Jakarta | Jurnal Inspirasi

Transparancy International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 di Indonesia. Hasilnya, skor CPI turun dari 40 menjadi 37. Penilaian indeks ini berdasarkan skor, dimana skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Felia Salim menyatakan, terdapat tiga area dalam CPI yang mesti diperhatikan secara serius. Ini dinilai perlu jadi sorotan pemerintah.

Pertama, sector ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. “Secara umum beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi bahkan mayoritas turu. Sehingga janji Pemerintah dalam melakukan perbaikan di sektor perbaikan iklim usaha perlu ditinjau ulang terkait dengan prevalensi terhadap korupsi,” ujar Felia Salim dikutip dari keterangannya, Jumat (29/1).

Kedua, sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan atau birokrasi. Menurut laporannya, Salah satu indikator penegakan hukum disebut naik, namun pada perbaikan kualitas layanan/birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan.
 
Ketiga, adalah sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Menurutnya, korupsi politik, bahkan saat situasi pandemi yang melibatkan aktor-aktor politik yang menduduki jabatan publik perlu mendapatkan perhatian khusus. “Dan perlu peningkatan kualitas pertanggungjawaban politik secara serius dan memastikan untuk terbebas dari konflik kepentingan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Transparency International, Delia Ferreira Rubio mengatakan bahwa COVID-19 bukan sekadar krisis kesehatan tapi juga ekonomi. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran Corruption Perception Index 2020 Berlin belum lama ini. “COVID-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis korupsi dan demokrasi.” tulisnya.

Untuk membuat kemajuan nyata dalam melawan korupsi, menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas dalam menghadapi situasi pandemi yang menghadirkan krisis ganda, maka Transparency International Indonesia memberikan rekomendasi. Khusus kepada Presiden dan segenap jajaran pemerintah. Berikut isinya:

1. Mempunyai komitmen untuk memperkuat peran & fungsi lembaga pengawas

Otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran.

2. Memastikan transparansi kontrak pengadaan

Selama pandemi, kebijakan pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga keterbukaan pengadaan hingga kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, dan memastikan penetapan harga yang adil.

3. Merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik

Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel.

4. Mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan

Pemerintah harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat. Informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara.

** ass/viva

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ribuan tenaga kesehatan (nakes) Kota Bogor telah divaksin Covid 19 selama dua pekan ini. Tetapi masih ada 1.357 nakes yang gagal divaksin. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, dengan adanya kasus nakes yang tidak bisa menerima vaksin, pemerintah pusat tidak perlu menyalurkan vaksin ke Kota Bogor bagi nakes.

Sebab, dari jumlah vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu 9.150 yang ditujukan kepada nakes, tidak sesuai dengan jumlah nakes yang ada di Kota Bogor, yakni 9.533. “Artinya tidak perlu ada droping baru dari pemerintah pusat khususnya untuk tenaga kesehatan di kota Bogor dan bisa di manfaatkan untuk masyarakat yang lain,” ujar Dedie kepada wartawan, seusai menjalani vaksinasi tahap 7II di Puskesmas Tanah Sareal, Kamis (28/1).

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno  ada beberapa nakes yang tidak disuntikkan vaksin karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan. “Yang teregister akan divaksin ada 5800, kemudian di meja dua kan skrining apakah punya komorbid dan sebagainya dan yang lolos skrining itu ada 4443 atau 46,6 persen, nah yang tidak lolos itu berarti kan ada komorbid, atau penyintas,” ucapnya.

Kata Retno, ada sekitar 1.357 nakes yang tidak lolos proses skrining ini. Namun, Retno sendiri belum bisa menjabarkan data berapa nakes yanh tidak lolos karena memiliki komorbid atau sebagai penyintas. “Untuk datanya sendiri nanti kami rekap dengan P2P dan setiap sore akan direkap berapa yang gagal vaksin,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) kembali membahas revitalisasi Pasar Padasuka yang berlokasi di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Bertempat di kantor Perumda PPJ Kota Bogor, rapat dihadiri sejumlah OPD terkait diantaranya Disperdagin Ganjar Gunawan, Diskop UKM Samson Purba, Kabag Huk Ham Alma Wiranta, Kadis BPKAD Deni Mulyadi, Camat Bogor Tengah Abdul Wahid serta jajaran internal Perumda PPJ Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Perumda PPJ mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menata kawasan Suryakencana. “Selain revitalisasi suryakencana akan merevitalisasi juga Pasar Padasuka atau biasa disebut Pasar Cunpok. Rencana revitalisasi Pasar Cunpok mulai di awal bulan April mendatang dengan anggaran sekitar 15-17 miliar,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (28/1).

Kata dia, revitalisasi Pasar Cunpok merupakan salah satu jalan keluar karena masih bersinambungan dengan revitalisasi suryakencana. “Saat rencana suryakencana dan Pasar Cunpok selesai, semua pihak ada solusi yang permanen dan tuntas terutama persoalan para PKL. Dan warga pun merasa nyaman ketika berbelanja ke pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirut Perumda PPJ Muzakkir menuturkan, digelarnya pembahasan rencana revitalisasi Pasar Cunpok lantaran sinkron dengan rencana pemkot yang menggunakan dana PEN dalam pembangunan kawasan suryakencana.

“Ini kami sedang proses DED diharapkan dalam waktu dekat selesai dan kita harapkan pembangunam bisa berjalan di awal tahun serta akhir tahun 2021. Disaat penataan suryakencana selesai Insyaallah revitalisasi Pasar Cunpok juga selesai,” katanya.

Muzakkir mengatakan, saat revitalisasi Pasar Cunpok selesai, tentu para pedagang eksisting PKL disekitar gudang, pedati dan lawang seketeng yang sekarang masih ada bisa ditampung semua di Pasar Cunpok.

“Rencana Pasar Cunpok ada 3 lantai meliputi lantai basement untuk parkir, lantai dasar dan lantai 1 pedang dengan daya tampung sekitar 300 kios dan los. Selain itu, pedagang eksisting Pasar Cunpok ini tidak banyak ada puluhan saja,” ungkap dia.

Kata dia, untuk tahun 2021 target Perumda PPJ ini membangun Pasar Cunpok, Pasar Tanah Baru dan Pasar Sukasari. Ia juga sedang menunggu Raperda selesai, kalau sudah paripurna akan langsung bergerak karena Bogor perlu sesegera mungkin merevitalisasi pasar pasar yang ada.

“Tujuannya untuk pasar lebih baik, ramah keluarga, lebih nyaman. Kita juga masih banyak PKL yang berjualan di jalan. Ini program kita bagaimana membangun pasar, menampung pedagang eksisting dan bisa memastikan para PKL yang di pinggir jalan bisa masuk kedalam pasar,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pengamen dan gelandangan pengemis yang biasa mangkal di beberapa titik lampu merah Kota Bogor terjaring tim gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial (dinsos) Kota Bogor, Kamis (28/1/2021). Selain menjamur, mereka terjaring lantaran melanggar protokol kesehatan.

“Hari ini kami fokuskan menyasar kepada para pengamen yang ada di lampu merah di wilayah Kota Bogor. Di saat pandemi ini memang sempat agak melonggarkan mereka dengan diatur. Tapi ternyata mereka semakin banyak, prokes diabaikan, tidak pakai masker, makanya kami tindak,” ujar Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah kepada wartawan di gedung Satgas Covid-19 Kota Bogor, Kamis (28/1/2021).

Pada giat tersebut, sebanyak 45 orang yang terjaring mulai dari di lampu merah kawasan Jalan Abdullah Bin Nuh, Soleh Iskandar, Tugu Narkoba dan Jambu Dua. Agus berharap mereka juga mengikuti anjuran protokol kesehatan. “Harapan kami kedepannya, walaupun mereka ngamen tetapi mereka harus mengikuti aturan seperti menjalankan protokol kesehatan, tidak berkerumun dan sebagainya sehingga warga yang lain merasa nyaman,” ujarnya.

Semetara, Kabid Dalops Satpol PP Kota Bogor, Theo Patrocinio Freitas menambahkan, para pengamen dan gepeng yang kedapatan melanggar protokol kesehatan diberi sanksi sosial berupa push up dan menyapu area sekretariat Satgas Covid-19 Kota Bogor. Setelah itu, mereka diberikan pembinaan oleh Dinsos. “Untuk tindaklanjut kedepan itu ranah dari Dinsos, sedangkan Satpol PP lebih kepada penjaringan di lapangan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jonggol | Jurnal Inspirasi

Warga Jonggol dan sekitarnya kini tidak perlu lagi pergi jauh-jauh untuk vaksinasi setelah Rumah Sakit Permata Jonggol (RSPJ) meresmikan klinik vaksinasi pada Rabu (27/1), bekerjasama dengan Imunicare. Klinik ini dapat melayani vaksinasi untuk semua tingkatan umur.

Direktur RS Permata Jonggol, Dr. Sri Handayani, MARS mengatakan, rumah sakitnya kini menyediakan pelayanan vaksinasi satu pintu yang dijamin keamanan dan keasliannya. “Karena vaksin yang tersedia di RS Permata Jonggol langsung disupply oleh PT Biofarma Tbk yang merupakan perusahaan vaksin terpercaya,” katanya.

Menurutnya, layanan klinik vaksin di RSPJ dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat mulai dari bayi, balita, anak hingga dewasa. Selain itu juga, RSPJ telah mendapatkan sertifikasi internasional dari Klinik Kesehatan Pelabuhan (KKP). Sehingga bagi siapapun yang membutuhkan vaksinasi untuk perjalanan mancanegara (travelling)  atau perjalanan ibadah umroh dan haji, dapat dilayani di rumah sakit yang beralamat di Jalan Raya Jonggol No. 1A Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tersebut.

Adapun pelayanan vaksin yang tersedia di RSPJ antara lain vaknisasi dasar (Hepatitis B, MR/Campak, BCG dan DPT), Hepatitis A, PCV, Varicella, Rotavirus, Influenza, Tifoid, HPV (vaksin untuk mencegah kanker cervix), Dengue, Japanesse Enchephalitis, dan Vaksin Meningitis.

“Selain terjangkau harganya, aman, halal, ruangan yang nyaman dan didukung oleh tenaga profesional, dokter-dokter yang bersertifikasi untuk tenaga vaksin,” tutur Dr Sri.

Dalam peresmian klinik vaksinasi tersebut dihadiri pejabat setempat dan juga tokoh agama seperti Camat Jonggol, Ketua MUI Jonggol, Ketua PCM Jonggol Kristian Yacob.

Camat Jonggol, Andri Rahman mengapresiasi RSPJ yang telah membuka klinik vaksinasi di wilayah Jonggol yang disediakan untuk bayi, balita, dewasa dan juga untuk perjalanan umroh dan haji, serta perjalanan internasional seperti travelling.

“Semoga lebih mempermudah warga Jonggol, dan sekitarnya untuk melakukan vaksinasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan imunitas. Vaksin dijamin halal, berkualitas, terjangkau dan dilakukan oleh vaksinator yang profesional juga tempat yang nyaman,” jelas Andri Rahman.

Di lokasi yang sama, Ketua MUI Kecamatan Jonggol, KH Aim Zaimudin berharap dengan adanya klinik vaksinasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga Jonggol sesuai kebutuhan. “Ini merupakan keniscayaan, hal yang selama ini tidak ada di Kecamatan Jonggol, untuk vaksin kita harus keluar dariJjonggol bahkan ke Jakarta sekarang ada disini,” katanya.

Pelayanan Klinik Vaksinasi RS Permata Jonggol dibuka setiap Senin – Sabtu dengan jadwal vaksin untuk dewasa pukul 10.00 hingga pukul 13.00 WIB oleh dokter umum, dan untuk pasien bayi dan anak pukul 16.00 – 18.00 oleh dokter spesialis anak.

** Nay Nur’ain

Bubarkan, Itu Sudah Jadi Tugas Pendamping

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Perihal pemotongan dan pengkolektifan kartu ATM PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilakukan oleh ketua kelompok dan diduga diketahui oleh pendamping, membuat Kepada Dinas Sosial Mustakim murka.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang baru menjabat tersebut mengatakan, dirinya sudah membaca snap melalui status berita yang diposting oleh wartawan Jurnal Bogor dan Jumat (29/1) akan membagi tim untuk mengkroscek ke lapangan yakni pertama di Kecamatan Sukamakmur, kedua Jonggol, ketiga Cariu, dan keempat Dramaga

“Saya akan menugaskan tim dari semua pengaduan yang masuk baik dari catatan kami, pengaduan masyarakat, ataupun pemberitaan media yang merupakan satelit-satelit kami untuk mencapai kesempurnaan dalam kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan tim akan segera turun ke lapangan dan saya minta media Jurnal Bogor mendampingi,” kata Kadinsos Mustakim kepada Jurnal Bogor, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).

Dia mengakui, banyak pengaduan yang sudah masuk ke Dinsos. Namun tidak bisa katakan itu pelakunya seperti kejadian pengkolektifan kartu yang terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya tidak semua pendamping seperti itu. Begitu juga TKSK, ada yang seperti itu berarti oknum, dan perihal rangkap jabatan yang terjadi di Desa Sukamakmur yaitu Sekdes merangkap jadi pendamping, harus memilih.

“Lebih dulu jadi sekdes apa pendamping, salah satu harus dilepaskan,” jelas Kadinsos.

Sementara Dinas Sosial Kabupaten Bogor sendiri memiliki pendamping PKH sebanyak 412 orang. Jika ada dari mereka yang nakal dan memanfaatkan jabatan itu kita sebut oknum. Dinas Sosial juga tidak pernah membentuk ketua kelompok, apalagi memerintahkan untuk membentuk ketua kelompok. “Tidak ada SK yang kami keluarkan untuk keberadaan ketua kelompok, bubarkan saja itu ketua kelompok. Dinas Sosial tidak pernah memerintahkan pendamping untuk membentuk ketua kelompok, bubarkan saja,” tandas Mustakim.

Pihaknya juga memastikan akan menurunkan tim untuk melakukan assessment perihal potongan dan kolektif kartu ATM PKH, mengenai siapa yang bermain, apakah oknum pendamping atau ada orang yang memanfaatkan.

Sebelumnya Sekdes Sukamkmur sekaligus pendamping PKH Desa Sukamakmur mengatakan, dirinya tidak pernah melakukan potongan dan mengkolektif ATM, dan hanya mengetahui jika kartu ATM tersebut disimpan atau dikumpulkan di RT.

“Bukan ketua kelompok tapi RT yang mengumpulkan kartu ATM,” kata Sekdes Sukamakmur Ahmad Sukirman.

Namun penjelasan berbeda disampaikan oleh KPM PKH inisial T yang mengatakan jika kartu ATM PKH dikumpulkan dan digesek oleh ketua kelompok. “Setiap pencairan dikabarin dan kartu ATM dikumpulkan oleh ketua kelompok lalu ketua kelompok juga yang menggeseknya dan itu diketahui pendamping, cuma kita sayangkan PKH yang kami dapatkan kena potongan 10% oleh ketua kelompok,” keluhnya.

** Nay Nur’ain.

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengunjungi pemukiman warga yang terkena dampak banjir bandang Gunung Mas Puncak, di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (28/1). Namun saat kunjungan, Dedi Mulyadi merasakan kekecewaan. Sebab, Direktur Utama (Dirut) PTPN VIII Gunung Mas, tidak berada di lokasi.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi pun geram. Ia menilai PTPN VIII lepas tanggung jawab dan tidak menganggap bencana banjir bandang tersebut penting. “Kita mengganggap Dirut PTPN VIII ini menyepelekan bencana banjir bandang Gunung Mas ini,” ungkap mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Dia melihat, pemukiman warga di areal perkebunan sudah tidak layak berada di lokasi sekarang. Untuk itu, ia meminta kepada Dirut PTPN VIII agar merelokasi warga yang ada di pemukiman ini.  “Lokasi ini sudah tidak layak dijadikan pemukiman warga,” ucapnya.

Selain berada tidak jauh dari aliran sungai, lokasi pemukiman juga berada di sekitar tebingan. Tidak hanya itu, ia melihat ada alih fungsi juga ada di beberapa lahan milik PTPN VIII. “Yang jelas kita di Komisi IV akan memanggil Dirut PTPN VIII ke Senayan, untuk minta penjelasan terkait lahan dan bencana ini, karena bencana ini akibat adanya kerusakan hutan,” tandasnya.

Sementara klaim Camat Cisarua, Deni Humaedi, hampir 95 persen pengungsi sudah pulang ke rumahnya masing-masing.  “Sudah pada kembali ke rumahnya,” ujarnya.

Hanya saja, masih ada 7 KK dengan jumlah 16 jiwa yang tinggal di pondokan pengungsian Gunung Mas. “Karena ketujuh KK ini rumahnya harus direlokasi, mereka yang tinggal di Block C perumahan karyawan perkebunan,” tukasnya.

** Dede Suhendar