Jakarta | Jurnal Inspirasi
Perlambatan ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19) dapat menyebabkan lonjakan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Bank Dunia (World Bank) hingga akan membuat usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebelum ada virus Corona menjadi sia-sia seperti yang tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik, dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (30/6).

Bank Dunia mengatakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tak akan mempan mengurangi jumlah orang miskin di tengah pandemi. Tingkat kemiskinan malah diproyeksi lebih tinggi dari sebelum ada virus corona, meskipun pemerintah telah menggelontorkan banyak skema perlindungan sosial kepada masyarakat.

“Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi 2020 dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan secara tajam, membalikkan kemajuan pengurangan kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya,” terang Bank Dunia dalam risetnya.

Hal ini sejalan dengan prediksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,69 juta orang. Peningkatan orang miskin terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat berhenti akibat virus corona.

Lebih lanjut, Bank Dunia menyebut orang miskin dan rentan miskin akan menghadapi guncangan hebat terhadap kesejahteraan mereka pada tahun ini. Untuk merespons ini, pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar kepada penerima program kartu sembako selama sembilan bulan. “Penyesuaian tersebut membuat nilai program bantuan sosial ini menjadi 10 persen dari garis kemiskinan nasional dan diestimasi akan membutuhkan biaya sebesar Rp4,5 triliun,” kata Bank Dunia.

Lalu, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan nilai manfaat sebesar 25 persen kepada penerima program keluarga harapan (PKH) yang sebanyak 10 juta rumah tangga atau 15 persen penduduk Indonesia. Pembayaran juga dilakukan lebih cepat dari April 2020 menjadi Maret 2020.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan lainnya berbentuk tunai kepada 8 juta rumah tangga. Bantuan lainnya diberikan dalam bentuk diskon listrik 100 persen bagi pelanggan 450 VA, diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA, dan program kartu prakerja. Dengan sejumlah bantuan ini, pemerintah pun menambah alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Kalau sebelumnya target belanja hanya sebesar Rp2.540,4 triliun, dalam APBN Perubahan 2020 ditambah menjadi Rp2.739,2 triliun.

Jumlah dana yang disiapkan pemerintah untuk menangani pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun.

Kemudian, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, sektoral kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sebanyak 100 pegawai Perum Bulog terindikasi sebagai bagian dari jaringan mafia beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun mengaku tengah memproses pemecatan karyawan perseroan yang terindikasi kuat terlibat praktik mafia beras. Indikasi ini berasal dari temuan di internal perusahaan. “Saya sudah bilang yang sudah terbukti segera buat surat keputusan pemecatan,” ujar pria yang akrab disapa Buwas ini.

Ia berharap langkah pemecatan bisa menjadi solusi bagi perbaikan kinerja Perum Bulog ke depan. Sebab, bila dipertahankan, ia khawatir 100 pegawai ini justru terus membebani perusahaan. Bahkan, ia mengaku akan meminta pendampingan aparat penegak hukum dalam proses tersebut.

Terkait pemecatan, ia menegaskan Perum Bulog tak akan menunda keputusannya jika pegawai itu terbukti terlibat dalam jaringan mafia. Bahkan, ia mengaku tidak akan menunggu proses sidang untuk memecat karyawan tersebut jika memang sudah mengantongi bukti. “Secepatnya (dipecat) kalau bisa besok kenapa harus menunggu lama,” katanya.

Ia juga mengungkapkan utang pemerintah ke Bulog belum tuntas. “Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak pola arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan,” ujarnya.

Pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp2,6 triliun. Utang tersebut merupakan akumulasi kewajiban pemerintah kepada Perum Bulog sejak 2018 hingga 2019.

Buwas mengatakan total utang awal pemerintah sebesar Rp3,17 triliun. Kemudian, pemerintah membayar utangnya sebesar Rp566 miliar hingga 9 Juni 2020 lalu. Dengan demikian, sisa utang pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp2,6 triliun.

“Realisasi pembayaran utang pemerintah dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020 sebesar Rp566 miliar yang mencakup pembayaran atas pelaksanaan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) gula 2018 dan sebagian penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) di tahun 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut, rincian utang pemerintah kepada Perum Bulog meliputi utang pelaksanaan CSHP gula 2019 sebesar Rp1,35 triliun, pengadaan CBP untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV 2019 Rp369 miliar dan KPSH beras kuartal I 2020 Rp837,84 miliar. Lalu, penyaluran bantuan bencana alam 2018 sebesar Rp8,01 miliar dan 2019 senilai Rp39,01 miliar. Buwas, sapaan akrabnya mengakui pihaknya sangat berharap pemerintah segera mencairkan utang tersebut kepada Perum Bulog.

ASS |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Orang-orang yang kurang tidur cenderung lebih mudah marah. Hal ini diungkapkan hasil studi bahwa kurang tidur pada malam hari dapat memengaruhi suasana hati secara signifikan keesokan paginya. “Ketika mereka kurang tidur, mereka merasakan lebih sedikit kesenangan, antusiasme, perhatian dan kepuasan,” ungkap peneliti dari Norwegian University of Science and Technology Ingvild Saksvik-Lehouillier dikutip dari RMOL, Selasa (30/6).

Hal ini diketahui dalam sebuah studi yang telah dipublikasikan dalam jurnal Sleep. Studi ini melibatkan 59 orang partisipan selama 10 malam. Pada tahap awal, para partisipan diminta untuk tidur seperti biasa tanpa mengubah apapun selama tujuh malam. Setelah itu, peneliti meminta para partisipan untuk mengurangi durasi tidur mereka dua jam dari normal. Pengurangan durasi tidur ini berlangsung selama tiga malam.

Pada pagi-pagi tertentu, partisipan juga ditunjukkan lebih dari 300 gambar di layar komputer selama 14 menit. Partisipan diminta untuk menekan tombol spasi setiap kali melihat gambar yang tidak memiliki huruf “X”. Tes ini bertujuan untuk mengetes akurasi dan tingkat responsif partisipan.

Partisipan menunjukkan waktu reaksi yang lebih cepat ketika mengalami kekurangan tidur. Akan tetapi, tingkat kesalahan yang terjadi juga lebih tinggi. “Tampaknya kita bereaksi lebih cepat untuk mengompensasi kurangnya konsentrasi,” jelas Ingvild.

Berdasarkan hal ini, tim peneliti menganjurkan agar orang-orang yang kurang tidur malam menghindari aktivitas yang membutuhkan akurasi tinggi di keesokan harinya. Studi lain juga mengungkapkan bahwa kekurangan tidur dapat memberikan efek yang sama seperti alkohol, misalnya dalam menyetir.

Dalam studi ini, para partisipan juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai perasaan mereka. Perasaan ini meliputi perasaan positif dan juga emosi negatif. Tim peneliti tak bisa menemukan perbedaan yang jelas terhadap emosi negatif. Akan tetapi, skor perasaan positif tampak memburuk hanya dengan kurang tidur satu hari. Skor tampak semakin memburuk setelah partisipan kurang tidur selama tiga hari.

Temuan ini menunjukkan pentingnya mendapatkan tidur malam yang cukup bagi setiap orang. Akan tetapi, tidak semua orang harus tidur selama tujuh atau delapan jam per malam. “Yang terpenting adalah bagaimana perasaan Anda. Bila Anda berada dalam kewaspadaan dan suasana hati yang baik setelah bangun tidur, itu adalah indikasi bahwa pola tidur Anda cocok untuk Anda,” jelas Ingvild.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kemarahan Presiden Joko Widodo direspon banyak pihak, ada yang menganggap wajar Jokowi marah karena kecewa dengan kinerja para menteri yang tidak memiliki sense of crisis yang tinggi. Ada juga yang menilai kemarahan Jokowi justru membongkar aib di pemerintahannya sendiri.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai kemarahan Presiden Jokowi pada saat rapat kabinet bukan basa-basi tapi puncak dari kekesalan Presiden atas kinerja para menterinya. Jokowi kesal karena para pembantunya itu tidak maksimal dalam bekerja. 

“Memang pada periode kedua Presiden Jokowi ini dibantu para menteri yang nilainya kurang dari 6. Pada periode pertama saja saya mengatakan nilainya 6 saja, dan terbukti dalam perjalanan terjadi reshuffle, artinya kan ada masalah,” kata Refly Harun melalui Channel Youtubenya, Selasa (30/6).

Sejak awal perumusan kabinet di periode kedua ini, Refly mengaku sudah melihat ada kemungkinan Presiden Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya di tengah jalan. “Saya melihat, wah, tidak sampai setahun akan ada reshuffle,” ujarnya.

Indikasinya, perumusan kabinet di periode kedua ini, Presiden seolah didikte oleh partai politik pendukung agar membagi-bagi jatah menteri. Parpol pendukung mengajukan kandidat calon menteri ke Presiden, yang pada akhirnya Presiden tak sanggup menolak karena ‘balas jasa’ politik.

“Seolah-olah Presiden tidak melakukan sistem pemerintahan presidensil, dimana Presiden punya determinasi untuk memilih para pembantunya sebagai the dream team,” tegasnya.

Ia khawatir jangan-jangan ada menteri dari parpol pendukung yang tidak dikenal Presiden Jokowi, baik kiprahnya maupun pribadinya. Karena menurut Refly, para menteri yang diusulkan parpol terkadang adalah ‘orang dekat’ ketua umum partai.   

“Kalau Presiden tidak punya room, tidak punya ruang, untuk memilih orang-orang terbaik dalam rangka mengimplementasikan program pemerintahannya, jangan harap Jokowi akan mewariskan legacy yang baik pada proses ke depan,” ujar Refly.

Seperti diketahui, Presiden marah besar atas kinerja para pembantunya di kabinet di masa pandemi Covid-19. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat.

Dengan suara meninggi, Jokowi menyebut situasi saat sekarang sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sampai mengultimatum akan melakukan reshuffle kabinet bila itu dibutuhkan.

ASS|*

Terobosan Putus Penyebaran Covid-19

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi
Untuk yang pertama kalinya RSUD Leuwiliang membuat sebuah aplikasi yang bisa dibilang pertama kali di Indonesia. Aplikasi ini diberi nama LEUWIKARSA yang memiliki arti (Layanan Edukasi, Informasi dan Konfirmasi Kesehatan melalui Rereongan Sauyunan), diharapkan dengan aplikasi ini bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dimana aplikasi ini dibuat untuk pasien, keluarga atau masyarakat, agar mendapatkan edukasi dan informasi yang lebih akurat tentang penyakit Covid-19.

“LeuwiKarsa  merupakan suatu inovasi terbaru besutan RSUD Leuwiliang dengan fitur-fitur yang dikedepankan dalam aplikasi ini yaitu yang pertama pemantauan aktifitas post rawat, kedua edukasi general knowledge, kemudian konsultasi online dengan konselor dan dilengkapi dengan fitur chat grup dengan sesama,” kata Ketua Tim Inovasi Leuwikarsa RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor, Inlaurizen,BE. S.KM.MM, saat launching inovasi Leuwikarsa di Aula RSUD Leuwiliang, Senin (29/6/2020).

Iin  sapaan akrabnya  menjelaskan, Inovasi LeuwiKarsa  merupakan suatu inovasi yang dapat melakukan evaluasi dan monitoring kesehatan terhadap pasien secara berkelanjutan setelah pulang ke rumah, dengan proses penggunaan aplikasinya.

Nantinya ada admin yang membagikan  informasi secara otomatis melalui aplikasi, kemudian pasien melaporkan aktifitas dengan fitur chat dan fitur upload foto, serta pasien pun akan mendapatkan general knowledge mengenai virus Covid-19.

“LeuwiKarsa juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kunjungan masyarakat serta daya saing Rumah Sakit sehingga terjalin kerjasama antara petugas, pasien dan keluarga pasien dan akhirnya pengetahuan pasien, keluarga dan masyarakat tentang pelayanan yang telah diberikan terutama tentang penyakit Covid-19, oleh rumah sakit dapat meningkat, selain itu juga petugas rumah sakit dapat memantau kegiatan pasien di rumah ketika mereka pulang dari rumah sakit,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur utama RSUD Leuwiliang drg. Hesti Iswandari, M.Kes mengatakan, Aplikasi Leuwikarsa ini sangat inovatif dan kreatif serta original, karena di rumah sakit Umum manapun di Indonesia belum pernah menggunakannnya.

“Semoga Aplikasi Leuwikarsa ini, pasien-pasien post rawat dapat dilakukan evaluasi dan monitoring sehingga pasien yang selama ini tidak terpantau dan teredukasi oleh petugas RS dapat pengawasan secara berkelanjutan,” paparnya.

Hesti menjelaskan berkaitan dengan jumlah pasien PDP dan COVID dalam kurun waktu 6 Maret sampai dengan  8 Juni 2020 tercatat yg di rawat 499 orang, meninggal 84 orang, pulang sembuh 412 orang dan yang terkonfirmasi positif covid sebanyak 8 orang, seringkali masih menghadapi persoalan sosial berupa ketakutan akan menulari lingkungan, sehingga mereka mendapat perlakuan yang kurang baik, bahkan dikucilkan sampai diusir.

“Kondisi ini yg mendorong RSUD Leuwiliang membuat suatu Inovasi  yang kami beri nama Leuwikarsa dengan bantuan teknologi informasi menggunakan suatu aplikasi dengan tujuan untuk membangun ketahanan sosial melalui jejaring yang berisikan sikap kepedulian, pembinaan, informasi umum dan kesehatan yang bermanfaat serta membangkitkan kepercayaan diri melalui unggahan foto serta kegiatan pasca rawat ketika ada di rumah bahkan berkonsultasi dengan konselor yang ada di rumah sakit,” jelas Hesti.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal saat ini RSUD Leuwiliang sudah di lengkapi dengan fasilitasi ruangan bertekanan negatif, yaitu ruangan isolasi khusus perawatan Covid-19. Dengan standar WHO dengan beberapa fasilitas yang tersedia di dalam ruang isolasi adalah ruangan perawatan, dan CCTV untuk memonitor tiap kondisi Pasien.

“Kedepan Aplikasi Leuwikarsa ini tidak hanya digunakan utk pasien covid tapi dapat di kembangkan utk semua jenis penyakit, seperti HIV AIDS, Hemodialisa  dan lainnya. Kami menyadari masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan yg dilakukan, oleh karenanya kami akan  berupaya untuk terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi Leuwikarsa ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, drg. Mike Kaltarina MARS yang hadir dalam acara launching aplikasi Leuwikarsa mengapresiasi inovasi hasil karya RSUD Leuwiliang tersebut. Dirinya tidak menyangka RSUD Leuwiliang mampu menciptakan inovasi berbasis aplikasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah kabupaten Bogor bagian bar

“Dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui trekking dari psien yang terkonfirmasi ataupun pasien yang dirawat. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat menjadi lebih tenang, karena tenaga medis hadir dimana pun pasien Covid berada,” tutur Mike.

Ia menambahkan, dengan aplikasi ini, pasien merasa di hargai karena pasien dapat berkomunikasi dengan para dokter melalui aplikasi Leuwikarsa. Tidak hanya itu, dengan aplikasi ini kegiatan pasien selama 24 jam terupdeting dengan real-time.

Aplikasi Leuwikarsa ini juga dilengkapi dengan telemedicine. Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak-jauh yang digunakan dipusat isolasi rumah sakit. Dengan adanya telemedicine ini pasiem bisa ngobrol dengan dokter spesialisnya dengan keluhannya.

“Jadi kegiatan pasien juga terupdate secara real-time dan juga ada edukasi bagaimana memutus mata rantai Covid-19, bagaimana PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), semuanya tersaji dengan baik dan sempurna dalam aplikasi Leuwikarsa.

“Saya berharap aplikasi ini dapat segera disosialisasikan, terutama untuk saudara kita yang pernah terpapar Covid-19 yang berada di pelosok dan sulit sekali menjangkau transportasi ke rumah sakit. Semoga aplakasi semacam ini bisa digunakan oleh seluruh RSUD yang berada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor jadi salah satu dari empat Kota/Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, yang meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, hal itu diperoleh atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, Senin (29/6).

Empat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Yakni, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, bagi Kabupaten Bogor raihan WTP kali ini merupakan raihan WTP kelima. Ini menjadi prestasi istimewa bagi Ade Yasin selaku Bupati Bogor. “Predikat WTP pertama yang diraih dimasa kepemimpinan saya secara penuh. Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim pemeriksa dari BPK-RI atas segala rekomendasi dan masukannya. Selama masa pemeriksaan yang tentunya akan sangat berguna bagi peningkatan kualitas laporan keuangan di tahun yang akan dating,” ungkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam keterangan yang disampaikan Diskominfo.

Tambah Ade,  proses pemeriksaan keuangan daerah mulai dari pemeriksaan pendahuluan pada 4 Februari 2020, dilanjutkan penyerahan laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit pada 20 Maret 2020. Serta pemeriksaan terperinci pada 12 Juni 2020. Proses ini dilaksanakan sesuai Amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan UU Nomor 23 tahun 2014.

“Pemeriksaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena kondisi Pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya dilakukan secara on the spot melalui sistem online. Baik melalui desk dengan menggunakan aplikasi zoom meeting maupun data yang dikirim melalui email dan whatsapp,” tegas Ade.

Menurut Ade Yasin, sesuai visi Kabupaten Bogor dalam RPJMD tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban. Dengan misi mewujudkan Masyarakat yang berkualitas, perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mewujudkan kesalehan sosial.

“Medapat predikat WTP dalam tatakelola keuangan daerah. Merupakan salah satu sasaran dari misi ketiga, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Ini menjadi semangat  bagi kami Pemkab Bogor untuk terus mengembangkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD secara maksimal,” paparnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan DPRD Kabupaten Bogor serta seluruh Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Bogor, dengan leading sektor BPKAD.

“Kami Pemkab Bogor bertekad untuk terus mempertahankan predikat WTP ini. Dengan meningkatkan upaya penata usahaan keuangan daerah agar dapat semakin baik,” tukasnya.

** Dewi /Diskominfo Kabupaten Bogor