan GOM, dirinya langsung meminta Kadispora untuk melakukan kroscek lapangan dan segera melakukan perbaikan.
“Pak Kadis janji segera minta pihak ketiga untuk memperbaiki, walaupun sudah bukan menjadi tanggungjawabnya. Karena memang masa pemeliharaan sudah habis,” jelas Fathoni sapaan akrabnya, kepada Jurnal Bogor, Senin (26/12).
Terkait penyebab kerusakan, sambung Aleg PKS tersebut, dirinya berharap Dispora Kabupaten Bogor bisa segera melakukan investigasi yang harus melibatkan para ahli.
“Hari Sabtu kemarin Kadispora kirim foto sedang diperbaiki yang sekaligus melakukan investigasi. Sehingga bisa ketahuan apa penyebab sebenarnya dan itu jadi bahan perbaikan kedepannya,” cetus Fathoni.
Sementara, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Gunung Putri, Fadliyansah menilai ada kejanggalan terkait robohnya jendela, plafon dan beberapa material pada gedung GOM Kecamatan Gunung Putri.
Menurutnya, dengan nilai proyek sekitar Rp 13 miliar itu, seharusnya sudah diperhitungkan dengan matang oleh konsultan perencana sebelumnya. Apalagi hanya terkena angin yang membuat beberapa bagian material hancur.
“Terkait Gedung GOM Kecamatan Gunung Putri yang terkena angin dan mengakibatkan jendelanya dan material lainnya roboh, terkesan janggal kalau dibilang rusak karena angin,” kata Fadli kepada Jurnal Bogor.
Mengingat sambung dia, pembangunan GOM Gunung Putri itu masih akan ditambah untuk pemagarannya di tahun anggaran 2023. Sehingga, belum diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, tapi sayang kondisinya saat ini sudah rusak.
” Aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan, yang mengakibatkan kualitas gedungnya pun jadi diragukan,” tegasnya.
Dengan adanya kejanggalan tersebut, tegas Fadli, pihaknya akan bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit ulang.
“Itu saya rasa harus diaudit kembali oleh BPK karena dengan nilai Rp 13 miliar dengan rancangan dan kekuatan pasti sudah diperhitungkan dengan matang. Saya sebagai ketua KNPI Kecamatan Gunung Putri akan bersurat kepada BPK dan KPK akan berkirim susat meminta diaudit ulang karena ini ada kejanggalan,” pungkasnya.
Dalam acara penganugerahan lomba video profil desa dan penghargaan Desa Mandiri tahun 2022 di Hotel Darmawan Park, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ada 10 desa se-Kecamatan Gunung Putri meraih penghargaan Desa Mandiri.
Ketua Apdesi Kecamatan Gunung Putri Udin Saputra mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh kepala desa se-Kecamatan Gunung Putri.
” Alhamdulillah 10 desa yang ada di Kecamatan Gunung Putri, meraih penghargaan sebagai Desa Mandiri, semoga semua desa ini bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya, dan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Udin Saputra kepada Jurnal Bogor, Selasa (26/12).
Dirinya meminta kepada seluruh kepala desa se-Kecamatan Gunung Putri agar tetap bersinergi dengan lembaga desa, perangkat desa, dan seluruh elemen masyarakat, agar kedepannya tetap solid.
“Saya sangat berharap agar kedepannya semua kepala desa di Kecamatan Gunung Putri tetap kompak, dan bisa menjalin hubungan baik terhadap lembaga, dan perangkat desa, serta yang paling utama pelayanan di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu dirinya juga berharap, kepada seluruh desa agar bisa memajukan Kecamatan Gunung Putri kedepannya, menjadi kecamatan terbaik, dan termaju di Kabupaten Bogor.
“Dengan kekompakan kita sebagai kepala desa, saya yakin kedepannya Kecamatan Gunung Putri akan menjadi lebih baik lagi,” cetus Ketua Apdesi Gunung Udin Saputra sekaligus Kepala Desa Ciangsana.
Ia juga menyampaikan terimakasih atas penganugerahan yang diberikan dinas terkait kepada 10 desa di Kecamatan Gunung Putri yang mendapatkan predikat Desa Mandiri.
“Kami optimis bisa mengelola pemerintahan desa yang lebih baik, dan maju, serta menjaga nama baik Kecamatan Gunung Putri. Saya juga mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan ini,” cetusnya.
