Styria | Jurnal Inspirasi
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, balapan Formula One atau F1 digelar tanpa penonton di sirkuit, yang kemungkinan akan berlangsung di sejumlah seri berikutnya jika kondisi krisis kesehatan global akibat Covid-19 tak kunjung membaik.

Pada seri pembuka di daerah perbukitan wilayah Styria, Austria, di pinggir trek Red Bull Ring yang biasanya dijejali manusia kini kosong melompong. Dikutip dari RMOL, Senin (6/7), balapan di area bukit berumput, beberapa sapi merumput di lokasi yang biasanya digunakan para fan mendirikan tenda di dekat sirkuit ketika akhir pekan balapan. Tribun utama penonton pun menunjukkan warna asli bangku mereka.

F1 kembali ke trek setelah hampir empat bulan tertunda musimnya karena pandemi virus corona dan Austria mengawali delapan seri di revisi kalender yang telah dirilis dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa kehadiran penonton di trek.

Valtteri Bottas keluar sebagai juara seri pembuka itu setelah menyintas balapan bertabur drama Safety Car dan penalti. Bahkan hanya 11 dari 20 pembalap yang menyelesaikan lombau. Sang pembalap Finlandia itu mengungkapkan ada atau tidak ada penonton sebenarnya tidak berpengaruh ketika ia fokus di balik kemudi.

“Tentunya kalian sangat fokus di balapan dan mengemudi,” kata Bottas dalam jumpa pers pasca lomba seperti dilansir laman resmi F1. “Kamu bahkan tak melihat ke penonton?” tanya pembalap McLaren Lando Norris heran.

“Tak terlalu. Jadi, ya, ketika balapan kalian fokus penuh di hal itu. Jadi tak ada bedanya tapi aku harus bilang, apa yang sangat aku nikmati di F1 yang normal adalah sebelum balapan, di mana kita melakukan parade pebalap. “Melihat para penonton, semua fan, semua bendera dari berbagai negara. Itu memberi atmosfer yang bagus sebelum lomba, juga ketika setelah balapan.

“Khususnya ketika kalian mendapati hasil bagus seperti yang aku raih hari ini, akan bagus jika bisa berbagi itu dengan atmosfer yang kita tak dapati sekarang dan merayakannya dengan penonton….”

Namun ekspresi kegembiraan nampak jelas di ketiga pebalap yang naik podium hari itu; Bottas, Charles Leclerc dan Norris kendati perayaan dengan sampanye kali ini lebih sederhana dari biasanya, tanpa podium tinggi dan kerumunan fan yang ikut merayakan. “Lebih baik membalap seperti ini ketimbang tidak membalap sama sekali,” kata Bottas.

Leclerc, yang tumbuh menyaksikan F1 di kampung halamannya di Monako, juga mendapati hal itu terasa aneh. “Kita kehilangan semangat para fan, yang aku sangat sukai dari olahraga ini, hingga melihat semangat dari orang-orang yang menonton kalian.

“Tapi seperti Valtteri katakan, lebih baik membalap seperti ini dari pada tidak, jadi sangat senang kembali ke trek dan semoga para fan menikmatinya dari rumah, dan semoga jika sudah aman, mereka bisa kembali (hadir di sirkuit),” kata Leclerc.

Norris mungkin yang paling girang di antara ketiga pembalap itu karena meraih podium perdananya di F1, sekaligus menjadi pembalap termuda ketiga yang finis podium, setelah Max Verstappen dan Lance Stroll, di sejarah F1.

“Aku sepakat dengan keduanya. Aku rasa kita semua bisa senang berada di sini membalap dan prosedur yang diterapkan cukup tahan peluru,” kata pebalap berusia 20 tahun asal Inggris itu.

“Mereka sudah terbiasa di podium, bagiku ini pertama kalinya dan aku rasa sesuatu yang selalu membuatnya spesial adalah kehadiran penonton di sini, merayakannya bersama kalian… semoga ke depannya, tak lama lagi, kita bisa mendapati para fan kembali,” kata Norris.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sempat menyatakan menunda, pemerintah akhirnya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idelogi Pancasila (HIP) setelah banyaknya penolakan. Bahkan seperti daerah lain, Aliansi Nasional Anti Komunis Bogor Raya juga menyatakan menolak dan meminta aparat mengusut tuntas inisiator RUU HIP.

“”Kita sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu. Kalau pemerintah misalnya, karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila. Menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang,” ujar Menkopolhukam RI Mahfud MD di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7).

Dia membeberkan kondisi politik Indonesia saat ini memanas karena banyak demo menolak RUU HIP. “Kondisi politik kita banyak demo menolak RUU HIP di berbagai daerah. Saya berbicara dengan BIN bahwa RUU ini bikin situasi panas. Apalagi urgensinya apa, saat kita sibuk dengan urusan COVID-19 masak urus ini (RUU HIP),” kata dia.

Mahfud juga mengaku ingin meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa RUU tersebut dibuat oleh pemerintah. Padahal RUU tersebut adalah pengajuan dari DPR RI. “RUU ini datang dari DPR. Jadi begini ada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di sini ada daftar rencana UU dalam 5 tahun ke depan jumlahnya 156. Lalu dicari mana yang prioritas tahun ini. Ini rancangan yang disiapkan DPR bukan oleh pemerintah,” terang Mahfud.

Mahfud bahkan buka-bukaan bahwa dirinya disuruh secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek RUU HIP. Lalu melaporkannya kepada presiden kembali. “Jadi surat itu datang 23 Mei pas dekat hari raya. Sama Pak Presiden langsung didisposisi ke saya. Saya yang suruh melajari RUU yang saat ini dibahas banyak orang. Saya pelajari agak kaget juga karena membuat haluan ideologi Pancasila,” ujar Mahfud.

“Isinya mengenai tafsir Pancasila itu apa dan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. 2 pokok itu. Kemudian tafsir Pancasila jadi masalah karena dasarnya beberapa UU tetapi tidak ada pertimbangan Tap MPRS no 25 tahun 1966,” lanjutnya.

Tap MPRS sendiri, dijelaskan oleh Mahfud berisi ketetapan PKI sebagai organisasi dilarang dan dibubarkan. Selain itu isinya juga melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme. “Nah itu yang jadi masalah. RUU itu nanti Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, bisa jadi ekasila gotong royong. Di situ ribut. Ketika surat sampai, saya kebetulan mendapat video dari Barisan Ulama Madura yang menyatakan menolak RUU HIP karena membuka pintu bagi komunisme. Maklumat MUI seluruh Provinsi juga menolak rancangan itu. Semuanya,” urainya.

Mahfud menegaskan pemerintah menolak RUU HIP dan telah mengembalikannya kepada DPR. Pemerintah juga meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum membuat RUU.

Sementara sebelumnya, ribuan massa di Bogor mengge;ar aksi tolak RUU HIP. Ribuan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) Bogor Raya menghadiri Apel Siaga Tolak RUU HIP di  Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat (3/7).

Dalam aksinya, ANAK NKRI Bogor Raya menyatakan dukungannya atas maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU HIP tanpa kompromi. “Kami menolak tanpa kompromi RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI untuk menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas,” ujar Koordinator ANAK NKRI Bogor Raya Endy Kusuma dalam siaran pers.

Selain itu, ANAK NKRI Bogor Raya juga mendesak kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas inisiator RUU HIP. “Terkait maklumat MUI, kami siap mendukung dan menyukseskan keputusan MUI jika pilihan Al Masiroh Kubro (demo besar-besaran) dilakukan sebagai pilihan dalam menolak RUU HIP,” jelas Endy.

Pihaknya juga mendukung pernyataan bersama ANAK NKRI Pusat yang menolak RUU HIP, termasuk siap menjalankan instruksi ANAK NKRI Pusat untuk mengadakan aksi di Bogor. “Berdasarkan instruksi ANAK NKRI Pusat dan hasil musyawarah para ulama, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas Islam di Bogor,” jelas Endy.

Aksi damai tersebut juga dihadiri sejumlah ulama dan tokoh antara lain MS Kaban (mantan Menteri Kehutanan), Slamet Maarif (Ketua PA 212), Mahdi Assegaf (Pimpinan Majelis Syababul Khaer) dan lainnya. Hadir pula sejumlah tokoh dari ormas nasionalis dan kalangan mahasiswa.

ASS |*

Bogor | Jurnal Inspirasi
Jumlah kasus positif Covid-19 asal klaster Mitra 10 kembali bertambah. Pasalnya, pada Minggu (5/7) ada penambahan satu orang lagi yang terkonfirmasi positif corona, sehingga menyentuh angka 21 orang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa tambahan seorang yang terkonfirmasi positif Covid-19 asal klaster Mitra 10 merupakan pegawai pada bagian suplier pada supermarket bahan bangunan tersebut.

“Iya, nambah satu orang. Yang bersangkutan merupakan warga Kota Bogor,” ujar Dedie saat dikonfirmasi Jurnal Bogor melalui pesan singkat whatsapp.

Menurut Dedie, Pemkot Bogor dan Gugus Tugas Covid-19 sudah memperpanjang penutupan sementara operasional Mitra 10, dan meminta supermarket bahan bangunan itu melakukan beberapa langkah. Di antaranya menguji sample spesimen bagi karyawan, SPG, supplier dan manajemen.

Selain itu, Mitra 10 harus melakukan penataan terhadap sirkulasi udara, menyiapkan flow pengunjung, menutup kantin, mengurangi jumlah pegawai yang berada didalam area toko dan menyiapkan skema penyemprotan disinfektan secara rutin dan terjadwal. “Setelah semua dipenuhi maka Pemkot dan Gugus Tugas Covid-19 baru akan memberi kelonggaran untuk dibuka kembali dengan catatan,” tutur dia.

Dedie mengatakan bahwa kasus positif Covid-19 yang terjadi di Kota Bogor akhir-akhir ini berasal dari tiga klaster. Yakni, fasilitas kesehatan, klaster luar Kota Bogor (imported cases) dan klaster Mitra 10.

“Untuk Faskes kita sudah berkoordinasi dengan Dinkes Propinsi untuk melakukan pengkajian ulang terhadap delapan RS Rujukan Covid-19 yang direkomendasi Gubernur Jabar,” ungkapnya.

Sedangkan untuk klaster luar kota Bogor, kata Dedie, terjadi lantaran ada seseorang yang melakukan perjalanan luar kota dengan menggunakan multi moda transportasi umum serta kasus warga Kota Bogor yang ber-KTP Kora Bogor tapi berdomisili di luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Sri Nowo Retno mengatakan, pada Minggu (5/7) jumlah pasien positif Covid-19 bertambah lima orang, sehingga totalnya mencapai 193. “Ada lima penambahan kasus positif,” ucapnya.

Kendati demikian, sambung dia, jumlah pasien positif yang sembuh juga bertambah lima orang, sehingga menjadi 125. “Untuk pasien yang meninggal tak ada penambahan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Kisruh pembebasan lahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dan pemilik Dr Adjit SG terus berlanjut. Dokter Adjit biasa disapa, mempertanyakan proses pengukuran ulang atas tanah bidang nomor 37 miliknya yang terletak di Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung yang gagal dilakukan ukur ulang oleh pihak BPN Kabupaten Bogor tanpa alasan dan pemberitahuan kepada dirinya dan orang yang dikuasakan.

“Saat itu tanggal 10 Januari 2020 BPN Kabupaten Bogor melayangkan surat pengukuran ulang kepada saya (dr Adjid) untuk tanah di bidang no 37, pada tanggal 16 Januari 2020, namun pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut justru pihak BPN tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan kepada kami, baik untuk rescedul atau pembatalan,” jelas Dr Adjid, via telpon selular baru-baru ini.

Menurutnya, sampai pukul 15.00 wib orang yang dikuasakannya sudah stand by di lokasi tanah tersebut menanti pihak BPN Kabupaten Bogor, namun sampai sore tidak ada pemberitahuan juga pihak BPN Kabupaten Bogor tidak datang, padahal mereka mengantongi nomor telepon saya juga nomor telepon orang yang saya kuasakan.

“Keadilan ini dimana, saya itu bukan menolak program pembebasan, bukan juga menolak uang yang akan diberikan tapi saya ingin menyaksikan pengukuran ulang tanah milik saya sesuai dengan surat yang saya miliki, kenapa harus dilakukan konsinyasi, hanya karena saya menuntut lewat dari waktu yang sudah ditentukan, pertanyaan nya kapan waktu pengukuran pun itu saya tidak tau,” kata dia.

“Bahkan dengan mudahnya BPN Kabupaten Bogor memakai nama Dadan sebagai penunjuk batas-batas tanah saya, sedang saya sebagai pemilik tidak pernah memberikan kuasa kepada Dadan untuk menunjukan batas, sekarang disaat orang yang saya kuasakan sudah di lokasi tanah untuk menyaksikan pengukuran ulang justru BPN Kabupaten Bogor tidak hadir, birokrasi macam apa seperti ini, ” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ditempat berbeda, Dede Supriatna Kasie Bagian Pengadaan Lahan BPN Kabupaten Bogor saat disambangi Jurnal Bogor di ruangannya mengatakan bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk memberikan statement perihal pembebasan lahan tersebut dan harus menanyakan langsung ke Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor.

“Saya gak punya kapasitas untuk memberikan keterangan dan bisa lebih jelasnya agar Kepala Kantor yang memberikan keterangan karena beliau merupakan Ketua P2T nya, jadi pertanyaan -pertanyaan awak media tidak bisa kita jawab, ” singkatnya.

Namun, saat Jurnal Bogor kembali menyambangi Kantor BPN Kabupaten  Bogor untuk meminta keterangan  Kepala Kantor justru kembali melempar kepada Dede Supriatna sebagai tim teknis di lapangan. “Bapak sedang ada tamu, itu masalah teknis silahkan tanya pak Dede Supriatna,” kata salah satu staf BPN.

** Nay Nurain