30.2 C
Bogor
Friday, July 4, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 268

Usai Terima Penghargaan, Ironis Ketua KPK Jadi Tersangka

Firli Bahuri menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta | Jurnal Bogor
Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11/2023) malam mengumumkan penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi dari perkara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kasus inipun ironis, pasalnya Firli jadi tersangka karena baru saja menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Firli ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri memeriksa hampir seratus orang saksi.

“Dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Oktober 2023,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dikutip dari CNN, Kamis (23/11/2023).

Disampaikan Ade, penyidik juga meminta keterangan dari tujuh ahli. Yakni, ahli hukum pidana, ahli hukum acara, ahli atau pakar mikro ekspresi, dan ahli digital forensik.

Selain itu, penyidik juga telah menggeledah dua tempat yang berlokasi di Jalan Kertangera Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan di Perumahan Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Sejumlah barang bukti juga disita oleh penyidik guna mengungkap perkara ini. Di antaranya dokumen penukaran valas senilai Rp7,4 miliar.

“Dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023,” ucap Ade.

Menurut mantan Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo Harahap menegaskan, peningkatan status hukum sebagai tersangka tersebut, membuktikan cacat moral Firli Bahuri sebagai ketua lembaga pemburu para koruptor tersebut.

“Dengan status tersangka tersebut, otomatis Firli Bahuri akan nonaktif dari posisinya sebagai ketua KPK,” kata Yudi melalui keterangannya, Kamis (23/11/2023) dini hari.

Menurut Yudi, Firli Bahuri masih punya jalan untuk mengundurkan diri selaku ketua KPK sebelum status hukumnya semakin meningkat menjadi terdakwa di kursi pengadilan.

“Oleh karena itu, sebaiknya Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KPK ketimbang menjadi beban bagi KPK,” ujar Yudi. 

Yudi melanjutkan, penetapan tersangka Firli Bahuri sebetulnya menjadi harapan baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia agar semakin tajam. Pun penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri itu, memberikan dampak yang positif bagi masa depan, serta reputasi KPK yang selama ini runtuh marwahnya akibat integritas yang rendah pemimpinnya.

Itu sebabnya, Yudi, sebagai mantan pegawai di KPK berterimakasih kepada Polri yang profesional dalam menjerat Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka.

“Alhamdulillah, akhirnya masa depan pemberantasan korupsi akan ada harapan yang cerah. Terimakasih kepada Polri, khususnya Polda Metro Jaya atas kerja keras dan profesionalitasnya dalam membersihkan KPK dari unsur-unsur korupsi,” kata Yudi. 

Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11/2023) malam resmi mengumumkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan, penerimaan gratifikasi, hadiah, atau janji yang dilakukan Firli Bahuri dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) 2020-2023. Firli Bahuri dijerat dengan sangkaan Pasal 12e, atau Pasal 12B, atau Pasal 11 UU Tipikor 31/1999-20/2001 juncto Pasal 65 KUH Pidana.  

Kasus yang menyeret Firli Bahuri sebagai tersangka ini, sudah dalam penyidikan sejak 9 Oktober 2023. Kasus tersebut dilaporkan sendiri oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang pada saat itu masih menjabat sebagai menteri pertanian.

Sementara Yasin Limpo sendiri beberapa lama setelah pelaporannya ke Polda Metro Jaya tersebut, ditetapkan tersangka oleh KPK. Politikus Nasdem tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan korupsi dalam penerimaan uang pungutan setotal Rp 13,9 miliar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan di lingkungan Kementan sepanjang 2020-2023. Yasin Limpo, pun sejak 13 Oktober 2023 dijebloskan ke sel tahanan.

(yev/cnn-rmol)

Bantuan Rp60 M Dicoret, Biskita Koridor 3 dan 4 Gagal Mengaspal

jurnalinspirasi.co.id – Koridor 3 dan 4 Biskita gagal direalisasikan pada tahun ini. Hal itu lantaran anggaran senilai Rp60 miliar yang sudah diproyeksikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menambah dua koridor baru dicoret.

Tim Akselerasi Pemkot Bogor, Yayat Supriatna mengatakan bahwa sebenarnya anggaran untuk penambahan koridor 3 dan 4 sudah dimasukan ke dalam program kegiatan Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Namun, kata dia, kemungkinan ada skala prioritas yang lain, sehingga anggaran untuk penambahan dua koridor Biskita Transpakuan dicoret oleh Kemenhub.

“Hal itu sudah direncakan, tetapi itu kan rencana dan uangnya belum ada. Nah APBN itu bisa saja mencoret, membatalkan dan menunda. Mungkin ada skala prioritas lain apakah untuk IKN atau apa. Sehingga dana sebesar Rp60 miliar itu dicoret atau dihilangkan,” ujar Yayat Supriatna kepada wartawan, belum lama ini.

“Permasalahannya bukan di kami, tapi perencanaan di tingkat kementerian itu yang berubah, apakah karena penyesuaian, refocusing atau perubahan anggaran. Kita juga tidak bisa apa-apa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yayat mengaku belum bisa memastikan apakah anggaran penambahan dua koridor baru Biskita Transpakuan ini akan dianggarkan kembali Kemenhub pada tahun 2024 mendatang.

Kendati demikian, untuk tetap menjalankan penambahan dua koridor baru Biskita Transpakuan, Pemkot Bogor bisa saja menggunakan skema Perda Transportasi, yang mana di dalam Perda itu bisa mengatur pembiayaan model Buy The Service (BTS) dengan anggaran APBD. Seperti yang dilakukan Trans Semarang, Trans Jogja, Trans Jateng, hingga Trans Jatim.

“Ya, itu tergantung Kota Bogor apakah suatu saat nanti (koridor) 3-4 bisa gak dari dana APBD, tapi kalau misalnya pusat tetap melanjutkan itu Alhamdulillah. Intinya kalau misalnya lewat Perda dari kota bisa sharing di dalamnya, misalnya 3-4 itu dikelola oleh APBD dan pemenangnya bukan yang sekarang, bisa ada yang lain,” paparnya.

Sebagai informasi, koridor 3 melayani rute sepanjang 25,4 kilometer dengan tujuan Terminal Bubulak-Sukasari-Lawang­gintung. Sedangkan koridor 4 memiliki jarak tempuh 36 kilometer melayani Ciawi-Pomad-Ciparigi.* Fredy Kristianto

Geruduk Balai Kota, HMI MPO Protes Agenda Seremonial Akhir Tahun

jurnalinspirasi.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor menggeruduk Balai Kota Bogor, Selasa (21/11).

Dalam aksinya, para mahasiswa memakar ban di depan Balai Kota sebagai bentuk protes terhadap padatnya kegiatan seremonial di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya.

“Ada beberapa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini. Terutama soal agenda-agenda Pemkot Bogor yang menyangkut masa berakhirnya Bima Arya dan Dedie Rachim,” ujar Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Irfan Yoga kepada wartawan.

Menurut dia, agenda seremonial seperti HUT KORPRI, paturay patineung, Munaslub APEKSI dan lain-lain terkesan dipaksakan oleh Pemkot dan sangat tidak mempertimbangkan keuangan Kota Bogor yang sempat mengalami defisit hingga Rp136 millar.

Padahal, kata dia, sebelumnya DPRD mengaku telah mencoret anggaran agenda seremonial itu. “Kami menduga kegiatan dilaksanakan menggunakan APBD, dan ini tidak tepat sasaran. Masyarakat tak merasakan hal ini langsung,” ungkapnya.

Seharusnya, anggaran ini tidak dihabiskan untuk acara yang sifatnya hanya seremonial saja. Sebab, sambungnya, banyak permasalahan di Kota Bogor yang nyatanya belum terselesaikan hingga saat ini.

“Permasalahan Kota bogor dalam pembangunan kesejahtraan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pendidikan. Ini seharusnya menjadi acuan Pemkot Bogor dan menjadi perhatian serius,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyoroti beragam kegiatan di tengah defisit anggaran Rp136 miliar, yang sempat melanda Kota Bogor hingga beberapa pembangunan infrastruktur dibatalkan.

“Kan anggaran sempat defisit. Akhirnya Bapenda kan diminta operasi sisir untuk meningkatkan pendapatan. Tapi kenapa koq bikin acara banyak, yang pasti membutuhkan anggaran yang juga banyak,” ujar pria yang akrab disapa Gus M ini.

Menurut Gus M, seharusnya Pemkot Bogor lebih memprioritaskan program-program yang langsung menyasar masyarakat menengah ke bawah, terutama di sisa akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota.

“Kami apresiasi wali kota sudah berbuat maksimal untuk kemajuan Kota Bogor. Tapi alangkah baiknya bila ada kesan yg lebih baik dengan tidak memaksakan diri dan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Gus M juga mengaku tidak mengetahui berapa total anggaran yang akan digunakan Pemkot Bogor dalam berbagai perhelatan tersebut.

“Sebab setahu saya, waktu rapat di DPRD sudah dicoret oleh Banggar, dan anggaran tersebar di beberapa perangkat daerah untuk menghindari paket lelang mengingat tenggat waktu pelaksanaan. Tapi kalau termyata sekarang ada kegiatan seperti itu, kita nggak tahu,” katanya.

Diketahui, jelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menggelar berbagai acara.

Di antaranya HUT KORPRI pada 18 November di GOR Pajajaran, paturay tineung yang akan dilaksanakan di enam kecamatan pada 12,15, serta 16 Desember dalam pelepasan wali kota dan wakil wali kota.

Selain itu, pada 17 Desember akan dilaksanakan peringatan 1 Dekade Bogor City of Runner. Kemudian, pada 23 Desember akan dilaksanakan pesta rakyat serta fareweel speech di 30 Desember 2023.

Sebelumnya pada 26 hingga 27 Desember bakal dilaksanakan capacity building untuk eselon II hingga IIIB di mana kegiatan serupa pernah dilaksanakan sebelumnya.

Sementara Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Munaslub APEKSI) akan diselenggarakan pada 13 Desember 2023. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan giat apresiasi ASN pada 31 Desember 2023.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Bogor, Hidayatullah mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Munaslub APEKSI yang akan digelar pada 13 Desember 2023 di IPB International Convention Center (IICC) Botani Square.

“Untuk gala dinner akan diselenggarakan di Balai Kota,” ujar Hidayatullah saat dihubungi wartawan.

Saat disinggung mengenai besaran anggaran Munaslub APEKSI. Hidayatullah mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut hanya Rp200 juta yang berasal dari APBD.

“Ya, anggaran cuma segitu (Rp200 juta). Itu diperuntukan untuk rapat pleno dan konsumsi. Kalau untuk hotel dan lain-lain ditanggung peserta,” katanya.* Fredy Kristianto

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Kades Citaringgul dan Cipambuan Dipanggil Kejaksaan

ilustrasi: Penyalahgunaan Anggaran Desa

Babakan Madang | Jurnal Bogor
Kepala Desa Cipambuan dan Kepala Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran desa.

Sekretaris Camat Babakan Madang, Iskandar membenarkan adanya dua kepala desa yang dipanggil oleh kejaksaan dari laporan pengaduan masyarakat.

” Betul yang pertama dipanggil ialah Kepala Desa Cipambuan, dan kemudian Kepala Desa Citaringgul,” ungkap Iskandar, Selasa (21/11/23) malam.

Iskandar menyebut, pemanggilan para kades tersebut karena adanya pengaduan masyarakat akan penyalahgunaan anggaran desa beberapa tahun kebelakang. Untuk spesifikasinya yang diduga disalahgunakan itu tidak ada dalam surat pemberitahuan.

” Untuk Desa Cipambuan itu sejak Dadang masih menjadi Kepala Desa, kemudian almarhum Muhammad dan Mulyadi yang juga pegawai kecamatan Babakan Madang yang sempat menjabat sebagai Pjs selama 4 bulan,” tutur Iskandar.

” Dan untuk Desa Citaringgul itu dari pengaduan masyarakat adanya penyalahgunaan anggaran desa sejak periode pertama Kades saat ini menjabat, lebih tepatnya tahun 2021 kebelakang,” tambahnya.

Untuk hasilnya sendiri, sambung Iskandar, sampai saat ini pihak Kecamatan Babakan Madang belum mengetahui, dan memang kedua kepala desa tersebut sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk menyerahkan berkas dan Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LPJ).

” Hasilnya belum tau seperti apa, bisa langsung tanya ke pihak Kejaksaan,” kata Iskandar.

Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, secara administrasi pihak kecamatan yang merupakan bagian dari tim monitoring evaluasi sudah melakukan evaluasi sesuai dengan SOP yang ada.

” Karena tugas dari tim Monev ialah hanya mensinkronkan laporan yang dibuat oleh Pemdes dan fakta di lapangan, tim Monev tidak punya kewenangan untuk mengaudit anggaran yang ada di desa,” jelas Iskandar.

Maka dari itu, Iskandar menghimbau kepada para kepala desa yang ada di Kecamatan Babakan Madang untuk menyalurkan anggaran yang diterima sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.

” Jangan neko-neko jika tidak mau bersentuhan dengan hukum, dan gunakan anggaran sesuai dengan plotnya masing-masing,” pungkas Iskandar.

(nay nur’ain)

RM Bumi Aki Jadi Saksi Sinergitas PWI dengan UP3 PLN Gunung Putri

Gunung Putri | Jurnal Bogor 
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Gunungputri, Kabupaten Bogor, melakukan pertemuan dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, bertempat di Rumah Makan (RM) Bumi Aki, Selasa (21/11/23).

Manager UP3 PLN Gunungputri, Alamsyah Anwar mengatakan, jika PLN sampai saat ini masih tetap butuh koordinasi dengan para insan pers khususnya yang tergabung dalam organisasi keprofesian wartawan yakni PWI Kabupaten Bogor.

Menurutnya, tujuan itu juga dimaksudkan sebagai wujud sinkronisasi segala kegiatan berupa sosialisasi yang dilakukan PT. PLN khususnya bagi UP3 Gunungputri.

“Beberapa kegiatan, promosi semua yang mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat dengan bantuan dari teman-teman PWI Kabupaten Bogor,” ujar Alamsyah Anwar.

Ia menerangkan, apa yang bisa disampaikan jajarannya melalui pertemuan ini bisa lebih menyebarluas ke seluruh masyarakat. “Jadi makanya, kami coba bersinergi dan berkolaborasi dengan PWI. Dengan harapan, semuanya tersampaikan dengan lebih baik serta menjangkau lebih banyak ke masyarakat,” beber dia.

Alamsyah menjelaskan, saat ini di perusahaan plat merah tempatnya bekerja itu, sedang ada promosi tambah daya, pemasangan baru. Misalnya, tambah daya, kini ada promo yang dinamakan hari listrik nasional dimana seluruh biayanya rata mulai dari 1300 sampai 7700 Watt.

“Jadi mungkin ini, banyak masyarakat yang belum tahu. Melalui sosialiasi ke media massa oleh rekan-rekan di PWI Kabupaten Bogor, promo ini semua bisa lebih menyebar luas informasinya,” ungkap Alamsyah yang didampingi oleh Aris Fadillah selaku Manager PLN Cileungsi beserta staf dan jajarannya.

Dia juga mengimbau, kepada masyarakat tentang kebahayaan kelistrikan terhadap jaringan-jaringan listrik. Adapun, apabila bagi masyarakat ditempat tinggalnya melihat adanya terkait kelistrikan bersedia untuk di potong dahang pohon yang telah mengenai kabel listrik milik PLN, sehingga jaringan kelistrikan ditempat tinggal bisa lebih aman.

Juga, kata dia, misalnya situasi-situasi yang mungkin membahayakan misalnya tiang listrik yang mau roboh atau kabel yang sudah jatuh dapat diinformasikan ke call center PLN di 123 supaya dapat diperbaiki oleh tenaga ahli yang mumpuni.

“Tolong kami disampaikan bila ada hal-hal tersebut, selain ke call center 123 boleh juga ke kantor pelayanan UP3 PLN di masing-masing tempat tinggal masyarakat atau dengan mendownload aplikasi bernama PLN Mobile di Playstore,” tegasnya.

Masih ditempat sama, ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo mengucapkan terima kasih atas undangan atas pertemuan yang dilakukan pihak UP3 PLN Gunungputri dengan organisasi keprofesian tersebut.

Menurutnya, ajakan atau undangan pertemuan yang dilakukan jajaran UP3 PLN Gunungputri yang dikomandoi Alamsyah Anwar patut diapresiasi lantaran tujuan yang sangat mulia.

“Saya apresiasi atas langkah yang dilakukan pihak UP3 PLN Gunungputri ini, dengan mengajak dan mengundang kami di pengurusan PWI Kabupaten Bogor yang tujuannya ingin menyampaikan suatu program dan promosi melalui pemberitaan di media massa agar dapat disebarluaskan ke khalayak publik,” tutur dia.

Subagiyo juga berharap, agar apa yang telah terjalin kerja sama baik melalui momentum silaturahmi ini bisa terus terjaga sampai kapan pun.

“Semoga saya harapkan, agar jalinan kerjasama saat ini bisa terus terjalin dengan baik. Tanpa ada jarak yang memisahkan,” pungkas pria yang merupakan wartawan dari koran harian International Media itu.

(nay nur’ain)

Iptu Silfi Minta Bhabinkamtibmas Rutin Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu 2024

Bhabinkamtibmas berdialog dengan warga

Klapanunggal | Jurnal Bogor 
Bhabinkamtibmas Desa Cikahuripan, Polsek Klapanunggal, Polres Bogor, Aiptu Wisnu Broto menyambangi warga binaannya di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dia  memberikan himbauan dan mengajak warga bekerjasama menjaga Kamtibmas jelang pemilu 2024 yang akan datang untuk tidak terprovokasi sekaligus memberikan edukasi TPPO.

Kapolsek Klapanunggal Iptu Silfi Adi Putri,  S.Tr.K.,S.I.K. menyatakan, Bhabinkamtibmas jajaran Polres Bogor ditekankan untuk selalu menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing dan Bhabinkamtibmas melaksanakan dialog dengan warga sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas

” Melalui kegiatan sambang tersebut diharapkan dapat terjalin kemitraan antara Bhabinkamtibmas dengan warga masyarakat sehingga dapat bersama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal, ” ungkap Iptu Silfi Adi Putri, Selasa (21/11/23).

Iptu Silfi menyebut, kegiatan patroli sambaing warga ini sendiri merupakan salah satu kegiatan rutin Bhabinkamtibmas sebagai bentuk upaya menjaga situasi yang aman dan kondusif dan menjaga silahturahmi dengan masyrakat.

” Kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan rutin dalam upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” tuturnya.

Sementara Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana, SH menyampaikan, apabila warga masyarakat ada yang menemukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dan menemukan tindakan kriminalitas lainnya dan adanya perekrutan tenaga kerja Ilegal dengan menjanjikan gaji besar akan tetapi tidak resmi payung hukumnya, masuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

” Segera adukan laporkan ke Call Center (021) 110 operator kami melayani 24 jam aduan serta laporan masyarakat ataupun nomor aduan Polres Bogor di 0812 1280 55778, dan akan ditindak lanjuti baik dari Polsek terdekat maupun Polres Bogor,” pungkasnya.

(nay nur’ain)

Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Bupati Bogor Pada Boling Terakhir

Bogor Keliling atau Boling Bupati Bogor

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Bupati Bogor Iwan Setiawan didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor Halimatu Sadiyah Iwan kembali turun langsung untuk mengecek hasil pembangunan di wilayah Gunung Putri sekaligus menyapa warga untuk mendengar aspirasi publik melalui kegiatan Bogor Keliling (Boling) atau Saba Desa, Selasa (21/11/23).

Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah, menciptakan pesta demokrasi yang damai guna mendorong suksesi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Iwan mengungkapkan, Gunung Putri merupakan wilayah dengan penduduk yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, kultur maupun budaya sehingga perlu sinergi yang kuat untuk menjaga kondusivitas wilayah terlebih jelang Pemilu 2024.

“Ini jadi Boling terakhir saya sebelum mengakhiri jabatan sebagai Bupati Bogor, saya ingatkan bahwa sinergitas antara para kades, camat dan para tokoh pemuda harus diperkuat, untuk bersama-sama menjaga kekompakan agar terciptanya pemilu damai, nyaman dan kondusifitas wilayah Kabupaten Bogor,” ungkap Bupati Bogor.

Melalui Boling, Bupati Iwan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan yakni, pertama pengecekan pintu air dan simulasi pompa banjir di Desa Cikeas, kemudian dilanjutkan dengan peresmian dan penyerahan MCK SAB Desa Wisata di Desa Bojongkulur.

Bupati Bogor juga menyerahkan secara simbolis 1.000 bibit pohon dilanjutkan dengan penanaman pohon dan tabur benih ikan untuk mendukung kesejahteraan para petani di Desa Bojongkulur.

Tidak hanya itu, Iwan juga melakukan pelepasan perahu Bebersih Sungai Cileungsi untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kebersihan Sungai Cikeas dari limbah, dan diakhiri dengan penyerahan pompa banjir portable sebagai upaya meminimalisir dan penanganan bencana banjir di wilayah Desa Bojongkulur, Gunungputri.

(nay nur’ain)

Desa Bojong Kulur Dapat Bantuan Pompa Air dari Bupati, Ini Harapan Kurnia Indra

Bantuan pompa air untuk Desa Bojong Kulur

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Sebagai upaya optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana banjir yang kerap melanda wilayah Desa Bojong Kulur, Bupati Bogor Iwan Setiawan menyerahkan bantuan pompa air portabel kepada warga. Pemberian bantuan diberikan langsung pada kegiatan Boling atau saba desa di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (21/11/23).

Bupati Iwan menyerahkan bantuan pompa air

Dua unit pompa air portable dengan daya hisap 5,05 m3/menit dibangun di wilayah Desa Bojongkulur sebagai bentuk komitmen pemerintah hadir untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir di wilayah Bojongkulur, Gunungputri. Pompa portable itu berfungsi menyerap air yang sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak banjir ataupun genangan air akibat luapan air.

Bupati Iwan Setiawan menerangkan, penanganan banjir di wilayah Gunung Putri terutama di Bojong Kulur harus dilakukan secara kolaborasi antara Pemkab Bogor, Damkar, BPBD, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Gunung Putri, masyarakat hingga Pemerintah Pusat. Ia juga berharap dengan pompa air portable ini penanganan banjir di wilayah Bojong Kulur lebih optimal.

“Di sini penanganannya harus dilakukan kolaboratif karena yang terdampak banjir adalah pemukiman warga yang jumlah rumahnya juga cukup banyak. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan juga harus diperkuat,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.

Untuk diketahui, guna mengurangi dampak banjir lokal maupun luapan sungai, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PUPR terus konsen meminimalisir dampak banjir melalui beberapa aksi nyata yakni membangun rumah pompa sebanyak 19 unit pada tahun 2022, 5 unit rumah pompa pada tahun 2021, 7 unit rumah pompa pada 2022 untuk mengatasi dampak banjir di Desa Bojongkulur khususnya Villa Nusa Indah 1 dan 2 juga wilayah sekitar yang dilewati Sungai Cikeas dan Cileungsi.

Sementara Camat Gunung Putri Kurnia Indra menyampaikan terimakasih kepada Bupati Bogor Iwan Setiawan juga Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemkab Bogor yang telah hadir langsung meninjau hasil pembangunan di wilayah Gunung Putri, juga mengapresiasi atas pemberian bantuan pompa portable yang sangat bermanfaat dalam mengantisipasi dampak banjir di wilayah Desa Bojongkulur.

“Mudah-mudahan dengan bantuan pompa portable dan kehadiran Bapak Bupati Bogor di wilayah kami bukan hanya penanggulangan, tapi ke depan tidak ada lagi banjir di Bojong Kulur,” ungkap Kurnia.

Hal senada disampaikan Kades Bojong Kulur Firman Riansyah menyatakan, hari ini Pemkab Bogor memberikan pompa air portable ini merupakan perhatian Pemkab Bogor terhadap Desa Bojongkulur khususnya.

“Alhamdulilah kami sangat senang dan terbantu ini sangat bermanfaat bagi warga kami untuk antisipasi banjir di Desa Bojongkulur,” Firman mengapresiasi.

(nay nur’ain)

Siswi Smansan Juara 2 Pencak Silat Tingkat Nasional

Yulia Putri Andini

Paskibra SMAN 1 Nanggung Masuk 16 Besar Tingkat Kabupaten Bogor

Nanggung l Jurnal Bogor
Siswi SMAN 1 Nanggung, Kabupaten Bogor Yulia Putri Andini meraih juara kedua pada kejuaraan Jakarta Pencak Silat National Championship 2023 belum lama ini. Dengan hasil runner up, siswi kelas 12 IPA 2 Smansan (julukan SMAN 1 Nanggung) ini masih bisa bersaing dengan banyak pesilat dari sekolah lainnya.

Tim Paskibra SMAN 1 Nanggung

Bagi Yulia, selain mengembangkan bakat bergabung di perguruan PSHT, pencak silat salah satu olahraga beladiri yang harus dilestarikan. Sudah ada 16 sertifikat kejuaraan yang dimiliki Yulia mulai dari tingkat Kabupaten Bogor hingga nasional.

“Dengan meraih juara, saya berharap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi mudah-mudahan bisa lebih mudah dan masuk di universitas yang saya mau,” harapnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (21/11).

Sementara Jakarta Pencak Silat National Championship 2023 merupakan kejuaraan tahunan yang ke-16 yang berlangsung di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur bulan lalu. Kejuaraan ini diikuti perwakilan dari 8 provinsi yaitu Jambi, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Tak hanya memiliki pesilat, SMAN 1 Nanggung juga berkiprah di Paskibra (pasukan pengibar bendera) dan masuk 16 besar tingkat Kabupaten Bogor. Laela Siti Kamilah, pembina Paskibra Smansan tak menyangka dengan persaingan begitu ketat anak didiknya itu masuk 16 besar.

“Meski tidak juara, namun cukup membanggakan bagi sekolah ini sudah menyenangkan, mereka bisa tampil dan cukup berani untuk maju,” jelasnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Nanggung Nia Elisa Yulianti juga mengaku bersyukur sekolah yang  dibinanya  kini telah mengalami kemajuan, mulai  bertambahnya jumlah siswa yang signifikan hingga anak didiknya diganjar prestasi dari berbagai ajang lomba.

“Walaupun SMA Nanggung berada di pelosok, dengan semangat yang tinggi hal ini membuktikan bahwa mereka pasti bisa,” kata dia.

(arip ekon)

Jasa Marga Kabur, Satpol PP dan Warga Bentrok Saat Pembongkaran

Bentrok saat Pembongkaran

Ciawi | Jurnal Bogor
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, bentrok dengan warga saat melakukan pembongkaran di lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) yang dikelola pihak Jasa Marga di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (21/11).

Aksi baku hantam dan kejar-kejaran antara Satpol PP dengan warga yang mengatasnamakan Pemuda Batak Bersatu (PBB), saat kedatangan anggota dewan Kabupaten Bogor dari Fraksi PDIP, Robinson. Suasana yang awalnya kondusif menjadi memanas, setelah adanya lemparan batu dari warga kepada anggota Satpol PP yang hendak mengeksekusi bangunan milik mereka.

Beruntung keributan bisa dilerai oleh anggota kepolisian, baik dari Polres Bogor maupun Polsek Ciawi serta anggota Danramil Ciawi.

Dalam kejadian tersebut, sekitar sepuluh orang menjadi korban, baik terkena lemparan batu maupun akibat diserang balik anggota Satpol PP yang merasa tidak menerima dengan tindakan kekerasan warga.

Kepala Satpol PP (Kasat Pol PP) Kabupaten Bogor, Cecep Imam mengaku, akibat terjadinya bentrokan tersebut, anggota Satpol PP dan Sabhara Polres Bogor harus dilarikan ke Inap Gawat Darurat (IGD) RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis.

 “Ada dua anggota yang terkena lemparan batu warga, yakni Surya, Komandan Pleton (Danton) Pol PP Park Ranger dan anggota Sabhara. Keduanya mengalami luka di kepala, kalau Surya mendapat perawatan medis sebanyak tujuh jahitan dan anggota Sabhara empat jahitan,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi di lokasi pembongkaran.

Menurutnya, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP dengan meminta bantuan anggota kepolisian, mulai Polres Bogor, Polsek Ciawi maupun Danramil Ciawi, karena bangunan-bangunan tersebut berada di lahan milik Kementerian PUPR yang secara pengelolaannya dilakukan pihak Jasa Marga.

 “Kami melakukan pembongkaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semua bangunan yang dibongkar ini, berada di lahan bukan milik mereka,” paparnya.

Sementara, Kuasa Hukum PBB, Frengky menyatakan, penolakan yang dilakukan warga agar bangunannya tidak dibongkar bukan tanpa alasan. Sebab, saat menempati lahan ini, mereka membeli dari salah seorang warga sebesar 8 juta.

“Jadi mereka yang sekarang menempati lahan ini membeli ke salah seorang warga. Warga yang menjual lahan ini sudah lama bermukim,” akunya.

Tidak hanya membeli lahan, lanjut Frengky, setiap bulannya pun warga yang menempati lahan, memberikan uang kepada salah seorang oknum dari Jasa Marga bernama Saepul.

“Setiap bulan sebanyak 35 pemilik bangunan membayar uang sebesar ratusan ribu ke oknum Jasa Marga tersebut. Bukti pembayarannya juga ada, karena setiap bulan pemilik bangunan membayar melalui transfer,” imbuhnya.

Adapun dalam bentrokan itu, sambung Frengky, sebanyak delapan warga yang berupaya meminta agar Satpol PP tidak membongkar dengan menggunakan alat berat atau excavator, menjadi korban.

 “Ke delapan warga kami mengalami luka-luka akibat dikeroyok oleh Satpol PP,” tukasnya.

Saat mengetahui adanya bentrokan antara Satpol PP dan warga pemilik bangunan, pegawai Kemen PUPR dan Jasa Marga seakan lepas tanggungjawab dengan meninggalkan lokasi pembongkaran.

(dede suhendar)