Cibinong | Jurnal Bogor
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung, rencana pembangunannya sudah diusulkan sejak tahun 2016 lalu, ketika Kabupaten Bogor, dipimpin Bupati Nurhayanti, secara blak-blakan Nurhayanti yang menggantikan posisi Bupati Rachmat Yasin, meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, saat berkunjung ke Cibinong, dalam rangka menghadiri peluncuran bulan eleminasi penyakit kaki gajah (Belkaga) nasional di Lapangan Tegar Beriman.
Nurhayanti saat meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ikut membantu merealisasikan RSUD Parung, karena dari lima wilayah di Kabupaten Bogor, tinggal bagian utara yang belum memiliki RSUD.
Permintaan Bupati Nurhayanti, bisa saja disetujui saat itu, andai saja lahan untuk lokasi pembangunan RSUD Utara, sebelum berganti Parung, sudah tersedia, karena ketersedian lahan menjadi syarat yang diminta dr. Nila, alasannya di Kemenkes tidak ada alokasi anggaran pengadaan lahan.
Perjuangan Bupati Nurhayanti untuk merealisasikan RSUD Parung itu tak bisa dilanjutkan, karena keburu masa jabatannya sebagai Bupati Bogor berakhir 31 Desember 2018 lalu. Perjuangan dilanjutkan duet Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan.
Berkat perjuangan yang tak kenal lelah, 2021, Gubernur Jawa Barat memberikan persetujuan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 112 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam bantuk bantuan keuangan (Bankeu) untuk membangun RSUD Parung.
Disetujuinya anggaran Rp 112 miliar itu sesuai dengan proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kabar baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Bankeu Rp 112 miliar untuk RSUD Parung itu disambut gegap gempita, tak hanya dari eksekutif, tapi juga oleh anggota legislatif alias DPRD Kabupaten Bogor, khususnya mereka yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) VI.
Alasanya, ketika di Parung, ada RSUD yang lokasi lahannya tidak dengan cara membeli, tapi memanfaatkan fasilitas umum dan sosial sejumlah pengembang perumahan yang ada di kawasan Bogor Utara, khususnya Parung, janji politik kepada masyarakat terbayar.
Namun sayangnya, ketika anggaran Bankeu, sudah bisa digunakan, sejumlah persoalan mulai muncul, satu diantaranya lelang yang terlambat. Proyek RSUD Parung bisa dikerjakan pada semester II tahun 2021. Karena, kondisi medan proyek yang berat, pekerjaan pun tak bisa diselesaikan tepat waktu yakni Desember 2021.
Berawal dari lambatnya penyelesaian pekerjaan, persoalan lain pun muncul, hingga akhirnya target para petinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, agar pada tahun 2022 lalu, RSUD Parung beroperasi dengan berat hati dikatakan tidak berhasil. Karena hanya jadi klinik, informasinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun enggan datang untuk meresmikannya, sebab dari awal sesuai ajuan proposal harus RSUD.
** Mochamad Yusuf
