Jakarta, Jurnal Inspirasi

Wabah virus Corona dinilai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski ekonomi nasional sendiri sudah goyang tanpa adanya wabah virus Corona. Hal ini diungkapkan anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati. “Kalau mempengaruhi iya, tapi kalau untuk merubah APBN, itu lain lagi, mempengaruhi iya,” ujar Anis di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2020). 
Karena, kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Indonesia tidak bisa ekspor ke China. Sebaliknya, barang dari China tidak bisa masuk ke Indonesia. “Karena mereka juga menghentikan, tapi net eskpor itu satu faktor dari pertumbuhan ekonomi,” kata legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.
Selain net ekspor, kata dia, faktor lainnya adalah konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. “Kita itu enggak ada Corona pun sudah goyang, karena apa? kebijakan-kebijakannya kontras. Jadi misalnya data menunjukkan bahwa 56 persen ditopang oleh konsumsi tetapi kebijakan banyak yang tidak mendorong daya beli,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi goyahnya ekonomi jika virus ini sampai masuk ke Indonesia. Pariwisata diperkirakan akan menjadi sektor yang paling berdampak akan merebaknya kasus ini. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari China.

“Virus Corona yang sudah banyak menyerang saudara kita di belahan negara lain tentu menjadi ketakutan yang juga dirasakan hingga Indonesia. Tak hanya tindakan dari pemerintah, masyarakat pun perlu mawas saat bepergian ke luar negeri sehingga menimalisir kemungkinan virus masuk ke Indonesia,” kata Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani dalam keterangannya.

Pelemahan ekonomi Indonesia lainnya bisa terjadi karena China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020, penurunan tajam terjadi pada ekspor migas dan non-migas yang merosot 12.07 persen. Ini terjadi karena China merupakan importir minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia. Dari sisi impor juga terjadi penurunan 2,71 persen yang disumbang turunnya transaksi komoditas buah-buahan. Pun diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan sekitar 0,23 persen, jika perekonomian China melemah satu persen akibat wabah virus Corona. Dampak virus Corona juga akan menyasar pada kinerja ekspor dan impor Indonesia pada Januari 2020.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta, Jurnal Insprasi

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla atau JK mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus maupun takmir masjid maupun mushala agar setiap saat menjaga kebersihan di lingkungan, menyusul masuknya virus Corona ke Indonesia. Hal ini mengemuka saat JK memimpin rapat dengan para pengurus pusat maupun pengurus sayap DMI di Jakarta, Rabu (4/3).

“Mengimbau kepada seluruh jajaran pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting untuk melakukan langkah sanitasi siaga bersama DKM dan takmir masjid atau musala dengan teratur menjaga kebersihan,” kata JK.

Selain itu, dia juga mengimbau para jamaah shalat agar membawa sajadah atau sapu tangan yang bersih sendiri sebagai alas sujud masing-masing. “Parah jamaah yang sedang batuk, demam, dan mengalami gejala sakit seperti flu agar melaksanakan shalat di rumah hingga sembuh dan ikut mengawasi penyebaran atau penularan virus Corona, serta melakukan upaya tanggap atau melaporkan jika ada warga masyarakat dicurigai terdampak virus Corona, khususnya di sekitar masjid atau mushala,” jelas JK.

Menurut dia, semua itu dilakukan demi mencegah lebih banyak orang terpapar virus Corona.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari penyebaran virus Corona yang dapat tersebar melalui kontak badan ataupun bersentuhan langsung dengan orang yang sedang terjangkit virus corona,” pungkasnya.

JK yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak panik, namun tetap waspada terkait adanya virus tersebut. Bentuk kewaspadaan itu, kata JK, yakni mengurangi untuk datang ke pertemuan yang dihadiri orang banyak.

JK menyampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan informasi adanya kasus Covid-19 dengan baik kepada masyarakat. Tugas selanjutnya ialah bagaimana masyarakat untuk tetap waspada meski tidak perlu panik dalam menyikapinya. “Karena semua sudah mengetahui begitu banyak, kecepatan menyebarnya, perlu hati-hati lah,” kata JK saat di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

“Seperti ini, kalau ada satu saja di sini kena, kita semua kena ini. Jadi mengurangi pertemuan besar-besaran, (menjaga) kebersihan,” sambungnya. Menurut JK, pemerintah belum perlu melakukan isolasi terhadap suatu daerah yang diketahui warganya terkena Covid-19. Hal itu disampaikannya lantaran melihat kasus Covid-19 di Indonesia tidak sebegitu besar seperti di negara-negara lain. Ia melihat pemerintah Indonesia sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan penanganan terhadap wabah Covid-19 di tanah air. Mantan Wakil Presiden ke-12 RI itu juga berharap wabah Covid-19 tidak menyebar seperti halnya di negara lain. “Maksimal dalam arti kata sesuai dengan korban yang ada. Tapi mudah-mudahan enggak terjadi seperti di Korea, Iran,” pungkasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Sukabumi, Jurnal Inspirasi

Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi wabah virus Corona. Bupati mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China itu. Menurut Bupati, yang paling penting sebetulnya bagi umat muslim sudah ada pencegahannya salah satunya dengan menjaga wudhu. “Tetap menjaga wudhu,” jelasnya saat ditemui di Pendopo Sukabumi Jln Achmad Yani, Rabu (4/3).

“Yang perlu dilakukan juga adalah tetap menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat dan bugar, sering mencuci tangan dengan benar. Menggunakan masker jika terserang flu dan batuk saat beraktivitas di ruang publik, menahan diri untuk tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus Corona,” jelasnya.

Bupati meminta bagi masyarakat yang memiliki tanda tanda atau gejala yang mirip dengan gejala virus Corona agar segera memeriksakan diri. “Gejala misal seperti batuk, pilek dan sesak nafas segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

H.Marwan Hamami menegaskan bahwa kesehatan berawal dari prilaku diri sendiri dengan menerpakan pola hidup sehat. “Tidak perlu panik, meski potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi begitu besar, banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang ada dilingkungan tempat kita tinggal, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena buah-buahan banyak mengandung vitamin C,” pungkasnya.

Hepie H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Mendapati uang tunai senilai Rp120 juta, Polisi Resort (Polres) Bogor masih menahan dua dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor. Kepala Satrekrim Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi mengatakan, pihaknya telah telah memulangkan empat dari enam orang yang diamankan kemarin di kantor DPKPP.

“Masih dalam proses pemeriksaan secara estafet dua ASN yakni IR dan FA, empat orang lagi yang juga kami amankan kemarin itu sudah dipulangkan. Ada uang tunai yang kami amankan yakni 120 juta rupiah,” ujar AKP Benny kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/3).

Mantan Kasat Reskrim Polres Cianjur ini menerangkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas pengamanan enam orang beserta uang tunai jutaan rupiah di salah satu ruangan kerja DPKPP.

“Sampai hari ini kami telah memeriksa enam orang yakni 3 ASN dan 3 bukan statis ASN. Sejauh ini, semuanya masih dalam terperiksa. Kami masih kembangkan terkait dengan fakta perbuatan melawan hukumnya,” terangnya.

Ia menambahkan, laporan masyarakat menjadi dasar adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penindakan oleh pihaknya. “Ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Masyarakat itu unsurnya banyak,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal memberikan Bantuan Hukum (BanHuk) kepada para ASN yang diamankan Polisi itu. “Beliau kan masih berstatus ASN, jadi di Pemkab Bogor ada bafian BanHuk yang akan mendampingi selama proses hukum yang dihadapi oleh mereka,” kata Ade Yasin.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menerangkan, pihaknya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua unsur Pemkab Bogor. “Tidak ada anggaran yang kas sekarang itu. Kalau misalkan harus bayar, ya bayar. Makanya Komisi I ini ingin Perda Perijinan harus jelas,” terangnya.

Lebih lanjut pria yang bergelar Sarjana Hukum ini memaparkan, seluruh elemen tunggu hasil pasti pihak kepolisian atas diamankannya para ASN tersebut.

“Kita tunggu dulu lah penyidik Polres Bogor untuk menuntaskan pemeriksaan yang masih berlangsung,” tandas Usep.

Noverando H

Bogor, Jurnal Inspirasi

Rabu, 04 Februari 2020, di tengah cuaca Bogor yang mendung, sekitar pukul 15 : 00 WIB, dua sahabat yang kini menduduki posisi penting di lembaga penyelenggara pemilihan umum menyambangi kantor Jurnal Bogor, yang kantornya sedikit nyumput (sembunyi-red) yang ada di Jalan Dr. Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Obrolan hangat di temani kopi pahit merek asli urang Bogor Liong Bulan (maaf bukan untuk promosi merek kopi-red), bertema kisah perjalanan keduanya dari dua sahabat itu, khususnya Herry Setiawan sebelum menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalir deras, tanpa rem diselingi tawa-tawa ringan, lantaran geli mengenang tindakan atau kelakukan di masa sebelum menjadi orang yang digaji negara.

“Jujur saja, saya tak menyangka, perjalanan dari awalnya seorang jurnalis (wartawan-red) nyangkut di KPU, sebagai komisioner. Inilah rencana dari Yang Maha Kuasa Allah SWT  yang sangat indah bagi diri saya,” kata Herry. Dalam obrolan santainya.

Herry mengaku bersyukur, lantaran pengalamannya sebagai jurnalis ternyata relevan dengan tugas dan fungsi sebagai komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilihan, penerangan masyarakat dan SDM. “Wartawan itu tugasnya diburu dengan waktu dan itu saya sadari, makanya data atau kejadian pada Pemilu 2019 lalu baik sebelum maupun sesudahnya saya informasikan kepada rekan-rekan wartawan. Intinya saya tahu apa yang dibutuhkan wartawan,”katanya.

Pernyataan senada disampaikan, Asep Saeful Hidayat , komisioner KPU yang membidangi perencanaan, data dan informasi. Aktivis kepemudaan itu menilai media merupakan mitra strategis lembaga dan ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. “Sumbangsih rekan-rekan media kepada KPU sangat besar, itulah kenapa ? saya menyebut sebagai mitra strategis bagi KPU,” tegasnya.

Asep menjelaskan, meski Pemilu sudah selesai, namun KPU tidak akan terpaku menunggu hajatan baru lagi, tapi sebaliknya di masa lengang, KPU akan banyak melaksanakan kegiatan edukasi politik kepada masyarakat, salah satunya dengan mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu (RPP).

“Di RPP nanti, pendidikan politik itu berupa tata cara memilih, tapi tidak menggunakan manual, melaikan berbasis elektronik dan sasarannya pelajar yang biasa disebut generasi milenial,” ujarnya.

Asep berharap, media ikut berperan dalam pendidikan politik, sebagai upaya lembaga untuk menjadikan Pemilu 2024 mendatang, lebih baik dan berkualitas di semua aspek mulai dari penyelenggaraan dan naiknya tingkat partisipasi. “Apa yang akan kami lakukan itu intruksi atau perintah langsung dari KPU Pusat kepada semua penyelenggaran Pemilu di daerah,” tegasnya.

Penjabat Sementara (Pjs) Pimpinan Redaksi Jurnal Bogor Mochamad Yusuf merespon positif, upaya dan ajakan KPU kepada media untuk bersama-sama bergandengan tangan menciptakan demokrasi yang berkualitas, beradab dan penuh kegembiraan.

“Kami (Jurnal Bogor-red) 1.000 persen siap membantu hajatan KPU, dengan terlibat aktif dalam pendidikan politik kepada masyarakat, tak sebatas dengan memberitakan saja, tapi dalam bentuk lain, semisal menjadi  narasumber,” katanya.

Yusuf mengungkapkan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu, mulai  dari tahapan sampai pelantikan wakil-wakil rakyat terpilih, KPU bukan hanya berhasil menghelat hajatan politik lima tahunan nasional itu, tapi mampu menjadi pemberi informasi akurat kepada rekan-rekan media yang dituntut sang redaktur info paling anyar.

“Ini tidak terlepas lantaran adanya hubungan personal yang harmonis antara wartawan dengan para komisioner. Apalagi saya dari lima komisioner, tiga diantaranya sangat akrab sebelum mereka menjadi komisioner,” tutupnya.

Gita Purnama

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Sejumlah pihak mengapresiasi tindakan Polisi Resort (Polres) Bogor yang mengamankan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor pada Selasa (3/3) kemarin.

“Saya apresiasi kepada Polres Bogor dan Bupati Bogor yang notabane suaminya masih berdinas di Polres Bogor tidak main main dalam OTT di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor,” kata tokoh Bogor Barat, Lulu Azhari Lucky kepada Wartawan, Rabu (4/3/). 

Ia mengungkapkan, OTT itu baru ada pertama kali dalam sejarah yang dilakukan kepolisian resor (Polres) Bogor sejak 10 hari di bawah kepemimpinan Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.

“Ini kan baru pertama kali sejak beberapa kapolres Bogor yang telah menjabat sebelumnya, baru ini lah OTT yang pertama kali ada dalam sejarah,” ungkapnya. 

Pria yang akrap disapa Kijalu itu juga menambahkan, moment OTT yang dilakukan Satreskrim Polres Bogor harus bisa dijadikan perhatian khusus dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Ini harus jadi perhatian seluruh perangkat SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, tidak ada kata kompromi,” tegas pria yang juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2004-2014 itu.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memuji tindakan Polres Bogor yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor itu.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri khususnya Satreskrim Polres Bogor dan Kapolres Bogor yang baru,” kata Rudy.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku terkesan dengan Kapolres Bogor yang belum lama dilantik, AKBP Roland Ronaldy, tetapi sudah mampu membuat gebrakan di Kabupaten Bogor.

Rudy menganggap mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu telah mampu menegakkan supremasi hukum di Bumi Tegar Beriman.

“Dimasa tugas yang belum genap satu bulan, Pak Roland Ronaldy langsung menunjukkan integritas dan keberanian beliau dalam menegakkan supremasi hukum,” paparnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Bukan hanya persiapkan ruangan isolasi menjadi inkubasi penidap penyakit menular covid-19, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong juga siap over budget karena melambungnya harga masker N95 hingga Rp3 juta perlembarnya.

“Gara-gara kabar penyebaran virus corona harga masker N95 yang dulunya Rp 700 ribu perbuah melambung harganya hingga Rp3 juta perlembarnya. RSUD Cibinong sebagai rumah sakit penanganan dini penyebatan virus corona pun mau tak mau siap-siap over budgeting,” kata perawat RSUD Cibinong Aneke Geruh kepada wartawan, Rabu (4/3).

Wanita asal Manado ini menambahkan, masker N95 ini langsung dibuang pasca pemeriksaan pasien diduga terjangkit virus corona karena pihak RSUD Cibinong tak mau mengambil risiko penyakit cukup mematikan  ini menular kepada para petugas kesehatan, pasien lain ataupun keluarga pasien.

“Sesuai standar operasional prosedur maka tidak hanya masker, sarung tangan dan pakaian yang steril ini pun langsung dibuang, kecuali kaca mata yang kita sterilkan. Kami tak mau mengambil risiko penyakit ini tertular ke perawat, dokter, pasien maupu  masyarakat,” tambahnya.

Wanita paruh baya ini menjelaskan, ruangan isolasi di RSUD Cibinong walaupun baru ada beberapa ranjang sudah cukup steril karena terpisah dengan pasien lainnya. 

“Di ruangan isolasi, pasien diduga terjangkit virus corona tidak diperkenankan dijenguk dan keluar dari kamar perawatan, kamar mandi pun kami siapkan di dalam hingga pasien terisolasi dari pasien lain agar penyakit menular ini tidak tersebar,” paparnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih menunggu persetujuan PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasunka untuk melakukan penebangan 501 pohon sawit yang lahannya akan dibangun hunian tetap (huntap) di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Pemkab Bogor harus punya etika administrasi hingga kami menunggu persetujuan tertulis dahulu dari PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka,” ujar Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati kepada Wartawan, Rabu, (4/3).

Ia menambahkan, target Pemkab Bogor,  penebangan 501 pohon sawit ini akan dilakukan dalam waktu dekat hingga di awal bulan April, pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun huntapnya.

“Hingga akhir bulan ini kan akan habis masa transisi lalu di Bulan April mulai masa rekontruksi, oleh karena itu pembangunan Huntap akan mulai dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal Bulan April,” katanya.

Ia.menerangkan, selain sibuk membangun 238 unit Huntap, Pemkab Bogor juga akan mencari lahan 25 hektare untuk nantinya dibangun 1.200an lagi unit huntap di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Huntap yang harus dibangun itu kan 2.000an unit dan 1.500an unit di Desa Sukaraksa, sedangkan yang dalam waktu dekat terbangun itu baru 238 unit hingga kita masih banyak membutuhkan lahan tambahan dari PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka. Selain lahan Huntap di Desa Sukaraksa, kami berencana juga akan membangun Huntap di Desa Harkat Jaya, Desa Urug, Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya dan Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan, bangunan Huntap yang akan dibangun memiliki type 36/90, lalu para pengungsi juga dibangunkan prasarana sarana utilitynya (PSU) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU – Pera).

“Selain mereka yang bangun, semua biaya pembangunan Huntap, insfrastruktur jalan, sarana olahraga dan rumah ibadah akan ditanggung oleh KemenPU – Pera, untuk biaya pembanguna Huntap sendiri dianggarkan Rp 50 juta perunit atau rumah,” papar Ade.

Politisi PPP ini berharap pembangunan Huntap bisa selesai sebelum bulan Ramadhan. “Semua tergantung pada tim teknis baik yang ada di Kabupaten Bogor maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tandasnya.

Noverando H