Bogor, Jurnal Inspirasi
Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menambah jumlah wakil direktur (wadir) RSUD dari dua menjadi tiga, kembali menjadi sorotan. Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bogor menilai bahwa kebijakan tersebut hanya membuat keuangan RSUD semakin terbebani.
“Ya, akan makin terbebani secara finansial. Karena struktur di bawahnya akan bertambah, dan mereka itu kan mesti digaji. Apalagi kondisi RSUD Kota Bogor ini berbeda dengan daerah lain. Kalau di kota atau kabupaten lain, keseluruhan pegawai adalah PNS. Bila di Kota Bogor kan tidak,” ujar Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah MD KAHMI Bogor Dwi Arsywendo kepada wartawan, Kamis (27/2).
Dwi pun mempertanyakan urgensi penambahan wadir dari rumah sakit pelat merah itu. “Seharusnya yang dipikirkan oleh RSUD dan Pemerintah Kota Bogor itu bukan menambah wadir, tetapi memaksimalkan kerja wadir yang sudah ada, demi meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah menambah tenaga medis, karena itu lebih baik. Sebab, dengan menambah wadir belum tentu dapat meningkatkan pelayanan. “Penambahan fasilitas dan tenaga medislah yang lebih penting, seperti penambahan perawat yang banyak, itu akan lebih bermanfaat agar pelayanan bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Sehingga, sambung dia, tidak ada pasien yang lambat terlayani, dan juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat yang memiliki keahlian di bidang medis. Iapun menyatakan, regulasi perubahan nomenklatur OPD, tiba-tiba RSUD atau Pemkot merasa memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang nantinya tidak akan menjadi manfaat bagi Kota Bogor. “Semua harus melalui kajian yang komperhensif, jangan asal-asalan,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus III DPRD, Mahpudi Ismail mengatakan bahwa pada prinsipnya, dewab mendukung ketika pemkot dengan cepat merespon regulasi pusat tersebut. Namun, yang harus diperhatikan, perubahan perda ini bukan hanya untuk satu OPD, tetapi menyeluruh. “Kami menyesalkan ekspose yang dilakukan hanya terfokus pada satu OPD saja, yakni RSUD. Tidak elok-lah, sepertinya kita digiring ke arah itu. Padahal, urgensinya tidak sebanding dan tidak signifikan dalam membantu pelayanan bagi warga,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut dia, soal penambahan posisi wakil direktur, sebaiknya pemkkt menyampaikan argumentasi dengan didukung data-data. “Kenapa wadir ditambah, mana kajiannya, mana datanya yang menunjukan bahwa penambahan struktur itu diperlukan demi meningkatkan pelayanan. Kalau cuma bicara dan wacana untuk meningkatkan pelayanan. Saya khawatir ini hanya angin surga buat warga Kota Bogor,” tutur politisi Gerindra itu.
Secara pribadi, ia menolak rencana pemerintah menambah struktur jabatan di RSUD. “Saya rasa belum perlu ada penambahan struktur jabatan. Optimalkan saja sumber daya yang ada,” tegas Mahpudi.
Fredy Kristianto
