Citeureup | Jurnal Inspirasi

Bantuan sembako yang berasal  dari Presiden (Banpres) jadi bahan pertanyaan pemerintah desa. Pasalnya, ada beberapa desa yang dikirim oleh pihak ke-3, namun barang tersebut tidak sesuai dengan berita acara pengiriman dan membuat beberapa desa memutuskan untuk tidak membagikan bantuan tersebut sebelum ada kepastian dari Dirjen Kemensos RI.

Seperti yang terjadi di Desa Sanja dan Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, desa-desa tersebut menjadi dilema karena harus menandatangani berita acara dengan jumlah barang yang tidak sesuai dengan isi berita acara tersebut. Pemdes Leuwinutug yang berkoordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup memutuskan untuk tidak membagikan bantuan Presiden itu sebelum jumlah kilogram beras sesuai dengan yang tertera dalam berita acara.

“Bantuan ke desa kami (Desa Leuwinutug) malam tadi dengan jumlah 1.358 paket, namun jumlah beras tidak sesuai dengan berita acaranya yang seharusnya 15 kg hanya dikirim 10kg, kami sudah berkordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup dimana hasil keputusan untuk menunda membagikan bantuan sebelum ada kejelasan dari Dirjen Kemensos perihal pengiriman barang yang tidak sesuai dengan berita acara yang ditandatangani,” jelas Yayan.

“Kami (Desa Leuwinutug) gak mau disalahkan dan disuudjonin sama warga maka dari itu kita koordinasi dengan TKSK mengambil jalan terbaiknya, hasilnya menunda sampai ada kepastian dari Dirjen Kemsos RI apa barang ini mau ditukar atau bagaimana.”

“Pengiriman barang ini dilakukan oleh pihak ke-3 yakni PT. SDS yang beralamat di Jakarta, jadi perusahaan tersebut harus mengirim barang sesuai dengan berita acara namun disini beras yang dikirim bukan 15 kg melainkan 10 kg, jadi kami harap pihak PT. SDS untuk melakukan klarifikasi terkait pengiriman barang ini,” kata Yayan.

Hal senada dialami oleh Desa Sanja, Kecamatan Citeureup yang juga dikirim beras oleh PT. SDS tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam berita acara. “Gak tau kita hanya nerima itu makanya surat penerimaan barang tidak saya tandatangani karena jumlah barang tidak sesuai dengan berita acara, ini pun masih menunggu sisa pengiriman barang yang lain karena belum sesuai jumlah,” kata Hadi.

** Nay Nur’ain

Parung | Jurnal Inspirasi

Minimarket di Jalan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor disatroni perampok bersenjata api (senpi). Aksi perampokan itu juga terekam kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Panit 2 Reskrim Polsek Parung, Iptu Undang, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (10/5). Disebutkan ada tiga perampok menggunakan senpi dalam kejadian tersebut.

“Kejadian kemarin sekitar pukul 08.50 pagi hari waktu toko mau buka,” kata Iptu Undang saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Senin (11/5).

Undang menambahkan, berdasarkan keterangan salah seorang pegawai bernama Fitri, perampokan terjadi ketika ia hendak membuka toko. Kemudian, tiga pelaku yang menggunakan penutup wajah dan pakaian hitam menghampirinya dan langsung menodongkan pistol. “Menodongkan senjata berupa pistol. Benar atau palsu pistol itu kita belum mengetahui sebenarnya masih dalam penyelidikan,” ucap Undang.

Sembari menodongkan pistol ke arah kepala korban, para perampok memaksa korban untuk mengarahkan mereka ke lokasi penyimpanan uang. Setelah itu, mereka menggasak seluruh uang yang ada di dalam brankas. “Ada sekitar Rp 54 jutaan, pelaku tidak melukai korban,” tutur Undang.

Setelah mengambil uang tersebut, para pelaku langsung melarikan diri. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus perampokan tersebut. “Saat ini kasus masih dalam penyelidikan,” tutup dia.

Menurut warga sekitar, minimarket tersebut memang sering jadi sasaran aksi kriminal seperti pencurian sepeda motor di parkiran bahkan pembobolan toko. Namun untuk aksi perampokan bersenpi baru kali terjadi.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Ribuan nasib buruh kini menjadi korban akibat dampak Pandemi Covid-19, namun hal yang sangat disayangkan adalah Pandemi Covid-19 ini seolah dijadikan ajang aji mumpung bagi oknum pengusaha untuk menabrak aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan alasan terdampak Covid-19. Sampai saat ini sudah ada 6 perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa memberikan kompensasi kepada para karyawannya.

“Alasan PHK tanpa memberikan hak-hak pekerja seperti THR, pesangon dan lain-lainnya dengan alasan Covid-19 tidak bisa dibenarkan secara hokum,” kata Ketua BPPH MPC Kabupaten Bogor, Imam Rusmana,SH, Senin (11/05).

Apalagi kata dia, ada bentuk aji mumpung dari oknum pengusaha nakal yang memanfaatkan alasan Covid 19 untuk melakukan efisiensi terhadap para pekerjanya dengan tanpa memberikan hak hak nya sebagaimana Undang-Undang mengatur tentang itu. “Ada ketentuannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jika dalam kondisi perusaan merugi, dan pilihan akhir adalah harus melakukan efisiensi pekerjanya dengan duduk bersama terlebih dahulu dengan para pekerjanya, dan kewajiban perusaan adalah menyampaikan situasi dan kondisi keuangan perusaan sedang tidak stabil dengan didukung bukti hasil audit dari pihak yang berwenang dan menerangkan selama dua tahun berturut turut perusaan merugi,” katanya.

PHK dan melakukan penundaan pemberian uang THR dengan alasan Covid-19 sangat tidak bisa di benarkan, bahkan jika perusahan sama sekali tidak memberikan uang THR itu bisa masuk dalam ranah hukum pidana. “Kami dari Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang siap memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada warga masyarakat pekerja yang mengalami tindakan serupa dari perusahaan, BPPH siap mengawal tahapan tahapan prosesnya dan saat ini sudah ada satu perkara PHK massal dari salah satu perusaan di wilayah hukum Kabupaten Bogor yang sudah kami daftarkan permohonan bipartit atau mediasinya di Kantor Disnakertrans Kabupaten Bogor Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PHI,” jelasnya.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata atau restoran yaitu PT.Yahal Putra Nusantara yang berada di Cisarua Kabupaten Bogor dan berkantor pusat di Jakarta yang melakukan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Kami juga mendapatkan pengaduan dari para pekerja kalau selama mengabdi dengan hampir rata-rata masa kerja mereka 5-10 tahun tidak pernah diberikan fasilitas jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan lainnya ini adalah bentuk tindak pidana dalam hukum ketenagakerjaan,” jelas Imam.

Harapan kami, kata dia, pihak Disnakertrans Kabupaten Bogor bertindak cepat untuk memanggil pemilik perusahaan tersebut apalagi sebagai Warga Negara Asing (WNA) harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia.

** Nay Nur’ain

Bogor | Jurnal Inspirasi

Lima kepala daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menyepakati pengetatan pergerakan orang di wilayah masing-masing selama masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Khusunya di setiap stasiun KRL yang melintasi  tiga wilayah tersebut. Mereka pun mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk penghentian operasional kereta api listrik (KRL) atau Commuterline Jabodebek, setelah ditemukan tiga penumpang KRL positif Covid-19.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan berdasarkan hasil kajian bahwa mayoritas mereka yang terpapar Covid-19 punya interaksi dengan Jakarta dan 30 persennya menggunakan transportasi publik KRL. Sehingga, pihaknya mengusulkan dua opsi ke Kementerian Perhubungan terkait pengetatan KRL.

“Pertama, kita minta operasional KRL dihentikan, dan kedua kita minta diperketat penumpangnya,” kata Bima Arya dalam perbincangan dengan tvOne, Senin, 11 Mei 2020.

Menurut Bima, opsi menghentikan operasional KRL bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan pemerintah pusat. Tapi mengatur atau mengetatkan pergerakan orang masuk atau keluar suatu daerah terkait pandemi Covid-19 ini merupakan kewenangan daerah masing-masing.

Untuk itu, forum kepala daerah Bodebek menyepakati pengetatan pergerakan penumpang KRL yang akan naik maupun turun di suatu daerah. Sesuai ketentuan PSBB, hanya 8 sektor pegawai yang dikecualikan tetap pergi untuk bekerja, antara lain sektor kesehatan, pangan, logistik, keuangan dan perbankan, energi, dan komunikasi.

“Boleh (naik KRL) asal 8 sektor yang dikecualikan. Pokoknya harus ada surat keterangan lah, dia bekerja dimana, ini untuk mencegah orang juga ke Jakarta,” ujarnya.

Meskipun saat ini jumlah penumpang KRL sudah menurun 60 persen, Bima menilai masih ada orang-orang yang tidak memiliki tujuan jelas atau tetap bekerja tapi diluar 8 sektor yang dikecualikan PSBB, yang masih menggunakan KRL.

“Sasaran kita adalah orang yang tidak jelas tujuannya untuk mengurangi kepadatan di stasiun. Kalau penumpang KRL sekarang sudah drop, tinggal 40 persen (bekerja di 8 sektor yang dikecualikan), tapi ada sekitar 5-6 persennya yang bekerja di sektor yang tidak dikecualikan (masih naik KRL),” paparnya.

Bima menambahkan kendatipun kurva soal pasien corona di Jabodetabek relatif landai tapi belum stabil sehingga belum bisa dipastikan kapal corona berakhir. “Jakarta kemarin turun sekarang naik lagi, jadi belum stabil, karena masih banyak yang melanggar PSBB terutama di tempat kerumunan, kalau diperpanjang ini bukan dilonggarkan tapi diperketat,” imbuhnya.

Asayyev |*