28.8 C
Bogor
Thursday, February 5, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 7

Desa Lulut Klapanunggal Beton Jalan Curug Dengdeng

0

Klapanunggal | Jurnal Bogor

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ke Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal salah satunya digunakan untuk membangun jalan lingkungan di Kampung Curug Dengdeng RT 4 RW 3.

Kegiatan pembangunan jalan lingkungan ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan dengan panjang jalan 180 meter lebar 3 meter dengan ketebalan 15 sentimeter.

Menurut Kepala Desa Lulut, Udin pembangunan jalan lingkungan di Kampung Curug Dengdeng membantu mobilisasi aktivitas warga dalam banyak bidang kehidupan.
“Selama ini jalan itu rusak dan butuh perbaikan,” kata Udin.

Dengan adanya bantuan keuangan Pemprov Jabar yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi, diharapkan desa-desa di Jawa Barat khususnya di Bogor dan di Desa Lulut dapat mewujudkan Jawa Barat dan Kabupaten Bogor istimewa sesuai dengan jargon yang digaungkan gubernur.

“Harapan saya selaku Kepala Desa Lulut, adanya bantuan keuangan ini diharapkan dapat segera mewujudkan Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Isimewa,” tandasnya. Herry Setiawan

DPMD Monev APBDES Tajurhalang TA 2025

0

Tajurhalang | Jurnal Bogor

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tahun anggaran (TA) 2025 semester 2. Monev dilakukan di 3 titik infrastruktur di Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang.

Di antara 3 titik itu salah satunya adalah betonisasi jalan lingkungan yang menelan anggaran Rp44.350.000 yang dikerjakan tim pelaksana kegiatan. Petugas monev melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan jalan.

Petugas DPMD juga melakukan monev di Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang. Termasuk mengukur jalan lingkungan yang dibiayai APBDES TA 2025 semester 2. Di Desa Tonjong, monev didampingi langsung penjabat Kepala Desa Tonjong didampingi jajaran pemdes.

“Kegiatan monev ini menjadi salah satu kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBDES,” kata Pj Kepala Desa Tonjong Jumido.

Selain infrastruktur, DPMD juga melakukan monev ke BUMDES Pelita Karya Mandiri.n Herry Setiawan

Kades Gunungsari HermansyahBuka-Bukaan Duit Desa 2025

0

Pamijahan | Jurnal Bogor

Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan, Hermansyah bergerak cepat dengan membuka realisasi alokasi APBDES 2025 kepada publik. Aksi buka-bukaan itu adalah wujud nyata menaati perintah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar APBDES diumumkan secara terbuka melalui media publik.

“Sebenarnya bukan buka-bukaan bang, tapi menaati perintah Gubernur Jawa Barat Bapak KDM agar APBDES dibuka ke publik secara transparan,” kata Hermansyah kepada Jurnal Bogor, Rabu (27/1/2026).

Hermansyah mengaku bahwa masyarakat luas perlu mengetahui alokasi penggunaan APBDES 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut serta terlibat dalam akselerasi pembangunan infrasfrukrur, ekonomi dan sosial masyarakat.

“Supaya nggak pada suudzon sama kades dan aparaturnya, makanya kita buka dan diumumkan lewat media sosial, dipasang jadi baliho di sejumlah titik dan di depan kantor desa,” tutur pria muda yang akrab disapa Herman.

Hermansyah berharap dengan adanya keterbukaan anggaran desa, dapat diketahui mana saja sarana dan prasarana yang akan dan sudah dibangun. Termasuk belanja pegawai dan anggaran operasional desa selama setahun.n Herry Setiawan

Posyandu Desa Bojonggede Naik Level Prima

0

Bojonggede | Jurnal Bogor

Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede kini meningkatkan level pelayanan setingkat lebih maju untuk mengejar kualitas dasar manusia. Caranya dengan meningkatkan pelayanan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Selama ini Posyandu bertugas untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Saat ini diperluas bidang tugasnya menjadi 6 pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum (tibum),” ujar Dede Malvina saat memimpin rapat sosialisasi itu, Selasa (27/1/2026).

Dede menjelaskan, kader Posyandu akan dimobilisasi lebih luas cakupan kerjanya dengan ikut melayani 6 bidang kerja tersebut. Posyandu yang mampu meningkatkan levelnya itu disebut sebagai Posyandu Plus.

“Posyandu Plus ini bagian dari Integrasi Layanan Primer (ILP) yang berfokus pada pelayanan sepanjang siklus hidup. Mulai dari bayi hingga lansia. Sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu,” kata Dede yang dikeliling emak-emak ketua Posyandu di Desa Bojonggede.

Dengan tuntutan tugas tersebut, maka Dede minta agar para ketua kader Posyandu segera melakukan restrukturisasi kepengurusan guna mencapai tujuan mulia itu.
“Restrukturisasi kepengurusan ini penting guna memberikan layanan prima sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024,” tandas Dede Malvina.

Berdasarkan informasi kader Posyandu Desa Bojonggede, saat ini terdapat 2.500 balita, 168 jiwa ibu hamil, 430 ibu menyusui dan 6.500 lansia yang membutuhkan pelayanan dari para kader Posyandu Plus.n Herry Setiawan

Destinasi Wisata Tugu Utara Dikenal Mancanegara

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Kondisi kawasan Puncak, Kabupaten Bogor yang sudah melekat sebagai tempat wisata, akan terus mengalami peningkatan pengunjungnya. Hampir setiap desa yang ada di kecamatan tersebut menjadi tujuan berlibur dari berbagai daerah. Bahkan, turis asing juga memiliki agenda liburan ke wilayah Puncak.

Dari desa-desa yang ada di Kecamatan Cisarua, Desa Tugu Utara merupakan desa yang serius mengembangkan tempat wisatanya. Penataan lingkungan yang apik dan bersih untuk menuju tempat wisata yang di daerah kini terus dirintis.

“Sektor pariwisata merupakan sektor yang harus ditangani serius. Mulai dari infrastruktur hingga ke fasilitas penunjang untuk memudahkan berbagai kebutuhan para wisatawan yang datang ke Puncak, khususnya ke Desa Tugu Utara. Informasi tempat wisata yang ada di kita perlu akses dengan mudah. Karena itu merupakan salah satu bentuk pelayanan kita, ” ujar Kades Tugu Utara Asep Namun Nawawi, beberapa waktu lalu.

Sebagai daerah yang dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam negeri maupun manca negara, selain mereka mengunjungi tempat tempat wisata yang ada di desa tersebut, para pelaku atau tempat wisata yang dibina oleh pemerintahan desa, mereka tidak lupa memperkenalkan kearipan lokalnya. Mulai dari seni angklung, tradisi memakai topi berbahan bambu menjadi poin-poin untuk diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara.

“Keanekaragaman budaya atau tradisi lokal itu perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada dunia. Kita sebagai tempat yang dijadikan objek kunjungan oleh wisatawan asing memiliki peran secara langsung untuk memperkenalkan dan mempraktikan budaya yang ada di kita. Salah satunya adalah memperkenalkan kesenian angklung. Adanya kesenian dengan alat seni terbuat dari bambu, itu dinilai unik oleh mereka. Dengan demikian, para wisatawan tersebut setelah pulang dari sini memiliki kesan yang tidak bisa dilupakan, hingga mereka akan kembali berkunjung ke sini lagi, ” imbuh kades.

Fokusnya pengelolaan sektor wisata, kini dirasakan warga setempat. Dunia pariwisata hingga saat ini masih menjadi penghasilan nomor satu untuk perekonomian warga Tugu Utara.
“Sektor pariwisata kini masih tetap mendoninasi mata pencaharian warga setempat. Mulai dari tenaga kerja, pada umumnya tempat wisata memakai tenaga warga setempat. Dengan demikian, dunia pariwisata di Tugu Utara akan terus dikembangkan sesuai konsep alam dengan tetap menjaga kelestarian alamnya, ” pungkas kades.

** Dadang Supriatna

Keluhan Warga Tidak Didengar, Jalan Cidokom Perlu Drainase

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Puluhan rumah yang berderet di tepi kiri dan kanan jalan Cikopo Selatan, tepatnya di Kampung Cidokom, Desa Kopi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor mengeluhkan keinginan mereka tidak didengar Pemkab Bogor untuk segera melakukan penanganan banjir akibat badan jalan Cikopo yang tidak memiliki dranaise.

Keinginan mereka supaya dibuatkannya saluran dranaise di sepanjang jalan tersebut hingga kini belum terkabulkan.

“Bisa dilihat secara langsung, disaat turun hujan, badan jalan berubah seperti saluran sungai yang membelah perkampungan. Di jalur itu kiri dan kanan jalan tidak ada saluran air atau dranaise. Selain rumah warga menjadi kebanjiran, juga kondisi badan jalannya juga di kawasan tersebut cepat mengalami kerusakan. Kita berharap, di tahun ini pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah untuk penanganannya. Jalur ini butuh dranaise, ” ujar Mulyana, warga Kopo.

Sementara itu, ditegaskan pengawas dari UPT JJ Ciawi Yanto, pihaknya sudah melakukan usulan ke Pemkab Bogor melalui instansinya. Bukan hanya untuk pembuatan dranaise saja penanganan di ruas Cidokom. Melainkan, kondisi aspal akan diganti dengan betonisasi. Ini akan dilakukannya, mengingat kondisi tanah di badan jalan terdapat rembesan air yang berada di beberapa titik.

“Kita sudah usulkan untuk penanganan di ruas Cidokom. Mulai dari pembuatan dranaise hingga ke penanganan badan jalannya. Untuk badan jalan akan dilakukan betonisasi. Ini diperlukan supaya badan jalan memiliki kekuatan. Karena, lokasi disana banyak rembesan air, hingga aspal jalan cepat mengalami kerusakan. Mudah- mudahan, di tahun 2026 ini usulan itu bisa terkabulkan, ” tandasnya.

** Dadang Supriatna

Cegah Kerusakan Lebih Parah, GSS Perlu Ditangani Serius

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Untuk mencegah terjadinya bencana banjir bandang yang bisa ditimbulkan dari luapan air sungai, diperlukan adanya penanganan secara serius terhadap kondisi sungai-sungai yang ada di wilayah hulu.

Di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor terdapat beberapa sungai yang kerap menimbulkan bencana banjir hingga menelan korban jiwa. Sungai sungai tersebut diantaranya sungai Ciliwung. Sungai ini merupakan sungai paling populer dengan bencana banjir dan tanah longsor hingga setiap tahunnya selalu makan korban jiwa.

Pantauan di bantaran sungai Ciliwung, khususnya di wilayah hulu Desa Tugu Utara, garis sempadan sungainya sudah hilang di penuhi vila dan bangunan lainnya. Dampak dari badan sungai yang terus menyempit ini menimbulkan bencana banjir selalu terjadi di setiap musim hujan.

“Badan sungai Ciliwung dan sungai sungai lainnya yang ada di wilayah Puncak kini tidak mampu lagi menampung air. Hingga jika hujan turun dengan intensitas tinggi, air sungai itu selalu meluap dan menghancurkan benda yang menghalanginya. Seperti putusnya jembatan Pasir Ipis di Desa Tugu Utara beberapa waktu lalu, dan putusnya jembatan Hankam 1 tahun silam itu harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah,” ujar Gunawan, salah satu tokoh warga Cisarua.

Sementara itu dikatakan Sonjaya yang aktif di komunitas peduli sungai yang ada di wilayah Cisarua menyebutkan, kondisi sungai yang ada di kecamatan itu sudah diambang kerusakan. Tebingan sungai kini bukan dilindungi oleh pepohonan, melainkan dibenteng pondasi dengan mempersempit badan sungai.

“Hasil pengamatan kita, selain sungai Ciliwung ada beberapa sungai yang juga berbahaya dan mematikan. Yaitu sungai Ciesek di Desa Cilember. Di tahun lalu akibat banjir 3 orang meninggal dunia, begitu juga puluhan bangunan yang ada di sepanjang bibir sungai mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Berkaca dari berbagai rangkaian peristiwa yang sudah terjadi, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar harus melakukan langkah nyata dan tegas sebelum peristiwa yang lebih besar terjadi, ” papar Sonjaya.

Kondisi mental warga yang rumahnya di tepian sungai Ciliwung dan sungai lainnya, selama musim hujan ini perasaannya terus dihantui kecemasan. Terlebih jika hujan turun malam hari.

“Jika hujan turun di malam hari, sesekali terdengar suara bergemuruh dari hulu sungai. Gemuruh itu berasal dari suara bebatuan yang terbawa arus air, disaat itu kami merasa ketakutan, ” pungkas Alim, warga yang rumahnya tepat di bibir sungai Ciliwung.

** Dadang Supriatna

Ketua KDMP Usulkan Pemanfaatan Lahan Sitaan KPK dan BLBI untuk Kantor Koperasi

0

Cijeruk | Jurnal Bogor
Sejumlah Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Cijeruk mengeluhkan kesulitan lahan untuk pembangunan kantor koperasi. Mereka mengusulkan agar lahan eks sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini terlantar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor KDMP.

Usulan tersebut disampaikan Ketua KDMP Desa Cipelang, Rita Puspitasari, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cijeruk yang digelar Rabu (28/1/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Bogor, H. Ade Ruhandi.

Rita mengatakan, di wilayah Kecamatan Cijeruk terdapat sejumlah lahan sitaan BLBI dan KPK yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, lahan tersebut dapat menjadi solusi bagi KDMP yang hingga kini masih terkendala ketersediaan lahan.

“Mohon izin Pak Wakil Bupati, kami mendapat titipan pertanyaan dari para ketua KDMP yang masih kesulitan lahan untuk membangun kantor koperasi. Di Cijeruk terdapat lahan eks sitaan BLBI dan KPK yang saat ini terlantar, sehingga diusulkan untuk dimanfaatkan sebagai kantor KDMP,” ujar Rita.

Ia berharap, pemanfaatan lahan sitaan tersebut dapat memperkuat kelembagaan koperasi desa sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan ketua KDMP. Ia menegaskan bahwa keberadaan KDMP memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat di tingkat desa.

“Keberadaan KDMP ini sangat penting karena berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di level bawah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung keberlangsungan koperasi, termasuk perangkat desa dan pelaku usaha kecil agar menjadi anggota KDMP,” kata Ade Ruhandi, Rabu (28/01/26).

Terkait pemanfaatan lahan sitaan KPK dan BLBI, ia meminta seluruh kepala desa dan ketua KDMP untuk segera melaporkan potensi lahan yang ada kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar dapat ditindaklanjuti.

“Baik itu lahan HGU, HGB, aset sitaan KPK, maupun BLBI, silakan dilaporkan. Nanti akan kita bahas dan usulkan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga meminta dilakukan inventarisasi seluruh lahan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi pembangunan kantor KDMP.

“Laporkan semuanya. Soal diizinkan atau tidak, itu proses selanjutnya. Yang terpenting kita berikhtiar mencari solusi agar KDMP di seluruh desa bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Musrenbang Kecamatan Cijeruk tersebut digelar di ruang serbaguna Kolam Renang Daunafa, Desa Palasari. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan OPD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor Edwin Sumarga, Camat Cijeruk Sobar Mansoer, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hadijana, tokoh masyarakat, serta para kepala desa se-Kecamatan Cijeruk.

** Yudi

Lapangan dan Jalan Desa Jadi Prioritas, Kecamatan Nanggung Lakukan Monev Infrastruktur

0

Nanggung | Jurnal Bogor – Pemerintah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) akhir tahun 2025 hingga awal 2026 terhadap program pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), Bantuan Provinsi (Banprov), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD.

Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Nanggung, Ridwan, menjelaskan bahwa kegiatan monev tersebut bertujuan memastikan kesesuaian perencanaan sekaligus memastikan anggaran yang diterima desa telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

“Fokus monev ini selain kesesuaian program, juga memastikan bahwa anggaran yang diterima desa benar-benar sudah dibangunkan,” ujar Ridwan kepada Jurnal Bogor, Rabu (28/01/26).

Ridwan menegaskan, tertib administrasi menjadi bagian penting yang harus dijalankan oleh pemerintah desa sebagai pengguna anggaran. Oleh karena itu, monev tidak hanya melihat fisik pembangunan, tetapi juga kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, monev melibatkan pendamping desa serta unsur Babinsa dengan melakukan visitasi lapangan dan pengukuran fisik pembangunan secara transparan.

“Pengalokasian anggaran harus sesuai kebutuhan agar program pembangunan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pangkaljaya, Taupik Sumarna, memaparkan sejumlah pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025. Di antaranya pembangunan lapangan desa dengan ukuran awal 60 x 45 meter, yang saat ini progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 20 x 41 meter.

Selain itu, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di lingkungan RW 03, pembangunan jalan lingkungan hotmix di RW 13 dan RW 11, serta betonisasi jalan lingkungan di RW 10 dan RW 05 juga telah direalisasikan.

“Untuk progres lanjutan, pembangunan lapangan dan peningkatan jalan desa akan menjadi prioritas pada tahun 2026,” pungkas Taupik. Arip Ekon

Pemdes Bantarkaret Usulkan Perbaikan Jalan Kabupaten ke PT Antam Pongkor

0

Nanggung | Jurnal Bogor – Pemerintah Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengusulkan perbaikan jalan berstatus Jalan Kabupaten kepada PT Antam Tbk, Unit Bisnis Pongkor. Usulan tersebut disampaikan menyusul kondisi jalan di wilayah Desa Bantarkaret yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Usulan perbaikan jalan tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan antara Pemerintah Desa Bantarkaret dengan pihak PT Antam. Jalan yang diusulkan berada di Kampung Nunggul, Desa Bantarkaret, yang beberapa tahun lalu sempat dibangun dan diaspal oleh PT Antam.

Kepala Dusun Desa Bantarkaret, Madnur, mengatakan meskipun status jalan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor, namun PT Antam memiliki keterlibatan dalam pembangunan jalan tersebut di masa lalu.

“Memang statusnya jalan kabupaten, namun beberapa tahun lalu PT Antam telah membangun dan mengaspal jalan di Kampung Nunggul. Sejak itu, perbaikan dilakukan secara berkala melalui tambal sulam oleh pihak perusahaan,” ujar Madnur, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir pihak desa kembali menjalin komunikasi dengan PT Antam terkait kondisi jalan yang semakin memburuk dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.

“Pengajuan perbaikan ini muncul karena adanya komunikasi lanjutan antara pihak desa dan PT Antam. Maka di tahun 2026 ini kami kembali mengusulkan perbaikan jalan tersebut dan berharap bisa menjadi prioritas,” harapnya.

Ia menambahkan, perbaikan jalan sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama aktivitas warga, baik untuk perekonomian, pendidikan, maupun mobilitas sehari-hari. Arip Ekon