Pandeglang | Jurnal Inspirasi

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menerima 17 paket  information technology (IT) yang disalurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Paket IT tersebut merupakan bagian dari 73 paket IT yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi didampingi Kepala Pusat Pendidikan (Pusdiktan) Ida Widhi Arsanty,  dalam acara Penguatan BPP Kostratani Provinsi Banten melalui Dukungan Sarana IT dari BPPSDMP di Serang, Selasa (8/12).

Paket IT Kabupaten Pandeglang diterima Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang R. Andriawan untuk didistribusikan ke BPP Kostratani Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Angsana, Picung, Saketi, Cisata, Patia, Labuan, Carota, Jiput, Banjar, Kaduhejo, Mekarjaya, Cadasari dan Bojong.

“ Bantuan IT sangat positif dan mendukung sekali,  mengingat kostratani ditingkat kecamatan dengan BPP nya adalah sumber data dari semua aspek potensi pertanian yang harus didukung dengan sistem informasi teknologi yang cepat dan akurat, “ ucap Andriawan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Kepala Dinas Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Banten, Kepala Balai Besar Karantina Soekarno Hatta, Kepala BPTP Provinsi Banten serta penyuluh pertanian.

 “Bagaimanapun sekarang ini kita sudah harus memanfaatkan internet of things, baik untuk penyuluhan, pelatihan maupun  komando “ ujar Dedi.

Dedi menambahkan Kostratani berperan sebagai pusat data dan informasi. Data – data tersebut harus dikemas didalam IT, tersimpan di hardisk computer. Data tersebut meliputi data pertanian seperti LTT padi, jagung kedelai termasuk panennya. Selain itu kejadian – kejadian luar bisa seperti kekeringan, serangan hama penyakit dan sebagainya.

“Informasi tersebut harus lengkap di BPP Kostratani untuk segera ditindaklanjuti. Jika informasinya samar akan sulit ditindaklanjuti. Dengan adanya IT alasan – alasan lokasi susah tidak berlaku lagi karena sudah ada internet, “ ungkapnya.

Tahun 2020 ini dari 107 BPP Di Banten, 100 BPP akan  segera dilengkapi IT dari Kementan dan sisanya akan dilengkapi tahun 2021.

Menteri Pertanian  Syahrul Yasin Limpo menuturkan bahwa dalam membangun pertanian sekarang, paradigmanya sudah berubah. Kata Mentan, menyelesaikan problem pertanian tidak bisa dengan level koordinasi yang sama saja seperti dahulu. Ia menekankan untuk mencari pendekatan baru sesuai dengan tantangan era yang ada.

Kostratani menjadi tempat berkumpul dengan cara yang baru. Tidak ada yang tidak menggunakan IT didalamnya. Penggunaan IT dalam Kostratani memungkinkan stakeholder untuk cepat tanggap dalam mengambil kebijakan dan keputusan dengan analisa mendalam dari data dan informasi yang dimiliki.

** Regi/PPMKP

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Arca peninggalan kerajaan Tarumanegara dengan bentuk orang tengah bersemedi di Gunung Kapur, Kecamatan Ciampea, hilang bak ditelan bumi. Padahal, Arca tersebut merupakan situs peninggalan sejarah.

Menurut warga sekitar Musa, arca dengan bentuk orang tengah bersemedi dengan tinggi 50 cm, dan Batu Nangtung (batu berdiri) pada tahun 2017 masih ada dengan tertutup dedaunan dan lumut.

“Saat itu saya bersama teman hendak mengambil kayu untuk bahan bakar. Tiba-tiba melihat arca yang ditutupi dedaunan,” kata Musa.

Setelah lumut dan dedaunan yang menutupi Arca dibersihkan ternyata lanjutnya bahwa itu merupakan benda bersejarah yang berbentuk orang kecil tengah bersemedi. Sedang batu berdiri, berada di sampingnya dengan posisi tegak lurus.

“Tadinya arca tersebut hendak dibawa ke rumah, namun dilarang oleh yang menunggu area Gunung Kapur. Sebab, benda tersebut benda bersejarah dan perlu dilindungi, ” kata Musa.

Ia mengungkapkan karena situs bersejarah tersebut tidak dijaga akhirnya hilang entah kemana. Padahal, berat arca tersebut lebih dari seratus kilogram. Ketika dibawa oleh empat orang juga tidak bakal keangkat.

“Saya juga menyangkan, situs berbentuk arca tersebut hilang. Padahal, arca tersebut merupakan peninggalan sejarah yang harus dilindungi,” keluhnya.

Menurut Musa, tidak hanya kali ini penemuan arca di Gunung Peninjauan atau biasa di sebut Gunung Kapur.  Warga sekitar juga pernah menemukan arca lima salah satunya bentuk arca tersebut tanpa kepala.

Di puncak Gunung Kapur, punggungan hingga kaki terhampar benda-benda bernilai sejarah sebagai warisan peradaban purba Sunda. Salah satunya warisan Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 Masehi. Ini ditandai penemuan arca peninggalan Prabu Purnawarman yang tersebar di Gunung Kapur pada 1971.

Sejak 1978, warga sekitar banyak menemukan arca dan prasasti Kerajaan Purnawarman. Arca yang dibuat itu dikenal dengan patung 5, 4, 3, 2 dan 1. Konon bentuk patung yang dibuat merupakan wujud peringatan atau pesan bahwa di tempat tersebut pernah ditempati atau dihuni kelompok masyarakat Pajajaran.

“Kalau nggak salah, ada salah satu arca yang dibawa ke Museum Pasir Angin. Kita berharap pemerintah bisa melindungi benda-benda sejarah yang ada di area Gunung Kapur,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Caringin | Jurnal Inspirasi

Surat teguran tiga akan segera dilayangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata Bangunan Wilayah Ciawi, kepada pemilik Lingkung Gunung, di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Hal itu dikatakan Hendri, Kepala UPT Tata Bangunan Wilayah Ciawi, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (10/12).

Hendri mengatakan, surat teguran ketiga diberikan, lantaran sampai saat ini pihak pengusaha Lingkung Gunung, masih melakukan proses Izin Peruntukan Pengunaan Tanah (IPPT). Sehingga, untuk menuju kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih panjang tahapannya. “Minggu ini surat teguran itu akan kami berikan,” ungkapnya.

Usai melayangkan surat teguran ketiga, untuk tindakan selanjutnya sudah menjadi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor. “Tugas dan fungsi kami di UPT sudah selesai dijalankan,” ujar Hendri.

Menurutnya, lahan Lingkung Gunung masuk kedalam kawasan basah, karena peruntukan lahan garapan di wilayah Pancawati, untuk perkebunan. Sehingga, pada saat pengusaha mengajukan permohonan pengurusan IPPT, mengikuti peruntukan lahan.

 “Makanya, laporan dari pengawas kami di wilayah Caringin, IPPT yang diajukan pemilik hanya beberapa ribu meter saja,” papar Hendri.

Apabila nanti IPPT sudah selesai diproses, sambung Hendri, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya akan mengeluarkan IMB dengan luasan lahan relatif sedikit. “Paling hanya beberapa ribu meter saja. Soalnya mengacu pada Koefisien Dasar Bangunan (KDB) hanya beberapa persen saja,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Satu Pintu (DPMTSP), Ruslan akan mengkroscek berkas masuk untuk pengajuan IPPT Lingkung Gunung.

 “Saya akan cek dulu. Kalau memang pengusaha mengajukan permohonan IPPT, nanti akan saya kabarin,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi berjanji akan memanggil sejumlah pihak dalam permasalahan Lingkung Gunung, yakni Pemerintah Kecamatan (Pencam) Caringin, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

 “Termasuk pemilik Lingkung Gunung pun akan kami panggil,” ungkapnya, yang juga sebagai Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Namun, Heri minta agar DPKPP melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata Bangunan Wilayah Ciawi, melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pengawas dengan memberikan tindakan berupa surat teguran.

 “Sebelum kami panggil, surat teguran satu sampai tiga sudah dijalankan pengawas UPT Tata Bangunan. Setelah itu dilimpahkan ke pihak Satpol PP,” tegasnya.

Selain permasalahan izin, lanjut Heri, terkait status lahan yang digunakan untuk pembangunan di lokasi Lingkung Gunung akan menjadi pembahasan Komisi 1. “Status tanahnya apakah dikelola Kelompok Petani Hutan (KPH) atau perorangan,” ujarnya.

Heri menilai, banyak hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, melalui dinas terkait untuk mengeluarkan perizinan di wilayah Pancawati, terutama terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas (Lalin).

 “Untuk destinasi wisata di Pancawati, kajian Amdal Lalin harus matang. Jangan sampai mengganggu arus Lalin masyarakat, terlebih di sekitar Pasar Cikereteg yang merupakan pintu masuk,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Terlambatnya pekerjaan peningkatan Jalan Leuwinutug – Hambalang yang dikerjakan oleh PT Toleransi Aceh jadi sorotan dan membuat anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi 3 dari Fraksi PPP Ferry Roveo Checanova geram.

Menurutnya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan per 20 Oktober lalu tapi baru dimulai per 7 Desember kemarin akan menghasilkan kualitas yang tidak baik, karena pekerjaaan akan diburu-buru sehingga tidak memikirkan kualitas. Seharusnya UPT Cileungsi Jalan dan Jembatan memberikan teguran begitu pun Dinas PUPR.

“Karena ini jelas sudah melakukan pelanggaran dan tidak mungkin pekerjaan akan selesai tepat waktu. Pekerjaan itu ada di wilayah Dapil 1 yang merupakan Dapil saya, dimana saya tidak ingin pembangunan yang ada di Dapil saya terabaikan,” kata Vio.

Dia meminta dinas terkait untuk segera memanggil PT. Toleransi Aceh akan keterlambatan memulai pekerjaannya. Menurutnya, hal yang sangat mustahil jika dalam waktu 10 hari bisa melakukan pekerjaan peningkatan jalan dengan kualitas bagus.

Ditempat berbeda, Adi salah satu warga sekitar yang ikut mengawasi pekerjaan tersebut mengaku prihatin dengan informasi yang beredar kala pekerjaan ini seharusnya sudah dikerjakan sejak Oktober, tapi nyatanya baru dikerjakan pada 7 Desemer. Bahkan yang lebih menjadi pertanyaan lagi kenapa perusahaan yang mengerjakan itu jauh sekali dari Aceh seakan di Bogor tidak ada pengusaha kontruksi saja.

“Kalu pekerjaan ini tidak selesai bagaimana meminta pertanggung jawabannya. Pengawasan minim ya, saya belum liat orang berpakaian dinas atau dari pemerintahan mengecek pekerjaan ini, yang datang saat awal itu katanya konsultan yang memberikan anggaran koordinasi,” jelas Adi.

Saat dimintai keterangan perihal peningkatan Jalan Leuwinutug – Hambalang, Kepala UPT Zulkifli tidak memberikan jawaban. Di kantor UPT pun tidak terpampang nama-nama pekerjaan proyek untuk wilayah UPT Jalan dan Jembatan Cileungsi seperti  UPT Jalan pada umumnya yang menginformasikan pekerjaan Jalan dan Jembatan di wilayahnya.

** Nay Nur’ain

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Peserta asal  Kementerian Pertanian (Kementan) mendominasi menjadi peserta terbaik  pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Kementan yang diikuti 59 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

“ Berdasarkan evaluasi terhadap kompetensi didalam melakukan perubahan terdapat 12 peserta yang memiliki nilai sangat menonjol dengan predikat sangat memuaskan, “ ungkap Dr. Basseng, M.Ed  Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Penutupan dan Pameran Inovasi Proyek Perubahan PKN Tingkat II Angkatan XVII Kementan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, Selasa (8/12).

12 nama dengan predikat sangat memuaskan dengan rincian 11 peserta dari Kementan dan 1 peserta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Dr. Ir. Agung Prabowo,M.Eng, (BB Mektan), Dr. Ir.  Lely Nuryati, M.Sc (Pusluhtan), Prof. Dr. Ir Erizal Jamal, M.Si (PPVTPP), Ir. Rahmanto M.SC (Ditjen PSP), Dr. Liferdi, SP, M.Si, (Dit, Buah dan Florikultura), drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si (BBPTUHPT) ), Ir.  Mastur, M.Si, Ph.D, (BB Biogen), Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, M.Si (BB Veteriner), Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si(BB Litbang Pasca Panen), drh. Wisnu Wasisa Putra, M.P ( BBPKH Cinagara), Dr. Andriko Noto Susanto, SP, M.P (Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan), dan Giri Suprapdiono (KPK).

“ Para peserta PKN telah belajar kepemimpinan yang esensi utamanya adalah membawa perubahan. Dan mereka telah membawa perubahan itu dan semua telah dipamerkan, “ katanya.

Kata Basseng merujuk pada Peraturan Presiden No.18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah menegaskan projektori – projektori pembangunan ekonomi sampai tahun 2045. Ada tiga milestones dan dari ketiganya itu kontribusi Kementan sangat besar. “ Ada tiga milestones yang harus yang harus diperhatikan. Dan dalam tiga milestones tersebut kontribusi Kementan sangat besar, “ bebernya.

Ia melanjutkan trajektori pertama tahun 2020 pemerintah menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi seyogyannya mencapai 5,2 persen dengan income per kapita per tahun masyarakat USD 300,377. Trajektori kedua tahun 2036, pertumbuhan ekonomi 5,9 persen income per kapita per tahun USD 12,333 dan trajektori ketiga tahun 2045 ditargetkan  5,4 persen dan pendapatan per kapita masyarakat per tahun USD 23,199.

Untuk bisa inline dengan proyeksi – proyeksi yang dibuat pemerintah, maka sumber – sumber pertumbuhan ekonomi sangat perlu diperhatikan. “ Bila sebuah negara ingin berkompetisi maka  ada tiga sumber untuk melakukan kegiatan – kegiatan ekonominya, yakni primer, sekunder dan tersier, “ ungkapnya.

Sektor primer yang menjadikan sumberdaya alam atau sumber perekonomian eksploitasi ada Kementan didalamnya. Sekunder yang menjadikan industri sebagai sektor ekonomi dan tersier yakni sektor jasa.

“ Kita mengharapkan kegiatan ekonomi baik yang memanfaatkan SDA, industri maupun jasa dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementan reformasi birokrasinya diarahkan untuk membuat para petani kaya, demikian pula industri dan jasa harus bisa membuat kaya para pelaku disektor tersebut,” ucapnya.

Dengan demikian pada tahun 2036 Indonesia bisa keluar dari middle income trap.  Basseng menjelaskan LAN bertugas untuk mengkompetensikan para ASN agar bisa memainkan perannya supaya ketiga sektor tersebut dapat benar – benar bekerja secara optimal sehingga pada tahun 2045 Indonesia emas dapat diwujudkan.

PKN Tingkat II Angkatan XVII Kementan merupakan yang pertama dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir dalam penutupan mengemukakan rasa terimakasih dan penghargaan kepada LAN yang telah bekerjasama dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Ia berharap kerjasama dapat terus dilakukan bahkan ditingkatkan pada masa mendatang.

Penutupan dihadiri sejumlah JPT Madya dan Pratama lingkup Kementerian Pertanian diantaranya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandhi dan tuan rumah Kepala PPMKP Yusral Tahir.

** Regi/PPMKP

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ada kejanggalan baru dalam tragedi berdarah Laskar FPI ditembak mati saat mengawal Habib Rizieq Shihab. Penembakan itu dilakukan Senin (7/12) dini hari di Tol Jakarta Cikampek Km 50.  Pasalnya, yang membuat penasaran adalah jumlah peluru 3, namun yang tewas 6 orang.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut melontarkan analisanya. Menurutnya ada sejumlah kejanggalan atas peristiwa yang berlangsung di jalan tol tersebut. Siapa sebenarnya yang tengah memberi keterangan palsu dan benar. “Sebenarnya siapa yang beri keterangan tak benar nanti akan terlihat, karena mereka harus tutupi informasi yang tidak benar dengan terus menerus,” kata Refly di kanal Youtube-nya.

Apakah benar ada insiden baku tembak atau tidak. Sebab Refly mencium aroma aneh jika yang terjadi baku tembak atau tidak sekalipun. “Ada 3 peluru yang ditembakkan (dari Laskar FPI), tapi 6 yang meninggal. Entahlah, ini terasa aneh. Artinya kalau benar ada tembak menembak, peluru yang ditembakkan petugas jauh lebih banyak dari Laskar FPI,” katanya.

Pertanyaan berikutnya, kata Refly, apakah ini benar ada pada situasi yang mengancam atau sebaliknya. Untuk hal ini, dia tentu menghormati proses yang ada. Namun aparat tentu dituntut untuk terang benderang.

Hal lain yang jadi catatannya, adalah titik fokus masalah ini. Menurut Refly, seolah aparat tengah membangun fokus dan opini soal penyerangan Laskar FPI terhadap petugas. Sehingga dengan begitu bisa dikesampingkan rasa sisi kemanusiaan dan humanismenya atas tragedi 6 anggota Laskar FPI yang meninggal ditembak.

“Jadi korban jiwa tak dipentingkan sepertinya, itunya saja yang diselidiki pihak Kepolisian, bahkan dengan berusaha menangkap 4 orang yang melarikan diri. Padahal 4 orang itu juga bisa jadi saksi kunci yang bisa jelaskan di lokasi, apakah memang terjadi yang diberitakan,” katanya lagi.

Refly berharap ke depan atas kasus 6 anggota Laskar FPI yang meninggal karena ditembak ini, dapat dibentuk tim independen. Di mana tim ini dianggap perlu diumumkan atau diutus oleh Presiden.

Ini penting untuk mengungkap misteri Km 50 tol Japek secara terang benderang. Jangan sampai, kata dia, usai dibuat kehilangan nyawa, dibuat lagi narasi-narasi yang justru menjadi tak adil bagi salah satu pihak. “Maka itu perlu ada tim independen, yang berwibawa, profesional untuk ungkap kasus ini. Jangan yang hanya cari pembenaran tapi kebenaran.”

Sebelumnya ada beda keterangan soal senjata. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan senjata api yang digunakan FPI adalah jenis revolver. “Ini pistol bukan rakitan, ini asli dan semua pelurunya adalah peluru tajam,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12).

Pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait darimana mereka mendapatkan senjata api tersebut karena saat anggota dipepet mereka langsung menembakkan senjata api. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus  menyebut senjata api atau senpi yang dipakai merupakan senjata api rakitan.

“Senjata api rakitan. Sekarang sedang mendalami semua, mengumpulkan bukti-bukti yang ada termasuk juga kita lakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara),” ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/12).

Kata dia, senpi itu menggunakan peluru tajam berkaliber 9 mm. Yusri menambahkan, nantinya juga akan melakukan uji balistik terhadap barang bukti senpi rakitan tersebut. Dia menambahkan, pihaknya akan mengungkap hasil investigasi terkait barang bukti senpi rakitan tersebut apabila telah rampung. “(Peluru tajam) 9 mm,” katanya. 

Namun FPI membantah pernyataan polisi yang menyebut laskar pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) dilengkapi senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam). FPI menegaskan pernyataan polisi itu sebagai fitnah belaka.

Sekertaris Umum FPI Munarman menegaskan pengawal HRS tak dibekali senjata sebagaimana klaim kepolisian. Polda Metro Jaya mengungkap bahwa pengawal HRS yang terlibat baku tembak menbawa senpi dan senjata tajam.

“Patut diberitahukan bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api,” kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI pada Senin (7/12).

Munarman bahkan menantang kepolisian untuk mengecek senpi yang berhasil disita. Jika ada nomor registernya maka bisa diketahui siapa pemilik senpi itu. “Kalau betul (punya laskar) cek nomor register ya. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses senjata api dan tidak mungkin membeli senjata gelap. Bohong itu. Tiap anggota FPI dilarang bawa sajam, senjata api dan bahan peledak,” tegas Munarman.

Sementara FPI menduga pengawal Habib Rizieq Shihab diduga ditembak polisi dari jarak dekat. Dugaan tersebut dilihat dari kondisi jasad korban. Kuasa Hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar mengatakan, melihat langsung salah satu jasad, yaitu Andi Oktiawan. Menurutnya, ada bekas tembakan jarak dekat dari belakang kepala tembus ke mata sebelah kiri dan ada juga yang tembus hingga ke ulu hati.

“Kalau kondisinya nanti ada pernyataan resmi dari FPI, tapi saya pribadi melihat satu jenazah,” ujar Aziz di Jakarta, Rabu (9/12). Selain itu, dia juga melihat bekas luka tembakan lebih dari satu. Sementara, luka lima jenazah lainnya berbeda-beda. “Kalau tidak salah ada tiga lubang peluru,” ucapnya.

Dia juga menerima informasi, lima anggota Laskar Khusus FPI tersebut terdapat luka tembak empat hingga lima luka tembak. “Ada yang belakangnya agak hangus gitu, ada yang mukanya lebam-lebam,” katanya. 

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian, menanggapi pihak Front Pembela Islam (FPI) yang mempertanyakan terkait kondisi tubuh jenazah enam anggota laskarnya yang penuh dengan luka tembak setelah diautopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
“Proses visum dan autopsi dilaksanakan sesuai ketentuan dan SOP oleh dokter forensik RS Polri Kramat Jati. Itu dilakukan jelas untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan,” katanya, Rabu (9/12).

Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, dalam pernyataan tertulis menyampaikan, kondisis seluruh jenazah terdapat luka tembak lebih dari satu peluru. Selain luka tembak, kondisi enam jenazah juga ditandai dengan bekas luka-luka yang diduga akibat adanya penyiksaan.

** ass