Bogor, Jurnal Inspirasi

Salah satu perusahaan penyedia jasa umroh di Kota Bogor, PT. Madinah Iman Wisata, yang berkantor di kawasan Pancasan, Kecamatan Bogor Barat juga turut terkena imbas terhadap terganggunya jadwal keberangkatan jamaah travel umroh. Direktur Cabang Bogor PT. Madinah Iman Wisata, Umar Toha mengatakan, kebijakan Arab Saudi tersebut tidak merugikan perusahaan travel secara finansial. “Kalau secara finansial tidak rugi. Karena tiket pesawat dan hotel yang sudah kami bayar tak digunakan, dan ada penjadwalan ulang keberangkatan,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (27/2).

Kerugiannya, sambung Umar, kemungkinan keberangkatan jemaah pada Maret 2020 bakal tertunda. Apabila pemasangan scanner pendeteksi suhu tubuh di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah oleh pemerintah Saudi tidak rampung dalam waktu dekat.

“Kami khawatirnya, pemasangan scanner terlambat. Kami berharap dalam sepekan sudah selesai, agar pemberangkatan Maret tak terganggu. Sebab scanner itu kan hanya alat, bukan seperti membuat bangunan. Kalaupun telat keberangkatan jemaah bakal dijadwal ulang, sesuai dengan kebijakan Arab Saudi,” katanya.

Menurut Umar, PT. Madinah Iman Wisata berencana akan memberangkatkan 1.500 jemaah yang berasal dari seluruh Indonesia pada Maret mendatang. “Jadi di bulan Maret ada empat kali keberangkatan. Yakni pada tanggal 16, 18, 22 dan 24 Maret. Sejauh ini sih visanya belum jadi,” katanya.

Umar menyatakan, sejauh ini tak ada jemaah dari travelnya yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu lantaran para jemaahnya sudah berangkat sebelum Pemerintah Saudi menstop kedatangan jemaah umroh pada Kamis (27/2). “Jadi sebelum ada kebijakan itu, jemaah kami sudah berangkat semua. Pemerintah Saudi sendiri baru menstop dengan menghapus visa jemaah umroh pada hari ini (kemarin, red),” jelasnya.

Umar menyatakan bahwa sejauh ini jemaah yang akan berangkat pada Maret tidak ada yang komplain. Lantaran, pihaknya dibantu oleh Himpunan Pengusaha Umroh dan Haji (Himpuh) serta Asosiasi Pengusaha Muslim Umroh dan Haji (Ampuri) membantu mensosialisasikan kebijakan Arab Saudi itu kepada para jemaah.

“Jemaah hanya sedikit kecewa karena, keberangkatan mereka bisa tertunda lantaran adanya kebijakan Arab Saudi itu. Itu saja sih, kan masalahnya bukan di travel. Tapi diregulasi pemerintah Saudi,” ucap pria yang juga Ketua Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) Kota Bogor ini.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menambah jumlah wakil direktur (wadir) RSUD dari dua menjadi tiga, kembali menjadi sorotan. Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bogor menilai bahwa kebijakan tersebut hanya membuat keuangan RSUD semakin terbebani.

“Ya, akan makin terbebani secara finansial. Karena struktur di bawahnya akan bertambah, dan mereka itu kan mesti digaji. Apalagi kondisi RSUD Kota Bogor ini berbeda dengan daerah lain. Kalau di kota atau kabupaten lain, keseluruhan pegawai adalah PNS. Bila di Kota Bogor kan tidak,” ujar Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah MD KAHMI Bogor Dwi Arsywendo kepada wartawan, Kamis (27/2).

Dwi pun mempertanyakan urgensi  penambahan wadir dari rumah sakit pelat merah itu. “Seharusnya yang dipikirkan oleh RSUD dan Pemerintah Kota Bogor itu bukan menambah wadir, tetapi memaksimalkan kerja wadir yang sudah ada, demi meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah menambah tenaga medis, karena itu lebih baik. Sebab, dengan menambah wadir belum tentu dapat meningkatkan pelayanan. “Penambahan fasilitas dan tenaga medislah yang lebih penting, seperti penambahan perawat yang banyak, itu akan lebih bermanfaat agar pelayanan bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Sehingga, sambung dia, tidak ada pasien yang lambat terlayani, dan juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat yang memiliki keahlian di bidang medis. Iapun menyatakan, regulasi perubahan nomenklatur OPD, tiba-tiba RSUD atau Pemkot merasa memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang nantinya tidak akan menjadi manfaat bagi Kota Bogor. “Semua harus melalui kajian yang komperhensif, jangan asal-asalan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus III DPRD, Mahpudi Ismail mengatakan bahwa pada prinsipnya, dewab mendukung ketika pemkot dengan cepat merespon regulasi pusat tersebut. Namun, yang harus diperhatikan, perubahan perda ini bukan hanya untuk satu OPD, tetapi menyeluruh. “Kami menyesalkan ekspose yang dilakukan hanya terfokus pada satu OPD saja, yakni RSUD. Tidak elok-lah, sepertinya kita digiring ke arah itu. Padahal, urgensinya tidak sebanding dan tidak signifikan dalam membantu pelayanan bagi warga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, soal penambahan posisi wakil direktur, sebaiknya pemkkt menyampaikan argumentasi dengan didukung data-data. “Kenapa wadir ditambah, mana kajiannya, mana datanya yang menunjukan bahwa penambahan struktur itu diperlukan demi meningkatkan pelayanan. Kalau cuma bicara dan wacana untuk meningkatkan pelayanan. Saya khawatir ini hanya angin surga buat warga Kota Bogor,” tutur politisi Gerindra itu.

Secara pribadi, ia menolak rencana pemerintah menambah struktur jabatan di RSUD. “Saya rasa belum perlu ada penambahan struktur jabatan. Optimalkan saja sumber daya yang ada,” tegas Mahpudi.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Sebanyak 4 makam di Pemakaman Kebon Danas, Kampung Nanggerang RT 03/Rw 06, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, hanyut terbawa aliran Sungai Cigading pada Kamis (27/2). Berdasarkan pantauan lapangan, terlihat sebanyak dua jenazah yang masih terbungkus kain kafan menyembul dari makam.

Ketua RT 03, Dede Karmaji menjelaskan bahwa sebelumnya lahan pemakam tersebut seluas 4.500 meter persegi. Namun, lantaran terkikis aliran sungai luasnya semakin terkikis, dan kemudian terjadilah longsor yang menyebabkan makam hanyut.

Menurutnya, kejadian makam yang ambrol tergerus longsor dan hanyut sudah kerap terjadi sebelumnya. “Dulu paling hanya dua atau tiga makam saja. Kalau ditotal sejak kejadian dulu sampai sekarang sudah 10 makam yang terbawa hanyut,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Priatna Syamsah menjelaskan bahwa ada empat jenazah yang hanyut. Ia menuturkan bahwa terdapat beberapa tulang belulang yang ditemukan sekitar lima kilometer, tak jauh dari lokasi longsor.

“Kejadian ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya juga pernah ada,” katanya.

Priatna menyatakan bahwa jenazah dari makam yang hanyut, rata-rata dikubur pada 1984 lalu. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan RT untuk mencari tahu dulu keberadaan keluarganya, setelah itu dimusyawarahkan akan dipindahkan atau bagaimana,” ungkapnya.

Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Bogor

Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut- Nambo (Luna), di Kecamatan Klapanunggal, pada tahun 2020 ini belum bisa digunakan, lantaran infrastruktur di lokasi belum rampung 100 persen.

“Kalau pembangunan infrastrukturnya belum beres, tak mungkin lah, TPPAS itu dioperasikan, kan di sana itu sampah bukan dibuang begitu saja, tapi diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Trian Tunggana, dihubungi wartawan, baru-baru ini.

TPPAS Luna, rencananya akan digunakan tempat pembuangan sampah dari Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok serta Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Anggaran pembangunan TPPAS itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

“Posisi kami (Kabupaten Bogor-red) kan hanya sebagai pengguna, sama seperti tiga daerah lainnya. Inginnya sih, tahun 2020 TPPAS Luna sudah operasi, agar sampah yang dibuangkan ke Galuga, dialihkan ke sana (TPPAS Luna-red),” ujar Trian.

Ketika ditanya apakah sudah mendapatkan kabar atau informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Trian menjelaskan, Rabu 22 Januari lalu diundang rapat di Bandung, khusus membahas TPPAS Luna. “Karena posisi kita sebagai pengguna, intinya akan ikut saja arahan dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Sampah yang diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara di TPPAS Luna, rencananya untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar PT. Indocement Tunggal Prakarsa.

Areal TPPAS Luna merupakan lahan milik Perhutani seluas 40hektar. Pemerintah Kabupaten Bogor dan PT. Indocement ikut berperan dalam merealisasikan pembangunan TPPAS tersebut, salah satunya dengan membebaskan lahan untuk membangun jalan sepanjang 5 kilometer.

Mochamad Yusuf

Cibinong | Jurnal Bogor

Proyek Rest Area Puncak yang berlokasi di lahan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Mei mendatang akan dimulai, termasuk di dalamnya pembangunan kios untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Kalau tidak ada halangan Mei, proyek itu sudah dimulai. Anggarannya ada yang bersumber dari APBN pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPERA) dan APBD Kabupaten Bogor,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisperdagin) Nuradi, kepada wartawan, Kamis (27/02).

Nuradi menjelaskan, anggaran dari APBD pagunya sebesar Rp 18 miliar. Uang itu akan dialokasikan untuk membangun kios penampungan PKL, sedangkan uang APBN untuk membangun sarana dan prasarana, seperti jalan masuk, taman dan masjid.

“Kios PKL yang akan kita bangun di lokasi rest area itu jumlahnya ada 516 unit, sesuai dengan data PKL yang lapaknya akan digusur, karena lokasi tempat mereka jualan akan dipakai melebarkan Jalan Raya Puncak,” ujar mantan sekretaris DPRD itu.

Nuradi mengungkapkan, seharusnya mengacu pada jadwal, proyek pembangunan kios penampungan PKL dilaksanakan April, namun, karena di lokasi perlu dibangun pondasi dan itu menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya, akhirnya rencana itu diundur.

“Pokoknya, proyek itu harus selesai dalam jangka waktu lima bulan, agar para PKL yang lapaknya akan digusur bisa pindah minimal pada akhir tahun 2020 atau Januari 2021 mendatang sudah dioperasikan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pembangunan Sebagai informasi, Rest Area Puncak, pembangunannya tertunda dua kali, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2018 proyek tersebut dianggarannya dialokasikan sebesar Rp 10 miliar, namun gagal diserap, karena Detail Engineering Desain (DED) direvisi Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan alasan, agar arsitekturnya bercirikan Sunda. Proyek kembali dimasukan di APBD 2018 dengan anggaran Rp 15 miliar, tapi nasibnya sama dengan 2019. Proyek tersebut gagal dilaksanakan, lantaran ada perubahan luas areal. 

Mochamad Yusuf

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari beberapa dinas dan badan sejak awal tahun 2020 ini dibiarkan tanpa pimpinan atau kepala. Petinggi Pemerintah Kabupaten Bogor sampai sekarang belum berencana membuka open bidding atau lelang jabatan.

“Open bidding kan memakan waktu cukup lama, karena sebelum digelar, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Keman PAN-RB) dan Badan Kepegawain Negara (BKN),” kata Sekretaris Daerah Burhanudin, kepada wartawan, Kamis (27/02).

Ketika ditanya apakah ada alasan lain kenapa kenapa pengisian jabatan kepala dinas atau badan tidak terburu, tidak seperti tahun 2019 lalu, Burhanudin dengan tegas mengatakan, saat ini semua energy dipusatkan pada pemulihan bencana alam di empat kecamatan di wilayah barat.

“Yang pasti ketika waktunya pas, dinas dan badan yang kosong tanpa pimpinan itu akan diisi. Kita sudah perintahkan Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.

Lima OPD yang kosong tanpa kepala itu, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan (Distan), Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kabupaten.

Di luar BNNK, posisi empat jabatan kepala dinas lowong, karena sang pejabat lamanya pada awal tahun 2020 memasuki masa purnabhakti atau pensiun. “Roda organisasi di lima OPD itu tetap berjalan seperti biasa, karena rentan kendalinya dipegang penjabat sementara (Pjs), seperti di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dijabat sekretaris dinas,” kata Burhanudin.

Sebagai informasi, pada 2019 lalu tepat satu tahun pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan memimpin Kabupaten Bogor, open bidding dilaksanakan dua kali untuk mengisi kursi lowong di delapan OPD,

Kedelapan OPD itu, diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mochamad Yusuf