Komisi IV Segera Panggil Mitra 10, Disnakertrans dan Dinkes

Bogor | Jurnal Inspirasi
Penambahan kasus positif Covid-19 dari klaster Mitra 10 terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor jumlahnya mencapai 12 orang. Diketahui mereka merupakan karyawan dan keluarga pegawai supermarket bahan bangunan tersebut.

Selain itu, sedikitnya ada 72 karyawan Mitra 10 yang kini berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa dari karyawan Mitra 10 yang terkonfirmasi positif Covid-19, lima di antaranya adalah ber-KTP Kabupaten Bogor. “Ada 5 orang KTP nya dari Kabupaten Bogor. Nah, sisanya dari Kota Bogor. Kami pantau terus Mitra 10,” ujar Bima Arya.

Bima menambahkan, khusus klaster Mitra 10, tiga orang dari klaster Mitra 10. Mereka adalah keluarga dan pegawai supplier. Sehingga sampai Sabtu (20/6) tercatat 12 orang tertular virus corona dari klaster Mitra 10 Bogor. Boo“Total 12 terdiri dari dua keluarga yang terpapar dan lima pegawai serta supplier warga ber-KTP Kota Bogor, dan lima lagi warga luar Kota Bogor,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, pihaknya terus mengembangkan penelusuran kluster Mitra 10. Karena dari karyawan yang positif itu, harus diperluas lagi penelusuran kepada orang yang menjadi pengunjung Mitra 10 dalam 14 hari ke belakang.

“Saya telah memerintahkan Dinkes membuat aplikasi khusus untuk menangani klaster Mitra 10. Masyarakat yang merasa sempat berkunjung dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti rapid maupun swab test,” katanya.

Dedie mengatakan, sejauh ini ada 10 yang melaporkan hal itu. “Untuk mengefektifkan pola mappingnya itu kami bikin aplikasi, aplikasinya sedang kami sempurnakan, nanti dirilis oleh Dinkes ke masyarakat yang pernah interaksi. Warga jangan lengah, yang sempat ke mitra 10 dan merasakan gejala segera periksa ke faskes,” bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan menegaskan, akan segera mengirim surat kepada manajemen Mitra 10, Dinkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan K3 hingga penerapan protokol kesehatan di Mitra 10.

“Kami ingin mengetahui bagaimana penerapan K3 di supermarket bangunan itu, kemudian apakah protokol kesehatan sudah dijalankan. Sekaligus ingin mengetahui sejauh mana tracing yang dilakukan Dinkes terhadap klaster itu,” ungkap Ence.

Ence menegaskan bahwa langkah cepat harus dilakukan, sebelum masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru dilakukan. Sehingga gelombang kedua penyebaran virus corona dapat diminimalisir. “Sebab bila tidak, kami khawatir saat new normal nanti. Klaster-klaster baru akan bermunculan, terutama dari area yang notabenenya tempat perekonomian,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Ence, kasus Mitra 10 harus menjadi perhatian utama, mengingat toko tersebut adalah yang dikecualikan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, membuat RSUD Kota Bogor berencana mendatangkan alat tes cepat deteksi virus Corona. Direktur RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir mengungkapkan, pihaknya telah menganggarkan Rp350 juta untuk memberi alat tes cepat PCR atau polymerase chain reaction yang akan didatangkan dari negara Cina.

“Sekarang, masih ada berkas yang perlu dilengkapi. Ini jenis PCR yang kecil akan didatangkan dari Cina yang tentunya telah sesuai standar WHO,” ujar Direktur RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir, akhir pekan lalu.

Ilham menuturkan bahwa PCR itu hanya memiliki kapasitas sebanyak 24 spesimen swab test per harinya. Kedepan, alat itu akan dipergunakan untuk membantu Pemkot Bogor dalam melakukan uji Covid-19 kepada orang dilingkaran Covid-19. Baik pasien dalam pengawasan (PDP) maupun pasien terkonfirmasi positif yang membutuhkan test PCR lanjutan.

Namun, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang tak menggantungkan diri pada APBD Kota Bogor, Ilham mengatakan, RSUD juga membutuhkan pemasukan. Karena itu, tak menutup kemungkinan bila PCR nantinya akan dikomersilkan. “Kita membeli PCR dari dana BLUD untuk membantu percepatan diagnosa pasien-pasien. Tapi memang kalau ada yang ingin test mandiri bisa juga dan tak menutup kemungkinan,” terang dia.

Jumlah kasus positif di Kota Bogor terus meningkat. Pemkot Bogor pun berupaya untuk meningkatkan uji Covid-19, khususnya swab test. Sementara, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, telah meminta RSUD Kota Bogor segera menghitung biaya untuk membeli PCR. “Sedang dilakukan prosesnya (membeli PCR) melalui pengadaan oleh RSUD tapi kapasistasnya terbatas,” ungkapnya.

Bima mengatakan, sudah sepantasnya RSUD dapat melakukan uji Covid-19 sendiri. Karena itu, dia memerintahkan RSUD dapat secepatnya mendatangkan alat PCR tersebut. “Saya sudah perintahkan RSUD harus sesegera mungkin,” tandas Bima saat mengunjungi kantor PWI Kota Bogor.

Namun, Bima mengatakan, uji Covid-19 yang masif memiliki konsekuensi untuk menyiapkan tempat isolasi. Sebab, semakin banyak yang diuji, semakin banyak pula kasus baru. “Sudah ada beberapa opsi tempat isolasi, tapi belum bisa saya sampaikan. Beberapa opsi ini masih ada waktu untuk kita mempersiapkan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi
Kawasan wisata Gunung Mas, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor masih menjadi wilayah yang dilarang untuk dikunjungi wisatawan, khususnya pengunjung dari DKI Jakarta selama masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat evaluasi Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Polda Jawa Barat, Minggu (21/6).

Dalam rapat terbatas itu, Ridwan Kamil juga memberikan update terbaru perkembangan Covid-19 di Jawa Barat. Hingga Minggu, 21 Juni 2020, penyebaran Covid-19 masih terkendali. Angka penyebaran Covid-19 sepekan ini, hanya satu persen, rasio swab test Jawa Barat yang paling rendah di Pulau Jawa, yaitu 6,6 persen yang positif dari semua tes yang dilakukan selama sepekan.

Sepekan ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus rapid dan swab test di pasar-pasar, serta mengetes di daerah Puncak. Ridwan Kamil mengimbau warga Jakarta untuk tidak berwisata ke daerah Jawa Barat, terutama Puncak. Sebab, dari pengamatan sepekan ini, banyak pergerakan lalu lintas mobil dari Jakarta.

Jawa Barat, menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, membuka tempat wisata saat adaptasi kebiasan baru, untuk wisatawan lokal warga Jabar, bukan untuk warga Jakarta. “Jadi, tim Gugus Tugas akan menjaga lokasi menuju wisata Puncak, menjaga agar warga Jakarta tidak ke Puncak, termasuk melakukan penjagaan di stasiun kereta api,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan hasil tes cepat virus corona jenis baru digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat di tiga titik di kawasan Puncak pada Sabtu (20/6). “Total yang mengikuti pemeriksaan 776 orang, hasilnya sembilan orang reaktif,” ungkapnya.

Pemeriksaan secara massal itu berlangsung di tiga tempat yang biasa ramai dikunjungi wisatawan, yakni di Masjid At Taawun, Kecamatan Cisarua 200 orang diperiksa, di mana enam di antaranya reaktif.

Selain itu, di Agrowisata Gunung Mas, Kecamatan Cisarua 252 orang yang diperiksa, di mana tiga di antaranya reaktif, sedangkan di halaman Masjid Harakatul Jannah Gadog, Kecamatan Ciawi 324 orang diperiksa dan hasilnya nihil reaktif.

Ade Yasin menyebutkan sedikitnya 2.000 alat tes cepat dan 500 alat tes usap disediakan dalam pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan, mereka yang dinyatakan reaktif dari hasil tes cepat, langsung dilakukan pemeriksaan usap di tempat yang sama.

Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu, mengatakan pemeriksaan secara massal dilakukan karena Jalur Puncak Kabupaten Bogor belakangan mulai dipadati kembali para wisatawan saat akhir pekan, meski masih dalam situasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional.

“Kemarin sempat viral video lautan manusia di Puncak, kendaraan yang datang saat itu didominasi dari kendaraan plat luar Bogor. Makanya, hari ini juga diprioritaskan orang luar Jawa Barat dulu yang tes,” kata Ade Yasin.

Petugas, kata dia, akan terus menggelar pemeriksaan Covid-19 secara masif di Kabupaten Bogor, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi ruang publik. “Mudah-mudahan langkah hari ini tepat, terima kasih untuk semua unsur yang terlibat, semoga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan Kabupaten Bogor siap menyambut ‘new normal’ (normal baru),” katanya. Asep Saepudin Sayyev |*

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi
Dalam rangka anniversary Angkasa FC yang ke-41, pemain yang pernah masuk ke tim Angkasa FC dari tahun 1979 hingga 2020 berkumpul di Lapangan Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, menggelar pertandingan persahabatan, Minggu (21/6).

“Alhamdulillah dalam rangka memperingati ulang tahun tim sepakbola Angkasa FC dari semua angkatan senior dan junior kumpul bareng ada juga pemain yang kumpul hari ini yang pernah dan masih membela Persikabo, ” kata Ketua Panitia Asep Dado kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Kumpulnya mereka kata Asep Dado, selain potong tumpeng doa bersama juga digelar pertandingan persahabatan di lapangan hijau Desa Cimanggu II dimana sekaligus menjadi markas Angkasa FC. “Kita kumpul bersama disini tetap dengan protokol kesehatan periksa suhu tubuh kecuali yang bermain tidak menggunakan masker,” kata dia.

Dalam kegiatan itu juga, tidak hanya berkumpul semata, namun untuk membangkitkan gairah Angkas FC yang pernah jaya. “Alhamdulillah kita juga hari ini mendapatkan dukungan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Asep Wahyuwijaya  untuk memajukan kembali dan mencari bibit pemain muda yang bisa mewakili persepakbolaan di Kabupaten Bogor bagian barat,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Dramaga | Jurnal Inspirasi
Ada hal mengejutkan yang terungkap dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Bogor dengan Bulog dan Disperindag terkait buruknya kualitas beras bansos Covid-19 yang dikeluhkan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kantor Bulog Cabang Cianjur (18/6). Musababnya, beras lokal ternyata dicampur dengan beras asal Thailand yang telah tersimpan selama dua tahun.

Dalam rapat itu ternyata didapat informasi bahwa Bulog memiliki beras stok ketahanan pangan yang dibeli dari petani lokal Jawa Barat dan beras import asal Thailand yang disimpan digudang mereka, beras lokal rata-rata disimpan 6 bulan dan beras asal Thailand disimpan bahkan sampai 2 tahun dan dicampurkan dengan komposisi 4:1 atau setiap 4 ton beras lokal dicampur 1 ton beras import.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Fraksi Golkar, Aan Triana Al Muharom menegaskan kondisi ini sudah sangat menyakiti hati masyarakat Kabupaten Bogor yang sebagian besar juga berprofesi sebagai petani. “Harusnya dari awal Pemkab Bogor lebih teliti dalam hal ini, tanya dulu secara detail terkait kualitas beras yang akan dibeli, masa beras lokal dicampur dengan beras import yang kualitasnya jauh berbeda,” tegasnya.

Bahkan, hal tersebut pasti akan menurunkan kualitas dan rasa, apalagi kualitas beras luar negeri jelas beda dengan kualitasnya, ini tidak bisa dipungkiri apalagi disimpan dalam waktu yang cukup lama. Karena, mau dipoles atau diperbaharui seperti apapun tetap saja rasa tidak bisa dibohongi, cuma tampilan visual beras aja yang berubah.

“Padahal di Kabupaten Bogor kita punya sentra-sentra pertanian lokal yang kualitas berasnya lebih bagus dengan harga lebih murah, tapi kenapa harus dicampur dengan beras import,” keluhnya

Ketika ditanyakan terkait kesimpulan rapat kerja DPRD yang sudah dilaksanakan, Aan menambahkan, bahwa pihaknya akan meminta Pemkab Bogor untuk evaluasi secara menyeluruh terkait kerjasama pengadaan bantuan sosial beras ke Bulog.

“Saya sangat kecewa dengan hal ini, banyak sekali protes terjadi di masyarakat ketika menerima bantuan dengan kualitas buruk seperti ini, ternyata mereka (Bulog) sengaja mencampur beras import,” tambahnya.

Aan juga menuturkan, dana besar yang keluarkan ternyata tidak banyak membantu masyarakat petani. Bahkan, sebagai anggota Badan Anggaran akan mendorong kepada pimpinan untuk mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi secara menyeluruh kerjasama Pemkab Bogor dengan Bulog. “Pengadaan kan dari APBD dan uang rakyat ya harus ada manfaatnya untuk rakyat,” Sambung politisi partai berlambang Pohon Beringin ini.

Lebih lanjut ia menuturkan, jika memang ternyata bansos beras ini selalu membuat kegaduhan dan terlambat penyalurannya, lebih baik diusulkan untuk mengganti bansos dengan mekanisme bantuan Tunai.

“Daripada masyarakat terus mengeluh dengan aturan pemerintah yang kurang baik, lebih baik diusulkan ke bantuan tunai yang simpel dan tidak ribet  proses penyalurannya, tinggal dibahas aturan dan pagari pola distribusinya agar bantuan sampai tepat sasaran,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Tamansari | Jurnal Inspirasi
Kawasan wisata  Taman Nasional Gunung Salak Endah di pintu masuk Wilayah Tamansari hingga saat ini masih dilakukan penutupan oleh petugas dan warga setempat. Diungkapkan salah satu petugas Pol PP Kecamatan Tamansari Muhamad Al Amin, kawasan di GSE sejak Lebaran hingga saat ini memang sudah dilakukan penutupan oleh Muspika Kecamatan Tamansari untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.

“Ditutup sejak Lebaran sampai hari ini untuk wisatawan gak boleh masuk baik itu dari Wilayah Bogor atau luar Bogor,”kata Amin sapaanya, kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Amin mengatakan, pintu gerbang masuk wisata dijaga bergantian setiap harinya. “Ada yang jaga bergantian, ada juga wisatawan yang datang namun disuruh putar balik. Karena emang belum boleh dibuka apalagi Tamansari ada yang terkonfirmasi positif Covid-19,”kata Amin.

Ia pun mengatakan sampai kapan akan dibuka belum mengetahuinya karena hal itu tergantung pihak Muspika. “Gak tahu sampai kapan ya ditutup untuk Curug Nangka ini,” pungkas Amin.

** Cepi Kurniawan