28.8 C
Bogor
Tuesday, April 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 370

Bupati Iwan Resmikan Huntap Cigudeg dan Sukaraksa

0

Cigudeg | Jurnal Bogor
Penantian panjang korban bencana banjir bandang, dan tanah longsor pada awal tahun 2020 silam untuk mendapatkan hunian tetap (huntap) terjawab. Tahun 2023 ini ribuan unit huntap yang tersebar di 7 kecamatan, 25 titik dan di 20 desa diresmikan oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Peresmian dilakukan di lokasi huntap Desa Cigudeg dan Sukaraksa. Kedatangan Bupati Iwan Setiawan disambut  antusias ratusan masyarakat setempat dan Camat Drs. Pardi serta jajarannya, Kamis (21/12).

“Alhamdulillah setelah menunggu sekian lama, terbangun kurang lebih 467 di tahap kedua dan di tahap ke satu sudah terbangun 205 untuk masyarakat Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya,” kata Camat Cigudeg Drs. Pardi.

Dia berterimakasih dan adanya huntap harus disyukuri karena Pemda Bogor sudah membangun rumah bagi korban bencana.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah membangun perumahan untuk korban bencana alam,  ini suatu yang harus kita syukuri dan tentunya kepada masyarakat mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” bebernya.

Dia berpesan agar masyarakat dapat memelihara huntap tersebut dengan sebaik-baiknya dan bisa betah sehingga tidak sampai untuk dijualbelikan.

“Bangunan ini di atas HPL Pemda, artinya bangunan itu diberikan kepada masyarakat. Tetapi tanahnya masih milik pemerintah daerah sehingga jangan untuk diperjualbelikan. Atur, tata supaya bisa dihuni secara nyaman,” ujar Pardi.

Sementara Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dalam pembangunan huntap masih tersisa, yaitu sekitar 850 huntap akan dibangun pada tahun 2024 mendatang.

“Pembangunan huntap 2.500 sudah bisa ditempati dan secara seremonial peresmian huntap dari 7 kecamatan di 25 titik 20 desa sisanya mungkin nanti 850 unit di periode 2024,” katanya.

Iwan menjelaskan, dengan kondisi bangunan saat ini yang sudah diresmikan harap dimaklumi dan jika ada kekurangan agar masyarakat sendiri untuk menambahkan.

“Hasilnya seperti ini memang anggarannya yang dari APBN cuman Rp50 juta kalau yang dari APBD 62 juta, mungkin nanti saya minta kepada masyarakat untuk memoles lagi biar bagus. Karena kita anggarannya cuman segitu, tidak ada kurang tidak ada lebih, tidak bisa dibikin mewah,” jelas Iwan.

Iwan membeberkan, tempat hibah dari PTPN tersebut adalah tempat yang dianggap paling aman untuk relokasi. Kontur tanah di huntap tempat lain banyak tebingan sehingga tak hanya fasilitas insfratruktur jalan dan drainase, TPT juga agar dapat dibangun.

“Huntap di tempat lain, yang kita lihat masih banyak tebingan memang kontur tanah disini begitu, saya minta bertahap infrasktuktur itu membangun TPT. Infrastruktur jalan dan drainase yang belum terlaksanakan, saya minta ke dinas untuk melengkapi infrastruktur jalan dan drainase supaya nyaman dan layak. Kalau instalasi air dan listrik sudah,” pungkasnya.

(andres)

Padat Penduduk, Desa Ciherang Memiliki Jumlah TPS Terbanyak

0

Dramaga l Jurnal Bogor
Desa Ciherang, Dramaga, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.835 ribu jiwa. Di Pemilu 2024, Desa Ciherang menjadi desa dengan jumlah TPS terbanyak se-Kecamatan Dramaga yakni 54 TPS. Sedangkan Desa yang paling sedikit jumlah TPS-nya  yakni Desa Purwasari dengan 23 TPS.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciherang Endi Suryadi menjelaskan, Desa Ciherang mempunyai daftar pemilih tetap sebanyak 12.307 jiwa, terdiri dari 6.241 pemilih laki-laki dan 6.066 pemilih perempuan.

“Pemilu 2024 terbanyak kedua TPS-nya Desa Petir yakni 47 TPS dan ketiga Desa Dramaga 36 TPS,” kata Endi, Kamis (21/12).

Saat ini pihak PPS tengah menyiapkan calon panitia KPPS di wilayah. Mereka yang menjadi KPPS tentunya harus mengisi formulir pendaftaran dan tidak sebagai pengurus partai .

“Namun bukan persoalan banyak TPS dan jumlah hak pemilih akan tetapi bagaimana antusias masyarakat datang ke TPS untuk mengunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Kita berharap tingkat partisipasi masyarakat tinggi untuk datang ke TPS,” harapnya.

(arip ekon)

Gugatan Dikabulkan, Bima-Dedie Batal Pensiun Akhir Desember

0

jurnalinspirasi.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pilkada yang dilayangkan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim. Dengan demikian, keduanya tak jadi pensiun di akhir Desember 2023. Dengan demikian, masa jabatan mereka akan habis pada tanggal 20 April 2024.

Seperti diberitakan sebelumnya, pertengahan November 2023, sebanyak tujuh kepala daerah, salah satunya pasangan Wali Kota Bogor Bima arya-Dedie A Rachim, mengajukan gugatan terkait Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ke MK.

Hal itu lantaran keduanya belum genap menjabat selama lima tahun sejak dilantik pada 2019 lalu.

“Alhamdulillah setelah melalui proses konstitusional, ya kami mengajukan judicia review ke MK terkait dengan ketetapan akhir masa jabatan kepala daerah yang pelantikannya dilaksanakan 2019. Hari ini gugatan kami diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga menguatkan kami untuk melaksanakan seluruh sistem masa jabatan sampai dengan April 2024,” ujar Dedie Kamis (21/12).

Menurut Dedie, dengan adanya putusan ini secara lebih totalitas lagi memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat khususnya Kota Bogor juga 44 kepala daerah yang lain.

“Jadi, ada harapan kepada 44 kepala daerah yang lain juga untuk terus bisa memberikan kontribusi terbaiknya, sebagaimana kita sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah sudah mendapatkan kepercayaan dari warga,” bebernya.

Sebelumnya, sebanyak 7 kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Wali Kota Bogor Bima Arya, mengajukan gugatan terkait Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon merasa dirugikan karena masa jabatannya akan terpotong, yaitu berakhir pada tahun 2023, padahal pemohon belum genap 5 tahun menjabat sejak dilantik.

Sidang tersebut digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Rabu (15/11). Para pemohon adalah kepala daerah yang terdiri dari Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Tarakan Khairul.

Para pemohon menguji Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Para pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut, karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, padahal para pemohon mengaku dilantik pada 2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.* Fredy Kristianto

Akuisisi Semen Grobogan, Indocement Berhasil Menangkan Persaingan

0

Jakarta | Inspirasi
Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, di tahun 2023 ini berjalan moncer, selain penjualan yang terus meningkat, perusahaan yang sahamnya dimiliki Heidelberg Cement Grup, pada tahun 2023 ini berhasil memenangkan persaingan dengan mengakusisi PT Semen Grobogan, melalui PT Dian Abadi Perkasa, salah satu entitas anak perusahaan dari semen yang memiliki brand Tiga Roda itu.

“Proses akuisisi PT Semen Grobogan diselesaikan 30 November 2023 lalu di Jakarta, seluruh saham PT Semen Grobogan yang berjumlah 345.860 lembar 100 persen dimiliki PT Dian Abadi Perkasa, anak usaha PT Indocement Tunggal Prakarsa,” kata Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, Christian Kartawijaya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/12).

Christian mengatakan, proses akuisisi atau pengambilalihan seluruh saham PT Semen Grobogan menggunakan dana dari kas internal perusahaan atau tidak berasal dari pinjaman pihak ketiga. Akuisisi PT Semen Grobogan, sambung Christian, langkah strategis perusahaan dalam rencana memperkuat footprint lokasi pabrik dan terminal semen, sehingga Indocement mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik dan distribusi semen serta mempertahankan pangsa pasarnya khususnya di Jawa Tengah.

“Akuisisi langkah lanjutan untuk memperkuat posisi Indocement di Jawa Tengah, setelah kami mengambil alih operasional Pabrik Semen Bosowa di Maros, Sulawesi Selatan, dengan metode sewa-menyewa untuk memperkuat suplai pasar di Indonesia bagian timur dan juga unit penggilingan semen di Banyuwangi untuk memperkuat pasar di Jawa Timur dan Bali,” ujar Christian.

Sebagai informasi, Semen Grobogan, pabrik semen yang berlokasi di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 1,8 juta ton clinker dan 2,5 juta ton semen, serta persediaan bahan baku lebih dari 50 tahun ke depan. Semen Grobogan sendiri telah memulai produksi komersial pada Januari 2022.

“Selain mengakuisisi Semen Grobogan, PT Indocement melakukan beragam upaya untuk memenangkan persaingan bisnis, salah satunya adalah dengan mengupayakan ketiga kompleks pabrik Indocement yaitu Kompleks Pabrik Citeureup, Kompleks Pabrik Cirebon, dan Kompleks Pabrik Tarjun, Kalimantan Selatan, mendapat anugerah PROPER Emas. Pada tahun 2023 ini, tiga kompleks pabrik Indocement menjadi kandidat PROPER Emas,” ungkap Christian.

Proses penilaian PROPER Emas, sebut Christian, dimulai dengan pengumuman 168 perusahaan kandidat PROPER Emas pada 2 November 2023, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari tiga general manager Indocement mengenai presentasi teknis mengenai Eco Inovation dalam bidang efisiensi energi, penurunan beban pencemaran air, 3R limbah B3, 3R limbah non-B3 dan perlindungan keanekaragaman hayati.

“Pada 12 Desember 2023, saya menyampaikan langsung presentasinya dihadapan dewan juri PROPER dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan (PPKL) KLHK Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. Nah, pengumuman pemenang Anugerah PROPER Emas 2023 akan dilaksanakan pada akhri Desember 2023,” tutup Christian.

(m.yusuf)

Penyuluh Menjadi Ujung Tombak Pertanian, Mentan Amran Naikan Biaya Operasional Penyuluh

0

Lampung | Jurnal Bogor
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Biaya Operasional Penyuluh atau BOP penyuluh akan dinaikan dengan menggunakan anggaran yang disisir dari berbagai kegiatan di Kementerian Pertanian. Kenaikan ini menurut Mentan penting dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi padi dan jagung sebagai kekuatan masa depan bangsa.

“Saya katakan andaikan gaji dan honor saya cukup untuk PPL maka akan ku serahkan semuanya. Akhirnya setelah dikumpulkan masuklah Rp 250 miliar untuk satu tahun,” ujar Mentan yang disambut riuh gembira para PPL se-Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI Lampung, Rabu, 20 Desember 2023.

Meski demikian, Mentan mengatakan uang sebanyak itu tidak akan cukup untuk BOP penyuluh di seluruh Indonesia. Namun setidaknya, kata Mentan, kenaikan ini adalah yang pertama sejak 8 tahun lalu. Dia ingin jerih payah PPL dihargai layaknya seorang pahlawan.

“Pidato pertama saya di Kalimantan kemudian ke Jawa Tengah kemudian ke Sumsel suaranya lesu semua. Selama satu minggu aku cek jantungnya, nadinya ternyata  BOP-nya kecil selama 8 tahun. Karena itu aku naikan,” katanya.

Bagi Mentan, PPL adalah ujung tombaknya bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia dari masa ke masa. PPL juga adalah pelaku utama dalam capaian swasembada sepanjang sejarah.

“Aku ini mantan PPL, aku tahu denyut nadi PPL seluruh Indonesia, aku tahu perasaan mereka, aku tahu kebutuhan mereka dan aku tahu perjuangan mereka untuk mengantar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” katanya.

Mentan mengingatkan saat ini merupakan masa tersulit karena hampir semua negara menutup akses pangan bagi kebutuhan negara luar. Sebagai contoh, dia menyebut ada puluhan negara yang hampir mengalmi kelaparan.

Karena itu, Mentan ingin semua persoalan pangan dapat dibenahi satu persatu melalui kolaborasi semua pihak. Termasuk persolan pupuk dan juga pengambilannya yang sebelumnya dianggap rumit karena harus menggunakan kartu tani.

“Kami ingin menyelesaikan persoalan pupuk dengan memutus kerumitan. Hari ini petani dapat mengambilnya hanya dengan menggunakan KTP,” jelasnya.

(bbpmkp)

BPD Desa Cinangka Diduga Langgar Aturan jadi Timses Caleg

0

Ciampea | Jurnal Bogor
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cinangka, Ciampea, Kabupaten Bogor tertangkap kamera menjadi tim sukses dari salah satu calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 5 Dapil 4 yaitu AS.

Dalam akun media sosial, baik milik sang caleg maupun sang ketua BPD tampak terlihat mengenakan atribut partai berupa jas berwarna hijau tengah berfoto bersama para tim sukses nomor urut 5.

Padahal dalam pasal 280 ayat 3 UU No 7 tahun 2017 secara tegas melarang anggota BPD menjadi pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. Ayat 4 pasal 280 mengatur jika anggota BPD melanggar larangan ini maka merupakan tindak pidana Pemilu.

Sebagai mana di kutip dari peraturan Pemilu yang berbunyi, sesuai ketentuan pasal 494 UU 7 tahun 2017 anggota BPD yang kampanye terancam pidana satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Saat dikonfirmasi, ketua BPD Cinangka berinisial HR mengakui dukungan dirinya terhadap caleg tersebut dengan alasan tidak enak terhadap sang calon dewan karena merasa sudah kenal sejak kecil dan sudah dianggap sebagai saudara.

“Saya tidak enak, masa ada saudara yang nyalon kita tidak bantu mendukungnya,” katanya.

Sementara Camat Ciampea Yudi Santosa menjelaskan, adanya kejadian tersebut dia akan melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum menindak lanjuti rekomendasi dari panwaslu.

“Harus ada laporan dulu ke panwas, setelah itu baru kita akan tindak lanjuti atas rekomendasi dari panwas,” ujarnya.

Di tempat lain, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, konsekuensinya seperti dalam pasal 280 ayat 3 setiap orang sebagai mana dalam ayat 2 (salah satunya anggota BPD) dilarang sebagai pelaksana atau tim kampanye. Pasal 4 berbunyi pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat 2 merupakan tindak pidana Pemilu,

“Jelas dalam pasal tersebut yang bersangkutan melanggar aturan dan dapat dikenakan pasal sesuai aturan yakni sanksi tindak pidana pemilu,” pungkasnya.

(andres)

TPPAS Nambo Uji Coba Mesin Bioaktivator, Ini Penjelasannya

0

Klapnunggal | Jurnal Bogor
PT Jabar Bersih Lestari (JBL) telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa pada uji coba kedua rangkaian mesin pengelolaan sampah dan bioaktivator di TPPAS Regional Lulut Nambo yang berlokasi di Desa Lulut, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Uji coba tersebut berlangsung pada 19-21 Desember 2023.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan pihak desa atas terlaksananya uji coba tahap 1 rangkaian pada mesin, rangkaian sampah dan Bioaktivator di TPPAS Lulut – Nambo pada tanggal 30 November 2023, ” kata Hangga, salah satu staf PT JBL kepada Jurnal Bogor.

Hangga mengatakan, baru sebatas uji coba rangkaian mesin dan belum beroperasi secara kontinyu. Untuk operasional secara kontinyu masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang juga tentunya akan ada sosialisasi dan pembahasan lebih lanjut juga dengan pihak desa dan perwakilan masyarakat jika memang sudah masuk tahapan tersebut.

Sementara, kepala Dusun 01 Bantarjati, Mamansyah saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, membenarkan, bahwa pihak TPPAS melalui PT JBL sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada desa – desa yang berdekatan dengan TPPAS tersebut.

“Itu semua untuk menjaga miskomunikasi antara masyarakat terkait uji coba rangkaian mesin dan bioaktivator tersebut. Terkait tahapan selanjutnya dari uji coba ini dan masih banyak hal yang harus dibenahi dari TPPAS Lulut Nambo,” pungkasnya.

(andi/nay)

Danone Indonesia Serahkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina Rp3,13 Miliar

0

Karyawan Danone Indonesia Juga Berikan Sumbangan

Bogor | Jurnal Bogor
Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, di tengah konflik Israel-Palestina, terus memburuk. Kondisi tersebut tentunya membawa keprihatinan bagi rakyat Indonesia. Berbagai aksi damai, hingga pengumpulan donasi bantuan terus dilakukan. Sebagai bentuk empati serta dukungan kepada rakyat Palestina, Danone Indonesia bersama dengan Karyawan Muslim Danone Indonesia (KARISMA), pada 5 Desember 2023 menyalurkan bantuan berupa uang tunai senilai total Rp630 juta melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia.

Danone Indonesia bersama Karyawan Muslim Danone Indonesia (KARISMA) menyalurkan bantuan kemanusian untuk rakyat Palestina di Gaza dengan total Rp 630 juta rupiah melalui Kedutaan Besar Palestina pada Selasa (5/12). Tampak pada gambar (kiri-kanan) Karyanto Wibowo, Sustainable Development Director Danone Indonesia; Ahmed Metani, Deputy Ambassador Palestine for Indonesia dan Vera Galuh Sugijanto, VP General Secretary Danone Indonesia secara simbolis menyerahkan serah terima donasi oleh Danone Indonesia ke Kedutaan Besar Palestina.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Indonesia sangat banyak memberikan dukungan kepada warga Palestina. Situasi di Palestina seperti yang mungkin Anda lihat dari televisi atau sosial media sangatlah mencekam. Semua infrastruktur yang ada di Gaza hancur, begitu pula Rumah Sakit, Universitas dan juga akses terhadap listrik,” kata Ahmed Metani, Deputy Ambassador Palestina, selaku penerima donasi Danone Indonesia.

Sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Danone Indonesia, Ahmed Metani mengaku senang bukan hanya saat menerima bantuan dan kunjungan, melainkan bentuk dukungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

“Saya sangat senang menerima pihak Danone Indonesia, bukan hanya karena bantuan yang diberikan tetapi juga dukungan dari perusahaan kepada masyarakat di Gaza, Palestina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan pemberian donasi ini memang dilakukan dengan membawa misi kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina.

“Kami hadir ke Kedutaan Besar Palestina mewakili Danone Indonesia dan 13 ribu karyawan kami di Indonesia. Sebagai perusahaan yang telah berdiri lebih dari 50 tahun di Indonesia, Danone berkomitmen untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat. Kami berkomitmen tidak hanya menghadirkan kesehatan bagi Indonesia melalui produk yang berkualitas, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Dengan ini kami harap bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina,” tambah Vera.

Menambahkan pernyataan Vera, Harsa Fardiyan, Ketua KARISMA, mengatakan “Seluruh anggota KARISMA yang berjumlah 10 ribu orang di seluruh Indonesia ini berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 130 juta,” kata dia.

Perwakilan Danone Indonesia dan Karyawan Muslim Danone Indonesia (KARISMA), mengunjungi Kedutaan Besar Palestina sebagai bentuk empati terhadap Palestina, sekaligus memberikan dukungan berupa donasi senilai total Rp630 juta (5/12). Tampak pada gambar, Vera Galuh Sugijanto, VP General Secretary Danone Indonesia (tengah), bertemu Ahmed Metani, Deputy Ambassador Palestine for Indonesia (kanan), di Menteng, Jakarta Pusat (5/12).

Harsa berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di Palestina yang menjadi korban konflik Israel-Palestina. “Kami juga berharap, pada akhirnya rakyat Palestina bisa mendapatkan kehidupan layak seperti yang kita rasakan,” ujarnya.

Sebelumnya, sumbangan kemanusiaan Danone Indonesia ke Palestina telah disalurkan melalui beragam organisasi dan lembaga bantuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan yang disalurkan melalui Kedutaan Besar Palestina kali ini juga adalah bagian dari rangkaian aksi kemanusiaan perusahaan tersebut. Danone Indonesia telah menyumbangkan total sejumlah Rp3,13 miliar yang disalurkan melalui Lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU) sebesar Rp1 miliar, Lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LazisMU) sebesar Rp1 miliar, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp500 juta, dan Kedutaan Besar Palestina sebesar Rp630 juta.

(yev/rls)

Tak Ada TPS Khusus, Mahasiswa IPB Dipersilakan Daftar Pemilih Pindahan

0

Dramaga l Jurnal Bogor
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Babakan, Dramaga, Kabupaten Bogor tidak menyiapkan TPS khusus bagi mahasiswa. Namun, bagi mahasiswa yang hendak memberikan hak pilihnya di Pemilu 2024 dan sudah terdaftar sebagai pemilih pindah bisa memilih di TPS yang ada di Babakan.

Ketua PPS Desa Babakan, Iskandar menjelaskan, sesuai jadwal Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024, Desa Babakan yang berdampingan dengan kampus IPB University, tentunya banyak mahasiswa yang bakal menggunakan hak pilihnya.

“Bagi mahasiswa IPB yang ingin pindah memilih silahkan daftar ke KPU Kabupaten Bogor atau PPK dan PPS.  Batas waktu pindah memilih  sampai dengan 30 hari sebelum waktu pelaksanaan pencoblosan.

Tentunya dengan syarat membawa surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan dengan ditanda tangani cap basah. Intinya, tidak menyediakan TPS khusus seperti di Pemilu 2019,” ujarnya, Rabu (20/12/2023).

Iskandar mengatakan, mahasiswa yang sudah mendapatkan hak pilih di Desa Babakan nanti bakal dicek DPT online di daerah asal. setelah itu baru didata sebagai data pindah dan baru ditentukan mereka menggunakan hak pilihnya di TPS mana.

“Hak pilih Desa Babakan hampir 6 ribu dengan ketersediaan TPS 24 dari RW 9 dan 34 RT dengan TPS tersebar. Didalam kampus yakni Perumahan Dosen (Prumdos) ada dua TPS yakni TPS 13 dan 14,” tukasnya.

(arip ekon)

Partai Ummat Sesalkan Penistaan Agama yang Dilakukan Mendag Zulkifli Hasan

0

Jakarta | Jurnal Bogor
Partai Ummat menyesalkan dan mengecam sikap tidak hormat Menteri Perdagangan Zukifli Hasan yang menjadikan rukun, bacaan dan gerakan shalat sebagai lelucon murahan demi mendukung salah satu capres.

“Di tengah suasana menjelang perhelatan demokrasi 2024, seharusnya semua pihak ikut menjaga ketenteraman di tengah masyarakat. Tetapi justru sebaliknya, salah satu menteri dan juga sekaligus ketua partai politik melakukan penistaan agama yang sangat potensial berakibat pidana,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Rabu (20/12/2023).

Ridho mengatakan gerakan shalat dan rukunnya merupakan hal yang suci dan harus diterima apa adanya karena itu perintah dari Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, karenanya tidak bisa dijadikan bahan lelucon, apalagi kalau hanya untuk mendukung salah satu capres.

“Jadi kita bisa menyimak lewat potongan video yang viral itu bahwa saudara Zulkifli Hasan dengan sadar dan sengaja membuat olok-olok terhadap shalat yang dimuliakan di dalam Islam. Partai Ummat sebagai partai Islam sangat menyayangkan ini terjadi,” kata Ridho.

Dalam potongan video yang beredar luas itu Zulkifli Hasan mengatakan sekarang ada sekelompok orang yang tidak lagi mengucapkan kata “amin” setelah surat al-Fatihah dibacakan imam karena menghindar untuk mendukung salah satu capres.

Tidak cuma itu, kata Zulkifli Hasan, orang-orang tersebut juga tidak lagi menggunakan satu telunjuk ketika membaca syahadat pada waktu tahiyat, melainkan menggunakan dua jari demi menunjukkan kecintaannya kepada capres Prabowo.

“Maaf, yang dikatakan Zukifli Hasan sama sekali tidak lucu karena yang dijadikan bahan lelucon adalah sesuatu yang suci bagi umat Islam. Kita shalat minimal lima kali sehari untuk menginternalisasi pesan suci dari Allah SWT. Sekali lagi, maaf, shalat, bacaan dan gerakannya tidak bisa dijadikan bahan lelucon,” tandas Ridho.

Ridho menantang Zulkifli Hasan untuk mengungkapkan kejadian yang diceritakan tersebut terjadi di mana, kapan dan siapa yang melakukannya. Ridho khawatir cerita Zulkifli tersebut cuma karangan dia sendiri untuk menarik hati capres yang didukung.

“Masyarakat sangat ragu dengan cerita Zulkifli Hasan tersebut. Kita khawatir apa yang diceritakannya itu cuma fiksi alias cerita karangan dia sendiri. Seanti-antinya orang kepada suatu orang atau pihak, itu tidak akan membuatnya mengganti satu telunjuk dengan dua jari waktu tahiyat,” kata Ridho.

Menyikapi dugaan penistaan yang dilakukan oleh Zukifli Hasan, Ridho menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tenang dan menempuh jalur hukum dan mempercayakan penyelesaian kasus ini ke penegak hukum.

“Insya Allah kita percayakan ini ke penegak hukum. Para penegak hukum kita masih banyak yang shalat minimal lima kali sehari, yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Saya kira mereka masih punya hati nurani karena mereka masih orang Islam juga,” pungkas Ridho.

(yev/rls)