Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pernyataan Presiden Jokowi terkait uji materi Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus disikapi hati-hati. Pernyataan itu bisa mengundang kesalahpahaman. Demikain ditegaskan dosen Fakultas Hukum Monash University yang juga pengurus PBNU Nadirsyah Hosen.

“Kami berpandangan bahwa narasi silakan menggugat ke MK itu pada satu sisi benar. Namun, jika tidak disikapi dengan hati-hati bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian,” kata Nadirsyah dalam keterangan tertulis, dikutip dari CNN, Minggu (11/10).

Ia lalu menjelaskan, jika ada pihak ingin mengajukan gugatan ke MK, pasal yang dipermasalahkan harus jelas. Jika dikabulkan, maka yang akan dibatalkan MK hanya pasal yang digugat saja, sementara pasal yang lain aman.

Jika pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu sangat krusial dalam UU Cipta Kerja, ia menyebut, ada peluang bagi MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Namun mengingat UU Cipta Kerja bicara tentang banyak bidang, menurut dia, tidak akan ada satu pasal pun yang sangat krusial yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja.

“Artinya, narasi silakan gugat ke MK itu hanya terbatas pada pasal yang dianggap bermasalah saja. Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU Cipta Kerja per bidang dan per pasal. Ini perlu kerja sama semua pihak terkait (akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan rakyat) yang hendak melakukan uji materi ke MK,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, semua pasal dalam UU Cipta Kerja bisa saja digugat ke MK, sepanjang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Hanya saja, menentukan pasal mana dalam konstitusi untuk dasar gugatannya bukan perkara mudah. “Kadangkala norma hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantolan di UUD 1945 yang bisa dijadikan argumen,” ujar dia.

Karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut, ia mengingatkan pihak yang ingin mengajukan gugatan harus hati-hati dan spesifik menentukan argumen-argumen yang dapat dijadikan dalil gugatan. Dengan begitu, MK tidak begitu saja akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. “Maka jangan gegabah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo. Kita perlu berhati-hati,” ucap dia.

Ia pun mengajak akademisi, tokoh masyarakat, ormas untuk bersatu-padu menggalang pemahaman soal substansi UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi.

“Langkah yudisial ditempuh. Langkah sosial juga harus dilakukan. Tidak bisa gugatan dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa melalui sosialisasi ke publik. Semua harus mendengar keberatan sejumlah pihak terhadap UU Cipta Kerja,” kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta kalangan yang tak puas pada Omnibus Law Ciptaker untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

” Jika masih ada tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahmakah Konstitusi,” kata Jokowi melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10.

**ass

Paris | Jurnal Inspirasi

Timnas Prancis akan menghadapi Portugal di Grup A3 UEFA Nations League alias Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2020. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan di ajang ini.

Pertandingan sendiri akan berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, Prancis, Senin (12/10) dini hari waktu Indonesia. Kick-off pertandingan akan berlangsung 01.45WIB. 

 
Kedua tim sama-sama menang di dua laga pembuka Grup A3 UEFA Nations League. Portugal menang 4-1 melawan Kroasia dan 2-0 melawan Swiss. Sedangkan Prancis menang 1-0 atas Swedia, dan 4-2 ketika menghadapi Kroasia.

Pertandingan dipastikan menarik mengingat nama besar keduanya. Prancis adalah kampiun Piala Dunia 2018. Sedangkan Portugal adalah juara Piala Eropa 2016 sekaligus juara bertahan UEFA Nations League. 

Duel dini hari nanti sekaligus jadi ajang nostalgia final Piala Eropa 2016 di mana Portugal sukes membawa pulang trofi setelah mengalahkan Prancis dengan skor tipis 1-0. Di tempat yang sama, di Stade de France, empat tahun lalu Eder mencetak gol lewat tendangan jarak jauh.

Setelah empat tahun pertemuan monumental tersebut, tentu kedua tim sudah banyak perubahan. Prancis kini diperkuat penyerang sekaliber Kylian Mbappe. Begitu pun Portugal mulai dihuni pemain muda bersinar seperi Joao Felix.

Praktis panggung pertarungan tak lagi didominasi nama-nama seperti Cristiano Ronaldo (Portugal) dan Antoine Griezmann (Prancis). Tetapi juga pemain lain seperti Diogo Jota (Portugal) dan Dayot Upamecano (Prancis).

Prakiraan Susunan Pemain

Prancis (4-3-1-2): Hugo Lloris; Lucas Digne, Raphael Varane, Clement, Benjamin Pavard; N’Golo Kante, Paul Pogba, Corentin Tolisso; Antoine Griezmann; Kylian Mbappe, Olivier Giroud.
Pelatih: Didier Deschamps

Portugal (4-3-3): Rui Patricio; Raphael Guerreiro, Ruben Dias, Pepe, Joao Cancelo; Ruben Neves, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.
Pelatih: Fernando Santos

** ass/sindonews

n Kandidat Arsitek Tim Sepakbola Porda

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Exco PSSI Askab Bogor bidang pembinaan usia muda, Dedi Cakra Baidilah mengatakan, saat ini sudah dibahas nama-nama  kandidat pelatih yang akan jadi arsitek Tim  Sepakbola Kabupaten Bogor untuk Porda Jabar 2021.

“Kalau soal nama yang akan ditetapan jadi pelatih Tim Sepakbola Kabupaten Bogor  memang belum ada. Tapi beberapa nama yang mempunyai lisensi B AFC  di Kabupaten Bogor sudah ada  seperti Iskandar dan Wahyu TB,” beber Cakra.     

Cakra menambahkan,  baik Iskandar maupun Wahyu TB juga masuk dalam pembahasan Exco PSSI Askab Bogor  bersama nama-nama pelatih lainnya .

“Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini siapa yang akan jadi arsitek tim sepakbola Kabupaten Bogor menuju BK Porda Jabar 2021,” tuntasnya.  

** Asep Syahmid

Bogor | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo menyebut banyak disinformasi dan hoaks yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan masyarakat. “Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi, hal ini tidak benar,” kata Jokowi dalam dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10) petang. “Karena pada faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada,” katanya.

Faktanya, jika membandingkan UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ada sejumlah aturan yang berubah terkait upah minimum. Salah satunya adalah dihapusnya pasal 89 ayat 1 huruf (b) yang mengatur upah minimum sektoral.

Penghapusan ini tercantum dalam Bab IV Ketenagakerjaan poin 26. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai, dihapusnya upah minimum sektoral ini merupakan bentuk ketidakadilan. Sebab, sektor bisnis dengan penghasilan yang besar bagi negara akan memberi upah ke pekerja mengacu upah minimum regional.

“Sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai upah minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara,” kata Said Iqbal.

Lalu, ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak hilang, namun mengalami perubahan.

Dalam pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, disebutkan upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pasal itu dihapus dalam UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya ada pasal ada penambahan pasal 88 C yang berbunyi:

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

 (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Buruh menyoroti bunyi aturan yang menyebut UMK ditetapkan bersyarat yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan pemerintah. “Bagi KSPI, hal ini hanya menjadi alibi bagi pemerintah untuk menghilangkan UMK di daerah-daerah yang selama ini berlaku, karena kewenangan untuk itu ada di pemerintah. Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat,” kata Said Iqbal.

Lalu Said Iqbal juga menyoroti UMK yang tak lagi wajib ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur hanya diwajibkan menetapkan UMP. “Ini makin menegaskan kekhawatiran kami bahwa UMK hendak dihilangkan, karena tidak lagi menjadi kewajiban untuk ditetapkan,” kata dia.

Adapun yang diinginkan buruh adalah UMSK tetap ada dan UMK ditetapkan sesuai UU 13 Tahun 2013 tanpa syarat, dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL).

**ass/kompas