Jakarta | Jurnal Inspirasi

Penyelenggara lokal Formula E memutuskan untuk menunda ajang balapan yang sedianya akan digelar 6 Juni di Jakarta merespons masukan dari para pemangku kepentingan setelah Indonesia terpapar virus asal Wuhan, China itu. Para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Formula E, FIA, Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan penyelenggara lokal.

“Langkah ini kami ambil sebagai upaya preventif terhadap perkembangan COVID19 dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Ibu Kota,” ujar Ketua Penyelenggara Lokal Formula E Jakarta Dwi Wahyu Daryoto dalam rilis, Rabu (11/3).
“Setelah berdiskusi intensif dengan FEO dan pemangku kepentingan terkait, kami sampai pada kesepakatan bahwa Jakarta E-Prix ditunda pelaksanaannya dari jadwal semestinya 6 Juni 2020,” lanjut Dwi.

Pihak Formula E sendiri mengakui tak memungkinkan bagi penyelenggara menggelar sesuai dengan jadwal dan dipastikan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Dengan semakin bertambahnya kasus Covid-19 [virus corona] di sejumlah negara di mana Formula E juga diselenggarakan sesuai jadwal, kami mempertimbangkan rencana untuk mengurangi potensi dampak virus corona,” kata salah satu pendiri Formula E, Alberto Longo.
“Ini merupakan situasi yang mudah berubah. Kami harus tetap realistis dan fleksibel dalam membuat alternatif dan harus terus dikomunikasikan.”Pihak Formula E pun membuka peluang mengadakan ajang itu sebanyak dua kali di salah satu negara penyelenggara, menggunakan fasilitas permanen, dan gelaran balapan tanpa penonton di tengah wabah virus Corona.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Bogor kian mengkhawatirkan. Bahkan kini diketahui siswa SD menjadi korban peredaran barang haram. Hal ini terungkap saat Kepolisian Resort Bogor Satuan Reserse Narkoba merilis sebanyak 14 tersangka yang menjadi pengedar barang-barang haram, Selasa (10/3). “Awalnya kami menangkap AF dan DA di Desa Ciangsana, Gunung Putri Kabupaten Bogor. Setelah kita cari di rumah produksinya di Kranggan Jatisampurna, Kota Bekasi kami mengamankan barang bukti ganja gorilla 5 Kg, 1 buah microwave, 1 buah heater, dua botol alkohol, 1 buah panci, bibit sintetis dan pewarna makanan,” ucap Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Roland Ronaldy kepada wartawan di Mako Polres Bogor, Cibinong, Selasa (10/3).

Kepala Satuan Reserse Narkoba Ajun Komisaris Polisi (AKP) Andri Alam Wijaya juga menjelaskan, peredaran tembakau gorilla masuk tahap mengkhawatirkan. Mengapa?, karena bocah kelas V SD pun  ikut menjadi korban. “Buktinya sudah menyasar anak kelas V SD.  Kami  sudah mengambil langkah dengan  merehabilitasi anak tersebut,” jelasnya.

AKP Andri menerangkan, siswa SD tersebut mendapatkan tembakau gorilla dengan cara online atau daring. Nomor pengedar atau produsen diperoleh dari dari akun grup sosial media tertutup.“Karena akut tertutup tidak setiap orang bisa masuk ke dalam grup sosial media itu,” katanya.

Akun media sosial milik para bandar itu kata AKP Andri, diseleksi ketat, artinya tidak sembarangan orang masuk. “Kami pun menghimbau para orang tua agar mengawasi anak-anaknya terutama dalam penggunaan smartphone,” pintanya.

Agar harganya terjangkau dan laku, kata AKP Andri, para bandar menjual tembakau gorilla itu dalam paket kecil. “Harga perpaket tembakau gorilla itu Rp 200 ribuan untuk setiap berat tiga gram,” tutupnya.

Selain itu, Polres juga menangkap pelaku peredaran magic drug. “MN, adalah pengedar Narkoba jenis magic drug. Narkoba jenis ini penggunaannya dengan cara dihisap melalui hidung. Dari MN, kami menyita tiga bungkus magic drug,” kata AKBP Roland Ronaldy lagi.

AKBP Roland mengatakan, MN ditangkap Satuan Reserse Narkoba di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. MN ditangkap berdasarkan hasil pengembangan..”Magic drug,  merupakan jenis Narkoba langka,” ujarnya.

Menurut Kasat Reserse Narkoba AKP Andri Alam Wijaya, magic drug itu berbentuk serbuk mirip dengan heroin. Narkoba jenis ini pernah ngetren atau populer di kalangan pengguna di era tahun 2008 sampai 2009. “Magic drug mengandung ketamine, penggunaannya seperti heroin dihisap melalui hidung,” katanya.

Efek dari mengkonsumsi magic drug, kata AKP Andri, penggunanya akan berhalusinasi tingkat tinggi. Bahkan di Jakarta, ada seorang penggunanya yang tega melakukan pembunuhan dan memutilasi korbannya, karena efek halusinasi.. “Ketika orang menggunakan Narkoba magic drug ini tingkat halusinasinya tinggi, sehingga menganggap kehidupannya seperti mimpi.  Bahkan membunuh orang bisa seperti mimpi,” terangnya.

Pelaku MN, kata AKP Andri, dijerat pasal pasal 113, 114, 111, 112 Undang-undang Nomor  Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 44 tahun 2019 tentang kesehatan. “Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara,”  katanya.

Noverando H

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Jumlah pasien positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia melonjak. Kini, ada 27 orang teridentifikasi tertular virus itu. Lonjakan pasien positif Corona itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Yuri menyampaikan ada 8 pasien baru yang terkonfirmasi positif Corona.”Demikian kami sampaikan dari nomor urut 20 sampai nomor urut 27, total jumlah 8,” kata Yuri. Pasien yang positif tertular virus Corona di wilayah Indonesia bertambah lagi. Kini ada 27 pasien positif virus Corona di wilayah Indonesia.

“Demikian informasi pasien dari nomor 20 sampai 27,” kata Jubir Pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Sejumlah pasien tertular di luar negeri, lalu masuk ke wilayah RI. Namun ada juga tambahan pasien yang tertular di dalam negeri.

Asep Saepudin Sayyev |*

Rincian Penambahan Pasien:
– Pasien dengan kode 20, perempuan 70 tahun, WNI bagian dari tracing subklaster Jakarta.
– Pasien dengan kode 21, perempuan 47 tahun, WNI bagian dari tracing subklaster Jakarta.
– Pasien dengan kode 22, perempuan 36 tahun, WNI imported case.
– Pasien dengan kode 23, perempuan 73 tahun, WNI imported case, kondisinya saat ini sedang menggunakan ventilator karena faktor umur, kondisinya stabil.
– Pasien dengan kode 24, laki-laki 46 tahun, WNI imported case.
– Pasien dengan kode 25, perempuan 53 tahun, WNA imported case, kondisi stabil.
– Pasien dengan kode 26, laki-laki 46 tahun, WNA stabil, imported case.
– Pasien dengan kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI kondisi stabil, diduga local transmission yang sedang ditelusuri, belum diketahui sumber penularannya.

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Warga Bogor, Selasa (10/03) sekitar pukul 17 : 18 WIB atau jelang Magrib dikejutkan dengan bergetarnya bumi. Warga yang berada di dalam rumah berhamburan keluar menyelamatkan diri. Gempa bermagnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Sukabumi.

Akibat gempa tersebut, enam desa di Kecamatan Pamijahan, dilaporkan ikut terkena imbasnya. Kondisi terparah di Desa Purwabakti, di desa ini ada sejumlah rumah yang rusak. “Dari 15 desa di Kecamatan Pamijahan, enam diantaranya terdampak gempa, Purwabakti, paling parah. Soal kerusakan bangunan data sementara mencapai 146 rumah unit rumah, kerusakanya mulai sedang sampai berat,” kata Camat Pamijahan Rosidin, kepada Jurnal Bogor, Selasa (10/03).

Kepala Desa Purwabakti Tajudin Arifin, kepada Jurnal Bogor, mengatakan, berdasarkan laporan dari masing-masing RT dan RW, sedikitnya ada 100 bangunan rumah, gedung SD Cisalada dan mushola yang rusak.

“Selain itu ada dua  orang luka-luka tertimpa reruntuhan genting, yakni seorang nenek yang menderita luka dibagian punggung dan anak berusia delapan tahun luka dibagian lengan. Keduanya langsung dievakusi ketempat yang lebih aman dan diobati,” ujar Tajudin.

Warga yang rumahnya rusak, kata Tajudin, saat ini sudah ditampung di lokasi yang lebih aman. “Langkah itu diambil, karena kami mengkhawatirkan, akibat gempa aka nada tanah longsor,” katanya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKGm encatat gempa terjadi 13 kilometer Timur Laut Sukabumi, Jawa Barat . Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer, 34 kilometer barat laut, Kota Sukabumi. “Gempa ini tidak berpotensi tsunami,” kata Kabid Humas BMKG Taufan Maulana dalam keterangan tertulis, Selasa (10/03).

Gempa terasa hingga Jakarta. Beberapa pegawai gedung perkantoran merasakan dampak gempa Sukabumi tersebut.

Cepi Kurniawan.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Istri mantan Walikota Bogor Diani Budiarto, Sabrina Yudhastinasnyah menjadi saksi dalam persidangan kasus investasi tiket biro perjalanan bodong, yang merugikan korban Roosman Koeshendarto Rp9,7 miliar, dengan terdakwa Riska Mawarsari di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Selasa (10/3).

Kepada wartawan, Sabrina mengatakan bahwa ia juga merupakan salah satu korban dengan total kerugian mencapai Rp300 juta. Kendati demikian, dia mengaku belum melaporkan hal tersebut kepada polisi. “Saya belum (laporan). Disini saya sebagai saksi saja, kerugian dana tak sebesar Pak Roosman,” ujarnya di lokasi.

Sebab, kata Sabrina, ia harus berkompromi terlebih dahulu dengan para korban lainnya. “Nanti rembukan dulu, sebab korban lain juga masih antre untuk lapor,” paparnya.

Sabrina mengatakan, apabila sesuai kesepakatan bersama terdakwa, dengan modal Rp300 juta seharusnya ia dapat menerima margin keuntungan hingga Rp1,2 miliar. “Ya, tapi sampai sekarang tidak ada. Saya akan mencoba hitung lagi, karena takut salah. Tapi kalo di modal sih sekitar diangka Rp300 juta” ungkapnya.

Sabrina mengaku bahwa ia tertarik berinvestasi dengan Riska lantaran terdakwa mengatasnamakan agen biro perjalanan El Nusa, dan telah banyak investor yang mendapat keuntungan dari bisnis tiketing itu. “Dulu dia (Riska) sering share location bahwa ia sedang rapat di Kantor El Nusa Jakarta,” katanya.

Sementara Kuasa Hukum Roosman Koeshendarti, Khusnul Na’im mengatakan, persidangan kali ini sangat berbelit-belit, dan banyak pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang salah alamat.

“Seharusnya untuk Ferry Kurniawan saksi terdakwa tetapi malah diajukan terhadap kliennya. Memang jelas data realnya, pertnyaan yang disampaikan JPU itu mengarah kepada Ferry, tapi faktanya yang disuruh menjawab klien saya dan itu yang saya kaget,” katanya.

Iapun menyayangkan adanya indikasi perlakuan khusus kepada terdakwa yang keluar dari ruang sidang melalui pintu belakang. “Kita sama-sama lihat faktanya tadi, petugas memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa. Jadi wajar kalau para korban yang ada di persidangan ini membuat asumsi atau menyimpulkan ada perlakuan khusus,” tegasnya.

Ia menyatakan, apabila dilihat dari rekaman CCTV, sudah jelas terlihat bahwa siapa yang mengamankan dan mengarahkan. “Seharusnya tidak boleh, seluruh terdakwa seluruh tersangka yang ada di persidangan ikuti SOP, ikuti protap pengadilan masuk dan keluar harus lewat mana. Cuma yang jelas tadi hakim sudah ketok palu itu adalah luar kewenangan dari pengadilan atau hakim,” jelasnya.

Disinggung soal tuntutan pengembalian aset oleh terdakwa kepada para korban. Khusnul menerangkan bahwa hal itu mungkin mengarah kepada pelaporan selanjutnya tentang tindak pidana pencucian uang yang akan ditangani di Polda Jabar.

“Sekarang sedang proses, dan dalam waktu dekat ini akan ada laporan yang langsung sekaligus laporan tindak pidana pecucian uang. Tetapi dalam persidangan ini semoga dalam putusannya hakim memberikan pertimbangan ke tindak pidana pencucian uang, walaupun dalam laporannya pasal 378 tentang penipuan,” tandasnya.

Menyikapi persidangan sebelumnya dalam membacakan eksepsi terdakwa tanpa adanya penasehat hukum. Ia menilai bahwa terdakwa diduga memiliki orang hebat yang coba memberikan back up dalam bentuk eksepsi.

“Seorang terdakwa yang kemudian ditahan didalam lapas, yang memberikan eksepsi yang begitu bagus begitu hebat lalu bentuknya pun ketikan. Itu kita semua mengindikasi bahwa ini orang mendapat perlakuan yang khusus,” tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, total kerugian untuk para korban yang melapor di Polresta Bogor Kota mencapai Rp11 miliar. Sedangkan aksinya terdakwa Riska mengaku sebagai agen biro perjalanan ternama dari mulai El Nusa, Andaro, Antavaya, Mayapada yang telah menjalin kerjasama dengan SKK Migas, untuk memperdaya calon korbannya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Aset infrastruktur yang dimiliki oleh Negara kini bisa dikelola pihak asing setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuangkannya dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas yang diteken Jokowi pada 14 Februari 2020 dan diundangkan pada 18 Februari 2020.
Pemerintah berkilah, upaya ini untuk memancing berbagai pihak mendanai penyediaan infrastruktur di dalam negeri.  Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa badan usaha yang bisa mengelola aset negara adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, dan koperasi. Jokowi menjabarkan aset yang bisa dikelola, antara lain infrastruktur transportasi seperti, pelabuhan, bandara, dan terminal bus. Kemudian, infrastruktur jalan tol, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi. Namun, bukan berarti semua bisa dikelola badan usaha. Jokowi memberikan sejumlah syarat khusus untuk aset negara yang bisa dikelola oleh badan usaha.
Syarat-syarat itu, antara lain aset negara membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum, memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit 10 tahun.
Kemudian, aset itu telah diaudit dalam laporan keuangan kementerian/lembaga sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan arus kas aset itu positif minimal dalam dua tahun berturut-turut. Nantinya, perencanaan pengelolaan aset itu dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga dan direktur BUMN. Penanggung jawab atas penggunaan barang milik negara itu dinamakan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Kemudian, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bertugas menyusun perencanaan pengelolaan aset negara. Lembaga itu akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
Selanjutnya, perjanjian pengelolaan aset negara setidaknya memuat beberapa poin, seperti, dasar perjanjian, identitas pihak yang terikat dalam perjanjian, objek pengelolaan aset, hasil pengelolaan aset, jangka waktu pengelolaan aset, besaran dana hasil pengelolaan aset, pencairan jaminan pelaksanaan, dan tujuan pemanfaatan aset.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Hunian tetap (Huntap) korban bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor yang akan dibangun diatas lahan PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII Cikasunka, Cigudeg, menunggu anggaran penebangan pohon kelapa sawit.

Ratusan pohon kelapa sawit milik PTPN VIII Cikasunka akan ditebang untuk lahan pembangunan Huntap para korban bencana alam yang terjadi pada awal tahun di Bumi Tegar Beriman.

Ketua Tim Transisi Bancana Alam Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya masih menunggu penganggaran untuk biaya penebangan pohon kelapa sawit.

“Anggaran untuk penebangan pohon sawit iti dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Anggaran tersebut menunggu perubahan anggaran parsial,” ujar Iwan kepada Jurnal Bogor, Selasa (10/3).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Bogor ini menambahkan, perubahan anggaran parsial tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. 

“Anggaran parsial itu diperbolehkan. Hal itu berdasarkan konsultasi kami dengan Depdagri. Kalau untuk bencana boleh segera untuk menggeser anggaran kegiatan yang sudah masuk APBD 2020,” katanya.

Lebih lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini memaparkan, pemerintah daerah hanya dibebankan untuk biaya penebangan tersebut.

“Pemkab Bogor itu hanya biaya penebangan. Kalau biaya pembangunan Huntap itu dari pemerintah pusat. Anggaran pemerintah pusat itu akan turun ketika Pemkab Bogor sudah menyelesaikan penebangan pohon tersebut,” paparnya.  Noverando H