30.8 C
Bogor
Thursday, May 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 713

Kementan Dorong Tingkatkan Keunggulan Komparatif Teh Lewat Inovasi Teknologi

0

Bogor | Jurnal Bogor

Komoditas perkebunan memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Komoditas tersebut mampu menjadi salah satu penghasil devisa ekspor, termasuk teh yang kini menjadi andalan Produk Domestik Bruto (PDB). Tingginya permintaan komoditas perkebunan di Indonesia menunjukkan kualitasnya yang mampu bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan komoditas lain.

Oleh karenanya, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan daya saing dan keunggulan komparatif salah satunya melalui inovasi teknologi agar mampu meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.

Dikatakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bahwa perlu langkah-langkah pasti dalam mengelola sektor perkebunan yang dipastikan akan berdampak pada pembangunan perekonomian nasional.

“Perkebunan itu adalah penyumbang terbesar ekspor kita. Sawit sebagai komoditas di bawah perkebunan, merupakan komoditas andalan dan komoditas unggulan ekspor. Oleh karena itu, kita harus memastikan adanya langkah-langkah pasti dalam mengelolanya”, kata Mentan Syahrul.

Sebagai implementasinya, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menggandeng Tea Innovator sekaligus Founder Sila Agri Inovasi, Iriana Ekasari dan Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia, Muhammad Syakir dalam webinar “Bertani On Cloud, Kamis (05/01) mengajak masyarakat, terutama petani milenial dan pelaku bisnis pertanian untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif komoditas perkebunan khususnya teh melalui inovasi teknologi.

Dalam arahannya secara virtual, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan terobosan inovasi dan teknologi dapat menjadi opsi keunggulan komparatif komoditas perkebunan, selain mengandalkan keunggulan komparatif geografis.

“Kita harus memiliki keunggulan komparatif yang lain. Kalau hanya mengandalkan geografis saja, pertumbuhannya akan sangat-sangat lambat. Kita harus terobos juga dengan berbagai keunggulan-keunggulan yang lain terutama dalam hal inovasi teknologi”, jelas Dedi.

Lebih lanjut Dedi menerangkan inovasi teknologi dalam sektor perkebunan mencakup beberapa aspek. Namun aspek yang paling penting dan utama dikuasai adalah benih dan bibit.

“Berbicara inovasi teknologi tentu yang pertama adalah benih dan bibit. Itu yang harus kita kuasai. Selain itu kita harus kuasai bagaimana irigasinya, bagaimana nutrisinya, bagaimana pengendalian OPTnya, bagaimana teknologi panen dan pasca panennya dan tentu bagaimana packagingnya sampai bisa dinikmati di meja makan” lanjut Dedi.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) Muhammad Syakir mengungkapkan salah satu komoditas perkebunan yang perlu didorong agar memiliki keunggulan komparatif bagi Indonesia dan dunia adalah komoditas teh.

“Indonesia termasuk penghasil teh di dunia. Jadi, kita terus berupaya bagaimana agar bisa meningkatkan keunggulan komparatif, sehingga peringkat penghasil teh dunia Indonesia bisa meningkat. Sekarang ini kita berada di posisi 6,” ungkap Syakir.

Iriana Ekasari, Tea Innovator sekaligus Founder Sila Agri Inovasi mengungkapkan inovasi teknologi yang ia kembangkan dalam mengelola agribisnis tehnya meliputi varian produk, format kemasan, edukasi di hilir, metode branding termasuk penggunaan media sosial, pabrik yang tersertifikasi, serta pengembangan usaha melalui kolaborasi.

Ia pun menguraikan seni menghasilkan teh berkualitas tinggi.

“Untuk menghasilkan teh berkualitas tinggi, dibutuhkan beberapa faktor, diantaranya jenis klon, kualitas bibit/pohon, pemupukan ; jenis dan frekuensi, pemeliharaan dari gulma dan hama/penyakit, pemangkasan ranting teratur, pemangkasan total (besar) teratur, panen P+2, petik tangan, pengolahan yang terstandar dan berdisiplin dalam pencatatan serta administrasi yang baik”, terang Iriana.

** Nita/PPMKP

Bripka Agus Siswani Ajar Anak-anak di Masjid Al Fauziah

0

Rancabungur | Jurnal Bogor 

Tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang disadari bagian dari tanggung jawab sebagai anggota Polri, Bripka Agus Siswani lakukan aksi yang dinilai sangat luar biasa, dan patut diapresiasi.

Pasalnya, kegiatan yang kerap dilakukan Babinkamtibmas Desa Mekarsari, Rancabungur, Kabupaten Bogor salah satunya adalah turut serta dalam proses mengajar di Masjid Al Fauziah.

Hal itu dilakukan Bripka Agus Siswani secara rutin dalam satu pekan sekali. Dimana, pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kepada anak-anak usia sekolah.

“Alhamdulillah, karena memang kita sudah terbiasa berkomunikasi dan membaur dengan masyarakat, makanya kita pun sering mengunjungi Masjid Al Fauziah ini sepekan sekali,” kata Bripka Agus Siswani, Rabu, (04/01/2023).

“Disini kita bantu para guru yang mengajar pendidikan agama dan baca Al-quran kepada anak-anak yang ada di sekitar sini, sebagai bentuk pengabdian Polri di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Hal yang dilakukan sang Bripka tersebut diapresiasi para guru dan warga sekitar, selain merasa terbantu dengan adanya kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah, pun merasa terbantu pekerjaan mengajarnya.

“Alhamdulillah hadirnya pihak kepolisian yang bertugas di desa kami juga bisa membantu mengajar kan kepada anak – anak di kampung ini,” tutup Didin, salah satu warga sekitar.

** Andres

Selepas Tahun Baru, Bahan Pokok Meroket 

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Dampak dari cuaca ekstrem mempengaruhi sejumlah kebutuhan bahan pokok. Seperti hal yang terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Bogor, salah satunya cabai yang mengalami kenaikan signifikan dari Rp40 ribu tembus menjadi Rp70 ribu. 

“Selain cabai, harga seluruh jenis sayuran naik rata-rata 2 sampai 5 ribu rupiah dari harga biasanya,” ujar Syukur, pedangan Pasar Cileungsi kepada Jurnal Bogor, Kamis (05/01).

Menurutnya, cabai mengalami kenaikan tertinggi diantara komoditas sayuran. Biasanya, cabai dijual seharga 40 ribu per kilonya, kini telah mencapai 70 ribu rupiah per kilonya, kenaikan ini telah terjadi sebelum masuk tahun baru. 

“Harga cabe, sayur-sayuran juga pada naik sih, cabe harganya sekarang 70 ribu perkilo, sebelum tahun baru itu 40 ribu perkilo, kalau sayur naik 3 ribuan lah, pada naik karena  dari sananya langka, dari petaninya, karena musim hujan jadi faktor kenaikan ini,”  keluh Syukur.

“Penyebab kenaikan sejumlah harga komoditas ini disebabkan karena stok yang terbatas akibat gagal panen, dan tersendatnya distribusi karena cuaca ekstrem yang terjadi selama beberapa pekan terakhir,” sambungnya. 

Tak hanya harga sayur, komoditas lainnya seperti ayam, tahu, tempe juga mengalami kenaikan. 

“Daging ayam yang awalnya 35 ribu sekarang mencapai 40 ribu perkilonya, sementara harga tahu juga mengalami kenaikan seribu rupiah sebungkusnya,” paparnya.

Sementara, salah satu pembeli di Pasar Cileungsi, Endah mengeluhkan dengan kenaikan harga bahan pokok di beberapa komoditas yang ada di pasar. 

“Iya pada naik semua, bukan cuma sayur-sayuran aja, tapi kebutuhan lain juga kaya gas sama minyak. Yah sebagai warga sih keberatan lah, saya meminta kepada Pemerintah harganya distandarin, di normalin karena gak sesuai dengan pendapatanlah,” tukasnya.

** Nay Nur’ain 

Alumni SMK Pandu Buka Usaha Kuliner Chocoli

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor 

Ramdhan Pratama alumni SMK Pandu Cibungbulang, Kabupaten Bogor kini menjadi pengusaha kuliner, yakni usaha es coklat campur roti (Chocoli).

Ramdhan dulu dikenal anak yang cukup lugu di sekolah hingga banyak pula yang menganggap remeh kepadanya, mengagangap bahwa ia suatu saat tidak bisa menjadi apa-apa.

Tetapi kini Ramdhan bisa membantah semua pikiran negatif dan perilaku negatif teman-temannya dahulu di sekolah kepadanya dengan membuka usaha sendiri.

Ramdhan yang sudah berkali-kali bekerja di berbagai perusahaan pun kini banting stir menjadi pengusaha kuliner.

Ia yakin bahwa menjadi pengusaha sekecil apapun usahanya kita adalah bosnya. Sedangkan jika kita bekerja di suatu perusaan setinggi apapun jabatan kita, kita tetaplah pegawai.

Banyaknya bulian dan cibiran dari orang-orang pun yang sangat memotivasi Ramdhan untuk membuka usaha sendiri.

Memulai usahanya sejak November 2022 dari modal yang ia kumpulkan sendiri sisa gaji bulannya saat bekerja dulu.

Ia memiliki tekad yang kuat bahwa usahanya akan maju dan berkembang.

Terminal Leuwiliang pun menjadi tempat ia membuka usaha, pertama karena disini cukup ramai pengunjung bukan hanya weekend dan tanggal merah saja, tetapi juga di hari-hari biasa.

Ramdhan membuka usaha minuman coklat yang bernama Chocoli yaitu kepanjangan dari coklat cocol roti dengan harga lima ribu rupiah saja, cukup merakyat untuk sebuah minuman coklat yang enak dan lezat.

Bagi kalian yang tinggal di daerah Leuwiliang sekitarnya atau alumni Pandu Cibungbulang boleh mampir dan mencoba langsung.

** Andres

Limusnunggal Makin Marak Lokasi Prostitusi

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Praktik prostitusi dan peredaran minuman keras di Kawasan Desa Limusnunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor bagaikan jamur di musim hujan. Bukannya semakin berkurang, namun lokasi yang menyediakan jasa prostitusi dan miras tersebut justeru semakin banyak.

Tidak adanya tindakan tegas dari Muspika dan Kabupaten Bogor disinyalir menjadi penyebab utama maraknya kembali prostitusi di Desa Limusnunggal. 

“Untuk wilayah Limusnunggal ada beberapa titik yang memang semakin hari semakin ramai. Kita tahu semua kalau tempat atau kafé disitu menyediakan perempuan dan miras. Seperti di Blok Pule dan Anggrek yang sekarang makin ramai,” kata salah satu warga Desa Limusnunggal, Mulyadi kepada Jurnal Bogor, Kamis (05/01/23).

Menurutnya, setahun terakhir keberedaan kafé dan tempat hiburan malam di kawasan Desa Limusnunggal memang semakin marak. Banyak tempat-tempat baru yang menyediakan wanita dan miras. Hal itu dikarenakan tidak adanya upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan atau Satpol PP Kabupaten Bogor.

“Karena tidak ada tindakan tegas, jadi sekarang pada muncul lagi tempat-tempat baru. Yang tadinya tutup sekarang buka lagi. Bahkan sekarang sudah semakin ramai pengunjung yang datang,” jelasnya.

Persoalan prostitusi, sambung Mulyadi,  merupakan persoalan klasik di Desa Limusnunggal yang tidak pernah selesai dari masa ke masa. Meskipun Kepala Desa sudah berganti, namun keberadaan tempat prostitusi yang juga menyediakan miras tersebut tetap tidak bisa diberantas.

“Saya yakin aparat desa maupun aparat di kecamatan mengetahu hal ini, cuma pada diam saja,” ujarnya.

Mulyadi berharap, pemberantasan lokasi prostitusi dan peredaran miras di Desa Limusnunggal harus menjadi agenda bersama antara pemerintah desa, kecamatan dan Pemkab Bogor agar ditertibkan. Karena jika tidak segera dilakukan penertiban maka keberadaan lokasi-lokasi tersebut akan semakin bertambah.

“Ya kalau didiamkan pasti akan semakin banyak tempat baru yang buka. Karena memang bisnis hiburan malam sangat menguntungkan,” pungkasnya.

** Taufik/Nay 

Pemerintah Minim Perhatian pada Warga Miskin, Ketua BTJ Geram

0

Klapanunggal | Jurnal Bogor 

Kekurangan biaya pengobatan dan minimnya perhatian dari pemerintah setempat membuat keluarga Ibu Entin menggalang dana dari wilayah lain. Entin (47) merupakan warga Kp.Sindanglengo RT.01/03, Desa Klapanunggal, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang sempat terhalang biaya pengobatannya karena BPJS Ketenagakerjaannya tak dibayarkan pihak perusahaan.

“Alhamdulilah setelah adanya bantuan dari Kantor Biro Jurnal Bogor Timur, yang gerak cepat untuk meminta perusahaan agar membayarkan BPJS, Ibu saya akhirnya kini bisa ditindak di RSUD Cileungsi, ” ucap Samsul, menantu pasien.

Namun, sambung Samsul, karena masih ada biasa yang harus dikeluarkan dan ada obat yang tidak dikaver oleh BPJS, dirinya meminta bantuan dana dari luar dan alhamdulilah ada respons, baik dari Bogor Timur Jurnalis (BTJ), Katar Pokja 19, Pokja 23 Kp. Kedep, Urgen Darurat Bogor, dan PSM Tlajung Udik.

“Bantuan yang datang tersebut tak luput dari peran Biro Jurnal Bogor Timur dan tim yang senantiasa terus memantau keadaan ibu saya,” papar Samsul.

Sementara, Sudadi Ketua Bogor Timur Jurnalis (BTJ) yang didampingi PSM Tlajung Udik saat mengunjungi Bu Entin menyayangkan jika ada hal seperti ini di wilayah Klapanunggal yang notabene ada beberapa kawasan industri, dan wisata. 

“Kok bisa pemerintah setempat mulai dari RT dan RW, sampai Kepala Desa tidak melihat kondisi warganya yang kesulitan, sehingga warga ini harus meminta bantuan kepada Biro Jurnal Bogor Timur dan akhirnya rekan jurnalis yang mencarikan solusi,” ujar Dadi biasa disapa, Kamis (05/01/23).

Adanya hal seperti ini, lanjut dia, adalah kemasabodohan pemerintah setempat akan apa yang sedang dialami oleh warganya, ditambah lagi Ibu Entin ini adalah seorang janda yang kini menderita penyakit komplikasi dan diharuskan melakukan operasi. Masalahnya, bisa timbulnya komplikasi penyakit pada pasien ini akibat keterlambatan pihak perusahaan PT.Nitya Nandha yang telat bayar BPJS Ketenagakerjaannya, sehingga pasien tidak bisa berobat jalan dan timbul penyakit menjadi komplikasi.

“Mana peran Dewan, Bogor Timur itu ada Ketua Komisi 4 yang membidangi kesehatan, tapi masih ada kejadian seperti ini, miris saya dengarnya. Lalu untuk apa ada wakil rakyat, jika hal-hal kecil begini saja tidak bisa membantu. Jangan menunggu viral dulu, baru pada sibuk cari perhatian yang seolah- olah hadir untuk rakyat dengan caption ” save rakyat kecil ” ,” sindir pria berambut gondrong tersebut.

Dirinya apresiasi, dengan Katar Pokja 19, Pokja 23 Kp. Kedep, Urgen Darurat Bogor, dan PSM Tlajung Udik, yang ikhlas memberikan hasil ngecrek mereka yang tadinya untuk bantuan ke Cianjur dialihkan kepada Bu Entin yang sedang membutuhkan.

” Mungkin aparat pemerintah di Klapanunggal sedang sibuk ngurus sengketa lahan di gunung dan galian batu kapur yang tak kunjung usai, sehingga warga yang membutuhkan uluran tangan ini harus dilirik pihak luar dari Klapnunggal, ” serunya.

Dirinya berharap, hal- hal seperti ini tak terjadi lagi di wilayah Bogor Timur, yang notabene PAD terbesar di Kabupaten Bogor, dan dirinya meminta kepada wakil rakyat, untuk tidak melihat dapil jika ingin membantu masyarakat.

“Niatnya bantu, jangan liat dapil, jangan karena ini ada di dapil orang jadi gak mau lirik kesusahannya,” kesalnya.

** Nay/Tim

Desa Bojong Jengkol Raih Penghargaan Desa Lunas Pajak Tiga Tahun Berturut-turut

0

Ciampea | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Bojong Jengkol, Ciampea, Kabupaten Bogor tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Desa Lunas PBB P2 Tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Bukan tanpa sebab, dari  3.426 wajib pajak (WP) yang ada di Desa Bojong Jengkol, semuanya taat pajak. 

Kepala Desa Bojong Jengkol, Awaludin Marifatulah mengungkapkan, Pemdes Bojong Jengkol tahun ini kembali mendapatkan Penghargaan Desa Lunas Pajak dari Badan Pengelolaan Pendapat Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. 

Untuk wilayah UPT Pajak Ciomas yang mencakup empat kecamatan, hanya Desa Bojong Jengkol yang mendapat penghargaan desa Lunas PPB P2 Tahun 2022. Upaya ini setelah pemdes bersama petugas pajak memetakan personal yang terjadi di desa tentang perpajakan. 

“Kita sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya bayar pajak. WP diberikan waktu jatuh tempo bayar pajak, dan terakhir kita petakan apa yang selama ini menjadi kendala di lapangan,” ujaran. 

Menurut pria yang biasa disapa Bolang, untuk mengejar wajib pajak personal yang utama yakni harus dipelajari dulu berapa wajib pajak yang ada di desa. Saat ini luas wilayah Bojong Jengkol yakni 212 hektare, sedangkan WP ada 3426 WP.  Terkadang, masih banyak masyarakat yang sudah tidak menjadi WP, namun masih ada SPPT-nya.

Terpenting, ada niat untuk bayar pajak dan itu merupakan kewajiban. Selain itu 

Bagi masyarakat yang sulit bayar pajak diberikan edukasi, bahwa bayar pajak penting untuk pembangunan wilayah. 

Selain itu, peran petugas pajak di lapangan juga sangat penting untuk menyisir para wajib pajak. 

“Terpenting ada niat mau bayar pajak. Terhitung, Desa Bojong Jengkol sudah tiga kali mendapatkan anugerah Desa Lunas Pajak dari Pemkab Bogor yakni tahun 2020 sampai sekarang,” tukasnya. 

** Andres

Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Tetap, PLN Siap Dorong Ekonomi dengan Listrik Andal

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

PT PLN (Persero) siap menjalankan keputusan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada periode triwulan pertama tahun 2023. Langkah ini dilakukan untuk  menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga 450-900 Volt Ampere (VA). Begitu pula pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan tarif pada periode ini dan tetap mendapatkan kompensasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN berkomitmen untuk bisa memasok listrik andal untuk mendorong perekonomian nasional. Apalagi, listrik yang andal merupakan jantung perekonomian nasional yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga mendorong daya saing industri.

“Listrik adalah jantung perekonomian nasional. Oleh karena itu, PLN siap menjaga pasokan listrik tetap andal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar  Darmawan kepada wartawan, Kamis (05/01/23).

“Parameter penetapan tarif listrik ditentukan oleh realisasi parameter ekonomi makro pada triwulan ke empat tahun lalu kurs rupiah di angka Rp 15.079,96 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 89,78 dolar AS per barel, Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar Rp 920,41 per kg dan inflasi sebesar 0,28 persen, ” paparnya lagi.

Adapun besaran tarif tenaga listrik untuk per Januari hingga Maret 2023 sebagai berikut:

– Pelanggan Rumah Tangga Daya 450 VA Bersubsidi sebesar Rp 415/kWh.
– Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA Bersubsidi sebesar Rp 605/kWh.
– Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352/kWh.
– Pelanggan Rumah Tangga Daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70/kWh.
– Pelanggan Rumah Tangga Daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53/kWh.

Untuk di ketahui, PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

** Nay Nur’ain

Lahan Perhutani Rawan Diperjualbelikan?

0

Sukamakmur | Jurnal Bogor 

Salah satu permasalahan di wilayah Bogor Timur yang harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan adalah terkait peta batas antara tanah milik Perhutani dan tanah adat. Minimnya sosialisasi ke masyarakat terkait keberadaan lahan milik Perhutani ini kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara menjual lahan tersebut.

Kasus seperti ini kerap terjadi di beberapa kecamatan di Bogor Timur, dimana masih banyak lahan Perhutani, seperti Kecamatan Klapanunggal, Jonggol, Sukamakmur, Cariu dan Tanjungsari. Selain diperjualbelikan lahan milik Perhutani juga kerap masuk dalam ploting para pengembang bisnis kavling yang saat ini tengah marak di wilayah Bogor Timur.

“Praktik jual beli lahan Perhutani sepertinya memang sudah biasa terjadi dengan alasan tanah yang dijual tidak masuk ploting tanah Perhutani padahal masuk lahan Perhutani. Kalau investor yang tidak teliti pasti tertipu oleh para biong-biong tanah yang biasa menjual lahan,” kata salah satu warga Sukamakmur, Amar kepada Jurnal Bogor, Rabu (04/01/23).

Menurut dia, Kecamatan Sukamakmur yang kontur wilayahnya berbukit memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor yang ingin memiliki aset atau usaha jual beli kavling. Namun, terkadang yang menjadi persoalan adalah lahan yang diperjualbelikan tersebut justeru masuk ke dalam lahan Perhutani yang tidak boleh diperjualbelikan.

“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Perhutani untuk mengamankan aset Perhutani agar tidak hilang lantaran diperjualbelikan,”ujarnya.

Selain itu, persoalan lain adalah masih banyaknya lahan Perhutani yang sudah ditransaksikan dan masuk dalam ploting para pebisnis kavling untuk diperjualbelikan, seperti di Desa Sukamakmur dan Sukawangi. 

“Memang seharusnya lebih transparan lagi soal batas wilayah antara Perhutani dan tanah milik adat, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang sengaja memperjualbelikan tanah Perhutani,” pungkasnya.

** Taufik / Nay 

Waduh, Duit Insentif Lembaga Desa Dipinjam Kades Buat Bangun Samisade

0

Jasinga | Jurnal Bogor

Pemerintah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor melalui kasi pemerintah, telah mendatangi kepala desa (Kades) Wirajaya, yang diduga melakukan pemotongan insentif lembaga kemasyarakatan desa.

“Kemarin kita sudah rapat dan Kepala Desa (Kades) memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan pemotongan insentif lembaga desa itu,” kata Kasi Pemerintah Kecamatan Jasinga Sandy saat dihubungi Jurnal Bogor, Rabu (4/1/23).

Jadi kata dia, persoalan tersebut bukan pemotongan uang insentif melainkan kepala desa meminjam untuk pembangunan Samisade tahap kedua, yang mana mereka mewanti-wanti waktu dan uang belum cair.

“Kepala Desa Wirajaya mengambil sikap  meminjam untuk menanggulangi dulu dana Samisade tahap dua dan itu akan diganti,” tuturnya. 

Menurut dia, bahwa hal ini terjadi miskomunikasi antara lembaga masyarakat desa. Pasalnya, pihak pemdes awalnya hanya bermusyawarah di tingkat RW.

“Jadi disini terjadi miskomunikasi karena yang di musyawarahkannya itu hanya tingkat Rw, yang mana RW menyampaikan kepada RT masing-masing. Seharusnya semua perangkat desa terlibat dalam musyawarah waktu itu,” bebernya. 

Sebelumnya diberitakan, insentif lembaga kemasyarakatan desa diantaranya untuk ketua  Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), anggota linmas serta Kepala Dusun (Kadus) bahkan guru ngaji diduga dipotong oleh salah satu perangkat desa.

Hal itu tertulis dalam surat pengaduan terhadap Kasatreskrim Polres Bogor yang dilayangkan oleh DPP LSM Gerakan Nasional Padjajaran (Genpar) dengan nomor 001/S.peng/DPP-GNP/I/2023. Ketua Genpar Sambas Alamsyah mengatakan, pihaknya menindak lanjuti dengan melengkapi berkas serta bukti-bukti.

“Beberapa lembaga kemasyarakatan desa di antaranya RT, RW, Anggota linmas dan Kadus bahkan Guru ngaji mereka menyatakan bahwa merasa keberatan dengan adanya dugaan potongan insentif sampai 50 persen dari total yang harus mereka dapat,” katanya.

Yang seharusnya per satu semester atau 6 bulan mendapatkan 3 juta rupiah bagi lembaga RT. Namun, kata Sambas, di rekening bank BRI milik lembaga desa itu hanya dapat 1,5 juta. “Ini kental sekali adanya dugaan penggelapan insentif yang diduga dilakukan oleh bendahara desa,” tukasnya.

** Red/jb-03