Bogor | Jurnal Bogor
Wali Kota Bogor, Bima Arya dikabarkan akan segera membongkar pasang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam waktu dekat ini. Hal itu dilakukannya dalam upaya mempercepat akselerasi memenuhi janji kampanye pada masa-masa terakhirnya memimpin ‘Kota Hujan’.
Diketahui, duet Bima Arya – Dedie A Rachim akan pungkas pada 23 Desember 2023 mendatang. Sedangkan beberapa janji kampanyenya masih belum terealisasi.
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan bahwa perubahan struktur OPD seluruhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Namun, ia mengingatkan agar rotasi dan promosi harus sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan keahliannya.
“Memang rotasi dan promosi itu sepenuhnya hak wali kota. Tapi jangan sampai dipaksakan, kalau golongan belum cukup ya jangan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (23/1).
Selain itu, pria yang akrab disapa Gus M ini juga mengingatkan, jangan sampai rotasi maupun promosi dilakukan atas ‘selera’ pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor.
“Tetapi jangan sampai ada intervensi dari pihak luar maupun ASN non Baperjakat untuk memuluskan kepentingan tertentu,” tegas pria yang hobi menunggang kuda ini.
Ia menambahkan bahwa rotasi bagus untuk penyegaran agar dapat berakselerasi, promosi juga baik agar dapat melahirkan pemimpin baru.
Kendati demikian, ia menyayangkan mengapa rotasi maupun promosi masih tertunda seakan seperti diulur-ulur. Padahal, kabar itu telah mencuat sejak Desember 2022.
“Bahkan isu beberapa kepala Dinas telah dipanggil oleh wali kota untuk dimutasikan juga sudah santer terdengar, tidak lama setelah dilaksanakan uji kompetensi pejabat eselon 2 dilaksanakan. Upaya ini terlihat seperti main-main dan hanya sebagai pembenaran,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, tertundanya mutasi promosi ini bahkan mengakibatkan bergulirnya isu yang dapat membuat situasi kerja tidak kondusif, munculnya kelompok-kelompok birokrasi, dan kentalnya politisasi birokrasi.
“Jangan sampai tertundanya mutasi promosi ini ada tarik menarik kepentingan politik penguasa, dalam mengamankan kemana berlabuhnya kepemimpinan selanjutnya atau kepentingan politik lainnya,” paparnya.
Gus M menegaskan bahwa ada beberapa jabatan yang sengaja dibiarkan kosong. Diantaranya, Sekdis PUPR , Kabag Keuangan Setwan, beberapa kabid di dinas, serta kekosongan pada staf ahli.
“Perlu menjadi perhatian apakah tertundanya proses ini dikarenakan bongkar pasang terkait pengamanan suksesi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Elyis Sontikasyah mengaku belum mengetahui kapan rotasi dan promosi dilakukan.
“Wah kalau saya belum mendapatkan informasi,” singkatnya.* Fredy Kristianto
