Bogor | Jurnal Bogor

Lima kandidat calon direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tinggal menunggu diumumkan oleh Walikota Bogor Bima Arya. Siapa saja tiga direksi terpilih yang akan memimpin perusahaan ‘Dewa Air’ di Kota Bogor, saat ini semuanya dalam posisi menunggu.

Namun demikian, lima calon direksi seperti, Ardani Yusuf, Dicky Budhi Purnama, Nasrul Zahar, Rino Indira G dan Rivelino Rizky mengaku sepakat, bahwa siapapun yang nanti terpilih menjadi direksi, semuanya akan tetap solid dan kompak.

“Kami semua dari internal Perumda Tirta Pakuan. Semuanya sepakat bahwa proses ini tidak akan merubah kesolidan dan kekompakan yang sudah terbangun selama ini,” ungkap salah satu calon direksi, Nasrul Zahar, Senin (23/11).

Karyawan yang meraih prestasi sebagai karyawan teladan PDAM ini menekankan, siapapun nanti yang terpilih tetap harus menjaga kondusifitas.

“Jadi kembali lagi siapa yang terpilih istilahnya sudah menjadi rizkinya sudah garisan tangan itu juga merupakan pilihan terbaik dari yang baik,” ujarnya.

Untuk terus menjaga kekompakan, lanjut Nazrul, baik yang mengikuti kompetisi pemilihan direksi ataupun yang tidak mengikuti pemilihan sam sama terus menjaga keguyuban 

“Walaupun ada saja, saya mendukung ini, saya mendukung ini, tapi pada akhirnya nanti teman-teman semua antar bagian dan lintas bagian punya satu tujuan untuk kemajuan PDAM,” katanya.

 Senada ditambahkan Rino Indira yang saat ini menjabat sebagai Dirum, kompetisi atau pemilihan direksi ini merupakan calon calon terbaik dari internal. Semuanya memiliki keahlian dan kemampuan yang menggerakan kemajuan perusahaan hingga saat ini. “Tetap kompak dan bekerja seperti biasa, karena semua calon dari internal,” ujarnya.

Sementara, Dirtek Perumda PDAM Tirta Pakuan Ade Syaban menyampaikan hal yang sama. Pihaknya percaya bahwa kebersamaan dan kekompakan antar calon direksi maupun antar karyawan di masa pemilihan direksi dan ketika sudah pemilihan akan tetap terjaga.

Sementara itu terkait target PDAM selepas kepemimpinanannya nanti, Ade menargetkan beberapa program.

 “Kita punya bisnis plan yang akan dilaksanakan, bahkan sekarang pun kita lagi nyusun RKAP, yang jelas kita sepakat dan harapan dari Pak Wali dan masyarakat Bogor adalah peningkatan pelayanan, karena masih ada daerah-daerah yang dialiri air selama 24 jam, masih ada wilayah wilayah yang airnya masih keruh,” jelasnya.

 Ade mengatakan, Perumda Tirta Pakuan baru nyusun RKAP bahwa prioritas  sesuai bisnis plan kedepan.

“Pertama kehilangan iar masih relatif tinggi yaitu 30 persen,.berarti kehilangan air kita harus kuta turunkan karena dengan kehilangan air turun akan mensave kapasitas produksi,” katanya.

 Selanjutnya adalah pelayanan yamg sudah mencapai 92 persen tetapi karena jumlahnya turun lima persen jadi 76 persen.

“Tapi kalau kabupaten posisinya masih di atas 81 persen, kita masih punya kewajiban untuk melayani masyarakat hampir sekitar 15 persen lebih, tahun depan kita sudah menganggarkan sekitar 10 ribu pelanggan ini sesuai dengan bisnis plan,” katanya.

Program lainnya adalah pihaknya akan melakukan penambahan pasokan air bersih dengan menggarkan anggaran dari ptogram.bantuan di Palasari sekitar 50 liter perdetik

“Sekarang kita lagi pembebasan lahan di kabandungan, kita beli tanah dan sekarang lagi pendampingam dengan kejaksaan, jadi kedepan ada dua pembebasan lahan di Kabandungan. Untuk penambahan kapasitas selain itu untuk meningkatkan pendapatan, jadi  garis besarnya menuruni kebocoran, menambah kapasitas dan menambah cakupan,” katanya.

(Handy Mehonk | **)

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Masih zona orange, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memperpanjang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (Baru) pada Rabu, 25 November. Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) menggelar rapat rencana perpanjangan keenam PSBB pra AKB secara tertutup, di ruang Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (23/11).

Wakil Bupati (Wabup), Iwan Setiawan mengatakan, PSSB yang kelima berakhir pada 25 November 2020 akan diperpanjang selama dua pekan kedepan.

“PSBB yang tadi dirapatkan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor itu disepakati diperpanjang hingha 8 Desember 2020. Pada perpanjangan PSBB ini semua Camat diintruksikan untuk melakikan pengetatan,” ujar Iwan kepada Wartawan, usai memimpin rapat dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, kemarin.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini menerangkan, persoalan adanya kerumunan massa beberapa hari lalu di wilayah Kecamatan Megamendung merubah ritme penanganan Covid-19.

“Kejadian-kejadian kemarin jangan terulang kembali, makanya harus ada deteksi dini terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan skalanya besar. Jadi, jangan sampai pas kejadian baru ada tindakan,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menambahkan, pihaknya juga menyelaraskan jam operasional pusat perbelanjangan dengan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

“Kami juga ada yang diseragamkan oleh Jabodebek, masalah waktu jam operasional yakni jam 21.00 WIB. Kami samakan jam operasional tersebut, agar ketika wilayag tetangga kegiatan jual beli pada pusat perbelanjaan maupun kuliner sudah tutup malah lari ke Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa aturan PSBB pra AKD keenam masih memungkinkan adanya kegiatan kerumunan yang dibatasi.

“Iya, masih boleh ada kegiatan maksimal 150 orang dengan waktu paling lama 3 jam. Tapi kegiatan tersebut harus berizin Satgas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan mejelaskan, akan diterbitkan aturan pemerintah baru untuk penanganan virus menular dan mematikan tersebut.

“Ya, kami akan menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati. Keputusan Bupati juga akan diterbitkan untuk perpanjangan PSBB pra AKB yang keenam,” jelas pria yang akrab disapa Qiweng ini.

Putera asli Bogor ini memaparkan, penekanan keselarasan kinerja penanganan menjadi titik poin pada perpanjangan PSBB yang akan diperpanjang selama dua pekan kedepan.

“Kewenangan Satgas uni sudah dibagi yakni dari mulai kabupaten, kecamatan dan desa. Semuanya harapan kedepan agar lebih pro-aktif. Jadi ada deteksi dini tingkat desa yang harus dipertajam, kalau ada aktivitas disinyalir akan terjadi kerumunan massa. Satgas di lapangan cepat tindak dan melaporkan kepada Satgas tingkat kabupaten,” papar Qiweng.

** Noverando H

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Langkah Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang melakukan penurunan baliho dan spanduk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Jakarta jadi sorotan publik. Mantan Panglima Kodam Jaya tahun 1996, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang disapa Bang Yos itu mengingatkan aparat TNI maju di saat terakhir sebagai senjata pamungkas.

Dia heran dengan pengerahan prajurit TNI yang tiba-tiba turun mengerahkan pasukan serta kendaraan taktis Komando Operasi Khusus atau Koopsus ke markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Menurut Bang Yos, pasukan khusus TNI punya tugas tak sembarangan karena untuk menembus suatu sasaran yang tak bisa ditembus satuan lain.

“Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan satuan lain. Itu pasukan khusus maju. Kita belum segenting itu, maksud saya,” kata Bang Yos, Senin (23/11).

Dia mengatakan, dalam suatu wilayah seperti di DKI Jakarta ada tiga unsur berkompeten dalam bertindak yaitu gubernur DKI, kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya. Untuk pemasangan baliho, menurut dia, ada peraturan dan tak bisa sembarangan karena terkait lokasi, ukuran, dan besaran pajak. Tapi, jika ada pelanggaran dalam pemasangan baliho itu cukup petugas Satpol Pamong Praja yang menurunkannya.

Pun, bila masih ada persoalan hukum dalam baliho karena melanggar peraturan daerah atau perda, maka ada fase Polda Metro Jaya turun tangan. “Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati?” sebut eks gubernur DKI Jakarta dua periode itu.

Kemudian, Bang Yos mengingatkan, seorang pangdam Jaya harus bertindak secara terukur. Meski, ia juga tak menampik dalam TNI itu ada sistem komando antara pangdam Jaya dan atasannya. “Tindakan apa pun sekali lagi harus terukur, jangan berlebihan. Tetapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga enggak bisa. Mungkin panglima atau polda gitu karena mereka punya atasan,” ujarnya.

Sebelumnya Kapuspen TNI, Mayjen Achmad Riad, menemui Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman. Pertemuan itu terkait simpang siur perintah penurunan baliho  Habib Rizieq Shihab yang dilakukan oleh Kodam Jaya akhir pekan lalu. Penurunan baliho itu menuai pro dan kontra, sebab ada isu yang tersebar bahwa penurunan baliho tersebut atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahtjanto.

“Ada yang mengatakan ada perintah, tidak ada perintah. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya. Dan tentunya Panglima TNI mendukung dalam arti kata Panglima TNI memang tidak perlu mengeluarkan perintah. Karena yang tahu situasi di daerah adalah Pangdam,” ujar Riad di Markas Kodam Jaya Jalan Letjen Sutoyo, Senin (23/11).

Riad menambahkan langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya sepenuhnya didukung oleh Panglima TNI. Riad menyebut jika aksi Pangdam Jaya lantaran paham dengan situasi di wilayah tempat dia memimpin. “Ketika Pangdam mengambil langkah, ya Panglima akan mendukung. Karena Pangdam menilai di wilayahnya harus saya melakukan tindakan seperti ini,” kata Achamd Riad.

Sebelumnya, Dudung mengakui telah memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho spanduk dan baliho bergambar Habib Rizieq di wilayah DKI Jakarta. Perintah itu turun setelah sebelumnya upaya penertiban baliho oleh Satpol PP gagal karena baliho dengan wajah Habib Rizieq kembali terbentang. “Iya itu perintah saya, Satpol PP menurunkan dinaikkan lagi, itu perintah saya,” kata Dudung.

Sementara Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara mengenai baliho Habib Rizieq yang dicopot oleh TNI di sejumlah titik di Jakarta. Jubir FPI, Munarman, mengatakan bahwa tugas TNI yang diatur dalam Undang-undang 34 tahun 2004 ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya Presiden. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“Nah rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, di mana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara,” kata Munarman, Senin (23/11).

Menurutnya, rakyat pun juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan, Jakarta Pusat.

“Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut- nakutin FPI,” katanya.

Jadi jelas, lanjut dia, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baliho dan nakut nakutin FPI.

“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar enggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujarnya.

“Dan sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke Petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut nakuti rakyat,” tambahnya.

** ass

Bogor | Jurnal Bogor

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menaikan status kasus dugaan penipuan investasi Kampoeng Kurma ke penyidikan. Demikian dikatakan kuasa hukum korban, Zentoni. “Berdasarkan informasi yang didapatkan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri disebutkan bahwa perkara Kampoeng Kurma Group telah naik ke tahap penyidikan hal ini terbukti dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri kepada Jaksa Agung Pidana Umum,” ujar Zentoni melalui keterangan tertulisnya, Senin (23/11).

Menurut dia, Kampoeng Kurma Group ini diduga telah melakukan tindak pidana memperdagangkan suatu barang berupa lahan kavling dengan sarana prasarana serta bonus pohon kurma yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang.

“Mereka diduga tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang dijanjikan. Pelaku melakukan kegiatan perdagangan tanpa memiliki izin usaha perusahaan perantara perdagangan property (SIU-P4) dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Kampoeng Kurma Group,” kata Zentoni.

Zentoni menegaskan, perusahaan itu diduga melanggar pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 dan/atau pasal 62 ayat (2) Jo pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan atau pasal 3 atau pasal 4 dan pasal 5 atau pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Jadi kasus Kampoeng Kurma Group ini bermula pada sekitar bulan November tahun 2019 dengan adanya laporan konsumen Kampoeng Kurma Group yang gagal menerima kavling walaupun mereka telah membayar lunas,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Seolah menyindir TNI, video wawancara mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (purn) TNI Pramono Edhi Wibowo yang juga adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali ramai di media sosial. Video berisi soal tipe-tipe anak buahnya kembali diviralkan lantaran mengomentari sikap Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang begitu lantang memerintahkan anak buahnya untuk mencopot baliho Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.

Sebelumnya, Dudung mengakui telah memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho spanduk dan baliho bergambar Habib Rizieq di wilayah DKI Jakarta.

Dilihat Senin (23/11), di youtube”>YouTube Channel Pramono Edhie Wibowo itu ditayangkan sekitar enam tahun yang lalu ditonton sekitar 34 ribu. Dalam ceritanya, Pramono mengatakan ada tipikal anak buah yang berani di kota dan takut di hutan.

“Biasanya kalau orang yang takutnya terlalu tinggi, saya perhatikan adalah orang yang kejam di basis dan itu penakut di hutan. Yang orangnya kalem di kota jago di hutan, berani. Kalau orangnya kayak jeger-negeri di kota, saya perhatikan penakut di hutan. Anak buah saya yang hebat-hebat kalau di kota berani, di hutan jadi kucing dia,” ujar Pramono dalam video tersebut.

Pramono menambahkan, dia mengenal anak buah cukup detail. Hal itu lantaran sejak lulus dari AKABRI 1980 dengan pangkat letnan dua, Pramono ditugaskan ke Timor-Timor. Di sana dia ditugaskan selama tujuh tahun hingga pangkatnya letnan kolonel.

Dari situ, Pramono mengetahui jika perang adalah proses mengadu kebersihan hati. “Perang itu adalah mengadu kebersihan hati, orang yang tidak bersih hati bisa dijawab di lapangan. Jadi kalau ada orang yang menggunakan perang untuk naik pangkat, nanti kena sendiri. Saya berkali-kali melihat itu,” kata Pramono. “Hanya ingin terlihat hebat dan memerintahkan prajuritnya dan tidak peduli pada prajurit akan kena sendiri,” ucap Pramono.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

AJ, pemuda berusia 24 tahun ditangkap petugas Polresta Bogor Kota pada Minggu (22/11) malam. Ia diduga telah menghina Brimob melalui akun media sosialnya. Melalui akun media sosialnya, AJ (24) menulis “Gaada kerjaan apa yaa Brimob kerjanya ngancurin baliho. Haduh susah sih kacung china mah haha ko****l,” tulis akun @albian_31.

Sementara itu Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Rachmat Gumilar membenarkan bahwa polisi telah mengamankan pemuda yang diduga telah melakukan penghinaan kepada aparat itu.

“Barusan saya konfirmasi ke penyidik dan kasatnya, betul telah mengamankan AJ)m dari semalam,” ucap Rachmat kepada wartawan, Senin (23/11).

Kendati demikian, ia mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait motif maupun yang lainnya karena masih dalam proses penyidikan. Saat ini, AJ sudah diamankan di Polresta Bogor Kota.

“Saat ini masih proses penyelidikan dan penyidikan kasus penghinaannya. Sekarang sudah diamankan di Polresta yang menangani krimsus,” tukasnya.n Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam video yang diunggah di akun YouTube Refly UNCUT bertajuk “Hanya Presiden Jokowi Yang Bisa Perintah Koopsus, Pasukan TNI Yang Datangi FPI!!”. Mengungkap konteks silogisme Tentara Nasiona Indonesia (TNI) dan Front Pembela Islam (FPI). Pasukan elit TNI seharusnya dipelihara dengan tidak dihadap-hadapkan dengan masyarakat sipil.

Refly membahas sebuah berita tentang pendapat dari Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman atas kejadian keterlibatan TNI maupun keberadaan Koopsusdi sekitaran Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu.Koopsus sendiri, kata Refly, baru dibentuk pada masa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sekitar Juli 2019 lalu yang merupakan kumpulan tiga pasukan elit.

Yaitu, pasukan elit dari Angkatan Darat yakni Kopassus, pasukan elit dari Angkatan Laut, yakni Marinir, dan pasukan elit dari Angkatan Udara yakni Paskhas. Pasukan Koopsus tersebut langsung berada di bawah Panglima TNI dengan penggunaan atas perintah dari Presiden Joko Widodo.

“Jadi kalau misalnya ada yang berani menggerakkan pasukan itu tanpa perintah presiden, berarti sudah melakukan yang namanya pembangkangan. Karena tidak boleh ada yang menggerakkan pasukan itu tanpa izin atas sepengetahuan presiden,” ujar Refly Harun.

Sehingga kata Refly, dalam konteks silogisme, pernyataan Munarman dianggapnya masuk akal bahwa suara sirine di depan Markas FPI tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti, membuat jera atas nama Presiden.

“Baik karena perintah langsung, maupun ya karena perintah tidak langsung. Ya misalnya perintah tidak langsung itu membiarkan orang lain melakukannya, tetapi tidak di tindak atau tidak ditegur ya,” katanya.

“Jadi luar biasa kita ini, padahal harusnya pasukan-pasukan elit seperti itu ya harus tambah di pelihara, harus tidak boleh berhadapan dengan masyarakat sipil,” imbuhnya.

Padahal kata Refly, tentara biasa saja tidak boleh berhadapan dengan masyarakat sipil. Apalagi, pasukan elit yang merupakan gabungan dari pasukan elit dari tiga Angkatan dikerahkan untuk menghadapi masyarakat sipil.

“Tapi mudah-mudahan ini insiden yang ya mungkin tidak sengaja, bukan by design walaupun sulit mengatakan tidak by design, karena dalam waktu bersamaan ada penurunan baliho yang juga oleh pasukan loreng,” terangnya.

Refly pun berharap keterlibatan TNI dalam politik sipil tidak kembali terulang karena tidak diperbolehkan oleh konstitusi maupun politik. “Karena sekali lagi, berkali-kali saya katakan, senjata tidak mungkin kompatibel dengan demokrasi. Senjata itu alat rezim koersif, alat untuk melakukan menundukkan musuh dengan cara yang paling keras,” tuturnya.

“Sementara demokrasi menundukkan lawan debat, katakanlah lawan-lawan politik dengan akal budi, dengan akal dan budi kita. Jadi dengan pikiran dan hati,” pungkasnya.

** ass

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Komunitas E-Sport Pamijahan (Kespa) dari berbagai desa se-Kecamatan Pamijahan melakukan deklarasi di Kecamatan Pamijahan, Minggu (22/11). Kespa telah membulatkan tekadnya agar bisa melahirkan bibit player E-Sport untuk berkompetisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porporov) XIV Jabar 2022 bahkan SEA Games 2021 mendatang.

Ketua Komunitas E-Sports Pamijahan Romiansyah mengatakan, Kespa didirikan untuk membuat Kecamatan Pamijahan menjadi salah satu kecamatan yang disegani dan memiliki prestasi membanggakan di bidang E-Sports.

‘’Tujuan lain adalah untuk mendorong terciptanya semangat untuk berkompetisi secara sehat bagi seluruh player melalui industri E-Sports, dan peran aktif berpartisipasi dalam perkembangan E-Sports,‘’ tambahnya.

“Komunitas E-Sports seperti juga didirikan guna memudahkan para player E-Sports yang ingin berprestasi hingga ke kancah kota, kabupaten ataupun provinsi. Melalui tersebut para player akan dengan mudah memperoleh informasi mengenai turnamen di skala nasional dan dapat pula bertukar pikiran dengan para player E-Sports dari tingkat kabupaten, kota maupun dari provinsi.”

Hal ini selaras dengan visi dan misi komunitas E-Sports untuk membuat Kecamatan Pamijahan dikenal akan industri E-Sports,” ujar Romiansyah atau yang akrab disapa Obon.

Lalu di sisi lain, Pembina Komunitas E-Sport Pamijahan Sabri Maulana Ibrahim menambahkan, Kespa merupakan sebuah komunitas E-Sports yang dapat menjadi wadah bagi beberapa komunitas gamers di Kecamatan Pamijahan yang memiliki keinginan yang sama yakni mengembangkan dunia E-Sports dan meraih prestasi tertinggi.

“Kami berniat agar bisa melahirkan bibit player E-Sport untuk berkompetensi pada SEA Games 2021 dan Porprov Jabar 2022 mendatang, melihat potensi yang ada di Kecamatan Pamijahan yakin bias,” ungkap Sabri.

* *Naning Nuralia [MG/UIK-Jb]

Citeureup  |  Jurnal Inspirasi

Video jenazah yang  dibawa menggunakan sepeda motor viral. Video yang direkam  oleh kontributor wartawan Bogor  Timur  yang  beredar  didunia  maya  itu akhirnya  terungkap. Menurut  keterangan  yang  dihimpun  Jurnal  Bogor,  bahwasannya  yang  meninggal  adalah  MDCW (4)  anak  dari Poniman,  warga  Kampung  Kaum  RT 06/RW 02 Kelurahan  Karang  Asem  Barat,  Kecamatan  Citeurep karena  sakit  panas.

Kronologisnya, pada  Jumat (20/11), MDCW dibawa  berobat ke Klinik Insani  Karang Asem Barat dan pada  Minggu (22/11), anak itu sudah  lemas hingga pada  pukul  07.00 WIB  dibawa  kembali  ke  klinik  tersebut. Dokter  menyatakan  anak  tersebut  sudah meninggal, namun  ibunya  belum  percaya.

Lalu  dibawa  ke  RS  Permata  Pertiwi Karang  Asem Barat. Rumah  sakit itu pun menyatakan hal yang sama dan  baru  ibunya  percaya  kalau  anaknya  sudah  meninggal.

Lalu tetanggga   dari  keluarga  korban meminta  ambulan,  namun  dari  pihak  rumah  sakit  menyatakan  tidak  ada  ambulan  untuk  orang  meninggal  yang  ada  hanya  ambulan  untuk  orang  sakit.

Menurut  keterangan aparatur Kelurahan Karang  Asem  Barat, ayah  korban  sempat  menyewa  angkot,  namun  karena  lama  menunggu  mengurus  surat  kematian  akhirnya  angkot  pergi.

“Almarhum  MDCW  akhirnya  dibawa  menggunakan  motor  yang  dikendarai  oleh  Poniman  dan  yang  menggendong  almarhum  adalah  tetangganya  yang  bernama  Haryanto,  kemudian  setelah  sholat  Dhuhur  almarhum  dikebumikan  di sebelah  rumahnya di Kampung  Kaum  RT 06/RW02  Kelurahan  Karang  Asem  Barat,  Kecamatan  Citeurep,”  jelasnya.

** Nay  Nur’ain

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Kapolsek Nanggung Iptu Dedi Hermawan mengadakan tatap muka bersama belasan awak media yang tergabung dalam Jurnalis Bogor Barat (JBB), baru baru ini. Upaya ini untuk saling berbagi informasi penting di masyarakat dan menjalin sinergitas dengan insan pers.

Acara ramah tamah itu juga dihadiri Kanit Reskrim Ipda Rahman dan sejumlah anggota dari Polsek Nanggung. Pada kesempatan itu, insan pers saling memperkenalkan diri dengan media masing-masing. “Momentum ini wujud soliditas untuk bekerjasama dengan insan pers dalam mendukung tugas kepolisan dan pembangunan di wilayah Nanggung,” kata Iptu Dedi Hermawan.

Ia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti semua informasi yang disampaikan wartawan untuk mendukung tugas kepolisian dalam menciptakan suasana kondusif. “Dengan diundangnya rekan – rekan jurnalis, karena jurnalis dengan kepolisian bagian dari mitra kerja untuk saling bekerjasama memberikan pelayanan informasi di masyarakat. Saya sangat serius  menjalin persahabatan dengan rekan- rekan jurnalis, hal itu berawal dari semenjak menjabat sebagai Kapolsek,” katanya.

Jalin silaturahmi ini diharapkan dapat bersinergi antara Jurnalis Bogor Barat dan kepolisian khususnya di wilayah Nanggung. “Meski acara tidak begitu formal yang terpenting kita bisa bertemu  satu sama lain dengan teman-teman media,” pungkasnya.

 ** Arip Ekon