Bengkulu – Langkah cepat terus diambil Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengamankan produksi pangan nasional. Melalui Rapat Koordinasi Percepatan Optimalisasi Lahan (OPLAH) yang digelar di Aula Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Rabu, (7/5/2025).

Kementan menyatukan langkah lintas sektor dalam upaya mendongkrak Luas Tambah Tanam (LTT) dan memaksimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program OPLAH menjadi tulang punggung penguatan ketahanan pangan nasional di tengah ancaman kekeringan dan dinamika cuaca ekstrem.

“Pangan tidak boleh terhenti. Kami mendorong semua daerah untuk mengakselerasi tanam, memanfaatkan lahan suboptimal, dan mengatasi hambatan di lapangan. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara,” tegasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti menyebut peran koordinasi dan kepemimpinan daerah menjadi kunci percepatan realisasi di lapangan.

“Kami hadir tidak hanya dengan program, tapi juga dengan pendampingan teknis dan penugasan PJ. Keberhasilan OPLAH di Bengkulu sangat bergantung pada keaktifan daerah dalam merespons hambatan, menggerakkan SDM dan menjaga semangat tanam petani,” ujar Santi.

Sebagai penanggung jawab OPLAH di Provinsi Bengkulu, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Sukim Supandi, menyampaikan bahwa tim BBPMKP siap terus mengawal langsung pelaksanaan program.

“Kami mengawal dari perencanaan, pemetaan hambatan, hingga pendampingan teknis di lapangan. Tim BBPMKP hadir untuk memastikan setiap hektar lahan yang ditargetkan benar-benar produktif,” ungkapnya.

Rakor dihadiri oleh tim dari BPMP Bengkulu, Universitas Bengkulu, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, serta para pendamping lapangan dari kabupaten/kota. Evaluasi menunjukkan bahwa per April 2025, realisasi LTT Bengkulu baru mencapai 64,29% dari target tahunan 108.677 hektar. Sementara, realisasi OPLAH dari target 12.163 hektar masih memerlukan percepatan, terutama di wilayah Seluma, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan.

Keterlambatan distribusi benih, irigasi yang belum optimal, serta minimnya alsintan dan pendamping lapangan menjadi sejumlah kendala yang diangkat dalam forum. Beberapa wilayah bahkan menghadapi pengeringan saluran irigasi saat masa tanam, akibat kurangnya sinkronisasi antara agenda pertanian dan pemeliharaan infrastruktur air.

Melalui forum tersebut, disepakati sejumlah langkah konkret, mulai dari pembentukan Brigade Pangan di seluruh kabupaten, pemanfaatan benih lokal, hingga usulan penambahan alat mesin pertanian ke pemerintah pusat. Strategi percepatan juga akan diperkuat dengan pelaporan mingguan dari setiap kabupaten serta kunjungan lapangan berkala oleh tim pusat dan provinsi.

Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu menutup kegiatan dengan penekanan bahwa keberhasilan OPLAH sangat tergantung pada kecepatan eksekusi dan ketegasan koordinasi di lapangan.

“Tidak ada ruang untuk menunda. Kita harus bergerak cepat, karena cuaca tidak menunggu, dan pangan harus tersedia,” ujarnya.

Dengan sinergi yang kuat serta semangat gotong royong, Kementan optimistis target tanam dan optimalisasi lahan di Bengkulu dapat tercapai, menjadi fondasi kuat bagi swasembada pangan nasional.

(bbpmkp)

Bogor – Perlindungan varietas tanaman tidak hanya memberikan penghargaan kepada pemulia tanaman atas karyanya, tetapi juga memastikan bahwa hak atas kekayaan intelektual terkait varietas tanaman dihormati sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi perhatian utama dalam proses penyilangan varietas baru.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan  Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan nilai tambah dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat.  Untuk itu Mentan  mendorong perlindungan berbagai komoditas pertanian Indonesia melalui pendaftaran varietas  lokal di tiap daerah.

Guna meningkatkan jumlah pemohon hak PVT dan kompetensi konsultan PVT dalam kontribusi capaian swasembada pangan, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) bekerjasama dengan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) melaksanakan Pelatihan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman Tahun 2025. Pelatihan diikuti 40 orang berasal dari peserta perorangan maupun instansi yang berbadan hukum.

Kegiatan Pelatihan dilaksanakan dengan metode blended learning pada tanggal 6 – 9 Mei 2025  secara daring dilanjutkan secara luring tanggal 14 – 16 Mei 2025 di BBPMKP. 

Pembelajaran mencakup teori di kelas dan kunjungan lapangan, serta melibatkan narasumber dan fasilitator pelatihan dari PPVTPP,  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Biro Korwas PPNS Bareskim Polri, Komisi PVT, serta Widyaiswara BBPMKP.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir konsultan-konsultan andal yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem perlindungan varietas tanaman di Indonesia.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala BBPMKP Sukim Supandi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan dalam mencapai swasembada pangan kolaborasi berbagai stakeholders tentunya menjadi faktor yang fundamental. PPVTPP memiliki kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan varietas tanaman unggul dan memberikan perlindungan terhadap hak PVT.

Untuk mendukung program swasembada pangan, PVT merupakan bagian penting dari sistem inovasi pertanian nasional. Perannya, antara lain menjadi jembatan antara hasil penelitian dan pengembangan varietas dengan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi yang berkeadilan. Tentu saja, kontribusi pelayanan dan akselerasi perakitan varietas unggul baru yang sudah dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga terstandar internasional.

Sementara itu Kepala Pusat PVTPP Leli Nuryati menyatakan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan nanti semakin banyak  konsultan PVT yang bisa membantu para pemohon hak PVT dari luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga dapat meningkatkan jumlah pemohon hak PVT di Indonesia.

”Hingga saat ini kami mendapatkan permohonan untuk mendapatkan pendaftaran hak PVT ini tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Oleh karena itu pelatihan PVT ini merupakan salah satu sarana untuk semakin banyak lagi konsultan PVT yang nanti bisa membantu para pemohon hak PVT,” ujarnya, saat pembukaan pelatihan, Selasa (6/5/2025).

Di Kementerian Pertanian lanjut Leli, Pusat PVTPP mewakili Menteri Pertanian menandatangani sertifikat hak PVT dan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

”Apalagi kita sekarang sedang mendukung untuk swasembada pangan, diperlukan benih-benih unggul, varietas-varietas unggul yang dikembangkan oleh pemulia tanaman,” tuturnya.

Perlindungan varietas tanaman adalah bentuk penghargaan terhadap kerja keras para pemulia dalam menciptakan varietas unggul. Konsultan PVT menjadi jembatan penting antara pemulia, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak atas kekayaan intelektual di sektor pertanian terlindungi secara adil dan berkelanjutan.

Selain itu PVT juga menjamin kualitas dan benih-benih yang berasal dari varietas-varietas unggul baru.

Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan mendalam mengenai dasar hukum PVT, prosedur pendaftaran varietas, Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) BUSS hingga aspek teknis penyusunan dokumen pendukung dan pendampingan permohonan.

Peserta juga akan mendapatkan studi kasus serta praktik langsung terkait proses pengajuan PVT.

(Regi/BBPMKP)