23.5 C
Bogor
Monday, April 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 344

Ketua KNPI Silaturahmi ke KODIM 0621 Kabupaten Bogor

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago kembali melanjutkan komunikasinya dengan menyambangi Kodim 0621/SK Kabupaten Bogor untuk bertemu dan berdialog bersama Komandan Kodim (Dandim) 0621/SK Kabupaten Bogor, Letkol KAV Gan Gan Rusgandara, Jumat, (12/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut baik Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor maupun Dandim membahas tentang kondusifitas Kabupaten Bogor di tahun politik menjelang Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

“Kami berbincang banyak tentang sinergitas antara elemen kepemudaan yang diwakili KNPI dengan Forkompimda Kabupaten Bogor, dalam hal ini Kodim 0621. Apalagi, di tahun ini negara kita akan melakukan pesta rakyat yakni Pemilu 2024,” ungkap Wahyudi Chaniago.

“Tentunya sinergitas dalam menjaga kondusifitas keamanan dan pertahanan di Kabupaten Bogor, juga menjadi tugas kami dari elemen kepemudaan untuk terlibat di dalamnya. Untuk itulah, kami menjalin komunikasi dengan Dandim 0621/SK Kabupaten Bogor,” lanjutnya.

Wahyudi yang terpilih melalui Musdalub KNPI Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu itu pun menambahkan, selain berkunjung dan berkomunikasi dengan Dandim 0621 Kabupaten Bogor. Dalam waktu dekat ini juga, pihaknya akan bersilaturahmi dengan Forkompimda Kabupaten Bogor lain.

“Kami sudah agendakan untuk bertemu serta silaturahmi dengan Pj Bupati Bogor, Kapolres dan juga Kepala Kejaksaan Negeri,” tukasnya.

Sementara itu, Dandim 0621/SK Kabupaten Bogor Letkol KAV Gan Gan Rusgandara berpesan, agar KNPI bisa ikut terlibat dalam menjaga kondusifitas di Bumi Tegar Beriman.

“Jaga kondusifitas. Agar Kabupaten Bogor tetap aman dan tenteram,” singkatnya.

(Asep Syahmid)

Kuasa Hukum MRF, Desak Polisi P21-Kan Kasus Dugaan Aborsi ASN Disparbud

0

jurnalinspirasi.co.id – Kasus dugaan aborsi yang melibatkan salah seorang pejabat fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor berinisial W terus bergulir.

Pengacara pelapor MRF, Sandy Dewantara meminta polisi segera menuntaskan kasus tersebut dengan melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

“Kami meminta polisi segera mem-P21-kan kasus ini. Sebab, kita harus memperhatikan dari sisi anak dari terlapor. Kasihan harus segera dituntaskan,” ujar Sandy kepada wartawan, Kamis (12/1).

Sandy meyakini bahwa polisi akan bekerja secara profesional dan transparan terhadap penganganan kasus tersebut.

“Kami yakin polisi bekerja profesional dalam menangani laporan klien kami. Toh sekarang W sudah dijadikan sebagai tersangka, tinggal menunggu pelimpahan ke kejaksaan,” jelasnya.

Kata dia, W dilaporkan dengan Pasal 346 KUHP dengan ancama pidana hukuman maksimal empat tahun.

Sebab, kata Sandy, dalam mengungkap kasus dugaan aborsi polisi membutuhkan data yang kuat agar berkas tidak dikembalikan ketika dilimpahkan ke kejaksaan.

“Ini kan kasus dugaan aborsi, berbeda dengan kasus pemukulan. Polisi pasti berhati-hati. Intinya kami menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Sandy.

Disinggung mengenai sanksi pemberhentian sementara W dari ASN. Sandy menyatakan bahwa kliennya menyerahkan hal itu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Untuk sanksi ASN kita serahkan ke Pemkot Bogor,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya yang akan memberikan pendampingan hukum kepada W. Sandy menyatakan bahwa itu merupakan hak setiap warga negara menerima pembelaan ketika tersandung masalah hukum.

Begitupun, sambungnya, mengenai pernyataan Bima yang mengklaim mempunya pandangan lain terhadap kasus yang mendera anak buahnya itu. Sandy menyatakan bahwa pembuktian nantinya akan diuji di pengadilan.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku akan memberikan pendampingan terhadap W yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan aborsi oleh polis.

“Kami ingin memastikan agar yang bersangkutan memperoleh haknya dan menjalani proses hukum sesuai dengan fakta yang terjadi,” ujar Bima kepada wartawan di Gedung DPRD, Kamis (11/1).

Menurut dia, W diberhentikan sementara lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

“Tetapi kami bertanggung jawab tetap untuk mendampingi dan memastikan secara hukum proses prosesnya,” katanya.

Bima menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan keterangan yang bersangkutan ada versi yang berbeda terkait dengan proses aborsi itu. “Saya kira tentu itu yang nanti juga menjadi materi pendampingan dari kami,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Bima, semua bencana yang menimpa rumahtangga menjadi keprihatinan, apakah itu KDRT sampai berujung penceraian. “Apapun itu tentu ada wilayah pribadi ada wilayah keluarga tetapi karena yang bersangkutan menjadi bagian dari ASN, saya wajib melakukan pendampingan,” tegasnya.

“Bila yang bersangkutan tidak bersalah ya tentu juga menjadi target dari kami. Apabila nanti tidak bersalah tentunya kepolisan ada data data sendiri,” tambahnya.

Diketahui, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota menetapkan W sebagai tersangka pada 18 September 2023 atas kasus dugaan aborsi atas laporan polisi nomor LP/B/628/VI/2022/SPKT/SAT RESKRIM/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JABAR tanggal 4 Juni 2022 oleh suami W berinisial MRF.

Kendati ditetapkan sebagai tersangka tidak ditahan, dan hanya dijadikan tahanan kota dengan kewajiban lapor setiap Senin dan Kamis antara pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB ke Unit PPA Satreskrim Polresta Bogor Kota.

W sendiri juga telah diberhentikan sementara oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Desember 2023.* Fredy Kristianto

Vina Yuliani Janji Bantu Pedagang Tanah Baru

0

jurnalinspirasi.co.id – Sepinya pembeli di Pasar Tanah Baru, membuat sejumlah pedagang mulai khawatir.

Kekhawatiran itu pun ditangkap oleh tokoh muda Bogor Utara, Vina Yuliani. Iapun berjanji membantu meningkatkan kunjungan pembeli dengan memberikan dukungan promosi.

“Kami akan berusaha membantu mempromosikan Pasar Tanah Baru agar lebih diminati pembeli jika diminta oleh dinas terkait,” ujar Vina kepada wartawan, Kamis (12/1).

Menurut dia, keberadaan pasar di wilayah Bogor Utara seharusnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dengan jarak dekat dan pilihan sembako yang beragam.

“Hendaknya, masyarakat dapat lebih terbantu dengan adanya pasar di wilayah Bogor Utara ini, terutama dengan pilihan sembako dan pangan yang berlimpah. Selain hemat ongkos, di sini juga banyak pilihan sembako, sayur mayur yang masih segar,” ungkap perempuan yang mencalonkan diri dari Partai Hanura itu.

Sementara itu, salah seorang pedagang Pasar Tanah Baru, Hendra mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya pembeli, terutama pada sektor sayur mayur.

“Pedagang sayur mengalami kerugian karena pembeli masih sepi. Setiap hari, sayur terbuang, dan ini berbeda dengan komoditi lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, kebutuhan akan sembako, seperti minyak dan beras, sebagai solusi efektif untuk menarik perhatian konsumen.

“Saya merasa bertanggung jawab karena saya yang membawa pedagang ke Pasar Tanah Baru. Pedagang meminta solusi agar kunjungan pembeli meningkat, dan saya selalu berusaha memberikan solusi yang efektif,” ungkapnya.* Fredy Kristianto

Soal Kasus Dugaan Aborsi, Bima Pastikan Beri Pendampingan Hukum Terhadap W

0

jurnalinspirasi.co.kd – Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku akan memberikan pendampingan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berinisial W yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan aborsi oleh polisi.

“Kami ingin memastikan agar yang bersangkutan memperoleh haknya dan menjalani proses hukum sesuai dengan fakta yang terjadi,” ujar Bima kepada wartawan di Gedung DPRD, Kamis (11/1).

Menurut dia, W diberhentikan sementara lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

“Tetapi kami bertanggung jawab tetap untuk mendampingi dan memastikan secara hukum proses prosesnya,” katanya.

Bima menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan keterangan yang bersangkutan ada versi yang berbeda terkait dengan proses aborsi itu. “Saya kira tentu itu yang nanti juga menjadi materi pendampingan dari kami,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Bima, semua bencana yang menimpa rumahtangga menjadi keprihatinan, apakah itu KDRT sampai berujung penceraian. “Apapun itu tentu ada wilayah pribadi ada wilayah keluarga tetapi karena yang bersangkutan menjadi bagian dari ASN, saya wajib melakukan pendampingan,” tegasnya.

“Bila yang bersangkutan tidak bersalah ya tentu juga menjadi target dari kami. Apabila nanti tidak bersalah tentunya kepolisan ada data data sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Disparbud, Ana Ismawati membenarkan bila yang bersangkutan sudah tak lagi berdinas sejak SK Pemberhentian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diterbitkan pada Desember 2023.

“Sejak ada SK dari BKPSDM sudah tak lagi bekerja, yang bersangkutan merupakan pejabat fungsional,” ucapnya.

Ana menyampaikan bahwa pihaknya tetap menjunjung azas praduga tak bersalah terhadap W. “Hal tersebut adalah pembelajaran untuk seluruh pegawai. Kami tetap menjunjung azas praduga tak bersalah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Hery Karnadi mengatakan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan untuk sementara sejak Desember 2023.

“Sudah tidak aktif sebagai ASN karena statusnya sudah tersangka dan tahanan kota serta yang bersangkutan wajib lapor seminggu dua kali, Senin dan Kamis,” ucapnya.

Saat ditanya mengapa tidak diberhentikan secara permanen. Hery menyatakan bahwa langkah itu diambil sesuai dengan Undang Undang Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

“Tidak bisa diberhentikan permanen, karena belum ada putusan sidang. Kan ini belum sidang. Kalau secara aturan bila jadi tersangka diberhentikan sementara,” ucap mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) itu.

Walau diberhentikan sementara, kata Hery, yang bersangkutan tetap menerima gaji sebesar 50 persen, namun tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Saat dikonfirmasi perihal kasus yang menerpa ASN tersebut. Hery menyatakan bahwa kasusnya ditangani Unit PPA. “Kalau dari informasi polisi kasus aborsi,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Pola Hidup Cukup dan Sederhana, akan Melahirkan Pemimpin Baru yang Terbaik

0

Jurnalinspirasi.co.id – Menarik saya baca  salah satu postingan yang viral di medsos WAG, yang antara lain kontennya dengan pesan moral yang sungguh baik dan terpuji…”Orang yang meyakini dan punya agenda memperjuangkan kejujuran dan kebenaran akan siap hidup sederhana demi memelihara hidup yang halal” (Prof.Komaruddin Hidayat dikutif sahabat saya Dr.Syafriman Abas, pensiunan ASN Kemensos RI yang bermukim di Kota Bandung).

Saya terkesan dengan tulisan singkat itu, karena pesan moral demikian itulah sikap hidupku, yang saya pertahankan hingga kini, insya Allah tetap teguh pendirian (istiqomah) sampai di akhir hayat. Oleh karena itu, izinkan saya bernarasi singkat mengenai watak kesederhanaan, kejujuran dalam memperjuangkan kebenaran itu, kaitannya dengan suksesi dan seleksi kepemimpinan nasional dalam Pemilu, Pilpres dan Pileg RI tahun 2024.

Ajaran agama Islam (DinnulIslam), yang saya pahami, khayati dan insya Allah diamalkan, memang  mengajarkan kepada kita umat manusia, terutama bagi mereka yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, bahwa hidup itu dijalani saja dengan cukup, alias hidup sederhana (qonaah), hal itu merupakan bagian terpenting dari berperilalu mulia (akhlaqul karimah).

Lebih jauh, gaya hidup bermegah-megahan (hedonist) sebagaimana firman Allah dalam Al Quran, itu perbuatan syeitan..alias sesat dan menyesatkan, cenderung berbuat jahat (munkar), dan menjauh dari perbuatan baik (ma’ruf). Watak buruk seperti keserakahan, gemar korupsi, haus kekuasaan, rakus dan tamak terhadap harta, angkuh dan sombong, berkata kasar, senang berselingkuh bahkan berzina, menipu, berbohong dan menzholimi orang lain, etc etc, demikian itu adalah sederet perbuatan buruk dan jahat bagi mereka yang gemar harta haram dan berbuat dosa besar seperti berzina, itu lengkap sudah.

Apalagi bagi mereka yang mendewa-dewakan atau diperbudak hidupnya oleh harta, tahta dan wanita (3 Ta) itu lebih sesat dan menyesatkan lagi. Bagi mereka hidup itu hanya untuk kesenangan dunia semata (ubud duniya), lupa kehidupan akhirat. Hidup orang-orang seperti ini, tidak akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, sebab tanpa ada keberkahan (not ridho ilahi) mereka hanya mendapat kesenangan semu (fatamorgana) dalam hidup dan kehidupan kesehari-hari, percayalah !.

Dalam kitab suci dikiaskan Allah bahwa “barang-barang haram sebagai sumber kemewahan itu, ibarat debu berada diatas batu yang licin, jika ada hembusan angin tiba atau air hujan mengguyurnya, maka dengan begitu mudahnya terbang, hilang (sirna)”

Gejala sosial 3 Ta komunitas elite politik inilah, sesungguhnya merupakan penyakit sosial, yang sangat merusak sendi-sendi atau tatanan sosial, terutama institusi keluarga dan negara, yang kini marak dan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, di akhir zaman. Kita amati, dimana kaum munafikun hidup berkelindan dan berkeliaran di lingkaran elite kekuasaan sebagai oknum penyelenggara negara/pemangku kebijakan/pejabat publik (the ruling party) yang gemar hidup hedonist, yang sumber pendapatan (income) dari hasil merampok, mencuri aset publik dan korupsi (sogok menyogok, suap menyuap dan grafitasi jabatan publik lainnya) yaitu perbuatan haram dan amat tercela.

Kata Imam besar Al Ghazali, apabila seseorang gemar hidup menggunakan uang dan harta yang haram-haram, maka akibatnya pola berperilaku seseorang atau sekelompok orang (kroni) itu akan sesat dan menyesatkan, tega menzholimi rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana tabiat syeitan karena darah yang mengalir dalam jejaringan syaraf dan urat nanti tubuhnya adalah darah syeitan.

Salah satu gerak gerik dan gaya hidupnya (gesture and life style) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, doyan, gemar dan pemuja 3 Ta (harta, tahta dan wanita/free sex) tersebut.

Para pemuja 3 Ta inilah merupakan penyebab utama (mainfactors) perusakan kehidupan bermasyarakat, perbuatan zholim, dan sangat menghambat kemajuan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang bersatu, berdaulat, rukun, damai berkeadilan dan makmur,  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan kata lain,  pola dan gaya berperilaku para elite politik yang gemar (doyan) dan mendewakan 3 Ta untuk hidup mewah dalam masyarakat, NKRI sulit mendapatkan pemimpin yang kita idamkan, yang berwatak Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabliq. Justeru yang banyak bermunculan yang mengatur negeri NKRI saat ini kaum munafikun dan kafirun, yang jika berbicara-suka berbohong, jika berjanji-ingkar dan apabila diberi amanah-berkhianat. Inilah dinamika kehidupan dunia sosial-politik dan sosial ekonomi serta budaya kita Zaman Now, yang sungguh berbahaya untuk keselamatan dan keutuhan Indonesia.

Kita berdoa dan sangat berharap, semoga Allah SWT memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih, agar diberikan akal sehat,  terhindar dari perbuatan tercela dan terkutuk, akal fulus (money politic, sogok-menyogok, suap- menyuap) apalagi akal bulus (berbuat curang, melanggar azas Pemilu Luber, tidak Jurdil) melalui cara penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Pesta demokrasi Pilpres dan Pileg RI tahun 2024, harapannya menjadi solusi terbaik dalam mendapatkan para pemimpin baru (new leader) yang benar dan bersih dari sifat kemunafikan pada Pemilu Pilpres dan Pileg RI pada 14 Februari 2024 yang akan datang, insya Allah aman dan lancar.

Demi menjaga persatuan dan kesatuan (keutuhan) hidup bermasyarakat, bernegara dan bernegara dalam wadah NKRI, maka setiap penyelenggara negara dan pemerintahan wajib mengedepankan nilai, norma dan kaidah moral, etika,  ideologi Pancasila  dan taat pada UUD 1945, serta menjunjung tinggi azas kepantasan dan kepatutan.

Kunci keberhasilan Pemilu 2024 nanti, ada pada para penyelenggara negara, teutama para pejabat Pemerintahan seperti Presiden, Menteri negara, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan hingga para Kades, termasuk jajaran TNI dan Polri  yang diberi amanah menjaga ketertiban dan keamanan serta pelayanan publik, wajib dan harus menegakan budaya kerja netralitas yang sesungguhnya, bukan janji palsu, tidak memihak kepada Paslon dan atau Caleg tertentu, bekerjalah profesional, jujur dan adil (jurdil), jangan sekali-kali berbuat curang. Jadilah penyelenggara dan sekaligus penengah atau wasit Pemilu 2024 yang baik.

Kepercayaan masyarakat harus dibangun dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan taat azas Pemilu Luber dan Jurdil, insya Allah warga masyarakat akan saling percaya (trust society) dampaknya akan melahirkan hidup rukun, toleran dan damai, terbebas dari konflik horizontal dan vertikal.

Lembaga Penyelenggara Pemilu.(KPU dan Bawaslu RI beserta jajarannya) wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bebas KKN. Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugas dengan profesional, transfaran, bertanggungjawab, tegas jurdil, presisi dan nondiskriminatif, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Mudah-mudahan dengan Pemilu 2024, NKRI yang demokratis, berkemajuan, berperadaban dan masyarakat adil dan makmur segera dan tetap terwujud dengan kepemimpinan yang baik dan agar dipilih dari 3 Paslon Capres dan Cawapres RI yang terbaik.

Demikian narasi singkat tentang hidup yang cukup dan gaya hidup sederhana di lingkungan sosial, akan berdampak positif dan maslahat terhadap kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Semoga tulisan ini bisa dibaca, dipahami maknanya dan bermanfaat bagi kita semua, yang mencintai negeri ini. Ingat sebentar lagi kita akan ikutserta dalam Pemilu, 14 Februari 2024, hendaknya kita menggunakan akal sehat, dan menjauh akal fulus dan apalagi bulus, demi untuk membangun Indonesia Jaya yang berdaulat dan bermartabat.
Syukron barakallah Aamiin.
Wassalam

====✅✅✅

Penulis: Dr. Ir. H. Apendi Arsyad, M.Si
(Pendiri dan Dosen Senior Universitas Djuanda Bogor, Pendiri dan Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat MPW ICMI Orwil Khusus Bogor, Konsultan K/L negara, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial)

MKKS SMP Apresiasi Dukungan Pj Bupati Bogor Terkait Sekolah Bersinar

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Ketua MKKS SMP Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi sangat bangga dan sikap Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang sangat respek terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.

Dedi Budi Sumardi menambahkan, ia juga sangat senang dengan kehadiran mantan Pj Walikota Kendari pada saat Deklarasi Sekolah Bersinar ( Bersih Narkoba) yang dilakukan di SMPN 1 Cibinong, Kamis, 11 Januari 2024.

” Deklarasi Sekolah Bersinar ini salah satu bentuk langkah Preventif dalam pencegahan bahaya Narkoba supaya tidak masuk dalam lingkungan pendidikan,” tegas Dedi Budi Sumardi, Kamis, 11 Januari 2024.

Lebih lanjut, kata Dedi Budi Sumardi, dengan adanya deklarasi Sekolah Bersinar ini secara tidak langsung MKKS SMP Kabupaten Bogor bersama para kepala sekolah dan para guru akan benar benar melindungi pelajar sebagai generasi muda dari ancaman bahaya Narkoba.

” MKKS SMP sangat mengapresiasi sikap Pj Bupati Bogor yang sangat respek dengan program Sekolah Bersinar,” pungkasnya

Sementara itu, Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meminta kepada seluruh sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya narkoba sekolah.

“Saya sangat apresiasi deklarasi Sekolah Bersinar yang dimulai dari tingkat SMP semoga bisa dilanjutkan ke tingkat SD, saya harap Sekolah Bersinar ini dapat memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas narkoba di kalangan generasi muda di level SD hingga SMP,” ungkap Asmawa Tosepu.

(asep syahmid)

Tak Kunjung Dibenahi, Kades Singasari Minta Kampus IPB Hibahkan Lahan Untuk Jalan Warga

0

Jonggol | Jurnal Bogor
Rusaknya jalan menuju Desa Singasari, Jonggol, Kabupaten Bogor yang melintasi lahan milik Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dikeluhkan warga yang melintas.

” Sejak dahulu Pemdes itu sudah mengajukan permohonan hibah kepada IPB. Agar jalan tersebut bisa dibangun memakai dana desa,” ungkap Kepala Desa Singasari Euis Sujana kepada Jurnal Bogor.

Teh Euis sapaan akrabnya mengatakan, baru-baru ini dirinya pun sudah bersurat kepada pihak IPB terkait jalan tersebut. Jika memang tidak diperkenankan untuk dihibahkan, maka jalur tersebut minta dibenahi oleh pihak IPB mengingat, jalur tersebut merupakan jalan lintas warga juga.

” Saya berharapnya ada hibah dari IPB untuk jalan menuju Desa Singasari. Namun jika pun tidak, tolonglah pihak IPB untuk membenahi jalan itu, gak sedikit warga yang jatuh jika melintasi jalan itu,” kata Euis.

Memang, sambung Euis, ada jalan yang bagus selain jalan tersebut, tapi untuk warga yang tinggal di wilayah tersebut kebanyakan melintasi jalur itu karena lebih dekat. Apalagi, saat ini musim penghujan, becek dan licin sudah pasti jadi pemandangan jalan itu.

” Saya ingin membenahi pun takut menyalahi aturan, karena jalan itu milik kampus IPB. Jika sudah dihibahkan baru saya berani untuk membangun jalan tersebut,” cetusnya.

” Saya harap, IPB bisa mencari jalan keluar, karena kondisi jalan tersebut sudah sangat lama sekali dan sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Euis menjelaskan, dahulu memang pernah pihak IPB memberikan bantuan untuk pembenahan jalan, tapi dana tersebut tidak memenuhi jika dialokasikan untuk jalur disana. “Akhirnya dialokasikan kejalur lain sesuai anggaran yang diberikan,” paparnya.

Sementara, Abdulah (55) salah satu warga Singasari yang melintasi jalan tersebut mengaku dirinya setiap hari melintasi jalan itu karena aktivitasnya ke Pasar Jonggol lebih dekat.

” Kalo lewat Citra Indah jauh, makanya saya lewat sini terus, dari dulu jalan ini udah rusak parah, cuma dibeton sampe pabriknya doang,” tutur Abdulah.

Lebih lanjut Abdulah mengatakan, sejak zaman almarhum lurah Cakra jalan ini mau diperbaiki, tapi tidak diizinkan oleh pihak kampus IPB.

” Dulu lurah Cakra pernah marah, karena jalan ini gak juga dibenerin sama IPB. Mudah-mudahan pihak kampus bisa menghibahkan jalan ini untuk warga, sehingga bisa dibenahi oleh Pemdes,” pungkasnya penuh harap.

(nay nur’ain)

Polsek Citeureup Monitoring Kegiatan Sosialisasi Caleg

0

Citeureup | Jurnal Bogor 
Kanit Intelkam Polsek Citeureup, Polres Bogor Iptu Lilik Pamudji, dan IPTU Diding Supriadi,SH melaksanakan tugas pelayanan publik melalui kegiatan monitoring sosialisasi caleg DPR RI dari Gerinda M.Ivan Maulana di Desa Tarikolot, Citeureup, Kabupaten Bogor, Kamis (11/1).

Kapolsek Citeureup Kompol Victor G Hamonangan S, S.H, M.H menyampaikan bahwa anggota yang melaksanakan patroli siang lebih meningkatan patroli sambang dan dialogis dengan masyarakat, dan menyampaikan pesan kamtibmas agar tercipta kamtimbmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Citeureup.

“Dengan adanya patroli siang, sore dan malam masyarakat akan lebih nyaman dalam beraktivitas maupun bekerja. Tak hanya himbauan kamtibmas, personel juga mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan foto dan video bunuh diri, karena menyebar teror, ketakutan, dan ketidakstabilan negara adalah tujuan teroris,” terang Kompol Victor.

Kegiatan patroli sambang ini sendiri, sambung Kompol Victor, merupakan salah satu kegiatan rutin Bhabinkamtibmas dalam upaya menjaga situasi yang aman dan kondusif dan menjaga silahturahmi dengan masyarakat.

Pada kesempatan ini juga, Polsek Citeureup memberikan penyuluhan tentang kamtibmas kepada warga sekitar. Ia berbagi informasi tentang langkah-langkah pencegahan kejahatan dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam interaksi tersebut, warga juga diajak untuk melaporkan setiap potensi ancaman atau situasi yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.

“Sesuai dengan arahan Bapak Kapolres, langkah ini diharapkan akan semakin memperkuat ikatan antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan setempat,” ucapnya

“Kedekatan antara anggota kepolisian dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan suasana aman dan kondusif. Kami berharap pola komunikasi seperti ini dapat terus ditingkatkan demi kebaikan bersama,” tambahnya.

Terpisah Kasi Humas Polres Bogor, IPTU Desi Triana SH mengatakan bahwa kunjungan Bhabinkamtibmas Polsek Parungpanjang, Aipda Jamsuri ke Desa Gintung Cilejet menjadi contoh nyata bagaimana aparat kepolisian aktif terlibat dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat.

” Warga pun dihimbau untuk dapat menginformasikan kepada pihak kepolisian bila mana mengetahui adanya gangguan kamtibmas ataupun hal-hal yang mencurigakan melalui nomor call center Polres Bogor (021) 110 ataupun nomor aduan Polres Bogor di 0812 1280 5577,” jelasnya.

(nay nur’ain)

Warga Keluhkan Bau Menyengat dari PT ASR Diduga Ada Kebocoran Bahan Kimia

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Warga Kampung Kedep RT 01 dan 02 RW 21, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengeluhkan bau tak sedap yang keluar dari PT Agro Sentosa Raya (ASR). ASR sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kimia.

Salah satu warga sekitar SR mengatakan, bau menyengat itu mulai dirasakan warga sejak sore dan membuat mual. Spontan saja karena bau menyengat, dan menurut informasi karena kekesalan ada warga yang menyambit pabrik dengan batu.

” Itu pabrik kimia, dan barusan baunya nyengat banget, memang tidak demo tapi ada warga yang spontan nyambit pabrik” kata SR.

” Biarpun di Kp. Kedep ini banyak pabrik, tapi kami hafal sumber-sumber bau itu dihasilkan oleh pabrik apa. Jika pun ada kebocoran baiknya pihak perusahaan segera mengatasi, jangan sampai mereka yang mendapatkan untung tapi warga yang mendapatkan baunya,” keluh SR.

Sementara, Kepala Dusun 05 (Kadus) Raka mengaku belum mengetahui adanya keluhan warga tersebut.

” Saya coba tanya info dari pengurus Pokja Katar dan RT, RW dulu ya. Nanti saya kabarin, karena menurut info kejadian itu tidak ada, tapi mungkin baunya kena wilayah lain,” singkatnya.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Humas PT ASR tidak menanggapi dan sampai diturunkannya berita ini belum ada penjelasan dari pihak perusahaan.

(nay nur’ain)

2.500 Ijazah Siswa tak Mampu Ditebus

0

Anggaran Penebusannya Tembus Rp7,5 M

Bogor | Jurnal Bogor
Sebanyak 2.500 ijazah siswa jenjang pendidikan SMA, SMK, MA, MTs dan SMP di Kota Bogor, akhirnya dibagikan. Sejumlah ijazah tersebut sebelumnya sempat tertahan di sekolah.

Pembagian ijazah program bantuan pelunasan biaya pendidikan tersebut dilangsungkan di ruang paripurna DPRD Kota Bogor.

Hadir dalam acara tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor serta Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan ada 2.500 ijazah setingkat SMP maupun SMA yang dibagikan dalam program bantuan pelunasan biaya pendidikan.

“Ini adalah tindak lanjut dari hasil reses DPRD dan juga dialog dengan warga ketika banyak yang menyampaikan permasalah ijazah mereka tertahan di sekolah,” ujar Atang, Kamis (11/1).

Atas dasar itu, lembaganya melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran untuk pelunasan biaya pendidikan tersebut.

“Karena kami memandang ijazah ini sesuatu yang penting tentu award terhadap siswa yang sudah belajar 3 tahun terutama yang sudah lulus SMP, SMA, SMK dan juga bisa dibuat untuk cari pekerjaan,” katanya.

Atang menjelaskan, syarat program ini yang utama adalah warga dan sekolah di Kota Bogor. Disamping itu ada syarat ijazah maksimal kelulusan sudah 4 atau 5 tahun.

Ia mengatakan, program ini sudah digulirkan sejak tahun 2021 hingga sekarang dengan alokasi anggaran sekitar Rp7,5 miliar. Secara kuota pun, kata Atang, terus bertambah bahkan tahun 2023 dua kali lebih besar dibandingkan tahun 2022.

“Intinya kami warga Kota bogor yang ijazahnya tertahan di sekolah, mereka bisa menggunakan ijazah itu dengan bermanfaat,” ujarnya.

Atang mengatakan tertahannya ijazah di sekolah dikarenakan banyak faktor, salah satunya ekonomi apalagi saat pandemi Covid-19 melanda Kota Bogor.

“Biasanya tertahan karena ada tunggakan biaya sekolah karena memang warga ketika pandemi covid juga banyak yang tidak mampu, sehingga buat mereka untuk melunasi sesuatu yang berat dan pemerintah harus hadir di sana dan juga dewan. Dan hari ini bentuk wujud kehadiran dewan dan pemerintah untuk melakukan pelunasan ijazah tersebut,” bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD Kota Bogor yang terus memperjuangkan kebijakan anggaran untuk membantu pelunasan ijazah yang tertahan di sekolah.

“Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih teman-teman dewan yang telah bekerja begitu keras sehingga memastikan ijazah yang tertunda itu bisa kita bantu,” tandasnya.

(fredy kristianto)