Leuwiliang, Jurnal Inspirasi

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Demokrat Ruhiyat Sujana menyoroti keberadaan rumah makan siap saji CFC yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang. Musababnya, bakal menutup penghasilan pada pedagang yang diluar.

“Kalau secara regulasi dibolehkan, tapi kita lihat kepentingan keberadaan CFC apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jangan sampai ini dijadikan sebagai bisnis semata, dan juga merugikan masyarakat (pedangan sekitar yang sudah puluhan tahun Berdagang,” kata Ruhiyat kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ruhiyat juga menegaskan, keberadaan CFC jelas menutup ruang penghasilan para pedagang. Karena ini soal keperpihakan dan ternyata Direksi RSUD Leuwiliang lebih berpihak kepada pengusaha besar dibandingkan warung mayarakat lokal. “Ini kan keblinger padahal sudah jelas keberadaan RSUD bisa meningkatkan perekonomian pedagang kecil tapi malah mempersempit ruang usaha mereka,” tegasnya.

Bahkan, dalam waktu dekat pihak Komisi 4 akan memanggil Direksi RSUD Leuwiliang untuk mempertanyakan keberadaan CFC di lingkungan rumah sakit. “Yang namanya rumah sakit kan domain terbesarnya pelayanan, makanya perlu dilihat dulu apakah pelayanan sudah maksimal atau belum,” ucapnya.

Dirinya berharap ada solusi yang dijadikan sebagai rujukan tentang pembukaan usaha di lingkungan rumah sakit karena akan banyak keluhan dari pedagang diluar. “Saya ingin pelayanan dulu dimaksimalkan tanpa mengesampingkan hal lain, dan perlu dilakukan pengecekan mengenai perizinannya CFC juga,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Adminitrasi RSUD Leuwiliang Inlaurizen menuturkan, bahwa pembangunan rumah makan siap saji sudah sesuai dengan prosedur karena melakukan kerjasama dengan rumah sakit. “Boleh saja, kan kita Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) usaha untuk operasional rumah sakit dengan mou serta bersertifikat juga boleh,” pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Ciawi, Jurnal Inspirasi

Rumah dinas (rumdin) Camat Ciawi, Kabupaten Bogor, Agus Hasan Slamet, tidak ubahnya seperti penginapan. Sebab, rumdin yang dibangun pada tahun 2016 menggunakan duit rakyat melalui anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor  sebesar Rp4.704.787.000, diduga setiap malam selalu digunakan orang lain.

Salah seorang pegawai Kecamatan Ciawi yang namanya tidak mau disebutkan membenarkan jika rumdin camat selalu digunakan orang lain. “Kata camat sih saudaranya dan seorang dosen,” ujarnya kepada wartawan.

Pegawai kecamatan lain pun sambil diliputi rasa takut mengatakan, selama ini rumdin jarang digunakan camat untuk tinggal atau menginap. Sehingga, kunci rumdin diberikan kepada saudaranya tersebut.

“Jadi setiap malam memang ada yang nempatin rumdin,” ungkapnya singkat.

Sementara, Ujang Ka’mun, tokoh di Kecamatan Ciawi mempertanyakan aturan penggunaan fasilitas negara tersebut.  “Aturannya diperbolehkan apa tidak?,” paparnya.

Ia sangat menyayangkan apabila dalam memanfaatkan fasilitas negara itu, melabrak aturan. Terlebih untuk membangun rumdin dan kantor kecamatan serta mushola di lingkungan pemerintahan Ciawi ini, menghabiskan uang miliaran rupiah.  “Informasinya dosen juga pegang kunci rumdin. Jadi bukan rumah dinas camat lagi, tapi rumah penginapan dosen,” imbuh Ujang Ka’mun.

Hingga saat ini, belum ada komentar dari Camat Ciawi, Agus Hasan Slamet terkait rumdin yang digunakan dosen tersebut. Dede Suhendar

Leuwiliang, Jurnal Inspirasi

Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang hingga kini tak kunjung dibangun, Kondisi ini membuat sejumlah pedagang Pasar Leuwiliang meminta Bupati Bogor untuk turun tangan  lantaran jalan menuju jalur pasar itu mengalami kerusakan sudah belasan tahun dan saat ini masih belum jelas statusnya. Terlebih, PD Pasar Tohaga Leuwiliang dengan  UPT PUPR  wilayah V Leuwiliang tidak memberikan kepastian kapan jalan tersebut akan dibangun.

Ketua Paguyuban Pasar Leuwiliang  H. Tobang meminta Bupati Bogor Ade Yasin untuk turun langsung  guna menyesaikan permasalahan Jalan Lingkar Leuwiliang yang hingga kini belum juga dibangun. “Sudah 15 tahun kondisi jalan itu dibiarkan rusak dan tak pernah dibangun,” katanya kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/3).

Padahal, lanjut H. Tobang mengatakan, 10  tahun kebelakang jalan itu pernah dibangun oleh PD Pasar. “Nah pertanyaannya kenapa sekarang tidak bisa?,” tanya H Tobang heran.

Menurutnya, sekarang begini PD Pasar atau BUMD itu milik Pemda kenapa sih sulit amat.” Pemerintah ngambil uang dari sini, tolong dong inikan salah satu hak masyarakat  menuntut  untuk kepentingan umat bahwa jalan mesti segera dibangun. Ia menuturkan, kerusakan jalan lingkar pasar sepanjang sekira 250 meter,” ujar, H Tobang.

“Gak usah minta ke APBN cukup dibangun pakai anggaran APBD Kabupaten Bogor. Kan APBD sangat besar masa tidak mampu  untuk bangun jalan itu saja,” paparnya.

Terpisah, Kepala Unit PD Pasar Leuwiliang, Aldino Novianto, mengaku bahwa sampai saat ini status tanah Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang  belum ada pembahasan secara kongrit. Menurut dia, PD pasar berdiri pada tahun 2007 dan  sebelumnya dinas. “Sebelum ada disini itu sudah masuk radar kita masalah akses dari pintu belakang  lewat jalan itu kemudian sekitar 2008, 2009 kami menayakan perihal itu.

Status jalan, kaerna saat itu tidak ada tanggapan yang kongkrit, kami pernah swadaya sendiri  PD pasar  mengaspal jalan itu,” ucap Aldino.

Tetapi kata dia, PD Pasar, UPT PUPR dan Pemerintah Desa Leuwiliang pada Maret ini akan duduk bareng mencoba untuk  menyelesaikan permasalahan keberadaan Jalan lingkar leuwiliang. ” Nanti kami siapkan data  rinciannya agar semua ada kejelasan keberadaan status jalan tersebut,” pungkasnya.

Arip Ekon

Nanggung, Jurnal Inspirasi

Dugaan penyempitan  lahan pengairan bantaran Kali Cicaung di Kampung Babakan Cipetir RT 02 RW 07, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung  yang mengundang perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan warga sekitar ditanggapi serius pihak kepala UPT irigasi kelas A wilayah V Jasinga Handri Sukmawijayaguna. Melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, siang ini personil UPT Irigasi wilayah  V Jasinga langsung mengecek kokasi apakah apakah bantaran Kali Cicaung itu masuk ke UPT IV Leuwiliang  atau wilayah V Jasinga.

Meski sempat terputus dan beberapa pertanyaan pun dilayangkan.” Maaf handphone saya tinggal 14 persen, sebentar lagi mati,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Camat Nanggung Hary Suharsono secepatnya bakal mengecek keberadaan informasinya adanya penyempitan di Kali Cicaung.”Permasalahan ini agar menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan kecurigaan warga dan kami akan perintahkan Kasi Ekbang kemudian koordinasi dengan UPT pengairan untuk dilakukan pengukuran ulang diaeral  lahan Kali Cicaung  tersebut,” paparnya.

“Karena kami tugas di Kecamatan Nanggung terbilang masih baru,  tetapi akan  diupayakan untuk dicek lokasi untuk memerintahkan kasi Ekbang dan koordinasi dengan UPT Pengairan,” tukasnya.

Arip Ekon