Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Erry Endry mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III.

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” jelas Erry Endry kepada awak media yang tergabung di PWI Kabupaten Bogor, Rabu (20/05).

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Erry, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III.

Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.

Erry juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.

** Nay Nur’ain

>> Keluarga Besar TelkomGroup Donasikan Hingga Rp 40,7 Miliar Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 melalui Pemberdayaan 1.300 UMKM

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir secara simbolis menyerahkan paket bantuan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kepada perwakilan masyarakat, diikuti dengan penyerahan bantuan secara serentak di 7 lokasi kantor Telkom Regional, antara lain Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar di Telkom Landmark Tower,. Bantuan sebanyak 100.000 paket yang dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di seluruh Indonesia ini di antaranya berupa sembako, Ta’jil buka puasa, dan bingkisan lebaran disiapkan melalui pemberdayaan tak kurang dari 1.300 Usaha Mikro Kecil dan Menengah mitra binaan Telkom. Keterlibatan para pelaku UMKM mitra binaan dimaksudkan untuk membantu dan menggairahkan para pelaku UMKM yang juga terdampak COVID-19 karena umumnya mengalami penurunan omzet.

Menteri BUMN RI, Erick Tohir dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Telkom. “Saya apresiasi Telkom yang bekerja keras tiada henti untuk melaksanakan tugas, tidak hanya mencari uang, tapi juga menjalankan tugas negara sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi nasional dan membantu rakyat Indonesia,” ujar Erick Thohir dalam rilis Telkom yang diterima Jurnal Bogor, Kamis (21/5).

Menurut Erick, apa yang dilakukan Telkom saat ini sejalan dengan program pemerintah yang dicanangkan Presiden. “Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa bagaimana agar UKM terus jalan dan terus dibantu, kemudian memastikan rakyat dapat terus makan dan bekerja. Bantuan dari Telkom luar biasa,” tambahnya.

Erick juga memberikan motivasi agar tetap optimis menghadapi situasi pandemi COVID-19. “Jangan berhenti berkreativitas. Saat ini kita harus membangun bangsa kita berdiri tegak, harus berdikari. Insya Allah kalau bersama-sama, kita bisa melewati ini. Ini bukanlah masa krisis tapi masa introspeksi bagi kita untuk menjadi bangsa besar,” ungkap Erick Thohir.

Selanjutnya Menteri BUMN RI didampingi Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah melakukan peninjauan ke lokasi pelaksanaan rapid test yang diselenggarakan gratis bagi masyarakat dan berinteraksi dengan perwakilan UMKM yang turut hadir. Dalam kesempatan yang sama Menteri BUMN RI juga menyaksikan demo Autonomous UVC Mobile Robot (AUMR) atau lebih dikenal dengan Robot Disinfektan hasil karya Telkom University. Keseluruhan kegiatan dan peninjauan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, seperti penggunaan masker, face shield dan physical distancing.

Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah mengatakan, memaknai momen Ramadan dan jelang Idul Fitri 1441 H, Telkom kembali menyelenggarakan program bantuan sosial yang bertajuk “TelkomGroup Siaga, Satukan Hati Raih yang Fitri”. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, tahun ini bantuan yang disalurkan termasuk donasi dari gaji dan THR Karyawan TelkomGroup. Total keseluruhan bantuan yang mencapai Rp40,7 miliar tersebut disalurkan ke 7 area Telkom Regional.

“Setiap tahun Telkom memang selalu menyelenggarakan kegiatan berbagi sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat. Namun pada kegiatan tahun ini memiliki arti tersendiri karena kita semua tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan tak sedikit masyarakat di sekitar kita yang terkena dampak pandemi ini, baik ekonomi maupun sosial,” ungkap Ririek.

Selain bantuan berupa paket sembako, ta’jil buka puasa dan bingkisan Idul Fitri, Telkom juga memberikan bantuan berupa rapid test gratis. Keseluruhan bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat dari berbagai profesi, lokasi dan latar belakang. Bantuan paket sembako diberikan kepada masyarakat terdampak khususnya yang berada di area red-zone. Paket buka puasa diberikan kepada pekerja informal seperti petugas kesehatan, buruh cuci, juru parkir, petugas sampah, supir taksi dan pengemudi ojek online. Bingkisan lebaran diserahkan kepada santri dan anak yatim piatu juga para relawan dan tenaga medis. Sementara itu, rapid test gratis diperuntukkan bagi masyarakat yang masih harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah.

“Melalui adanya bantuan sosial ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masyarakat dari berbagai latar belakang jadi terbantu. Semoga ini makin menambah optimisme masyarakat dalam menghadapi pandemi dan Allah selalu melindungi kita. Aamiin,” tutup Ririek.

** Prast

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Meskipun kasus Covid-19 mengalami penambahan yang mencapai ratusan orang per hari, pemerintah menyiapkan protokol untuk mengatur “new normal” atau situasi normal baru. Pemerintah akan mengatur mulai dari tata cara beribadah sampai langkah masuk ke restoran. Provinsi Bali, Yogya, dan Kepulauan Riau bakal jadi proyek percontohan pertama.

Persiapan protokol new normal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo. “Jadi nanti akan ada protokol bagaimana di restoran, bagaimana ibadah, nanti menteri agama akan mengatur itu. Lalu protokol bagaimana datang di acara yang pengunjung relatif banyak, dan sebagainya, nanti akan diatur secara detil dan itu harus dipatuhi,” kata Muhadjir dikutip dari BBC.

Namun, rencana tersebut menurut pengamat ekonomi adalah bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok bisnis dan akan terus menguras uang negara untuk meredam penyebaran virus corona yang semakin sulit dihentikan. Senada, peneliti epidemiologi juga menyebut rencana menghadapi new normal ini sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala.

Sebelumnya pada Jumat (15/05) lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah menyinggung tentang pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “tatatan kehidupan baru”. “Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru,” katanya.

Namun mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah berhati-hati terhadap opsi herd immunity atau kekebalan kelompok, untuk menghadapi Covid-19.

“Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak,” kata pria yang akrab disapa JK, saat diskusi di Universitas Indonesia Webinar dengan tema “Segitiga Virus Corona”, Selasa (19/5).

Mantan Wakil Presiden ini mencontohkan penerapan herd immunity di Swedia. Dengan penerapan opsi tersebut, angka kematian di Swedia ternyata lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya. “Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity,” ujarnya.

Meski begitu, JK tak bisa melarang bila pemerintah mengambil opsi herd immunity, untuk melawan Covid 19 di Indonesia. “Boleh saja tapi korbannya banyak. Kalau korban materi barangkali bisa saja diganti, tapi kalau korban jiwa bagaimana, jadi jangan coba-coba yang kayak gini, korbannya banyak pasti, apakah kita akan memilih itu, jangan,” ujarnya.

Menurut JK, opsi herd immunity juga tidak direkomendasikan oleh WHO atau lembaga kesehatan dunia lainnya. “Negara apa yang ingin seperti itu, dan itu tidak dianjurkan oleh WHO atau lembaga mana pun,” katanya.

Sebelum rapat kabinet tentang new normal pada 18 Mei, pemerintah sudah beberapa kali menyinggung pelonggaran pembatasan, misal dengan membolehkan warga yang berusia 45 tahun kebawah untuk kembali bekerja dan membolehkan kelompok masyarakat tertentu untuk mudik.

Dalam pembicaraan di media sosial kemudian berkembang isu pemerintah tengah berniat memberlakukan strategi herd immunity (upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh).

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, berpendapat yang dilakukan pemerintah semata peloggaran PSBB dan bukan pembiaran sistemik agar masyakat banyak yang terinfeksi (herd immunity). “Tidak mungkin terjadi karena herd immunity hanya terjadi bila lebih dari 70-80 persen penduduk Indonesia terinfeksi dan punya imunitas yang berhasil hidup.”

Senada, peneliti epidemiologi dari Eijkman -Oxford Clinical Research Unit Henry Surendra mengatakan jika yang dituju pemerintah dengan melakukan pengurangan pembatasan sosial adalah menciptakan herd immunity , maka rencana itu sangat berbahaya.

“Dibutuhkan sekitar 70% populasi yang berarti sekitar 190 juta orang Indonesia untuk terinfeksi baru herd imunity tercapai. Ini berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa,” katanya.

Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, “Herd Immunity, tidak akan lah.” Sementara dalam jumpa pers usai rapat kabinet, Muhadjir Effendy mengatakan protokol yang dibahas adalah upaya mengurangi PSBB yang bertujuan untuk memulihkan produktivitas. “Di satu sisi juga wabah Covid-19 tetap bisa dikendalikan, tetap ditekan, hingga nanti antiklimaksnya selesai, terutama setelah ditemukan vaksin,” jelas Muhadjir.

Menurut peneliti epidemiologi dari Eijkman -Oxford Clinical Research Unit Henry Surendra terdapat empat hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelonggaran pembatasan sosial. Pertama, laju kasus baru sudah turun secara konsisten, atau angka reproduksi (R0) kasus turun signifikan misalnya sudah sampai dengan kurang dari sama dengan satu.

Kedua adanya tren penurunan populasi berisiko dalam hal ini penurunan PDP, ODP, dan OTG.

“Ketiga, jumlah dan kecepatan tes sudah memadai, yaitu kapasitas tes PCR, jadi minimal sudah tidak ada lagi tumpukan antrean sample di laboratorium dan stok reagen aman untuk 1-2 bulan ke depan.

“Terakhir adalah kesiapan sistem kesehatan. Tidak hanya kapasitas rumah sakit yang siap menampung jika terjadi lonjakan kasus, tapi juga kapasitas tim di lapangan dalam melakukan deteksi dini, pelacakan kasus dan kontak, serta pelaporan secara real time,” kata Henry.

Ketika empat syarat tersebut belum terpenuhi maka keputusan melakukan pelonggaran PSBB akan sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat.

Apalagi, kata Henry, berdasarkan penelitian di luar negeri bahwa sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala. “Adanya pelonggaran ini saya kira tidak berdasar pada kajian epidemologi dan kesehatan masyarakat karena sampai saat ini laju pertumbuhan kasus di Indonesia belum turun secara konsisten, selain itu jumlah tes harian masih minim, dan penerapan PSBB masih belum maksimal,” kata Henry.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai rencana pengurangan atau pelonggaran aturan pembatasan sosial yang dibungkus dalam bentuk protokol new normal adalah bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok bisnis, tanpa mempertimbangkan sisi kesehatan masyarakat. “Pemerintah hanya mendengarkan sekelompok orang dari pihak bisnis. Pemerintah terburu-buru jika aturan itu dikeluarkan dalam waktu cepat,” kata Esther.

Ia menambahkan jika rencana itu diterapkan hanya akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk karena menguras uang pemerintah untuk meredam virus tersebut.

“Jadi berapa pun nanti anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu tidak akan mampu untuk meredam virus covid karena penyebarannya luas sekali. Jadi satu-satunya cara adalah membatasi diri, menghimbau masyarakat untuk stay at home.

“Yang utama itu kesehatan baru ekonomi. Nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Kita sudah sehat, uang itu bisa dicari. Tidak ada negara yang melonggarkan PSBB jadi landai, ini rencana yang salah,” katanya.

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menerbitkan protokol transisi menuju the new normal atau tata kehidupan baru sebelum vaksin Covid-19 belum ditemukan.

“Kompleksitas dan ketidakpastian ada di depan, yang berarti bahwa kita memasuki periode di mana kita mungkin perlu menyesuaikan langkah dengan cepat,” kata Direktur Regional WHO untuk Eropa Henri P. Kluge dikutip dari dokumen resmi di situs WHO.

Menurut WHO, sebelum langkah pelonggaran pembatasan untuk menuju ‘the new normal’ diterapkan, pemerintah mesti membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan. Pelonggaran pembatasan, menurut WHO, harus dilakukan secara bertahap dan otoritas terkait diminta terus mengevaluasi kebijakannya.

Syarat lainnya, lanjutnya, kapasitas sistem kesehatan masyarakat – diantaranya rumah sakit – harus tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Disebutkan pula dalam protokol itu, tata kehidupan baru bisa diterapkan apabila risiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi.

Masing-masing negara juga diharuskan mampu menerapkan langkah pencegahan di tempat kerja, berupa jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan diikuti etika batuk atau bersin. Protokol WHO juga menyebutkan setiap langkah menuju transisi ‘the new normal’ harus dipantau oleh otoritas kesehatan.

“Akhirnya, perilaku masing-masing warga akan menentukan karakter virus. Ini akan membutuhkan ketekunan dan kesabaran, tidak ada jalur cepat untuk kembali normal,” demikian protokol WHO.

** Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Setelah sempat landai, kasus positif Covid-19 kembali meningkat di Kota Bogor, dengan adanya penambahan sebanyak tujuh pasien terkonfirmasi positif. Bahkan, masih ada beberapa orang yang masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Kepada wartawan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa berdasarkan analisa klinis tren masa inkubasi Covid-19 tidak lagi 14 hari. Namun bisa mencapai lebih dari 28 hari.

Ia pun menyebut, ada salah seorang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang menjalani perawatan sejak awal sampai saat ini masih dinyatakan positif. “Padahal sudah delapan kali swab, tapi masih positif. Itu terjadi sepertinya karena beberapa sebab atau reinfeksi,” ucapnya, Selasa (19/5).

Menurut dr Sri, saat ini pasien tersebut masih menjalani isolasi di rumah sakit. Sementara itu terkait update perkembangan kasus Covid-19 pada Senin (18/5/2020) pasien terkonfirmasi positif covid bertambah satu. “Data hari ini nambah satu dari kelompok PDP terkonfirmasi positif jadi statusnya pindah ke konfirmasi jadi total 107 dan ada satu pasien terkonfirmasi  meinggal satu orang,” ungkapnya.

Sementara itu, Dinkes Jawa Barat melansir bahwa terdapat tiga pedagang pasar tradisional di Kota Bogor yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Kasus ini diketahui setelah pihaknya melakukan tes swab di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Kepala Dinkes Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan, total sudah ada 700 sample swab yang diperiksa dari pedagang yang ada di pasar tradisional. Hasilnya, tiga pedagang di pasar tradisional Kota Bogor dinyatakan positif terinfeksi virus corona. “Dari total ini ada tiga orang yang positif hasil tes swab,” ujar Berli seperti dilansir IDN Times, Selasa (19/5).

Menurutnya, pasar tersebut berada di sekitar Terminal Baranangsiang. Sedangkan, pasar tradisional lainnya dinyatakan masih aman dari virus corona. Berli mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jabar terkait dengan tes masif swab. Untuk tahap selanjutnya, daerah yang akan dilakukan tes swab adalah daerah yang masuk zona merah atau klaster IV, di mana sudah banyak penyebaran virus corona.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan mengklasterkan daerah hingga tingkat kelurahan dan desa. Daerah ini akan masuk dalam zona tertentu, di mana ada yang parah serta ada yang warganya bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. “Kita akan berbasis ke data itu. Jadi tingkat kewaspadaannya lebih tinggi. Misal, pasar apa di desa atau kelurahan yang masuk zona merah atau hitam, untuk segera ada tes swabmassal,” ujar Berli.

Lebih lanjut, Berli mengatakan, penyebaran virus corona di Jabar masih terjadi, karena transmisi lokal masih terjadi di masyarakat. Aktivitas warga yang masih bersentuhan dengan orang lain dan tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19, membuat penyebaran virus corona lebih mudah terjadi.

n Fredy Kristianto

Data dan Fakta Covid-19 di Kota Bogor:

1. Orang Tanpa Gejala (OTG)

– Jumlah : 283

– Selesai : 243

– Dalam pemantauan : 40

– Meninggal : 0

2. Orang Dalam Pemantauan (ODP) :

– Jumlah : 1261

– Selesai/Sembuh : 1201

– Dalam Pemantauan : 60

– Meninggal : 0

3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) :

– Total : 295

– Selesai/Sembuh : 150

– Dalam Pengawasan/Perawatan RS : 95

– Meninggal : 50

4. Terkonfirmasi Positif Covid-19 :

– Jumlah : 107

– Sembuh : 31

– Dalam Pengawasan/Perawatan RS : 61

– Meninggal : 15

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor berjalan semrawut. Hal itu lantaran abainya warga terhadap aturan yang terkandung dalam PSBB. Buktinya, dalam beberapa hari terakhir warga nekat berduyun-duyun datang ke pasar hanya untuk membeli baju Lebaran.

Mirisnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapati bahwa beberapa warga yang berkunjung ke Pasar Anyar dan Pasar Baru Bogor rupanya masuk ke dalam daftar penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp500 ribu yang bersumber dari APBD Kota Bogor, dan juga bantuan Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menilai bahwa kegagalan PSBB tahap III ini karena terlambatnya penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar, dan terlambatnya pembagian bantuan JPS yang seharusnya sudah dilakukan sejak PSBB tahap pertama.

Menurutnya, dengan sudah disiapkannya perwali dan JPS, maka di PSBB tahap ke-II tinggal penerapan dan pengetatan penjagaan di pos. Kesadaran masyarakat juga sudah mulai terbentuk.

“Apabila tahapan tersebut dilakukan maka tidak perlu ada PSBB 14 hari ketiga, kalau toh pun ada pelaksanaan di lapangan dapat dipastikan optimal dan signifikan mengendalikan pandemi,” ucap ASB kepada Jurnal Bogor, Selasa (19/5).

Ia menyayakan bahwa dalam masa PSBB tahap ke-III masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dan ketidakpatuhan. “Belum lagi menjelang lebaran apakah PSBB dapat efektif dilaksanakan. Konsentrasi di titik aktivitas menjelang perayaan hari raya perlu mendapatkan perhatian,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait apakah PSBB Jilid IV akan kembali diterapkan. Kendati demikian, sepertinya Pemkot Bogor akan berpikir dua kali untuk melanjutkan PSBB. Pasalnya, Dedie menyebut bahwa pihaknya akan mencari inovasi nin PSBB untuk diterapkan di Kota Hujan guna menekan penyebaran virus corona.

“PSBB masih tersisa satu minggu, dan kita akan melakukan langkah evaluasi menyeluruh untuk dicari inovasi non PSBB bila diperlukan,” katanya. Ia menuturkan bahwa Pemkot Bogor siap saja melaksanakan PSBB Jilid IV dengan catatan, masyarakat mendukung penuh kebijakan tersebut. “Asal masyarakat juga mendukung penuh,” tegasnya.

Saat disinggung inovasi apa yang akan dilakukan pemkot mengenai kebijakan non PSBB. Dedie mengaku belum mendapat gambaran lantaran belum diputuskan. “Tapi memang harus ada improvement dalam hal ini,” ucapnya.

Akses Pasar Anyar Ditutup

Buntut kerumunan massa tepatnya di perlintasan kereta api ruas Jalan MA Salmun menuju Pasar Anyar Bogor saat menjelang sepekan Hari Raya Idul Fitri, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menutup sementara akses jalan. Penutupan dilakukan oleh petugas gabungan yakni, Dishub Kota Bogor, Muspika Kecamatan Bogor Tengah, Satpol PP Kota Bogor dan LPM Kelurahan Cibogor pada Selasa (19/5).

Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan, penutupan akses sementara ini dikhususkan untuk kendaraan roda dua dan empat. Diharapkan dengan adanya rekayasa penutupan jalan ini, masyarakat sadar dan tidak ada lagi kerumunan di tempat lain.

“Seperti halnya terjadi kemarin di Pasar Anyar Bogor. Dimana, warga memadati kawasan Pasar ditengah pandemi Covid -19, saat pemberlakuan PSBB Kota Bogor tahap 3 berlangsung,” paparnya.

Dishub meminta masyarakat pada situasi saat ini tetap berada di rumah. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, agar Covid- 19 di Kota Bogor cepat berlalu.

“Pada dasarnya warga harus lebih menghargai, lebih prihatin dan mementingkan kepentingan bersama dalam mencegah penyebaran virus pandemi, Covid-19 saat ini,“ paparnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Satpol PP Agustiansyah menegaskan, pihaknya menyiagakan petugas di kawasan Pasar Anyar. “Kita siagakan petugas untuk mengawasi dan memantau seluruh kawasan Pasar Anyar. Penutupan akses jalan ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan warga seperti hari Minggu kemarin,” tandasnya.

Ia menjelaskan, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah Covid-19 dari mulai penerbitan pedagang kaki lima (PKL) serta akses yang dibatasi.

“Warga punya kesadaran apa nggak?. Kita bisa mengatasi ini kalau sama-sama. Pemerintah tidak bisa nahan mereka di rumah, jadi kami berusaha masing menertibakan pedagang dan menutup akses masuk ke pasar,” jelasnya.

n Fredy Kristianto