Bogor | Jurnal Inspirasi  

Pelatih taekwondo tim pelajar Kota Bogor, Irman Sunarya mengaku optimis, atlet binaannya akan mampu mempertahankan raihan tiga medali emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XII Jawa Barat 2018 lalu, di ajang Popda XIII Jawa Barat 2020, yang bakal digelar di Kota Bandung, 24 hingga 30 Agustus mendatang.

“Dengan kekuatan atlet yang mumpuni. Terlebih beberapa atlet pelajar eks Popda 2018 lalu, masih tampil di ajang Popda 2020 mendatang. Saya sangat yakin, dan optimis, kalau tiga medali emas tersebut bisa kami pertahankan dipentas olahraga antar pelajar se-Jawa Barat nanti,” ujar Irman Sunarya, Senin (16/3).

Ia menjelaskan, jika raihan tiga medali emas yang jadi target tim taekwondo pelajar Kota Bogor di ajang Popda 2020, tentunya dari atlet-atlet eks Popda 2018, yang masih akan bertanding pada Popda 2020 mendatang, seperti Brilian Pangestu, Kafka Putu, dan Diva. Tapi sambung Irman, tidak tertutup kemungkinan dari atlet yang baru dipromosikan ke Popda kali ini, juga bisa meraih medali emas untuk Kota Bogor.

“Ada sepuluh atlet baru yang kita promosikan masuk tim taekwondo Kota Bogor, di ajang Popda 2020. Jadi, besar kemungkinan target tiga emas tersebut bisa lebih. Ditambah lagi atlet eks peraih medali perak, dan perunggu, sehingga peluang kita sangat besar,” tegasnya.

Untuk atlet yang akan diturunkan nanti, sambung Irman, masih tahap seleksi. Bahkan nama-nama atlet tersebut juga sudah masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, untuk diseleksi kembali, siapa-siapa saja nama atlet yang layak masuk Kontingen Kota Bogor di ajang Popda 2020.

“Nama atlet sudah masuk ke Dispora. Jadi kita tinggal menunggu hasil dari seleksi Dispora, terkait siapa saja yang nantinya akan jadi bagian Kontingen Kota Bogor di ajang Popda 2020,” jelas Irman.

Irman juga menambahkan, kalau saat ini semua atlet yang tergabung dalam tim taekwondo Kota Bogor, masih terus berlatih. Mengingat itu semua, sambung Irman, untuk menjaga performa atlet dalam performa terbaiknya sebelum mereka bertanding di ajang Popda 2020 mendatang.

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi

SETELAH menggelar  Muscab kepengurusan 2020-20204, Pengcab Squash Kabupaten Bogor akan menggelar pelantikan  jajaran  pengurusnya. Ketua Umum PSI Kabupaten Bogor, Algusri secara tegas membenarkan kalau pihaknya akan menggelar pelantikan kabinet baru pada 22 Maret 2020 mendatang di Kota Bandung.

“Kepengurusan baru kita tidak terlalu banyak berubah, namun pada intinya PSI Kabupaten Bogor akan all out untuk memberikan yang terbaik bagi Kontingen Kabupaten Bogor di ajang Porda Jabar 2022 di Tasuba,” tegas Algusri      

Selain itu, kata Algusri,  Pengcab Squash Kabupaten Bogor juga belum  berani menentukan berapa medali yang akan ditargetkan dalam Porda Jabar 2022 mendatang. “Pasca pelantikan nanti, kami akan langsung membahas program kerja kepengurusan untuk empat tahun kedepan. Atau fokus nya pencapaian prestasi pada Porda Jabar 2022 mendatang,” tuntas Algusri

Sementara itu,  Wakil Ketua II KONI Kabupaten Bogor,  Wawan Darmawan mengatakan, sangat optimis dengan kepengurusan PSI kabupaten Bogor dibawah komando Algusri ini. Wawan menilai kendati PSI Kabupaten Bogor belum berani sesumbar soal target medali, namun PSI Kabupaten Bogor punya kans besar untuk memberikan sumbangsih medali emas bagi Kabupaten Bogor di ajang Porda Jabar 2022 nanti.

“ Saat Porda Jabar 2018 lalu, PSI Kabupaten Bogor termasuk salah satu cabor yang memberikan sumbangsih medali emas bagi Kontingen Bumi Tegar Beriman. Mudah mudahan di arena Porda Jabar 2022 mendatang PSI kabupaten Bogor akan kembali mendulang emas,”tuntasnya.

Asep Syahmid

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon cepat upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona. Mulai Senin (16/3) ini, sejumlah poin-poin kebijakan Pemprov DKI Jakarta dikeluarkan.

Libur Sekolah

Kegiatan belajar-mengajar di sekolah dihentikan sementara waktu, tapi itu bukan berarti anak sekolah libur dari kegiatan belajar. Anak sekolah diimbau tetap belajar di rumah, bukan liburan dan bepergian.

“Hal lain, kebijakan untuk meminimalkan kegiatan di luar rumah bukan berarti masyarakat berbondong-bondong pergi meninggalkan Jakarta untuk berliburan atau pulang kampung,” tutur Anies.

Hapus Ganjil Genap

Pencabutan kebijakan penghapusan ganjil genap itu berkaitan dengan pencegahan penularan virus corona di transportasi umum.

“Saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi. Karena itu, kita akan menghapuskan sementara kebijakan ganjil-genap di seluruh kawasan Jakarta sehingga masyarakat bisa memilih moda transportasi yang lebih minim risiko penularan,” kata Anies.

Pencabutan sistem itu, disebut Anies, tidak berlaku 2 minggu ke depan. Dia mengatakan pencabutan itu dilakukan secara situasional, dimulai pada Senin ini.

Potong Rute TransJ dan MRT

Anies memotong rute bus Transjakarta hingga menjadi 13 rute. Pelayanan hanya pada 13 rute itu akan berlaku mulai hari ini.

”Untuk senin besok, 16 hingga 30 Maret 2020 layanan Transjakarta hanya beroperasi di 13 rute dengan headway 20 menit dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB,” kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Diposanjoyo, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Nadia mengatakan, pengurangan rute ini akan dilakukan pada bus Transjakarta yang melintas di 13 koridor. Hal itu dilakukan untuk mengurangi interaksi publik guna mencegah virus Corona sesuai arahan Anies.MRT dan LRT juga dipersingkat. MRT akan diberangkatkan setiap 20 menit

Warga Jangan Pulang Kampung

Anies menganjurkan warganya tidak bepergian ke luar kota, termasuk pulang kampung. Anjuran ini untuk mencegah COVID-19 menyebar ke luar Jakarta.

“Kami justru menganjurkan masyarakat untuk tidak bepergian sama sekali, termasuk pergi ke luar kota, apalagi pulang kampung,” kata Anies.

Dokter dan Perawat Ada Batas Bekerja

Anies menjelaskan apabila kapasitas ini mencapai batasnya, dikhawatirkan pasien tidak akan tertampung. Karena, tenaga medis pun memiliki batas dalam bekerja.
“Ketika sudah tertular, Kapasitas RS (rujukan) jumlah dokter dan perawat itu ada batasnya,” ujarnya.”Jadi kalau dibiarkan naik terus akan ada ambang batas di mana healthcare system kita tidak mungkin menampung itu semua,” lanjut Anies.

Untuk itu, Anies menghimbau agar upaya pencegahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena, hal ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Jamin Stok Pangan Aman

Anies memastikan bahwa stok kebutuhan pangan di Jakarta cukup baik. Berdasarkan laporan dari Bulog, saat ini tersedia 320 ribu ton beras.

Anies mengklaim jumlah ini dapat penuhi kebutuhan warga DKI Jakarta selama 2 bulan kedepan apabila bulog mengentokan distribusi beras.

“Perlu disampaikan disini bahwa stok kebutuhan pangan di jakarta cukup baik. Kita tadi dapat laporan dari bulog bahwa kalaupun tidak ada pasokan selama beberapa waktu kedepan saat ini ada stok 320 ribu ton beras, tanpa pasokan kita bisa bertahan 2 bulan,” kata Anies.

Selain Bulog, Anies pun memastikan bahwa stok pangan juga tersedia di Cipinang Food, Pasar Jaya. Ia pun menghimbau kepada masyarakat penerima subsidi untuk mengambil bantuan kebutuhan pokok di Pasar Jaya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo dinilai tidak tegas dalam menangani sebaran virus corona baru atau Covid-19, yang oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemik global. Alih-alih melakukan lockdown seperti negara lain, Jokowi justru memperkenalkan istilah baru yaitu social distancing atau jaga jarak sosial. Langkah yang diambil Jokowi itu membuat pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin keheranan.

Terlebih dalam sosial distancing ini, presiden akan menyerahkan keputusan kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota daerah masing-masing, tentang lama waktu social distancing diterapkan sesuai dengan status terkait wabah Covid-19 di daerah tersebut.

Menurut Irmanputra Sidin, keputusan itu kurang tepat. Ini mengingat Covid-19 sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi global yang dalam hitungan detik korban manusia akan terus berjatuhan.

“Jikalau status darurat diserahkan kepada kepala daerah masing-masing, maka mungkin kita telah salah memilih sistem dengan melakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat,” sindirnya, Senin (16/3).

Pembelakuan Lockdown dengan penerapan sosial distancing memang memiliki perbedaan teknis di lapangan. Lockdown merupakan protokol kedaruratan yang diterapkan untuk mencegah orang-orang meninggalkan suatu area.

Sementara social distancing merupakan upaya secara sadar mengurangi kontak erat dengan orang lain guna memperlambat penyebaran virus antara satu orang ke orang lainnya. Otoritas ini dipegang oleh pemerintah daerah masing-masing, sedang lockdown ada di pemerintah pusat.

Sementara iIstilah itu diumumkan saat Jokowi menggelar jumlah pers terkait bencana nasional non alam, wabah Covid-19 di Istana Bogor, Kota Bogor, Minggu lalu (15/3).

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pun mendukung kebijakan Pemda yang meliburkan sekolah sebagai langkah mencegah penyebaran virus Corona atau coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang kini oleh WHO berstatus pandemi global.

“Dampak penyebaran Covid-19 akan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kami siap dukung kebijakan yang diambil Pemda. Keamanan dan keselamatan peserta didik serta guru dan tenaga kependidikan itu yang utama,” kata Nadiem dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Nadiem juga mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan di semua lini pemerintahan daerah serta mitra di kalangan swasta dalam menerapkan metode belajar online atau dalam jaringan (daring). 

“Kemendikbud siap dengan semua skenario termasuk penerapan bekerja bersama-sama untuk mendorong pembelajaran secara daring untuk para siswa,” ujar Mendikbud.

Untuk mendukung itu semua, Kemendikbud telah mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan android bernama Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id.

Beberapa fitur unggulan yang dapat diakses oleh peserta didik dan guru di antaranya Sumber Belajar, Kelas Digital, Laboratorium Maya, dan Bank Soal. Rumah Belajar dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat.

Sejumlah Pemerintah Daerah mengambil kebijakan meliburkan sekolah dan menunda pelaksanaan ujian nasional (UN) sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Apalagi WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.

Nadiem pun sebelumnya mengeluarkan surat edaran terkait dengan upaya pencegahan perkembangan dan penyebaran virus corona COVID-19 di satuan pendidikan. Surat tersebut dikeluarkan Nadiem pada Senin, 9 Maret 2020 bernomor 3 Tahun 2020. Dilansir dari laman situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), surat edaran itu ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepada lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi dan juga kepala sekolah di seluruh Indonesia.
Ada 18 instruksi yang diberikan Nadiem dalam rangka mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di satuan pendidikan, mulai dari mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan, tak adanya hukuman atau sanksi bagi yang tak masuk karena sakit, hingga instruksi menunda kegiatan seperti berkemah atau studi wisata. Selain 18 instruksi tersebut, dalam surat edaran tersebut Mendikbud Nadiem Makarim juga melampirkan pedoman pencegahan virus corona COVID-19 berdasarkan tingkat risiko penyebaran yakni rendah, sedang, dan tinggi.
Tingkat rendah adalah tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus corona. Pada tingkat ini, pedoman pencegahan hampir sama dengan 18 instruksi yang diberikan Nadiem seperti membiasakan pola hidup bersih, sehat dan rutin berolahraga. Lalu membiasakan membersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan, menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium pipi, cium tangan, berpelukan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir saat tiba di satuan pendidikan.
Sementara untuk tingkat sedang adalah ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus corona). Pedoman yang diberikan yakni melaporkan bila ada gejala virus corona COVID-19, menyediakan masker untuk yang batuk atau pilek saja dan dipersilakan pulang dan memeriksakan diri.

Asep Saepudin Sayyev |*

1. Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada tidak panik dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat

2. Kepada masyarakat dihimbau untuk menghindari keramaian dan kontak fisik secara langsung.

3. Kepada seluruh pelajar di semua tingkatan, agar tetap belajar di rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan pihak sekolah, serta tidak melakukan perjalanan atau outing class selama 14 hari ke depan.

5. Kepada seluruh institusi yang ada di Kab. Bogor untuk tetap melakukan pelayanan dengan melengkapi SOP penanganan COVID-19 dan melakukan pembersihan secara menyeluruh.

6. Kepada semua pihak untuk menunda acara-acara yang sifatnya mengumpulkan masa dalam jumlah banyak selama 14 hari kedepan sampai menunggu informasi lebih lanjut.

7. Jika sudah ada gejala agar segera menghubungi Hot Line yang sudah disediakan.

Dalam kondisi seperti ini, kita harus bersama sama memerangi virus dengan menjaga prilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Insya Allah jika kita semua kompak kita bisa melewati masa sulit ini.

1. Kesiagaan ASN Kota Bogor.

Jajaran Pemkot harus ada di garda terdepan dalam pelayanan dan antisipasi virus Corona. Karena itu harus menjaga kesehatan dan mengatur ritme pekerjaan. Bagi yang kurang sehat agar beristirahat di rumah sampai pulih.

2. Gencarkan sosialisasi.Humas agar terus membagikan materi sosialisasi yang sederhana dan mudah dipahami tentang pencegahan Corona. Intensifkan penyebaran materi sosialisasi baik versi cetak maupun digital.

3. Kesiapan fasilitas umum.

Dinkes dan Camat serta Lurah agar cek kembali ketersediaan hand sanitizer dan alat deteksi suhu tubuh di pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya, termasuk hotel dan restoran. Perbanyak dan permudah akses cuci tangan dengan sabun di tempat umum.

4. Antisipasi di jalur KRL.

Dishub dan Dinkes terus kordinasi dengan PT KAI untuk pastikan ketersediaan hand sanitizer dan alat deteksi suhu tubuh di stasiun dan kereta dan himbauan menggunakan masker bagi penumpang yang sedang flu. Pastikan penyemprotan disinfektan setiap KRL memasuki Kota Bogor ketika kereta sudah kosong.

5. Sosialisasi di wilayah.

Dinkes dan seluruh puskesmas agar kordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk sosialisasikan pencegahan Corona di seluruh wilayah. Lakukan berjenjang dari kecamatan sampai RT RW.

6. Pembatasan Kegiatan.

Tunda semua kegiatan dengan skala masa yang banyak. Tinjau kembali semua rencana dan izin kegiatan baik Pemkot ataupun warga di seluruh Kota Bogor. Dishub berkordinasi dengan Kepolisian untuk meniadakan Car Free Day di Bogor sampai kondisi lebih memungkinkan.

7. Sosialisasi di sekolah.

Disdik agar gencarkan sosialisasi ke seluruh sekolah dan himbau untuk batasi aktivitas keluar sekolah.

8. Juru Bicara Pemkot.

Semua keterangan dan informasi tentang Covid 19 disampaikan satu pintu melalui PLT Kadinkes dr. Sri Nowo Retno.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan untuk meliburkan sekolah dari jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP se-Kota Bogor. Sekolah akan diliburkan selama dua minggu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin saat dikonfirmasi membenarkan perihal itu. “Betul. Baru diputuskan tadi hampir jam 9 (malam),” ujar Fahrudin saat dihubungi.

Dalam keterangannya, PAUD, SD, dan SMP serta lembaga pendidikan nonformal se-Kota Bogor diliburkan mulai 16 sampai 28 Maret 2020. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat terakhir Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta arahan Wali Kota Bogor dan wakilnya, Bima Arya dan Dedie A. Rachim.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, ada beberapa langkah Pemkot Bogor terkait pencegahan penyebaran covid-19 atau virus Corona di wilayahnya. Di antaranya, Pemkot Bogor sudah tidak mengeluarkan izin untuk penggunaan ruang publik taman dan sarana olahraga berupa lapangan.

“Kita sudah melakukan beberapa pembatasan, contohnya Pemkot Bogor secara resmi sudah tidak mengeluarkan izin untuk pemakaian taman maupun lapangan digunakan untuk konsentrasi melibatkan orang banyak. Seperti Lapangan Sempur, Taman Ekspresi, Taman Heulang dan GOR Pajajaran,” kata Dedie.

Menurutnya, perizinan tidak akan dikeluarkan selama dua minggu kedepan. Namun begitu, batas waktu ini juga menunggu perkembangan lebih lanjut. Ia menambahkan, kegiatan yang melibatkan banyak orang juga dibatalkan, seperti Bogor Half Marathon yang akan diselenggarakan pada 22 Maret 2020. Begitu juga, Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman dibatalkan.

“Jadi untuk sementara kita belum bisa memberikan izin untuk keramaian supaya bisa melakukan antisipasi dan pencegahan virus corona. Untuk batas waktu kurang lebih untuk evaluasi sampai dua minggu kedepan,” tambahnya.

Pihaknya juga sedang membuat imbauan di beberapa titik lokasi keramaian untuk penyediaan hand sanitizer termasuk termo scener. Dedie juga meminta hal itu untuk disediakan Perumda Pasar Pakuan Jaya serta pihak swasta yang mengelola pasar. “Hand sanitizer termasuk termo scener saat ini agak sulit didapat di pasar. Begitu juga alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan. Kita sudah berkoordinasi dengan pusat dan provinsi mudah-mudahan bisa memberikan bantuan alat-alat itu dan tentunya dalam jumlah besar,” ujarnya.

Untuk pembatasan aktivitas di sekolah, kata Dedie, pihaknya juga terus melakukan koordinasi yang lebih intens dengan berbagai pihak. Termasuk mengenai studi wisata dan kegiatan lain untuk peserta didik di luar ruangan sekolah bakal dibatasi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri menjelaskan, Disdik terus melakukan koordinasi dan komunikasi pencegahan virus corona dengan Dinkes serta instansi lainnya. Hal ini terkait pencegahan di satuan pendidikan, agar jelas arahan serta tindakan yang akan dilakukan seperti apa. OPD jadi tidak jalan sendiri-sendiri dalam menyikapi masalah ini. “Bagaimana meningkatkan kewaspadaan dengan tidak menimbulkan keresahan itu yang terpenting,” kata Saeful, kemarin.

Politisi PPP ini, meminta Disdik merujuk Surat Edaran dari Mendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai penanganan, virus Corona. Saeful mengimbau agar msyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan kepada penyakit menular.

“Selain itu, kepada masyarakat harus juga mewaspadai penyakit DBD mengingat iklim dan cuaca saat ini. jangan hanya sekedar melakukan fogging sementara masalahnya sendiri tidak tertangani. Fogging hanya membunuh nyamuknya,sementara calon nyamuk tidak mati,” jelasnya.

Saat libur sekolah, kata Saeful, program pmbelajaran dengan metode home schooling wajib ada dimana materi bahasan di rumah, dengan pemanfaatan teknologi informasi, agar murid tetap efektif dan aktif belajar.

“Selama libur sekolah, dimanfaatkan oleh pihak sekolah serta Disdik dibantu Dinkes melakukan kegiatan dan mempersiapkan kebersihan lingkungan sekolah. Edukasi PHBS terus dijalankan dan optimalisasi UKS ketika sekolah kembali dibuka kepada peserta didik atau wali murid,” tandasnya.

Fredy Kristianto