>> PKBM Insan Mandiri, Rumah Zakat dan CSF Gelar Pengobatan Gratis

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Mandiri, Rumah Zakat dan Cita Sehat Foundation (CSF) menggelar pengobatan gratis di Gandok RT 01 RW 05, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (15/10). Kegiatan ini direspon positif warga, termasuk Camat Bogor Selatan Hidayatulloh dan Lurah Pakuan Arief Hidayat serta Ketua DKM RW 05 Ustadz Ramdani sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dan mengedukasi penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Masyarakat disini masih butuh pelayanan kesehatan dan kalau pun pergi ke fasilitas kesehatan masih ada yang takut karena pandemi Covid-19,” ujar Ketua Panitia, Riska alias Ica yang juga pengurus PKBM Insan Mandiri disela-sela kegiatan pengobatan gratis.

Acara yang digelar di aula serbaguna dekat area Masjid Jami Assyuhada itu diikuti ratusan warga yang mayoritas melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian makanan tambahan bagi anak balita. Bagi PKBM Insan Mandiri, kegiatan ini perdana digelar dan mengagendakan berkesinambungan. “Kedepan mudah-mudaha bisa dilakukan lagi,” jelas Ica.

Sedangkan bagi Rumah Zakat, sejak November 2019 pengobatan gratis ini sudah yang ke-65 kalinya dari 75 titik pengobatan yang direncanakannya tahun ini. Acara ini mendapat support dari Wuling Motors dimana ada 1 unit mobil klinik yang bisa menjangkau lokasi pengobatan, termasuk saat kunjungan ke desa regular yakni di Pamoyanan-Bogor Selatan,Kota Bogor dan Sukawening-Dramaga, Kabupaten Bogor.

“Sasaran kami adalah pelayanan perbaikan kesehatan dan pengetahuan kesehatan ke masyarakat, misalnya dengan anjuran cuci tangan dan PHBS apalagi pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini,” ujar Iwan TS dari Rumah Zakat. “Ada 4 program kami yaitu senyum sehat, senyum mandiri, senyum juara dan senyum lestari yang masing-masing konsen di bidang kesehatan, UMKM, pendidikan dan lingkungan,” jelas Iwan lagi.

Sedangkan menurut Abdi Satria dari Divisi Cita Sehat Foundation, pengobatan gratis bisa dilakukan dengan cara masyarakat datang ke satu titik tempat yang telah ditentukan atau juga jemput bola dengan mendatangi warga. “Adanya mobil klinik ini bisa melayani kegiatan pengobatan masyarakat, tentu setelah ada pengajuan permintaan dan panitia menyiapkan teknis tempatnya,” kata dia.

** Asep Saepudin Sayyev

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan relaksasi kepada sejumlah sektor di masa Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang diperpanjang hingga 27 Oktober 2020.

Relaksasi yang dimaksud adalah penyesuaian jam operasional unit usaha, seperti restoran, kafe, retail modern dan lain sebagainya yang diperbolehkan makan di tempat (dine in) sampai jam 21.00 WIB, setelah jam itu masih diperbolehkan layanan antar dan take away. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Selain itu, pedestrian di seputaran Istana dan Kebun Raya Bogor yang sebelumnya ditutup untuk segala aktivitas setiap akhir pekan, akhirnya kembali dibuka untuk warga Kota Bogor berolahraga.

“Pedestrian jalur SSA (Sistem Satu Arah/seputar Istana-Kebun Raya) bisa dipergunakan di akhir pekan, tapi dengan pengawasan ketat Satpol PP. Artinya, betul-betul dimanfaatkan untuk olahraga, bukan berkumpul. Satpol PP nanti akan patroli,” ujar Walikota Bima Arya, Rabu (14/10).

Menurut dia, data menunjukan bahwa perkantoran menjadi salah satu klaster penularan cukup tinggi di Kota Bogor. “Kita perketat pengawasannya di perkantoran. Kantor-kantor itu harus punya Satgas  sendiri untuk Covid. Karena klaster keluarga ini setelah di dalami banyak dari perkantoran juga,” ucapnya.

Kata dia, risiko penularan virus terjadi ketika sirkulasi udara di ruangan kantor kurang berjalan dengan baik. Kondisi ini semakin diperparah jika ada banyak orang di ruangan itu. “Makanya kita imbau perkantoran untuk menerapkan 50 persen WFH (bekerja dari rumah), terlebih bagi yang memiliki penyakit bawaan atau ibu hamil. Kemudian kita akan fungsikan taman-taman kota untuk tempat rapat,” ungkapnya.

Bima menjelaskan, di lingkungan Balai Kota Bogor, untuk rapat dalam waktu lama dengan melibatkan banyak dinas, pihaknya menggelar rapat di luar ruang, seperti taman. “Rapat-rapat ini kita larang di dalam ruangan. Bagi kantor (pemerintahan maupun swasta) yang ingin rapat silahkan gunakan taman atau outdoor.

“Pemerintah kota juga sering gunakan Taman Ekspresi. Tapi nanti silahkan di taman manapun. Tinggal berkoordinasi saja dengan Bidang Pertamanan (Disperumkim). Kita dorong untuk rapat atau aktivitas di luar. Ini salah satu manajemen risiko penularan di kantor,” tambahnya.

Bagi instansi swasta maupun pemerintahan yang ingin memanfaatkan taman untuk rapat, bisa menghubungi Bidang Pertamanan Disperumkim Kota Bogor  di nomor 087788642102, minimal menginformasikan 3 hari sebelum pelaksanaan rapat.

Waktu rapat pun diatur, yakni dari Senin-Jumat pada jam 08.00 – 16.00 WIB. Tak lupa, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk sementara, lokasi yang bisa dimanfaatkan adalah Taman Ekspresi, Taman Peranginan, Taman Heulang, Taman Kencana dan Lapangan Kresna.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang terdiri dari Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab, mengeluarkan pernyataan resminya, Rabu (14/10), menyikapi sejumlah petinggi dan anggota KAMI yang ditangkap polisi dan menyatakan protes. Dari 8 orang, lima diantaranya ditetapkan tersangka.

Gatot menyebut sudah memperhitungkan segala risiko. “Jadi kami sudah menghitung segala risiko, sampai risiko yang terberat. Kami sudah siap lahir bathin, maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani. Justru ada berkah dan kami mengucap syukur Alhamdulillah,” ujar Gatot Nurmantyo, Rabu (14/10).

Ia melanjutkan jika para anggota KAMI ialah pejuang, bukan orang-orang karbitan. “Teman teman jangan ributkan teman kita yang lagi ditahan di Bareskrim. Mereka semua pejuang! Bukan karbitan! KAMI adalah kumpulan Orang Orang yang Berjuang untuk Rakyat, Bangsa dan Negara serta keyakinan akan kebenaran perjuangan yang Hakiki!” lanjutnya.

Bahkan Gatot menyebut jika para anggota KAMI yang ditahan akan tetap tersenyum ceria meski dalam pengawasan ketat pihak berwajib. “Kalau ragu atas pernyataan kami, silakan jenguk dan lihat pasti disambut dengan senyum ceria. Jadi itulah Insan KAMI. Semakin ditekan semakin bangkit!!!. Lanjutkan perjuangan saudaraku!!” katanya.

Menurut aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani, Sya’roni, penangkapan 8 petinggi dan anggota KAMI sejatinya tidak perlu dilakukan. “Penangkapan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat sejatinya tidak perlu dilakukan. Sebagai aktivis senior wajar bila keduanya selalu mengkritik kekuasaan,” kata dia.

Beberapa waktu lalu kata dia, sejumlah acara deklarasi dan agenda KAMI telah dibubarkan dan dihambat oleh aparat. Mantan Panglima TNI dan juga sebagai pentolan KAMI Gatot Nurmantyo yang hadir dalam acara tersebut, bisa menerima dengan lapang dada.

Saat itu, publik mulai simpati atas perlakuan yang diterima mantan Panglima TNI. Bahkan, Gatot digadang-gadang sebagai figur perlawanan yang siap berhadap-hadapan melawan rezim penguasa. “Dengan penangkapan sejumlah petingginya maka daya pikat KAMI sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan KAMI bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung,” imbuh Sya’roni.

Ditambahkan Sya’roni, KAMI saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan. Tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhannya menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa. “Lebih baik para petinggi KAMI dibebaskan saja, termasuk Syahganda dan Jumhur,” tutupnya.

Sementara pengamat hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyatakan tindakan penangkapan merupakan bagian dari upaya paksa dalam penegakan hukum. Secara prosedur, substansi, dan kewenangan, penangkapan harus dilakukan dengan baik dan benar. Penangkapan semestinya dilakukan dengan berdasarkan pada alat bukti yang cukup, bahwa yang bersangkutan diduga melakukan suatu tindak pidana.

“Karena, jika penangkapan ada kesalahan prosedur, yang ditangkap atau yang kemudian ditetapkan jadi tersangka dapat melakukan praperadilan,” kata Suparji, Rabu (14/10).

Suparji mengatakan, dengan implikasi tersebut, maka penegak hukum tentunya harus cermat secara hukum dalam melakukan penangkapan dugaan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE yaitu penyebaran berita hoaks.

Menurut dia, proses pembuktian antara lain adanya informasi elektronik yang disampaikan oleh pihak yang ditangkap dan informasi tersebut mengandung berita bohong atau hoaks. Jika unsur tersebut terpenuhi dan berdasar alat bukti minimal 2 alat bukti, maka dapat dilakukan penangkapan.

“Yang sering jadi multitafsir adalah kualifikasi berita bohong. Ini yang tidak mudah pembuktiannya. Dari sisi politik, tidak akan terlalu berpengaruh meski yang bersangkutan petinggi KAMI,” tutur dia.

Lebih lanjut Suparji menilai, karena kondisi itu dipengaruhi oleh kedewasaan politik bangsa ini yang semakin matang dan elit politik eksekutif maupun legislatif relatif harmoni dan solid sehingga akan mampu mengatasi dinamika politik yang kritis, sehingga tidak muncul tindakan-tindakan yang kontraproduktif. “Proses hukum harus berada dalam ruang sistem hukum yang independen dan akuntabel,” kata dia.

Berikut ini Pernyataan Presidium KAMI bernomor 026/PRES-KAMI/B/X/2020 tersebut.

PERNYATAAN PRESIDIUM ATAS PENANGKAPAN PEJUANG KAMI

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan penangkapan Tokoh KAMI atas nama Dr. Anton Permana, Dr. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan beberapa orang dari Jejaring KAMI Medan, dengan ini KAMI menyatakan sikap sebagai berikut:
1.KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Penangkapan mereka, khususnya Dr. Syahganda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu, dasar Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2020 dan keluarnya sprindik tanggal 13 Oktober 2020 dan penangkapan dilakukan beberapa jam kemudian, pada hari yang sama tanggal 13 Oktober, jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur. Lebih lagi jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUI-XII /2014, tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa “dapat menimbulkan” maka penangkapan para Tokoh KAMI, patut diyakini mengandung tujuan politis, dengan menggunakan instrumen hukum.

2.Pengumuman pers Mabes Polri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut KAMI nilai:
a.Mengandung nuansa pembentukan opini (framing).
b.Melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat
tendensius.
c.Bersifat prematur yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses
pemeriksaan yang masih berlangsung.

3.Semua hal di atas, termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang seyogia harus diindahkan oleh Lembaga Penegak Hukum/Polri.

4.KAMI menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa Tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas/dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau “digandakan” (dikloning). Hal demikian sering dialami oleh para aktifis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, “bukti percakapan” yang ada sering bersifat artifisial dan absurd.

5. KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa dan belajar dengan Organisasi KAMI. KAMI mendukung mogok nasional dan unjuk rasa kaum buruh sebagai bentuk penunaian hak konstitusional, tapi KAMI secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan. Polri justeru diminta untuk mengusut tuntas, adanya indikasi keterlibatan pelaku profesional yang menyelusup ke dalam barisan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan anarkis termasuk pembakaran (sebagaimana diberitakan oleh media sosial).

6.KAMI meminta Polri membebaskan para Tokoh KAMI dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung “pasal-pasal karet” dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara.

7.KAMI mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan tinggi kepada berbagai pihak yang bersimpati kepada para Tokoh KAMI yang ditahan, antara lain ProDem, LBH Muslim, para akademisi/pengamat, dan para netizen serta pendukung KAMI yang terus menggemuruhkan pembebasan para Tokoh KAMI tersebut. KAMI bersyukur bahwa dengan berbagai tantangan dan ujian, termasuk penangkapan para tokohnya, KAMI semakin mendapat simpati dan dukungan rakyat. KAMI semakin bertekad untuk meneruskan Gerakan Moral Menegakkan Keadilan dan Melawan Kelaliman.

PRESIDIUM KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA
Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, M. Din Syamsuddin

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gelombang unjukrasa penolakan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali terjadi di Kota Bogor pada Rabu (14/10). Kali ini ratusan mahasiswa Universitas Pakuan menggelar aksinya di Tugu Kujang dan depan Terminal Baranangsiang. “Kami kecewa dengan pemerintah, atas disahkannya Omnibus Law,” kata salah seorang mahasiswa dalam orasinya.

Sedikitnya terdapat tujuh tuntutan yang diserukan mahasiswa. Pertama, meminta agar pemerintah mencabut UU Omnibus Law. Kedua, meminta polisi mengeluarkan para demonstran yang ditahan karena menyampaikan aspirasi.

Ketiga, elesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Keempat, hentikan perusak lingkungan untuk kepentingan oligarki. Kelima, menolak Pilkada serentak. Keenam, mendesak presiden mundur dari jabatannya dan yang terakhur endesak anggota DPR mundur dari jabatannya.

Dalam aksinya mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Ada yang tidak mau mendengar, tapi mengaku mewakili DPR RI’ #Gagalkan Omnibus Law #Mosi tidak percaya.

Mahasiswa ini menyinggung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani yang mematikan mic salah satu anggota dewan. “Jari Saya lebih panas dari mulut tetangga,” ucapnya.

** Fredy Kristianto

Doa dari Bogor Untuk Negeri

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Bogor Raya mengadakan acara “Do’a dari Bogor Untuk Negeri” yang berlokasi di Tugu Kujang, Kota Bogor, Rabu (14/10). Aksi damai dan doa bersama ini agar semua elemen masyarakat dapat membangun kekuatan agar tidak terpecah belah pasca disahkannya Omnimbus Law RUU Cipta Kerja.

Dengan mengusung tema “Rekontruksi Hati Nurani. Merdeka dari Pikiran yang Ditirani”, Romi, selaku Ketua GPPI Bogor Raya berpendapat bahwa hak memilih pemimpin di Indonesia saat Pilkada maupun Pilpres, masyarakat hanya dijadikan komoditas. Setiap pemilihan selalu ada permainan modal diantara para calon pemimpin. 

“Kita gak bisa berharap  kepada pemimpin – pemimpin  yang naiknya hanya lewat modal, bukan berangkat dari penderitaan yang dirasakan masyarakat. Makanya kita perlu merekontruksi itu  mulai dari organisasi kepemudaan,” ujarnya.

GPPI merupakan komunitas independent yang lahir pada tahun 2003 dan memiliki visi dan misi untuk meneruskan semangat patriotik dalam melanjutkan perjuangan Revolusi Agustus 1945, mendidik pemuda Indonesia, serta meningkatkan kesadaran politis masyarakat.

Walaupun segala lapisan masyarakat menyatakan mosi tidak percaya untuk Omnimbus Law UU Cipta Kerja ini, Presiden Jokowi belum mengambil keputusan apakah akan mengeluarkan Perpu atau tidak. Romi pun kembali berpendapat “Sepertinya Presiden gak ada niatan untuk mengeluarkan Perpu. Sebaliknya dia malah terus menerus bikin narasi pembenaran lewat buzzer”. Jika hal tersebut terjadi, Romi mengatakan bahwa GPPI akan terus melakukan transformasi kesadaran bahwa ini untuk masa depan kita, bangsa Indonesia.

** Herninda Febiola [MG]

Cibinong | Jurnal Bogor

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerjasama dengan PT Astra Intenational menggelar Safari Jurnalistik Perdana 2020,di Lantai 4 Sekertariat PWI Pusat Gedung Dewan Pers dan diikuti oleh lebih dari 300 orang peserta dari penjuru pelosok nusantara secara daring, Rabu (13/10).

Direktur Safari Jurnalistik PWI Pusat, Ahmed Kurnia Soeria Widjaja mengatakan,Safari Jurnalistik ini merupakan program reguler PWI Pusat bagi anggotanya dan untuk kali ini pelaksanaanya agak berbeda karena dilakukan dimasa pandemi.

“Safari Jurnalistik ini merupakan program ireguler yang difokuskan pada pengenalan perkembangan jurnalistik, baik regulasi maupun teknologi dan ini dilakukan disaat Pandemi jadi kita lakukan secara daring dan untuk tahap perdana ini di ikuti oleh 300 peserta ” jelas Ahmed.

Dalam Safari Jurnalistik yang digelar kali ini PWI Pusat menghadirkan Dahlan Iskan Mantan Menteri BUMN yang juga dikenal  Iskan sebagai nara sumber dengan mengangkat Topik ” Model Bisnis Media dan Masa Depan Profesi Wartawan”.

Dalam paparanya Dahlan Iskan mengatakan saat ini jurnalistik berkembang sangat pesat, seiring berkembangnya teknologi dan juga dengan kehadiran platform lain yang semakin banyak sehingga mau tidak mau kita harus tampil kreatif dan inofatif, ” jelas Dahlan Iskan.

Tentunya, salah satu kunci untuk tetap bertahan adalah dengan mengikuti kemajuan dunia digital. Menurut Dahlan, hal yang terpenting dalam menghadapi revolusi digital saat ini adalah “melakukan yang harus dilakukan, tanpa adanya keraguan atau ketakutan akan kegagalan”.

Dahlan menambahkan Keberanian dalam melakukan apa yang harus dilakukan tentunya adalah kunci utama dalam melakukan suatu perubahan demi menghadapi revolusi digital yang kapan saja bisa membuat industri media hancur.

Saat ini pelaku industri media massa harus melakukan digitalisasi yang berani, namun tidak melanggar kode etik dan kaidah-kaidah jurnalistik yang sudah ditetapkan. Namun hal ini tetap tidak menjamin akan masa depan media karena sangat sulit untuk diramalkan apalagi saat ini ditengah Pandemi yang melanda bangsa kita.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, kegiatan Safari Jurnalistik perdana 2020 ini, merupakan agenda rutin PWI untuk menambah wawasan wartawan mengenai jurnalistik, juga mengenai kode etik serta pers di era konvergensi media.

Dia berpesan, para jurnalis untuk terus menjaga profesionalisme dalam bekerja, apalagi tahun ini diperhadapkan dengan tahun politik ini.

Apa yang di dapatkan di kuliah Safari Jurnalistik ini, penting untuk menjadi pegangan bagi kita sebagai jurnalis dalam menyajikan berita ke masyarakat itu harus berpijak pada ada kesadaran, baik hukum, undang-undang pers dan kode etik.

“Jadi tingkatkan juga pengetahuan dan keterampilan, jurnalistik dalam program Sekolah Jurnalistik,hal ini juga menuntut agar Wartawan Inodonesia lebih profesional, berwawasan dan beretika,”  ujar Bang Atal sapaan Ketum PWI Pusat ini.

Sementara itu Head of Corporate Communication PT Astra International Boy Kelana Soebroto menyambut baik kerja sama dengan Sekolah Jurnalis PWI, “PWI merupakan pemangku kepentingan yg strategis bagi PT Astra Internasional,”  Dukungan kami ini merupakan bentuk komitmen PT Astra Internasional untuk ikut meningkatkan wawasan dan profesionalisme wartawan Indonesia,” ujarnya.

Dalam kuliah safari Jurnalistik Perdana ini dihadiri juga oleh Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman Mochtar, Wabendum PWI Pusat Dar Edi Yoga, serta Pengurus PWI Pusat lainnya.

** Nay Nur’ain

Rancabungur | Jurnal Inspirasi

Setelah 86 santri berasal dari tiga pesantren terpapar Covid-19, klaster pesantren kembali bertambah yakni di wilayah Kecamatan Rancabungur ada 7 santri dan 5 warga  sehingga menjadikan  Kecamatan Rancabungur zona merah.

Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, saat ini ada tambahan satu pesantren yang santrinya terpapar covid-19 di wilayah Rancabungur itupun didapat langsung dari pihak Pemerintah Kecamatan Rancabungur.

“Kalau santri seharusnya tidak kemana-mana dan tak menerima tamu dari luar serta gurunya pun tak keluar. Karena saat ini banyak pesantren dan santrinya  sering keluar masuk bahkan interaksi dari luar itu bahaya,” katanya ketika mengunjungi Kecamatan Rancabungur, kemarin.

Ade juga menambahkan, pihaknya tetap melakukan tindakan ketika ada positif langsung diperiksa dan dilakukan isolasi mandiri dan semua difasilitasi oleh Pemkab Bogor.

“Sebenarnya tidak boleh dulu lakukan aktivitas keluar bahkan jangan sampai banyak interaksi orang luar,” tambahnya.

Lebih lanjut Ade menuturkan, saat ini total ada empat wilayah yang pondok pesantrennya ada santri terpapar Covid-19 yakni Gunung putri, Cigombong, Leuwiliang dan Rancabungur.

“Saat ini para santri tak kemana-mana dan melakukan isolasi mandiri, itupun saya baru dapat informasi dari Pak Camat Rancabungur,” tuturnya.

** Cepi Kurniawan