30 C
Bogor
Saturday, August 29, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1301

Jozeph Ditetapkan Tersangka

0

Polri Segera Terbitkan Red Notice

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Joseph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono, pria yang mengaku sebagai Nabi ke-26, menista Nabi Muhammad dan ajaran Islam melalui video viral di saluran YouTube miliknya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Polri juga sedang melengkapi dokumen syarat permohonan penerbitan red notice.

“Sudah ditetapkan sebagai tersangka ,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono, Selasa (20/4).

Jozeph ditetapkan sebagai tersangka berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Senin, 19 Apri 2021. Jozeph dipersangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Pasal 156a KUHP. Dirinya terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi sendiri masih memburu Jozeph yang diyakini ada di luar negeri.

Unsur Pasal yang bisa dikenakan pertama ujaran kebencian dalam UU ITE, dan juga Penodaan Agama yang ada di KUHP. Dikenakan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 28 Ayat 2. Kemudian KUHP tentang Penodaan Agama itu pasal 156 huruf a,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, juga mengatakan Bareskrim sedang melengkapi dokumen syarat permohonan penerbitan red notice Joseph Paul Zhang. “Permohonan red notice akan segera diproses oleh Sekretariat NCB Indonesia melalui Kantor Pusat Interpol di Lyon, Prancis,” kata Ramadhan.

Menurut dia, sementara ini Bareskrim Polri baru sebatas koordinasi dan komunikasi dengan Atase Kepolisian di KBRI Berlin. Maka dari itu, belum ada langkah pencarian terhadap Paul Zhang yang dilakukan Atase Polri di KBRI Berlin, Jerman.

Sementara Joseph Paul Zhang usai ramai pemberitaan dirinya, kembali membuat pengakuan menghebohkan dengan menyebut dirinya sudah melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. “Jadi teman-teman jangan membahas ini, saya ini sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Jadi, saya ini ditentukan oleh hukum Eropa,” kata Paul dalam sebuah video, Selasa (20/3).

Jozeph meminta kepada rekan-rekan komunitasnya untuk tidak lagi membahas masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Ia pun menyinggung saat ini banyak gereja yang menekannya.

“Justru yang membuat saya repot sekarang adalah gereja-gereja yang menekan saya, mereka tahu cara neken, tapi kan saya tidak hidup dari perpuluhan gereja-gereja ini atau persembahan,” tuturnya.

Paul Zhang bahkan mengatakan upaya hokum yang diproses sekarang ini adalah jebakan batman. “Tujuannya politik banget, targetnya bukan ke saya sebetulnya. Karena Kapolrinya kristen. Nanti didoakan saja supaya pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya, karena itu jebakan batman. Hati-hati,” kata Paul Zhang dikutip dari video yang beredar di Facebook Majelis Kopi pada Senin (19/4) malam.

Akun Majelis Kopi pun langsung mengingatkan Paul Zhang agar tidak membawa-bawa agama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Pak Paul jangan bawa-bawa agama Kapolri dong. Yang dicari Bareskrim itu elu,” tulisnya.

Terkait informasi tersebut, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno mengatakan, pihaknya belum mendapatkan data tersebut. Menurut Arif, aturan di Jerman jika ada warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Jerman apapun alasannya, baik karena pernikahan, pekerjaan, ikut orang tua, pengungsi atau suaka politik, biasanya secara hukum yang berlaku di Jerman, pemerintah Jerman akan memberikan informasi langsung.

“Tidak nunggu per kuartal, mereka akan mengembalikan paspor (Indonesianya) pada kami. Sampai saat ini tidak ada data yang masuk pada kami yang bersangkutan jadi warga Jerman atau warga negara lain di Uni Eropa,” katanya.

Saat ini, kata Arif, pihak KBRI masih terus melakukan upaya pencarian terhadap Jozeph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Salah satunya dnegan menelusuri berbagai komunitas yang ada di Jerman.

“Kami juga ingin tahu dimana keberadaannya, sekaligus memonitor dengan berbagai pihak terkait keimigrasian dan pemerintah Jerman, bila ia memang telah menjadi warga negara Jerman,” katanya.

Sebelumnya, Jozeph Paul Zhang diduga melakukan penistaan agama karena mengaku nabi ke-26 saat menggelar zoom meeting berdiskusi dengan rekannya terkait ‘Puasa Lalim Islam’, dan diunggah ke akun YouTube Joseph Paul Zhang, Kamis (15/4).

Paul Zhang mengatakan dari dulu kalau bulan puasa itu adalah bulan yang paling tidak nyaman, apalagi kalau sudah dekat-dekat dengan Lebaran Hari Raya Idul Fitri. “Dum dum breng, sarimin pergi ke pasar. Itu udah paling mengerikan, horor banget,” kata Paul Zhang dikutip dari YouTube pada Minggu, 18 April 2021.

Kemudian, teman-teman Paul Zhang hanya tertawa dan tidak mau ikutan karena takut dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Namun, Paul Zhang mengaku sudah buat sayembara menantang siapa saja yang berani melaporkannya ke polisi akan diberi hadiah berupa uang.

Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Kalau anda bisa bikin laporan polisinya atas penistaan agama, gua kasih 1 laporan Rp 1 juta, maksimum 5 laporan. Supaya jangan bilang gue ngibul jadi Rp 5 juta. Kemarin kan 3, sekarang gw kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda. Gua kasih 1 laporan Rp 1 juta, 5 laporan Rp 5 juta,” kata dia.

** ass

Pengembalian Batas Tanpa Patok

0

Belum Serius

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Sejumlah instansi terkait, kembali mengunjungi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari PT Ferry Sonneville (FS) yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, di Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, Selasa (20/4).

Agenda rekonstruksi batas dalam rangka pengembalian batas PSU di PT FS tidak berjalan maksimal. Pasalnya patok yang telah disiapkan Pemerintah Desa Tlajung Udik tak terpasang pada kegiatan tersebut.

Koordinator Pengukuran pada Kantor Perwakilan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah Bogor Timur, Suhendar mengatakan, pihaknya melakukan ukur terhadap lahan PSU di wilayah Desa Tlajung Udik tersebut. “Hanya pengukuran resmi saja. Kegiatan ini terlaksana karena undangan dari Pemkab Bogor,” ujar Suhendar kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya melakukan action akibat baru lahirnya Kantor Perwakilan ATR/BPN wilayah Cileungsi beberapa bulan lalu. “Sebelumnya ada pelimpahan. Kami perwakilan, kebetulan berkas baru masuk, jadi harus cek ke lapangan saja. Sebelumnya tidak tahu kenapa-kenapanya, hanya cek saja,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya hanya melakukan pengecekan terhadap lahan PSU yang belum bersertifikat hak pakai Pemkab Bogor. “Ini hanya bagian proses permohonam gambar saja untuk sertifikatnya. Memang sebagian sudah sertifikat hak pakai, ini proses yang sisanya 8.568 meter,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil dari kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor. “Kami belum dapat menyimpulkan hasil kegiatan ini. Sisanya PSU tersebut sebelah sini,” katanya.

Ditempat yang sama, Kades Tlajung Udik, Yusuf Ibrahim mengatakan, bahwa patok tanah yang telah disiapkan untuk lahan PSU tersebut tak terpasang. “Itu patok sudah dibawa karena agendanya kan ini rekontruksi batas PSU. Saya juga hanya mengisi daftar hadir saja pada kegiatan ini,” kata Yusuf.

Lebih lanjut ia memaparkan, penyelesaian persoalan yang ada di lokasi PSU yang juga akan dibangun kantor desanya, selain sekolah dan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM).

“Ini biar gimana caranya clear and clean, biar tidak ada masalah. Targetnya pembangunan tidak ada masalah kedepannya. Pemerintah desa dengan kecamatan sudah dorong ke DPKPP, Disdik dan Dispora untuk 2021 ini ada dua jatuh anggaran yakni SMPN 4 Gunung Putri dan GOM. Mudah-mudahan nanti ada titik solusi kaitan lahan ini,” paparnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menegaskan, rencana pembangunan pada tahun 2021 di lokasi PSU tersebut harus terealisasi. “Pembangunan SMPN 4 Gunung Putri dan GOM itu harus jadi tahun ini. Jangan sampai gagal karena itu akan berdampak pada Silpa Pemkab Bogor,” tegas Usep.

Sementara itu, meski RT, RW dan Kadus setempat hadir namun tidak dilibatkan dalam kegiatan penunjukan batas lahan PSU tersebut.

** Noverando H

Lansia Tertua di Kota Bogor Terima Dosis Kedua

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wirjawan Hardjamulia, lansia tertua di Kota Bogor yang berusia 104 tahun akhirnya menerima dosis kedua vaksin Covid-19. Ia mendapat suntikan itu di Rumah Sakit Vania, Sukasari, Kecamatan Bogor, Selasa (20/4).

Diketahui, Indriyati Pardewi, anak ketiga Wirjawan Hardjamulia, yang ikut mendampingi mengatakan bahwa ayahnya sangat semangat mengikuti vaksin kedua.

“Pas vaksin pertama, nggak ada keluhan atau efek samping yang dialami. Ayah juga mengetahui vaksinasi dari televisi dan baca koran,” ungkap Pardewi kepada wartawan, di lokasi vaksin.

Diketahui, vaksin dosis kedua, diberikan oleh dr Ronaldo Erric Manibuy yang mengenakan pakaian superhero Captain America.

Wali Kota Bogor Bima Arya yang hadir pun turut memberikan semangat. “Saya apresiasi pak Wirjawan 104 tahun hidup masih disiplin dan menjalani vaksinasi dosis kedua,” ungkapnya

Iapun berharap vaksin kepada Wijawan bisa mengapresiasi kepada lansia-lansia di Kota Bogor yang masih enggan divaksin.

Sementara itu, dr Rollando Erric Manibuy mengakumemakai  kostum Captain Amerika agar memberikan suasana ceria terhadap lingkungan rumah sakit serta tidak ada rasa takut bagi para lansia.

Selain pakaian super hero Captain Amerika, Rollando juga memiliki berbagai baju superhero lainnya. Ia  berharap, masyarakat khusnya yang melakukan vaksinasi Covid-19 bisa tetap terus optimis meski sedang berada di tengah pandemi.

** Fredy Kristianto

Tiga Besar Open Bidding Kepala Bappenda dan Disperumkim Masuk ke Walikota

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tiga besar peserta seleksi terbuka jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor telah masuk ke Wali Kota Bogor, Bima Arya.

“Open bidding saat ini hasilnya sudah disampaikan ke saya tiga besar untuk dua posisi. Nanti saya pak Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Ketua Pansel yang juga Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah akan rembukan untuk menentukan siapa yang cocok untuk dua posisi dari tiga besar yang ada,” ujar Bima Arya kepada awak media, Selasa (20/4).

Menurut dia, dimungkinkan pelantikan dilaksanakan minggu depan. Ketika disinggung soal apa yang akan ditanyakan kepada tiga besar, Bima menjawab, “Saya akan tanyakan materi persidangan,” ujarnya sambil tersenyum.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, dari seluruh tahapan yang sudah dicapai panitia seleksi, maka ada tiga besar peserta yang terpilih.

Untuk posisi Bappeda Kota Bogor ada nama Rudiyana yang saat ini menjabat Kabag Prokompim, Rudy Mashudi Sekertaris Bappeda Kota Bogor, dan Tyas Ajeng Fitriani Prihandari Kabag Adbang.

Sementara Disperumkim Kota Bogor, Adhitya Bhuana Karana yang menjabat Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal, Rr. Juniarto Estiningsih Camat Bogor Barat, dan R.R. Lorina Darmastuti Sekretaris Disperumkim Kota Bogor.

Kata Taufik, para peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan wawancara dengan wali dan wakil wali kota yang dijadwalkan pada Kamis (22/4). “Untuk tim pansel Ketua Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah, Sekretarias pak Aba Subagja, Bibin Rubini, Mustofa, Rita dari BKPSDM Jawa Barat,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Perencanaan RS Lapangan Disoal

0

Alkes Nunggak, KAHMI Dorong Audit Investigasi

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah resmi menghentikan operasional Rumah Sakit Lapangan. Disisi lain masih ada kewajiban yang belum dituntaskan, yakni pelunasan pembayaran alat kesehatan (alkes). Hal itupun kembali mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB).

“Sebenarnya bagaimana perencanaan awal pendirian RS Lapangan, kenapa sekarang menyisakan masalah. Seharusnya kajian terhadap bantuan dana Rp16 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus matang sejak awal,” ujar ASB kepada wartawan, Selasa (20/4).

Menurut dia, permasalahan yang muncul pasca penutupan RS Lapangan disinyalir lantaran lemahnya analisa dan perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bogor. Sehingga menyebabkan pembayaran alkes tertunggak.

“Seharusnya masalah RS Lapangan itu yang mengatur Dinas Kesehatan (Dinkes), bukan RSUD,” kata politisi PPP ini.

Kata ASB, apabila Pemkot Bogor memilih opsi menyebar alkes ke puskesmas untuk menanggulangi Covid-19. Hal itu menandakan ada yang salah mengenai penyelenggaraan RS Lapangan sejak awal. “Ini kan ujungnya muaranya di Dinkes. Buktinya, penyelesaiannya keberadaan alkes melibatkan puskesmas. Mestinya sejak awal, Dinkes yang kelola RS Lapangan,” katanya.

Selain itu, sambung dia, apakah pemkot optimistis bila takkan terjadi lonjakan kasus positif pasca Idul Fitri. “Bagaimana kalau ada kenaikan kasus nanti, sedangkan RS Lapangan sudah ditutup. Lantas bagaimana nasib SDM RS Lapangan serta bagaimana perhitungan efektifitas pelayanan covid,” bebernya.

Sementara itu, Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Korp Alumni HMI (KAHMI) Kota Bogor, Dwi Arsywendo menilai seharusnya tidak terjadi penunggakan pembayaran alkes.

“Ada pagu anggaran untuk pengadaan alkes tersebut. Alkesnya sudah ada dan dipakai, tapi kenapa ini masih ada tunggakan, kan suatu hal yang janggal. Yang menjadi pertanyaan besar bahwa anggaran untuk pengadaan alkes itu kan pasti sudah ada di kas pemerintah daerah, dan apabila proses pengadaan telah selesai pasti pihak penyedia barang jasa harusnya dibayar full,” ucapnya.

Atas dasar itu, Dwi meminta agar dilakukan audit investigasi terhadap RS Lapangan oleh Inspektorat. “Kejaksaan juga kalau perlu lakukan penyelidikan atas permasalahan ini, jangan sampai ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan alkes,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bima Arya tak membantah mengenai adanya permasalahan tersebut. “Masih ada, beberapa kewajiban yang akan diselesaikan secara bertahap,” ujarnya di RS Lapangan, Senin (19/4).

Saat ini, Inspektorat sedang melakukan review terhadap pembelian alkes di RS Lapangan. Namun, sambungnya, alkes masih akan tetap berada di RS Lapangan. Hal itu dilakukan, agar bila suatu saat ada lonjakan kasus Covid-19, RS Lapangam dapat diaktifkan lagi.

“Nakes masih tetap, alat juga, semuanya siaga. Bisa diaktivasi lagi bila ada kebutuhan mendesak. Memang ada juga yang habis kontrak, beberapa kembali ke RSUD Kota Bogor, tapi ada juga yang standby disini,” katanya.

Bima Arya mengatakan bahwa penghentian operasional RS Lapangan yang telah beroperasi selama tiga bulan sudah sesuai kontrak yang berakhir pada Minggu (18/4).

** Fredy Kristianto

Pemcam Ciawi Gandeng DPMD Sosialisasikan Bantuan Samisade

0

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Menjelang pencairan bantuan Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ciawi mengandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.

Kepala Bidang Sarana dan prasarana  (Kabid Sarpras) DPMD Kabupaten Bogor, Lina mengatakan, untuk desa yang mengajukan penyerapan Samisade harus benar – benar lolos dari verifikasi, mulai administrasi, teknis maupun lapangan.

 “Pihak kecamatan mengundang saya  untuk memberikan penjelasan terkait Perbup Nomor 83 Tahun 2020. Seperti program Samisade ini minimal anggaran yang di usulkan 200 juta untuk pembangunan dan maksimal satu miliar,” katanya usai sosialisasi di Desa Bendungan.

Lina menjelaskan, prioritas pembangunan yang didanai oleh Samisade adalah untuk membuka akses jalur. Seperti akses untuk wisata,  akses perekonomian dan batas desa. “Apabila itu selesai, nantinya bisa di tingkatkan ke bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Ekbang Kecamatan Ciawi, Topik menjelaskan, tujuan dari sosialisasi oleh DPMD ini, karena masih banyaknya proposal pengajuan dari pihak desa yang harus direvisi.

 “Karena nilai yang diajukan untuk titik pembangunannya, masih di angka puluhan juta. Dan itu masih bisa didanai dari sumber anggaran lain, seperti dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat atau dari sumber Dana Desa (DD). Sedangkan untuk penyerapan Samisade sesuai aturan yang berlaku, minimal nilai pengajuan sebesar 200 juta,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Beli Takjil di Pedagang Kecil, PKB Bagikan 1000 Takjil ke Masyarakat di Cibungbulang

0

Cibungbulang | Jurnal Insoirasi

Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor  dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukmanudin Ar Rasyid bersama Pengurus PAC PKB, serta relawan Solid membagikan 1000 takjil  di Jalan Raya Cibungbulang Kabupaten Bogor, Selasa (20/4/2021).

Dalam kegiatan itu juga turut hadir ketua Dewan Syuro DPAC PKB Kecamatan Cibungbulang Sugiri Wijaya, ustad Emul dan tokoh masyarakat. Menurut Lukmanudin Ar Rasyid, kegiatan ini merupakan agenda rutin PKB saat Ramadhan ini untuk berbagi sesama, apalagi takjil yang disiapkan ini murni dibeli dari pedagang kecil masyarakat sekitar.

“Pembagian takjil ini wujud kongkrit kepedualian kader kader PKB terhadap masyarakat yang sedang berpuasa dan bentuk kepedulian kami terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM, karena menu takjil yang kita bagikan kepada masyarakat itu dibeli dari warung kecil,” kata Lukmanudin kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Lebih lanjut kata Lukman, sapaan karibnya, kegiatan selanjutnya akan dilakukan di 6 kecamatan yang ada di daerah pemilihan 4,  dimana merupakan dapil Lukmanudin Ar Rasyid terpilih. “Setiap kecamatan itu nanti kita akan membeli menu takjil dari wilayah sekitar agar juga bisa meningkatkan perekonomian wilayah sekitar,” tandasnya.

** Cepi Kurniawan

Muspika dan Pemdes Gunung Putri Razia Warung Pangku di Gate Tol Gunung Putri

0

Gunung Putri  | Jurnal Inspirasi

Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Gunung Putri, Kabupaten Bogor melakukan patroli skala besar alias razia terhadap penyakit masyarakat (pekat) di gate tol Gunung Putri, Selasa (20/04/2021). Kapolsek Gunung Putri, Kompol Andriyanto menjelaskan, patrol dilakukan bersama jajaran staf desa.

“Kita lakukan operasi gabungan bersama staf desa, Dishub, Satpol PP, karang taruna, BPD, LPM juga linmas,” jelasnya.

Lebih lanjut Andri menuturkan, patroli skala besar ini dilakukan dalam rangka antisipasi hal-hal yang kurang baik di bulan Ramadhan. “Kita semua ketahui sempat viralnya video antren kendaraan parkir di gate tol ini, selain itu ada juga pedagang asongan yang sering disebut dengan Warung Pangku,” tuturnya.

Pada Selasa (20/4) malam, papar Andri, Muspika Gunung Putri mendapati beberapa orang untuk dimintai keterangan. “Salah satunya seorang wanita yang mengaku tukang parkir, ataupun ada beberapa orang yang kita amankan,” paparnya.

Andri menambahkan, salah seorang yang diamankan untuk dimintai keterangan adalah warga Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. “Ada juga warga Lenteng Agung, Jakarta yang sedang kita dalami dan periksa untuk dimintai keterangan, apa kepentingannya wanita tersebut ada di gate tol Gunung Putri hingga dini hari, nanti akan dimintai keterangan oleh Polwan yang akan didampingi Kanit Satpol PP untuk mengambil keterangan,” tambahnya.

Agar maraknya ‘Warung Pangku’di gate toll Gunung Putri ini tidak terjadi lagi, Muspika Gunung Putri sudah sepakat untuk terus melakukan patroli dalam skala besar di bulan Ramadhan ini. “Kita sudah sepakati, kita akan lakukan patroli seperti ini selama bulan suci Ramahdan ini, untuk menjaga marwah bulan suci ini,” tegasnya.

Lalu untuk kendaraan yang parkir sembarang di gate tol ini, menurut Andri pihak Jasamarga juga sudah memberikan himbauan. “Pihak Jasa Marga menghimbau gar kendaraan-kendaraan ini tidak parkir sembarangan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan,” pungkasnya.

Terpisah, Kades Gunung Putri Damanhuri menjelaskan nantinya semua akan ditertibkan sepeti maraknya parkir liar mobil dump truck akan rentan kecelakan dan juga mengganggu pemandangan apalagi terjadi persis di hadapan kantor Desa Gunung Putri.

“Dengan razia gabungan ini berharap lebih baik kedepannya, dan parkir liar ini akan ditertibkan, selain kurang enak dipandang mata juga khawatir rentan kecelakaan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Prihatin, KNPI Gunung Putri Sumbangkan 1000 Masker

0

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

KNPI Kecamatan Gunung Putri memberikan 1000 masker untuk Desa Bojong Nangka guna mengantisi dampak pasca kebakaran penampungan ban di lahan seluas 5000 meter di Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Selasa (20/4).

“Apalagi ini di terjadi di bulan suci Ramadhan, kami dari KNPI Kecamatan Gunung Putri memberikan 1000 masker kepada kepala desa Bojong Nangka.  Dari kebakaran ini berdampak polusi asap sehingga mengganggu pernafasan warga sekitar lokasi,” ujar Sekretaris KNPI Kecamatan Gunung Putri Fadly kepada Jurnal Bogor Fadly.

Menurut Fadly, dirinya bersama Ketua SAPMA Kabupaten Bogor Fuad Kasyifurahman menaruh perhatian terhadap kesehatan pernapasan warga. “Kami menyerahkan masker ke lokasi saat bareng dengan kedatangan Kapolres,” kata dia.

Terpisah, Kades Bojong Nangka Amir Arsyaad menyampaikan terima kasih atas kepedulian KNPI Kecamatan Gunung Putri dan SAPMA Kabupaten Bogor yang sudah memberikan 1000 untuk warga guna antisipasi polusi asap akibat kebakaran tersebut.

“Kejadian itu sekitar pukul 18.00 pada jam buka puasa dan pukul 18.30 saya baru ke lokasi melihat api sudah membesar, informasi yang saya peroleh akibat sambaran petir pada pohon sengon hingga serpihannya membakar limbah ban bekas yang ada dibawahnya,” jelasnya.

Masih kata Amir, luas lahan yang menjadi tampungan ban bekas sekitar 6500 meter, dan itu berada di tanah pribadi milik Alm.H.Maman dan mengingat masih banyak tumpukan ban di lokasi yang lain, maka akan ditertibkan agar hal serupa tidak terjadi.

“Nantinya lahan yang terbakar tersebut akan kami jadikan tempat kuliner sehingga mengurangi risiko dampak kebakaran, dan efek dari dampak kebakaran yang sampai ke desa tetangga akan kami bagi kan masker kepada warga,” jelasnya.

** Nay Nur’ain

Lahan Penampungan Ban Dilalap Si Jago Merah

0

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kebakaran hebat yang membakar limbah ban bekas di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor belum juga diatasi hingga pukul 10.00 wib, Selasa (20/04)

Hal ini dikonfirmasi oleh Hendra, Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Danru Damkar) Mako Cibinong.

Hendra menuturkan, kejadian tersebut sejak Senin (19/04) pukul 18.17 WIB lalu. “Pas buka puasa kita mendapat telepon ada kebakaran, lalu kita pastikan kebenarannya, dan langsung menuju lokasi kejadian,” tuturnya.

Hingga 10 jam Damkar bekerja, Hendra belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. “Kami belum dapat mengetahui apa penyebabnya karena masih dalam tahap penanganan,” ucap Hendra.

Menurut Hendra, dalam upaya pemadaman si jago merah ini, tak kurang dari 18 unit turun ke lokasi kebakaran ini. “Secara global ada 18 unit mobil damkar dengan 5 orang personil per mobilnya” ujarnya.

Dengan luas sebar api yang diperkirakan hingga 3 hektar ini, Hendra merasa kesulitan karena jauhnya sumber air yang bisa diserap. “Hingga saat ini kita masih terkendala oleh jauhnya titik air, sehingga ketika api hampir padam air sudah habis dan api membesar lagi,” paparnya.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Hendra berharap api segera padam. “Kami berharap dan juga mengupayakan api padam hingga kurang lebih pukul 7 pagi,” pungkasnya.

Terpisah, Sekdes Bojong Nangka Obing menyampaikan, ban yang terbakar kurang lebih 5000 meter. “Gak sampe hektaran, saya memang belum melihat lokasi karena yang intens di lokasi adalah pak kades. Untuk penyebabnya sendiri sampai saat ini belum diketahui, katanya dari sambaran petir,” jelasnya.

** Nay Nur’ain