Bogor, Jurnal Inspirasi

Salah seorang warga Kota Bogor dievakuasi ke RSPI Sulianti Saroso Jakarta karena diduga terpapar virus Corona. Pemuda berusia 17 tahun yang merupakan seorang mahasiswa itu baru kembali dari Nanjing, China. Namun Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim memastikan warga Bogor yang identitasnya dirahasiakan itu negatif Corona.

“Suspect telah dirujuk ke RSPI Sulianti Suroso, dan setelah diobservasi dinyatakan negatif,” ujar Dedie saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Kamis (5/3).

Dedie mengatakan, saat ini Pemkot Bogor fokus terhadap kesiapan petugas medis, peralatan dan fasilitas untuk menghadapi ancaman virus Covid-19. “Khususnya untuk RSUD Kota Bogor. Kami harus mengantisipasi berbagai kemungkinan,” katanya.

Dedie menyatakan bahwa secara tehnis RSUD Kota Bogor siap menghadapi virus Corona. “Secara tehnis memang demikian. RSUD sudah siap,” tegasnya.

Menurut dia, sejauh ini Pemkot Bogor belum mendapatkan info terbaru terkait adanya waega Kota Hujan yang baru kembali dari negara yang terjangkit virus Corona. “Sejauh ini belum ada info baru terkait hal ini,” ucapnya.

Sebelumnya Walikota Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat Kota Bogor menyikapi penyebaran virus Corona dengan proposional dan tidak berlebihan. Namun, tetap memprioritaskan kewaspadaan dan kesiagaan. “Lurah, Camat, Puskesmas harus siaga semua memonitor setiap laporan warga. Jadi pasien yang datang pasien yang ngeluh itu disikapi dengan waspada tinggi. Bgitu panas, begitu batuk protap berjalan,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan secara rutin. Kata Bima, apabila ada warga yang terindikasi Corvid-19, tidak boleh datang sendiri untuk memeriksakan diri. “Harus dijemput, dan dikoordinasikan. Ada gugus tugas khusus ada hotline ada layanan gawat darurat dari Dinkes. Di Bogor memang tak ada rumah sakit rujukan Corona. Tetapi untuk observasi disiapkan di setiap rumah sakit dengan protap aturan dari Dinkes,” ucapnya.

Kata dia, pola hidup sehat cuci tangan dan menjaga kebersihan merupakan langkah untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh.

Fredy Kristianto

Jasinga, Jurnal Inspirasi

Manajemen PT. Kampeong Kurma Grup, menyiapkan lahan cukup luas untuk konsumen perusahaan. Lahan tersebut berlokasi di Desa Setu dan Koleang, Kecamatan Jasinga dengan total luas mencapai 38 hektar. “Perusahaan kami bisnisnya jual kavling, ada beberapa lokasi yang kami siapakan untuk konsumen, satu diantaranya di Desa Setu, Kecamatan Jasinga,” kata Bos PT. Kampoeng Kurma Grup, Arfah Husaifah, kepada wartawan, Kamis (5/3).

Arfah mengaku, baru pertama kali menginjak lahan yang dibebaskan perusahaan, peninjauan lokasi itu.  “Lahan atau tanah kavling ini bukan fiktif alia ghaib. Bahkan dari sisi legalitas semua lahan yang dibebaskan tim sebagian besar sudah clear and clean dan tinggal beberapa lagi yang masih dalam proses Akta Jual Beli (AJB),” ungkapnya.

Lahan di Desa Setu dan Koleang, Kecamatan Jasinga itu, kata Arfah dibebaskan tim pada tahun 2017 lalu mayoritas berupa tegalan diapit areal pesawahan, semua pemilik lahan telah menerima pembayaran. “Konsep Kebun Kurma bisa juga dielaborasikan dengan konsep persawahan. Keaslian alamnya bisa tetap dipertahankan, ” jelasnya.

Menurut Arfah, kedatangannya ke lokasi Kebun Kurma untuk mempercepat penyelesaian tanggungjawab kepada para konsumennya. Selain itu, kepastian ketersediaan lahan di Jasinga merupakan jawaban atas tudingan dirinya melakukan penipuan dengan investasi bodong.

“Usaha kami jual kavling, bukan investasi. Saya bukan juga mau menipu, tapi memang ada faktor-faktor teknis, baik di manajemen lama maupun tim mediator pembebasan. Saya juga enggak kabur ke mana-mana,” ujarnya.

Ketika ditanya di mana saja kavling untuk para konsumen, selain Jasinga, Arfah menyebut tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya  Jonggol, Tanjungsari, Cipanas Lebak, dan Cirebon. “Progres penyelesaian secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 65 persen, baik ketersediaan lahan maupun legalitasnya. Secara faktual, lahan Kampoeng Kurma ada dan luasnya mencukupi kebutuhan kavling untuk semua konsumen,” tutupnya.

Mochamad Yusuf

Kemang, Jurnal Inspirasi

Diimingi syariah tanpa riba, ratusan kepala keluarga tertipu dengan perumahan fiktif berma Qurani Residen yang berlokasi di Kampung Jampang, RT 04, RW 05, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Total kerugian para konsumen sebesar 12 miliar dibawa kabur oleh pengembang PT Al-Fatih Bangun Indonesia (ABI).

Kejadian itu bermula dari para konsumen yang rata-rata berasal dari Jakarta dan Bogor berniat mengambil rumah dengan sistem pembayaran syariah tanpa riba. Bahkan, lokasi lahan pun sudah pernah ditunjukan pada tahun 2016. Namun, selang dua tahun progres yang dijanjikan oleh developer tidak kunjung ada hasilnya, lahan yang bakal dibangunpun masih milik warga dan belum dijual oleh PT ABI sebagai developernya. Hingga kini para konsumen yang berjumlah 130 orang harus menahan pil pahit karena uang selama pembayaran dibawa kabur.

“Kita sudah melaporkan ke Polres Jaksel, dan tetap mengejar pelaku agar segera diproses dan uang kita harus dikembalikan, bahkan lahan dijanjikan di Kemang total 10 hektar, tapi yang dijual tahap pertama 3 hektare,” kata salah satu konsumen, Taufik warga Gunung Batu, Kota Bogor ketika meninjau lokasi lahan kemarin.

Taufik juga tertarik mengambil karena dijanjikan perumahan dan fasilitas lain, tapi semua itu tidak terealisasi. Bahkan, lokasinya pun tidak jauh dari jalan nasional tentu semua orang pasti tergiur.

“Minat saya tentunya perumahan syariah, tapi yang didapat seperti ini, tanah saja belum dibeli, kalau ditotal ada 130 kepala keluarga dan saya ngambil satu kavling seharga Rp 275 juta, tapi uang baru masuk Rp 81 juta,” ucapnya

Lebih lanjut ia menuturkan total kerugian dari 130 kepala keluarha Rp 12 miliar dibawa kabur oleh PT ABI yang dulu kantor marketingnya ada di Cibinong sekarang sudah tutup. “Progres laporan setelah dua tahun berjalan mandeg tidak ada perkembangan karena terlalu lama, mudah-mudahan sekarang bisa cepat. Harapan saya sih supaya tantan bisa ditangkap dan uang kami bisa balik lagi,” tuturnya

Sementara itu, salah satu warga Jampang Marjuki Toni (64) mengaku, memang pada waktu launching sempat menjanjikan akan membeli lahan disini. Bahkan, sudah ketemu nilai harga permeternya tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. “Bahkan, bos saya sudah ketemu dan dijanjikan bakal membeli lahannya dengan harga satu meter Rp 3 juta, tapi setelah tiga tahun berjalan tidak ada kejelasan dan perumahan pun tak ada alias fiktif,” pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Polisi Resort (Polres) Bogor menetapkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor sebagai tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor). Kepolres Bogor, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Roland Ronaldy mengatakan, pihaknya telah menaikan status ASN DPKPP yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/3) kemarin.

“IR dan FA telah menjadi tersangka dalam penangkapan OTT yang dilakukan di DPKPP. Keduanya ASN di dinas tersebut,” ujar AKBP Roland.

Mantan penyidik KPK hingga tahun 2018 lalu ini menerangkan, kedua tersangka tersebut berperan dalam memuluskan perijinan bangunan yang rencannya akan dibangun di wilayah Bumi Tegar Beriman.

“Tersangka ini menerima uang untuk dapat mengeluarkan ijin terkait pembangunan vila di Cisarua dan Rumah Sakit (RS) di Cibungbulang,” kata AKBP Roland.

Ia menambahkan, pihaknya mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dari ruangan salah satu pejabat di DPKPP beserta sejumlah barang bukti lainnya. “Kami amankan itu ada 120 juta rupiah, berkas dan mobil dinas. OTT pada saat yang bersangkutan itu penyerahan uang tunai 50 juta rupiah,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan terhadap perkara yang berkaitan dengan proses perijinan bangunan tersebut. “Masih kami terus kembangkan. Kami belum bisa pastikan ada tersangka lain atau tidak, yang pasti pemberi uang itu masih kami selidiki,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Iwan Setiawan menilai masih terjadinya praktik gratifikasi, suap, pungutan liar ataupun korupsi, karena masih belum baik atau kurang maksimalnya mental aparatur sipil negara (ASN). “Aturan sudah ada agar mengurus perizinan lebih tertib. Terjadinya praktik gratifikasi, suap, pungutan liar ataupun korupsi seperti saat ini tergantung mental dan keimanan mereka masing-masing ASN,” kata Iwan.

Agar revolusi mentalnya bisa sempurna, ia menerangkan bahwa Pemkab Bogor pun menggembleng mental belasan ribu ASN dengan program Jumat Ngaos atau Bogor Mengaji. “Dengan mengikuti program Jumat Ngaos maka para ASN bisa menolak rayuan suap, gratifikasi dan lainnya. Tapi ini kembali apakah ASN tersebut berhasil merevolusi mentalmya,” terangnya.

Sementara IR dan FAl selaku Sekretaris Dinas dan Staf Bidang Reklame Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor resmi menjadi tersangka kasus korupsi. 

Mereka dijerat Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Kegiatan Ngopi (ngobrol pintar) Barokah Jilid 7, dengan tema “Optimalisai Sumber Daya Alam di Kabupaten Bogor: Studi Kasus BUMD Pengelola Pertambangan dan Energi (Perspektif  UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3)” kembali digelar, Rabu (4/3) di lapangan Demokrat Sport Center, kantor DPC PD Kabupaten Bogor. Diskusi dwi mingguan yang memang rutin di selenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor tersebut, membahas isu-isu tertentu yang sedang hangat di Kabupaten Bogor.

“Ini merupakan kegiatan rutin yang kami adakan setiap dua minggu sekali, jadi dalam satu bulan itu kami akan menggelar dua kali kegiatan diskusi terkait dengan persoalan yang ada di Kabupaten Bogor, dan saya selaku ketua DPC menegaskan bahwa kegiatan Ngopi Barokah ini bukan merupakan ajang untuk menyudutkan siapapun, tujuan kami menghelat acara ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang ada di bumi Tegar Beriman, kemudian kami mendiskusikannya secara terbuka melalui kegiatan ini, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kaitan dengan tema kegiatan kami,” papar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, H. Anton Sukartono Suratto, Rabu (4/3).

Lebih jauh politisi Partai Demokrat yang sudah 3 periode diberi kepercayaan masyarakat untuk kembali duduk di kursi DPR RI tersebut, mengatakan terkait persoal BMUD PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) yang menjadi tema diskusi kali ini, dirinya akan mendorong penuh Fraksi Partai Demokrat yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan pembentukan tim Pansus untuk mendalami persoalan ini.

“Kami (DPC-Red) akan meminta Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan permasalahan PT. PPE di parlemen, dan nantinya supaya bisa membuat pansus agar permasalahan ini terang benderang,” uungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, M. Leo Hananto Wibowo menegaskan, bahwa dirinya bersama rekan-rekannya di parlemen akan terus istiqomah mendorong permasalahan PT. PPE untuk dibentuk Pansus di parlemen karena saat ini terkait persoalan PPE baru sebatas Panja.

“Doakan kami untuk terus istiqomah mengawal persoalan ini, dan saya juga akan terus mendorong persoalan ini untuk di bentuk tim Pansus, karena bagi saya anggaran ratusan miliar yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai bentuk penyertaan modal PT. PPE yang di glontorkan pada tahun 2011 silam tidak membuahkan hasil yang dapat meningkatkan PAD sampai hari ini, bahkan kondisi perusahaan saat ini failed,” paparnya.

Leo yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Bogor, mengatakan pihaknya di parlem khususnya komisi 2 akan segera memanggil jajaran direksi BUMD PT. Prayoga Pertambangan Energi untuk menjelaskan terkait permasalahan yang di alami perusahaannya.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan segera memanggil jajaran direksi. Tujuannya ialah untuk membuka permasalahan yang tengah di hadapi perusahaan, karena kami ingin permasalahan ini terbuka secara terang benderang, sehingga kami tau benang merah permasalahan dimana yang menyebabkan perusahaan tidak untuk dalam dalam menjalankan bisnisnya,” ungkapnya dengan tegas.

Salah satu praktis hukum di Bumi Tegar Beriman, Aripudin menuturkan bahwa dirinya menyoroti dua hal terkait permasalahan PT. PPE yang sudah dinyatakan bukan tidak sehat lagi, tetapi ada nilai kerugian yang cukup besar disana (PPE-Red) dan ada penyimpangan amanah yang dilakukan jajaran direksi.

“Poin pertama yang ingin saya sampaikan ada nilai kerugian yang cukup besar dalam masalah PPE ini, sehingga saya rasa aparat penegak hukum harus menuntaskan perkara ini yang saat ini sudah berjalan, agar kasus PPE bisa terang benderang dan uang rakyat yang dirugikan harus jelas. Poin kedua saya melihat PT. PPE ini dibentuk tidak semata-mata untuk menjadi BUMD yang sehat, justru seperti yang saya sampaikan tadi di forum bahwa alibi saya mengatakan ini seperti rumah jagal, jadi hanya untuk bagi-bagi uang rakyat dengan mengatasnamakan PT. PPE, siapa-siapa mereka yang terlibat didalamnya harus bertanggung jawab secara hukum,” ungkap Arifudin yang juga menjadi Salah satu narasumber dalam acara Ngopi Barokah.

Lebih jauh Arifudin menyoroti soal pergantian direksi yang dilakukan PT. PPE, menurutnya jika hari ini ada orang-orang yang entah dari mana munculnya yang masyarakat Bogor tidak tahu background dan track recordnya di dalam pengelolaan PT. PPE, apa lagi yang bersangkutan itu mungkin di luar konteks warga Kabupaten Bogor.

“Menurut saya, seharusnya kita tidak bicara kasus hari ini, tetapi kita harus bicara kembali ke masa lalu dimana saat pembentukan PPE 2011 silam. Maka saya mendorong kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bogor, harus segera membentuk pansus yang nantinya tim Pansus tersebut harus memanggil pihak-pihak terkait, artinya sisi politiknya akan berjalan di pansus dan sisi hukumnya yang memang sudah dalam tahap penyidikan di kejaksaan harus terus berjalan.”

“Jadi sebagai masyarakat Kabupaten Bogor saya mendorong dari sisi politiknya agar dewan segera membentuk pansus, siapa-siapa mereka (anggota dewan-Red) yang tidak setuju dengan diadakannya pansus, yah mungkin kami bisa beralibi bahwa ada keterlibatan. Jadi ini harus betul-betul dilakukan dan saya sekali lagi menegaskan pansus harus segera dibentuk dan berikutnya saya mendesak proses hukum yang berjalan agar segera tuntas,” pintanya.

Jajang Furqon yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Serikat Pekerja PT. PPE sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik yang di inisiasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, dirinya berharap melalui kegiatan ini, anggota dewan yang ada di Fraksi Demokrat bisa mendorong pembentukan pansus terkait masalah PPE.

“Acara ini sangat bagus, terlebih lagi ini kan acara komunitas politik Partai Demokrat, jadi kami Serikat Pekerja PT. PPE dapat menyuarakan aspirasi. Maka saya mendorong anggota dewan khususnya dari Fraksi Demokrat untuk menginisiasi pembentukan pansus tentang dugaan pengelolaan dana PMP PT. PPE, agar masalah ini bisa terang benderang,” ungkapnya.

Jajang menuturkan, jika saat ini proses hukum terkait dugaan pengelolaan dana PMP PT. PPE tengah berjalan di Kejari Kabupaten Bogor yang statusnya saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. “Dengan berjalannya proses hukum di Kejari, harus ada proses politik juga di dewan perwakilan rakyat, sehingga kasus ini dapat terang benderang dengan dibentuknya pansus, dengan proses pansus tersebut kan nantinya kami tahu perusahaan ini mau diselamatkan atau di likuidasi, kalau memang mau diselamatkan pasti akan ada opsi-opsi ya pasti akan kembali ke dewan, karena yang punya bugeting adalah dewan, jadi mau bagaimanapun perusahaan ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena ini perusahaan milik pemerintah Kabupaten Bogor,” paparnya.

Jajang berharap, karena Kabupaten Bogor memiliki potensi yang cukup besar, khususnya dibidang pertambangan dan energi supaya iklim usaha di Kabupaten Bogor tumbuh. “Potensinya masih cukup cerah, sehingga saya berharap BUMD ini bisa sehat dan karyawan mendapatkan perhatian, terus  bayar juga upahnya dan sebagainya,” pungkas Jajang seraya tersenyum.

Didi Furqon yang menjadi nasarumber dalam kegiatan ini menuturkan, apa yang dilakukan Partai Demokrat sangat bagus, bahkan menurutnya partai politik di Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan acara diskusi publik seperti ini baru Partai Demokrat saja yang menyelenggaran.

“Acara ini sangat bagus dan tema-tema yang di angkat pun sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bogor, isunya selalu hangat dengan apa yang sedang terjadi. Semoga apa yang dilakukan Partai Demokrat bisa juga di contoh sama partai lain yang ada di Bumi Tegar Beriman,” ungkapnya.

Gita Purnama

Cibinong, Jurnal Inspirasi
Polres Bogor menangkap seorang penambang emas tanpa izin alias Gurandil di Sukajaya di Kabupaten Bogor berinisial RA, (28). Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy mengatakan, dari tangan tersangka RA polisi menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan pengolahan emas.

“Jadi tersangka ini perannya sebagai pengusaha pengolahan emas dari para gurandil. Saat digerebek ditemukan cukup banyak barang bukti. Ini sebagai tindak lanjut dari antisipasi terjadinya bencana alam yang disebabkan maraknya eksploitasi alam berupa penambangan emas secara ilegal,” ujar AKBP Roland kepada Wartawan, Kamis (5/3).

Ia menambahkan, pihaknya menyita peralatan pengolahan emas tanpa izin berupa 70 alat gelundungan emas, 6 tong besar, 20 karung pasir serta tanah berisikan kandungan emas, 4 karung karbon, 2,5 botol cairan merkuri, 3 kompresor, 6 dinamo dan banyak lagi. 

“Dari kegiatan tambang ilegalnya, dalam sebulan tersangka bisa mengantongi omzet Rp30 juta. Tersangka merupakan warga Sukajaya,” katanya.

Ia menerangkan, tersangka dijerat Pasal 161 dan atau Pasal 158 Jo. Pasal 37 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Akibat perbuatan melawan hukumnya, tersangka terancam pidana 10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Kapolres Cirebon ini memaparkan, tibdakan yang dilakukan pihaknya tersebut dapat membuat efek jera terhadap para penambang ilegal di Bumi Tegar Beriman.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan pengungkapan kasus penambangan emas tanpa izin ini dapat kembali memberikan dampak positif bagi alam sekitar pegunungan di Sukajaya. Semoga tidak terjadi bencana lagi,” tandasnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap agar masayarakat taat aturan dan hukum. Hal tersebut merupakan buntut akibat terjaringnya pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor dalam operasi tangkap tangan (OTT)

IR dan FA ditetapkan aparat kepolisian sebagai tersangka suap. Keduanya diduga memainkan proses perizinan dari masyarakat, termasuk pengusaha.

Iwan Setiawan berharap kepada masyarakat luas agar juga taat aturan. Kalau izinnya tidak bisa keluar, tolong jangan merayu atau menyuap para ASN Kabupaten Bogor.

“Praktik suap, gratitfikasi dan lainnya tidak mungkin sepihak. Saya minta tolong kepada masyakat ataupun pengusaha, apabila pengurusan izin tidak sesuai harapan, maka jangan bikin janji, menggoda dan merayu para ASN, hingga keluarga pemerintah daerah menjadi korban,” kata Iwan kepada Wartawan, Kamis (5/3)

Alumni Universitas Pakuan ini menjelaskan, akan memikirkan atau mencoba untuk membuat kotak pengaduan agar masyarakat yang mengurus perizinan atau pelayanan lainnya bisa mengadukan keluhannya kepada Pemkab Bogor.

“Bisa saja kami buat kotak pengaduan asalkan efektif dan ada langkah responsif terkait keluhan warga terhadap pelayanan ASN Kabupaten Bogor,” tegasnya.

IR dan FA merupakan oknum ASN di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor resmi menjadi tersangka kasus korupsi.

Mereka dijerat Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

“Tadi malam status I dan F naik dari terperiksa menjadi tersangka kasus korupsi karena menerima uang yang bukan kewenangannya, mereka kami jerat dengan UU pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendidtribusikan ratusan ribu keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Oetje Subagdja mengatakan, perihal pelaksanaan pendistribusian blangko yang telah dicetak Disdukcapil Kabupaten Bogor telah di serahkan ke tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah pendistribusian KTP-el ke tingkat kecamatan sudah kami laksanakan sebesar kurang lebih 285 ribu,” kata Oetje saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, hampir semua dari total penerimaan blanko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencapai 485.000 ribu keping. 

“Dari total 485.000 itu alhamdulillah yang telah tercetak oleh kami sudah diangka 438.000 ribuan,” katanya.

Menurutnya, pencapaian itu tidak lepas dari kerja yang maksimal dari jajarannya melalui program pencetakan massal yang dilakukan jajarannya pada Februari 2020 lalu.

“Pencetakan itu dilaksanakan siang dan malam atau selama 24 jam nonstop, dalam rangka menjawab masyarakat bahwa persediaan blangko di Kabupaten Bogor sudah banyak dalam sisi pendistribusiannya,” tambahnya.

Oetje yang juga mantan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga itu menerangkan, penerimaan blangko bagi jajarannya itu tak lepas dari upaya Bupati Bogor yang mengirim surat ke pemerintah pusat.

“Ini juga berkat ibu Bupati yang mengirim surat ke Adminduk pada Kementerian Dalam Negeri,” bebernya.

Dirinya juga berharap, dengan adanya program ini masyarakat semakin merasa terlayani khususnya di pelayanan adminstrasi kependudukan dalam kepemilikan fisik ktp elektronik tersebut.

“Dalam hal ini mudah-mudahan warga yang tadinya belum memiliki KTP-el kini sudah tercetak sebanyak 438 ribu untuk kami distribusikan,” imbuhnya.

Masih ditempat sama, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Suparno menambahkan, dalam soal pendistribusian yang sesuai dengan teknis pihak pemerintah kecamatan masing-masing. Contohnya, kecamatan Cibinong yang menjadwalkan ke tiap-tiap kelurahan. 

“Jadi dari 13 kelurahan se-Kecamatan Cibinong ini menjadwalkan kepada masyarakat agar datang ke kelurahannya masing-masing untuk mengambil fisik KTP-el dengan persyaratan membawa Surat Keterangan (Suket) yang sebelumnya dipegang oleh warga,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, berbeda dengan di Kecamatan Cibungbulang dalam pendistribusian kepada masyarakat melibatkan satuan polisi pamong praja tingkat kecamatan beserta operator kecamatan langsung membagikannya ke warganya tersebut.

“Jadi pendistribusiannya tergantung teknis di masing-masing kecamatan setempat bagaimana mendistribuskannya kepada masyarakatnya itu. Terpenting, sesuai intruksi Bupati Bogor jika KTP-el ini langsung sampai ke yang bersangkutan dan ini gratis tanpa ada pungutan biaya seperak pun,” tutupnya. 

Noverando H