Purwakarta | Jurnal Inspirasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak petani melaksanakan pertanian berbasis semesta yakni pertanian yang meletakan alam sebagai sumber energi. Hal  ini disampaikannya dalam pembukaan Bimbingan Teknis Petani Penyuluh Kabupaten Purwakarta Wilayah Koordinasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor di Purwakarta, Kamis (5/3/2021).

Kata Dedi pertanian berbasis semesta   tidak boleh terintervensi oleh kimiawi, artinya Ia menekankan pada cikal bakal penciptaan manusia. Dan cikal bakal bumi. Disitu akan lahir penelitian tanah, air, udara dan kemudian meletakan manusia memahami pertanian bukan sebagai sumber eksploitasi tetapi sebagai sumber harmoni makan untuk hidup bukan hidup untuk makan.

“Pertanian itu untuk membangun harmoni manusia dengan alam jadi  tidak boleh untuk merusak.  Sistemnya itu, jadi lahirlah sistem pertanian untuk kesehatan, sistem tata ruang kemudian tata bangunan. Jadi pertanian itu tidak berdiri sendiri dia satu sistem,” ungkapnya.

Untuk itu kata Dedi materi dalam bimtek cukup fokus pada pengolahan pupuk organik atau UPPO. Dedi mengatakan, dunia pertanian yang modern, menjanjikan untuk masa depan, yang membuat manusia menjadi sehat adalah pertanian yang hidup dan saling menghidupkan. Didalam tanah hidup cacing dan mikroorganisme lain yang harus dipelihara kehidupannya dengan tidak mengganggu tempatnya hidup.

Pertanian organik dinilainya lebih murah karena semuanya sudah tersedia dialam. Pupuk bisa dihasilkan dari kotoran sapi yang dipelihara, yang menjadi tempat bernaung cacing dan mikroorganisme lain dan pemanfaatan jerami.

 “Penggunaan pupuk organik itu dapat membuat petani mandiri. Sebab, filosofi dasar dari pupuk organik itu adalah petani mampu membuat pupuk sendiri dengan memuliakan unsur kehidupan tanah, mulai dari cacing, belut dan berbagai mikroorganisme di dalamnya,” tuturnya.

Pola pertanian organik ini, kata Dedi, meski petani hanya punya lahan sedikit, misalnya seperempat atau setengah hektar, tapi itu terbukti berhasil membangun kemandirian petani. Menurutnya, pengalaman ini sudah ditunjukkan oleh orangtua kita dulu.

“Orangtua kita dulu punya sawah hanya seperempat hektar dan sapi tiga ekor, tetapi dia mampu membangun siklus ekomomi sehingga anak-anaknya bisa pada sekolah, Padahal waktu itu sekolah tak ada subsidi. Ini yang disebut dengan kemandirian petani,” tandasnya.

Idealnya setiap petani dengan lahan dibawah satu hektar diberi seekor sapi. Sehingga Ia bisa bertani dengan memanfaatkan sapi tersebut terutama untuk pupuk. Dengan demikian meski lahan sedikit Ia bisa menghasilkan produksi padi yang sehat.

Dalam kesempatan yang sama  Kepala PPMKP Yusral Tahir menekankan pendidikan pertanian perlu dikenalkan sejak dini agar kedepan banyak lahir petani – petani muda milenial yang berpikiran lebih modern dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya.

Bimtek bagi Petani dan Penyuluh Kabupaten Purwakarta yang fokus pada materi pembuatan pupuk organik sejalan dengan harapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia ingin para petani bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri yang kualitasnya bisa lebih baik dari pupuk anorganik saat ini. Mentan mengakui hasil pertanian non pestisida  kualitasnya lebih bagus dan pasarnya bisa lebih besar.

“Pupuk organik itu makin menguntungkan ke depan. Seharusnya petani memang bisa memproduksi sendiri,” ucapnya.

Sementara Dedi Nursyamsi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)  Kementerian Pertanian mengajak penyuluh senantiasa mengingatkan petani memaksimalkan pemakaian pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanaman dan kuantitas hasil panen. 

“Perkembangan teknologi pemupukan berimbang dengan pupuk hayati/organik  bisa dipelajari penyuluh agar petani dan praktisi pertanian mulai mengenal bahkan menjadi pelaku untuk menghasilkan pupuk hayati,” ucapnya.

** Regi/PPMKP

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat evaluasi pemberlakuan PPKM Mikro di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (bodebek). Bertempat di markas Kodam Jaya, Jakarta, Kamis (4/3/2021), rapat tersebut juga dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kasdam Jaya Brigjen TNI Muhammad Saleh Mustafa serta para Kepala Daerah, Kapolresta, dan Dandim se-Bodebek.

“Kami membicarakan wilayah Bodebek sebagai satu klaster besar Covid-19 yang harus terus dikoordinasikan, dikomunikasikan agar kompak. Kesimpulan pertama, PPKM Mikro di Jawa Barat dan juga diwakili oleh Bodebek saya nyatakan berhasil,” ungkap Ridwan Kamil.

“Sehingga kami semangat untuk meneruskan sebagai normal baru. Kita teruskan saja PPKM Mikro ini karena terbukti kedisiplinannya di atas 80 persen, ekonomi naik di wilayah Bodebek ini 21 persen. Kita awalnya menduga dengan adanya PPKM pengetatan mikro, ekonomi tertekan. Kenyataannya sebaliknya,” tambahnya.

Ridwan Kamil juga menyebut tingkat kematian akibat Covid-19 tidak lebih dari 1,2 persen. “Artinya 99 persen Covid-19 di Jawa Barat ini sembuh dan sedang disembuhkan. Dua minggu ini kasus mingguan kami hanya 10 ribuan. Sementara dua minggu sebelumnya 28 ribuan. Turun 60 persen. Ini kelihatannya mewakili semua laporan di daerah-daerah. Puncaknya adalah selama setahun ini, baru minggu ini tidak ada zona merah di Jawa Barat. Jawabannya adalah kerja keras semua pihak,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Apresiasi untuk Kota Bogor

Turunnya kasus terkonfirmasi positif juga berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau ruang perawatan di rumah sakit di Jawa Barat, termasuk kawasan Bodebek. “Yang tadinya di awal tahun mendekati 80 persen, tapi di minggu ini turun menjadi 59 persen. Sudah level lebih aman dari standar WHO di 60 persen,” ujarnya.

“Makanya yang saya banggakan dari Kota Bogor hari ini adalah tingkat keterisian rumah sakitnya paling rendah di Bodebek. Di angka 44 persen. Ini sudah keren ya. Dari 80 ke 58, dan turun terus ke 44 persen. Ini Bogor sendiri paling rendah, berarti yang sakitnya sedikit. Itu saya apresiasi untuk Pak Bima Arya dan jajaran,” terang Emil.

Ia juga memuji apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Bogor dalam upaya penanganan Covid-19, salah satunya lewat program ganjil genap. “Saya melihat apa yang diupayakan Pak Bima Arya itu sangat baik. Karena situasi di daerah itu beda-beda. Terbukti kalau saya monitor dari hasil ganjil genap ini pergerakan kan turun. Di mana kalau pergerakan mobilitas turun, maka kasus Covid turun,” kata dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa hasil cukup baik yang dicapai dalam penanganan Covid-19 ini karena ada sinergi yang baik dari berbagai elemen, yakni TNI/Polri, dinas terkait dan masyarakat.

“Ini karena total football. Ini tidak akan terjadi ketika tidak serempak turun ke bawah. Dari hulu ke hilir. Jadi kapolres dan jajaran, Dandim dan jajaran, saya dengan jajaran betul-betul sampai ke bawah di PPKM Mikro. Sehingga semuanya bergerak. Ada RW Siaga, ada Posko Kelurahan, Polisi RW, koordinasi dengan dinas, ada suplai logistik, pembinaan, pengawasan, pencegahan semuanya ada disitu. Kalau itu kendor maka akan bubar lagi semuanya,” jelas Bima Arya.

Terkait program ganjil genap yang direlaksasi sementara dalam dua minggu ke depan, kata Bima, bagian dari strategi ‘gas’ dan ‘rem’ agar bisa menyeimbangkan antara dimensi kesehatan dan ekonomi.

“Ekonomi sebetulnya di awal ganjil genap drop. Tapi minggu-minggu berikutnya sudah mulai recover. Kita lihat kemarin hotel membaik, pasar juga membaik. Hampir semua indikator membaik walaupun restoran tetap turun. Pertimbangan kita lebih kepada sedikit relaksasi karena angkanya baik. Tidak menutup kemungkinan ketika dua minggu angkanya kembali naik, itu kita lakukan lagi. Inilah cara kita menyeimbangkan gas dan rem tadi,” tukasnya.

Secara keseluruhan, data hingga Kamis (4/3/2021) tercatat total kasus positif mencapai 12.329, selesai isolasi atau sembuh 10.923, masih sakit atau dirawat 1.206 dan meninggal 200 kasus.

** Fredy Kristanto/rls

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor akan segera melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) ke VII. Saat ini panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) sedang menyiapkan agenda pelaksanaan Mukota yang dijadwalkan digelar pada 5 April 2021 mendatang.

Ketua Kadin Kota Bogor, Erik Suganda mengatakan, proses untuk Mukota ke VII Kadin Kota Bogor sudah berjalan dimulai sejak 5 Februari kemarin di antaranya meminta persetujuan dari Jawa Barat, dan sudah diberikan persetujuan untuk melaksanakan Mukota pada 5 April 2021. Saat ini tim panitia sedang memproses pendaftaran peserta dan Bacalon Ketua Kadin untuk periode 2020-2025.

“Pendaftaran peserta dan Bacalon sudah dimulai dari 28 Februari dan akan ditutup 29 Maret untuk peserta maupun Bacalon,” ucap Erik kepada wartawan, Jumat (5/3).

Lanjut Erik, sejak dibuka pendaftaran sudah ada 365 orang yang memproses KTA tahun 2021. Untuk menjadi peserta Mukota, pemilik KTA harus mengisi formulir sebagai peserta. “Sampai hari ini belum ada yang mengisi formulir untuk menjadi peserta Mukota. Jadi apabila pemilik KTA mau mengisi formulir, bisa menemui panitia di kantor Kadin Kota Bogor,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Mukota ke VII ini seharusnya digelar Desember 2020, namun mundur dan akhirnya disetujui oleh Kadin Jawa Barat dilaksanakan 5 April mendatang. Terkait proses yang sudah dilaksanakan pada Desember 2020 lalu, otomatis semuanya dikembalikan ke titik nol, artinya dimulai dari awal kembali. Yang bisa mengikuti Mukota adalah anggota yang memiliki KTA tahun 2021 dan agenda utamanya tinggal memilih Ketua Kadin baru dan menyusun program kerja lima tahun kedepan.

“Pendaftaran peserta dari awal lagi dan untuk Bacalon juga dibuka ulang dari awal. Sampai saat ini setelah dibuka, belum ada Bacalon yang mendaftar dan panitia akan menunggu hingga ditutupnya pendaftaran,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan nanti, Erik menegaskan bahwa Mukota digelar sesuai rekomendasi Satgas covid-19 dan tidak boleh melebihi 150 peserta dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat. Namun demikian, panitia sedang menyiapkan sebuah pola, apakah dalam proses pemilihan nanti bisa dilakukan secara online atau drive thru maupun dengan sistem mewakili setiap kelompok atau cluster.

“Sistem untuk pemilihan nanti sedang dikonsultasikan ke Jabar, tehnis dan pelaksanaannya seperti apa. Karena dalam kondisi pandemi COVID-19, semuanya mengikuti aturan sesuai rekomendasi Satgas COVID-19 Kota Bogor,” tandanya.

Sementara, Gin Gin Ginanjar selaku Ketua SC Mukota Kadin ke VII Kota Bogor menerangkan, yang sudah memiliki KTA ada 365, tetapi belum tentu mereka pemilik KTA semuanya menjadi peserta untuk mengikuti Mukota.

“Syaratnya mereka harus mengisi formulir dan membayar biaya administrasi untuk bisa menjadi peserta. Nanti para peserta itu yang memiliki hak suara pada pemilihan nanti. Saat ini untuk pendaftaran peserta sudah dibuka dan bisa mengambil formulir di kantor sekretariat Kadin Kota Bogor,” terangnya.

Sedangkan untuk Bacalon Ketua, akan dibuka pengambilan formulir pada 15 Maret sampai 22 Maret dan dikembalikan berkas formulir pada 29 Maret. “Setelah itu seluruh berkas akan di verifikasi dan dilakukan penerapan sebagai calon,” jelasnya.

** Fredy Kristanto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah satu tahun melanda Indonesia, bahkan dunia. Mulai dari kampanye masif protokol kesehatan (prokes), Jaring Pengaman Sosial (JPS) hingga vaksinasi bagi masyarakat Kota Bogor.

Selain itu, Pemkot juga sudah melakukan upaya yang berkaitan dengan pengadaan peralatan medis dan peralatan pendukung lainnya.

“Semua sudah kita lakukan secara maksimal selama satu tahun ini. Langkah final penuntasan masalah Covid ini memang seharusnya adalah vaksinasi. Dan Alhamdulillah Indonesia saat ini sudah memiliki cadangan atau memiliki sumber – sumber vaksin yang dibeli dari berbagai perusahaan,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Balai Kota, Kamis (4/3).

Dedie menyebutkan, dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta jiwa, akan ada 700-800 ribu warga yang akan mendapat vaksin dan saat ini proses vaksinasi masih terus berjalan

Menurut Dedie, ada kebijakan-kebijakan yang memang ternyata sangat cocok sebagai upaya menurunkan tingkat penularan corona. Salah satunya adalah kebijakan Ganjil Genap.

“Ganjil Genap ini diindikasikan menurut kami, bahwa memang ternyata berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan dari pertemuan warga dari luar Kota Bogor menuju Kota Bogor,” sebutnya.

Namun diakuinya ada resiko dampak ekonomi yang terjadi. Untuk itu, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat melakukan relaksasi dengan meniadakan Ganjil Genap sementara.

Data menunjukan, secara keseluruhan, kata Dedie, baru kali ini ditemukan grafik penurunan jumlah kasus harian. Dihitung sejak puncak pandemi 19 Maret 2020 hingga 16 Februari 2021.

“Tapi setelah 16 Februari 2021 baru terlihat ada grafik penurunan setelah diberlakukan Genap dan Ganjil,” tuturnya.

Pemkot Bogor juga terus menambah fasilitas isolasi bagi para pasien Covid-19. Sejak awal pandemi melanda, Pemkot baru memiliki 8 ruangan bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang merupakan ruangan penyakit emerging tertentu, bukan untuk pasien Covid-19.

“Saat ini Alhamdulillah, di RSUD saja bisa mungkin menampung lebih dari ada 250 pasien. Jadi, memang selama satu tahun itu kita terus menerus upayakan semaksimal mungkin RSUD ini bisa menampung masyarakat yang terdampak atau tertular Covid-19,” tuturnya.

Tak hanya itu, Pemkot juga terus menambah alat – alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19, seperti ventilator. Awalnya RSUD hanya memiliki 7 unit ventilator dan saat ini sudah lebih dari 40 unit ventilator.

Termasuk penambahan jumlah personel perawatan penanganan kesehatan atau tenaga kesehatan (nakes).

“Jadi, memang banyak hikmah di balik semua ini. Ke depan Insya Allah kita lebih siap. Apalagi dengan kombinasi dari kebijakan daerah, kemudian juga kebijakan pusat mengadakan vaksin dan juga dukungan dari masyarakat terutama masyarakat sekarang lebih banyak yang aware,” katanya.

Dari sisi penganggaran kata Dedie, sejak tahun lalu refocusing lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah dilakukan. Pengalihan anggaran itu untuk penanganan Covid-19 termasuk BTT, pembelian peralatan medis, pembayaran nakes, hingga JPS.

Sementara dari tingkat kepatuhan (protokol kesehatan) sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor tingkat kepatuhan memakai masker ada di 92 persen.

“92 persen itu tinggi sekali, bukan daerah yang dianggap tidak patuh,” katanya.

** Fredy Kristanto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerhati telematika Roy Suryo meminta Presiden Joko Widodo menindak pendengung atau buzzer yang membuat gaduh masyarakat dengan unggahan asal-asalan. Roy menyoroti sosok Denny Siregar yang membuat twit terkait keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran investasi miras dalam Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal.

Mantan Menpora RI tersebut menyebut oknum seperti Denny Siregar harus ditindak oleh pihak yang berwajib. “Ayo CCIC Polri dan Divisi Humas Polri kalau memang benar-benar mematuhi instruksi Kapolri, oknum-oknum semacam ini harus dikandangkan,” ujar Roy melalui akunnya di Twitter dikutip, Kamis (4/3).

Sebelumnya, Denny Siregar mengunggah twit yang menyebut miras di beberapa tempat merupakan budaya sehingga daripada dilarang sekalian dijadikan sumber pendapatan. Roy Suryo pun menyebut twit Denny Siregar itu seperti akan menjerumuskan Presiden Jokowi. Dia  juga menilai twit tersebut berpotensi menjadi ujaran kebencian.

“Seperti inilah ulah laknat BuzzerRp yang malahan mau menjerumuskan presiden, dengan definisi sesat dan bahkan berpotensi ujaran kebencian memecah belah sesama anak bangsa,” ujar Roy Suryo.

Dalam twit berikutnya, Roy Suryo menyoroti unggahan Denny Siregar yang menyebut Presiden Jokowi memiliki program kerja bagus, tetapi buruk dalam mengomunikasikannya. Menurut Roy, triw Denny Siregar itu justru mengadu domba antara Kantor Staf Presiden (KSP), Juru Bicara Kepresidenan, Kemenkominfo. “Ini jelas-jelas ujaran kebencian,” tulis alumnus UGM itu dengan menautkannya ke akun @CCICPolri dan @DivHumas_Polri.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Bareskrim Polri menetapkan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 sebagai tersangka. Langkah polisi ini pun jadi pertanyaan karena enam orang tersebut sudah meninggal dunia. Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut, langkah itu tidak lazim dalam hukum acara pidana namun juga memancing munculnya kecurigaan di masyarakat.  

Agustinus Pohan menduga upaya penetapan tersangka untuk kemudian akan di-SP3 terhadap enam anggota FPI adalah bentuk penegasan dan pembenaran bahwa yang dilakukan polisi pada malam itu terhadap enam anggota FPI adalah benar dan memiliki dasar hukum.

“Pertanyannya untuk apa orang meninggal ditetapkan sebagai tersangka? Karena perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Jadi artinya ada tujuan lain dari penetapan tersangka itu. “Saya menduga melalui status tersangka, pihak polisi mau mengatakan bahwa upaya paksa yang dilakukan pada malam itu adalah satu upaya yang sah karena mereka adalah para tersangka,” kata Agustinus, Kamis (4/3).

Alasan kedua menurut Agustinus adalah polisi ingin menyampaikan bahwa mereka memiliki bukti para anggota FPI itu bersalah. “Saya menduga kepolisian ingin meyakinkan publik bahwa mereka yang sudah terbunuh itu adalah orang-orang yang punya indikasi telah melakukan satu tindak pidana, dan polisi punya bukti-bukti, atas dasar itu polisi ingin memberikan penguatan bahwa dengan penetapan tersangka,” kata Agustinus.

Namun Agustinus menambahkan, cara seperti itu tidak tepat dan tidak lazim dilakukan karena “sebaiknya cukup dengan memaparkan dan menjelaskan kepada Komnas HAM atau lembaga terkait, tidak perlu sampai penetapan tersangka kepada yang meninggal dunia.”

“Dampak negatif dari cara tidak biasa ini, saya mengkhawatirkan ada sebagian masyarakat yang justru mencurigai kepolisian sebagia upaya menutup sesuatu ini kan tidak baik, harusnya polisi bersifat terbuka terhadap semua hal,” katanya.

Juru bicara tim kuasa hukum keluarga korban 6 anggota laskar FPI, Hariadi Nasution menyampaikan pihaknya hanya akan mengikuti peraturan Undang-Undang. Ia mengkritisi cara polisi karena pasal 77 KUHP dijelaskan kewenangan menuntut pidana dihapus bila tertuduh meninggal dunia. “Kalau masih dipaksakan artinya kan pernyataan polisi itu menempatkan dirinya di atas UU. Atau jauh lebih tinggi dari UU. Atau kekuasaan polisi itu tak mengikuti aturan UU, gitu,” ujar Hariadi.

Hariadi menjelaskan akan lucu jika ikut-ikutan cara polisi usai penetapan tersangka terhadap 6 laskar FPI. Kata dia, bila menempuh praperadilan terkait penetapan tersangka itu juga akan lucu. “Diperiksa saksi itu untuk apa? Kalau terbukti untuk apa. Mau P-21 gitu kejaksaan. Nanti kejaksaan bagaimana itu?” tuturnya.

Pun, ia menambahkan pihak keluarga enam laskar FPI masih tetap fokus meminta keadilan. Mereka tak mau terpengaruh terhadap penetapan tersangka terhadap almarhum enam orang anggota keluarganya tersebut.

Dia menekankan masih akan tetap fokus mengawal pengusutan kasus pelanggaran HAM ini. Ia pun mempertanyakan langkah Komnas HAM terkait rekomendasi empat dari enam laskar FPI yang tewas karena pelanggaran HAM. “Bagaimana empat orang ini, sudah jelas pelanggaran HAM, walau nggak disebut pelanggaran HAM berat di situ. Kapan realisasinya?” jelas Hariadi. 

Sementara penetapan terhadap enam almarhum menurut versi polisi karena diduga melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Adapun enam anggota laskar FPI itu sudah dimakamkan beberapa hari usai insiden berdarah tersebut. Lima dari enam anggota laskar FPI dimakamkan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan penyidik sudah menggelar rapat koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung pada Selasa (2/3). “Untuk dugaan unlawful killing, penyidik sudah membuat LP (Model A) minggu lalu. Iya (tiga orang pelapor anggota Polda Metro Jaya),” kata Andi Rian.
Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kasus unlawful killing atau karib disebut dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Metro Jaya telah naik ke penyidikan.

Dugaan unlawful killing tiga polisi itu dilakukan terhadap empat orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Kini lembaga tersebut telah dibubarkan penerintah. “Penyidikan kami sudah gelar pertama dengan kejaksaan karena nantinya akan dilakukan penuntutan oleh mereka,” kata Agus, Kamis (4/3).

Dia lebih jauh penanganan ini dilakukan secara maksimal dan transparan dari dua lembaga penegak hukum. “Artinya, seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan yang nanti akan melakukan penuntutan,” imbuh Agus.

** ass