Bogor | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor kembali memeriksa beberapa orang terkait kasus dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kamis (28/1/2021).

Kepala Seksi Intelijen Kejati Kota Bogor, Cakra Yudha membenarkan bila hari ini, pihaknya kembali memintai keterangan dari beberapa pihak, yang diantaranya merupakan pengelola hotel. “Ya, memang hari ini ada pemanggilan untuk memintai keterangan seputar hibah pariwisata,” ujar Cakra kepada wartawan.

Kendati demikian, Cakra enggan menyebutkan siapa saja yang dimintai keterangan seputar itu. “Kalau untuk itu, saya belum bisa bicara banyak. Ikuti saja perkembangannya,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kapan kasus tersebut akan dinaikan statusnya menjadi penyidikan. Cakra tidak berkomentar banyak. “Lihat saja perkembangannya. Dipantau dan terus dimonitor,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan, terdapat 80 hotel dan restoran yang menerima bantuan hibah pariwisata, yang nominalnya berbeda-beda sesuai dengan kontribusi pajak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Kisaran anggarannya paling kecil Rp400 ribu sampai Rp2 miliar. Tergantung dari kontribusi pajaknya ke pemkot,” jelasnya.

Menurut Atep, syarat penting untuk mendapatkan hibah pariwisata adalah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), tertib pajak tahun 2019 dan masih beroperasi pada Agustus 2020. “Ya, itu adalah salah satu persyaratan utama dalam pengajuan hibah,” ucapnya.

Diketahui, pada 2020 lalu, Pemkot Bogor mendapatkan hibah Rp73 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk memulihkan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Dari nominal tersebut, 70 persennya diantaranya disalurkan bagi bantuan hotel dan restoran. Sedangkan 30 persennya displit ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

** Fredy Kristianto

Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Tahap 1

Sukaraja | Jurnal Inspirasi

Bupati Bogor Ade Yasin mengajak masyarakat agar tidak takut divaksin Covid-19. Dia pun mengibaratkan, kalau pun terjadi sesuatu, dosanya ditanggung pemerintah. “Jangan takut dosa ditanggung pemerintah. Vaksin ini aman dan halal dan sudah melalui uji klinis, baik dari Badan POM dan MUI,” ujar Ade Yasin mencairkan suasana saat membuka pencanangan vaksinasi Covid-19 tahap 1 di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kamis (28/1).

Ade Yasin menegaskan, dampak pandemi Covid-19 telah merambah ke seluruh sektor, khususnya ekonomi dan kesehatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa harus kejar-kejaran mengatasi dampak. “4 RSUD kita pakai semua untuk Corona, 29 RS dan 2 RS isolasi di Cibogo dan Kemang, dan meski vaksin yang kita dapatkan baru 20 persen dari total jumlah penduduk,” ungkapnya.

Meski demikian, Ade Yasin mengajak semua pihak optimistis Covid-19 dapat terkendali sehingga untuk tahap pertama ini, vaksin diberikan untuk garda terdepan yakni tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan drg. drg. Mike Kaltarina, MARS juga mengungkapkan kekhawatiran karena Covid-19 telah merambah pedesaan dan wilayah pelosok sehingga perlu upaya pencegahan dengan menjalankan protokol kesehatan  yang disebut ‘Aksi 5 Saja’  Peduli Sesama Saling Menjaga yakni selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak kontak fisik, menghindari kerumunan, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan rajin olahraga, istirahat cukup dan makan-makanan bergizi seimbang.

Selain itu vaksinasi dilakukan dengan 4 tahap pemberian sesuai skala prioritas, dimana tahap pertama adalah tenaga kesehatan. Dari 16.800, sebanyak 12.800 akan menerima vaksinasi dari total 25.600 vial vaksin Sinovac dengan 2 kali pemberian setelah jeda 14 hari. Tahap berikutnya adalah pekerja pelayanan publik, termasuk TNI dan Polri, kemudian masyarakat yang rentan dan umum.

** Asep Saepudin Sayyev

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama 9 orang diantaranya dari Pimpinan Forkopimda, tokoh agama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Direktur RSUD kembali disuntik vaksin Covid-19 tahap ke-2 di Puskesmas Tanah Sareal, Jalan Kesehatan, Kota Bogor, Kamis (28/1/2021).

Usai divaksin dan menunggu observasi selama 30 menit, 10 orang yang telah disuntik vaksin Sinovac terlihat kembali melakukan aktivitas normal.

“Sejauh ini Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Artinya tidak ada efek samping yang membahayakan, semua fungsi berjalan dengan baik, aman, sehat,” ujar Dedie.

Dedie mengatakan, saat ini memang prioritas vaksin untuk 9.533 sasaran Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Bogor yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan dan sekitar 50 persen diantaranya sudah disuntik vaksin.

Sementara dari jumlah 9.533 sasaran ini terdapat tenaga kesehatan yang tidak lolos skrining karena penyintas, memiliki komorbid dan lainnya. “Khusus untuk nakes ini bisa saja dimanfaatkan untuk masyarakat lain,” katanya.

Ia mengemukakan, usai suntik vaksin tenaga kesehatan rampung, sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, pihaknya akan mempersiapkan 63 titik vaksin untuk vaksinasi Covid-19 dengan sasaran TNI, Polri, PNS dan ASN yang langsung melayani publik serta masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu ada keraguan datang ke tempat yang sudah disiapkan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, suntikan vaksin ke-2 untuk Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan  9 orang pejabat di Kota Bogor berjalan lancar. Setelah diobservasi 30 menit, tidak ada keluhan alias semuanya sehat.

Ia menjelaskan, per hari Rabu (27/1) kemarin, tenaga kesehatan yang lolos suntik vaksin berjumlah 4.443 orang atau sekitar 46,8 persen dari jumlah 9.533 tenaga kesehatan terdaftar.

Dinkes pun menargetkan 31 Januari atau paling lambat awal Februari vaksin untuk tenaga kesehatan bisa rampung. Pihaknya melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, sebut saja menambah kapasitas, menambah jam layanan, tidak ada pembatasan dan cukup menunjukkan E-KTP.

“Jam layanan di buka dari jam 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan vaksin nakes. Kota Bogor menerima 9.150 vaksin tahap pertama dan 9.150 di tahap ke-2,” pungkasnya.

Sepuluh orang pejabat yang menerima vaksin adalah Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Dandim 0606 Kota Bogor Kol Inf Roby Bulan, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Herry Hermanus Horo.

Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor Nenny Yuliani, Komandan Denpom III/I-SLW LetKol. CPM. Sutrisno, Komandan Korem 061/Suryakencana Brigjen TNI Achmad Fauzi, Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor Ilham Chaidir, dan Sekretaris Komisi Kajian dan Penelitian MUI Kota Bogor Edi Kholki Zaelani.

** Fredy kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kiena Azalea dara cantik yang mulai beranjak besar anak kedua buah hasil pernikahan Pasha Ungu dan Okie Agustina ini siapa sangka memiliki bakat bernyanyi yang diturunkan ayahnya. Pasalnya, belum lama ini Kiena merilis single perdananya dengan judul Takkan Pergi, yang berlangsung di salah satu cafe di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (27/01/2021).

Tak hanya Kiena, dalam acara tersebut Andy Lee yang mulai bernyanyi sejak menjadi salah satu pemenang ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi juga merilis singlenya dengan judul Tega. Diketahui Andy memiliki seabreg kesibukan disela hobinya bernyanyi, salahsatunya yakni berfropesi sebagai host atau MC kondang di Kota Bogor.

Kedua artis pendatang baru diblantika musik Indonesia ini merupakan besutan salahsatu label musik di Kota Bogor, sebut saja Raja Music Digital. Rahman Hakim, pendiri Raja Music Digital, mengatakan, kedua artis yang diluncurkan Raja Music Digital merupakan artis perdana yang dikeluarkan pihak label.

“Kedua artis ini merupakan artis perdana yang dikeluarkan Raja Music Digital,” ucap Rahman Hakim disela peluncuran kedua artis barunya itu kepada media.

Untuk Raja Music Digital sendiri, kata pria yang akrab disapa Boim, menjelaskan, memang label baru yang ia dirikan untuk mewadahi sejumlah talent-talent baru yang memang memiliki kreatifitas tersendiri.

“Ya alhamdulillah meskipun kami label baru, tapi kami sudah bisa meluncurkan beberapa artis. Intinya, Raja Music Digital ini saya buat, saya dirikan, untuk mewadahi sekaligus mengembangkan kreatifitas talent-talent baru yang ada di Bogor khusunya,” katanya.

“Sejauh ini, talenta yang tergabung di Raja Music Digital sudah ada sebanyak 17 artis. Dan mereka, notabenenya orang-orang Bogor yang memang memiliki kreatifitas di bidang musik, jadi hemat saya, sudah ga perlu lagi para pencipta lagu atau anak band cari lebel harus ke Jakarta,  sekarang sudah ada di Bogor kok yang bisa orbitkan penyanyi, tinggal kedepan bagaimana kita akan mengemasnya” tukasnya.

** Handy Mehonk

Sukaraja | Jurnal Inspirasi

Kapolres Bogor AKBP Harun, S.H, S.Ik menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19 di Kabupaten Bogor pada acara pencanangan vaksinasi Covid-19 tahap 1 di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kamis (28/1). Semula, Wakil Bupati Iwan Setiawan yang akan pertamakali divaksin Sinovac, namun karena badannya tak fit, tim screening membatalkannya.

“Pagi tadi saat diperiksa gula darah tinggi, jadi tidak jadi divaksin mungkin nanti setelah badan fit lagi,” ujar Iwan.

Selain Kapolres yang divaksin adalah Wakapolres Kompol Marwan Pajrin, perwakilan DPRD yakni Ketua Komisi IV Mu’ad Khalim, Sekretaris Dinas Kesehatan drg. Achmad Zaenudin, Kepala BPJS Erry Endry SE., perwakilan rumah sakit dr.Andika Reza Sp.Rad, perwakilan dokter spesialis dr.Andry P.Sinurat, perwakilan RSUD Cibinong drg.Hj.Jarvi Agung Safitri, perwakilan Katolik Romo Yohanes Suradi, perwakilan Budha Arya Prasetya dan perwakilan pendeta Febrianto Sutomo Rompis.

“Ada beberapa yang tidak bisa divaksin hari ini sesuai jadwal semula, selain Pak Wabup, termasuk dari MUI dan dari Kodim,” jelas Bupati Ade Yasin.

Sedangkan Bupati sendiri mengaku tak menerima vaksin Sinovac karena sebelumnya pernah terpapar virus Corona sehingga tidak dianjurkan. “Saya tidak divaksin karena pernah Covid, begitu juga dengan Kajari dan Dandim,” tandasnya.

Penerima Vaksin Pertama di Kabupaten Bogor

1. Kapolres AKBP Harun, S.H, S.Ik
2. Wakapolres Kompol Marwan Pajrin
3. Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Mu’ad Khalim
4. Sekdis Dinkes drg. Achmad Zaenudin
5. Kepala BPJS Erry Endry, SE.
6. Perwakilan rumah sakit, dr.Andika Reza, Sp.Rad
7. Perwakilan dokter spesialis, dr.Andry P.Sinurat
8. Perwakilan RSUD Cibinong, drg.Hj.Jarvi Agung Safitri
9. Perwakilan Katolik, Romo Yohanes Suradi
10. Perwakilan Budha, Arya Prasetya
11. Perwakilan Pendeta, Febrianto Sutomo Rompis

** Asep Saepudin Sayyev

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gagalnya sidang mediasi dalam perkara gugatan hilangnya akses ke lahan milik warga akibat pembangunan bukaan atau interchange Tol Jagorawi Km 42,5 di Jalan Parung Banteng-Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, membuat Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta angkat bicara.

“Mediasi gagal karena penggugat tak menyetujui adanya surat Kementerian PUPR yang dituangkan dalam akta van dadding (akta perdamaian). Sudah dijelaskan hakim mediator, kalau meminta surat dari PUPR itu sama saja mengeluarkan barang milik negara yang dikeluarkan melalui SK,” ujar Alma kepada wartawan, Rabu (27/1).

Namun, kata dia, SK itu tak bisa berlaku secara perorangan. Namun,mesti diserahkan dulu asetnya kepada lembaga dibawah kementerian seperti Jasa Marga atau PT Gunung Swarna Abadi (GSA).

“Dalam hal interchange, legal standing Pemkot Bogor hanya sebagai pemilik kawasan. Yang mempunyai kewenangan adalah menata PUPR. Kalau di dalam gugatan yang diinginkan penggunaan tanah, itu sudah difasilitasi PT GSA. Agar tak ada penyalahan kewenangan pemerintah makanya dituangkan dalam akta van dadding,” bebernya.

Menurut Alma, ada ketidak sinkronan antara penggugat dan para tergugat dalam hal persepsi, sehingga permasalahan ini maju ke meja hijau. Ia menilai, justru dengan majunya perkara itu di persidangan, membuat pemkot keluar daripada gugatan. “Hal itu karena pemkot bukan pihak yang langsung punya hubungan pretasi. Tapi hanya sebatas pemilik wilayah saja,” paparnya.

Alma menegaskan bahwa selama ini Pemkot Bogor bertindak untuk melindungi masyarakat. “Jadi salah kalau pemerintah tak mengakomodir. Bila masyarakat malah menggugat. Selama ini ada tidak pemkot tak mengakomodir kepentingan masyarakat. Tapi dalam hal interchange, Kementerian PUPR yang punya kewenangan mengatur. Pemkot hanya fasilitator saja,” bebernya.

Lebih lanjut, kata Alma, akta van dadding yang dituangkan dalam kesepakatan dan disahkan pengadilan adalah kepastian hukum. “Pemerintah punya kewenangan terbatas. Pemkot Bogor tak bersebrangan dengan masyarakat. Tapi ada beberapa prosedur yang harus ditempuh,” katanya.

Kementerian PUPR, sambung Alma, tak bisa menerbitkan perizinan. Hal itu karena adanya keputusan tata usaha negara, bila penyerahan SK tidak bisa ke perorangan. “Bila nantinya ada keputusan pengadilan yang memerintahkan kepada kementerian untuk mengeluarkan surat, itu baru bisa. Intinya harus ada kepastian hukum terlebih dahulu,” katanyam

Ia menambahkan bahwa dalam persidangan nanti, pemkot sudah menyiapkan bukti untuk menjawab gugatan. “Sudah delapan kali mediasi tak ada titik temu, maka harus dituntaskan di pengadilan. Tapi akibatnya, masyarakat tidak bisa memakai fasilitas yang ada di kawasan itu,” tandanya.

** Fredy Kristianto

Bima Sebut Akan Ada 11 Ribu Kasus Positif di Kota Bogor

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta semua daerah menggeser energi dan peran pihak terkait dalam menangani Covid-19 ke puskesmas. “Saya tahu puskesmas sudah melakukan, namun menurut saya belum terkonsepkan, terkoordinir dan terteorikan secara komprehensif. Sementara program ini saya namakan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA). Kepada kepala daerah kami mohon untuk mencari akal untuk membiayai program PUSPA ini,” ujar Ridwan Kamil, Rabu (27/1).

Menurut dia, saat ini Pemprov Jabar hanya sanggup membiayai Rp 80 Miliar yang diperuntukkan bagi 100 puskesmas di 12 kota dan kabupaten yang memiliki jumlah kasus konfirmasi, suspek, kontak erat dan probable aktif terbanyak.

Adapun anggaran yang diberikan kepada puskesmas melalui Program Penguatan Puskesmas, rinciannya penggunaannya sebanyak 68,1 persen akan digunakan untuk APD, testing dan KIE KIT. Kemudian 2,3 persen untuk pelatihan, 24,2 persen untuk SDM dan 5,4 persen untuk alih fungsi isolasi komunitas.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan, jika lonjakan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi pasca tahun baru hingga saat ini, disebabkan dampak dari libur panjang. Ia menilai lonjakan kasus positif Covid-19 lebih disebabkan sistem yang ada kurang mampu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal testing, tracing dan treatment (3 T).

“Sekarang kita melihat lonjakan di rumah sakit, hal itu karena warga terpaksa atau  dipaksa untuk dirawat di rumah, padahal kondisi dirumah tidak memungkinkan. Kedua, kurang maksimal dalam hal surveilans atau penelusuran kontak erat. Saya kira sistem inilah yang lemah dimana-mana, termasuk di Kota Bogor,” katanya.

Pemkot Bogor menargetkan setiap satu kasus positif Covid-19 dilakukan penelusuran 20 kontak erat. Namun jika dalam satu hari ada 100 kasus, maka ada 2.000 kontak erat yang harus di test.

Sementara tim surveilans yang ada tidak akan mampu melakukan 3 T secara maksimal akibat keterbatasan, lemah baik secara jumlah maupun stamina, termasuk alokasi anggaran dan lain sebagainya. “Dampaknya kontak erat banyak yang lolos dan warga banyak yang tidak terfasilitasi,” ujar wali kota.

Program penguatan puskesmas untuk menguatkan sistem disambut baik jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif untuk menguatkan sistem yang ada. Kota Bogor, kara Bima, telah mendapatkan bantuan tenaga surveilans dari BNPB sebanyak 96 personil yang seharusnya fokus melakukan penelusuran. Sebab, pada implementasinya terbagi-bagi antara unit lacak dan unit pantau.

“Konsentrasi mereka terbagi tidak hanya melacak kontak erat tapi juga memonitor warga yang sedang menjalani isolasi. Saya kira disini kuncinya jika kita bicara penguatan sistem. Tinggal nanti secara teknis definisi dan kriteria rekrutmen serta tupoksinya sejauh mana,” tuturnya.

“Penting juga untuk membagi antara unit lacak dan unit pantau agar bisa maksimal. Rasio kontak erat itu bisa benar-benar sesuai target dan yang isolasi juga terpantau maksimal,” paparnya.

Bima juga mengatakan perlu adanya sistem rujukan untuk mengatasi kelangkaan keterisian tempat tidur akibat tingginya kasus Covid-19 di Jabodetabek. “Ada usulan dari Provinsi Jakarta, katanya Pemerintah pusat diminta bahasanya mengambil alih. Tapi saya kira poinnya begini, harus ada koordinasi yang lebih intens lagi untuk mengatasi kelangkaan keterisian tempat tidur,” ungkapnya.

Salah satunya aplikasi sistem rujukan, sehingga warga bisa mengtahui dimana RS yang masih koslmg. “Datanya harus selalu diupdate. Saya itu sering ditelpon warga Jakarta, kawan-kawan atau saudara. Mereka bilang Jakarta penuh (ruang isolasi/ICU), Bogor bagaimana,” tambahnya.

Menurut Bima, di Kota Bogor sudah membangun sistem rujukan itu. Tapi harus ditingkatkan lagi  sehingga warga bisa meng-update secara realtime. “Saya pikir kalau di Jabodetabek ada sistem itu kan bagus bisa menolong warga. Tapi tantangannya memang bagaimana supaya data itu update. Kalau kosong ya kosong, kalau isi ya terisi. Semuanya harus diperbaharui oleh fasilitas kesehatan,” jelas Bima.

Pemkot Bogor, kata Bima, terus berikhtiar untuk menekan bed occupancy ratio (BOR) yang angkanya sempat melebihi 80 persen. “Kita sudah mengoperasikan RS Lapangan, lalu meminta seluruh rumah sakit rujukan menambah ruang isolasi dan ICU. Tapi kita tidak berhenti di sini, kita juga masih mempersiapkan tempat isolasi untuk OTG. Ada hotel yang sekarang dalam proses percepatan untuk bisa digunakan sebagai tempat isolasi OTG,” katanya.

“Kalau dua minggu lalu angkanya di atas 80 persen. Per hari ini BOR kita ada di angka sekitar 70 persen. Memang masih di atas ambang batas, tetapi saya melihat ada progres di sini. Rutin kami koordinasi dengan pimpinan RS untuk memastikan usaha-usaha mereka untuk menambah ruang isolasi dan ICU tadi,” terangnya

Bima memprediksi, hingga akhir 2021 nanti Kota Bogor akan mencatatkan 11.000 kasus positif akumulasi. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi skenario terburuk terjadi.

“Kami sudah punya angka-angkanya berdasarkan rekomendasi dari epidemiolog. Kami punya tim yang mengkalkulasi. Kalau misalnya tingkat efektivitas dari vaksin 80 persen, artinya jumlah target yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, kemudian angkanya baik, itu kemungkinan besar diakhri tahun akan ada 11.000 kasus positif akumulasi di Kota Bogor. 20 persen dari itu memerlukan perawatan di ICU. Ini sudah kita hitung dari sekarang, nambah di RS mana saja. Jadi setiap RS itu kita cek maksimal nambah berapa sampai Desember. Kalau RS sudah mentok kapasitasnya, baru kita buat di mana lagi untuk menambah ICU tadi,” urainya.

** Fredy Kristianto