Bogor | Jurnal Inspirasi
Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah satu tahun melanda Indonesia, bahkan dunia. Mulai dari kampanye masif protokol kesehatan (prokes), Jaring Pengaman Sosial (JPS) hingga vaksinasi bagi masyarakat Kota Bogor.
Selain itu, Pemkot juga sudah melakukan upaya yang berkaitan dengan pengadaan peralatan medis dan peralatan pendukung lainnya.
“Semua sudah kita lakukan secara maksimal selama satu tahun ini. Langkah final penuntasan masalah Covid ini memang seharusnya adalah vaksinasi. Dan Alhamdulillah Indonesia saat ini sudah memiliki cadangan atau memiliki sumber – sumber vaksin yang dibeli dari berbagai perusahaan,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Balai Kota, Kamis (4/3).
Dedie menyebutkan, dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta jiwa, akan ada 700-800 ribu warga yang akan mendapat vaksin dan saat ini proses vaksinasi masih terus berjalan
Menurut Dedie, ada kebijakan-kebijakan yang memang ternyata sangat cocok sebagai upaya menurunkan tingkat penularan corona. Salah satunya adalah kebijakan Ganjil Genap.
“Ganjil Genap ini diindikasikan menurut kami, bahwa memang ternyata berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan dari pertemuan warga dari luar Kota Bogor menuju Kota Bogor,” sebutnya.
Namun diakuinya ada resiko dampak ekonomi yang terjadi. Untuk itu, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat melakukan relaksasi dengan meniadakan Ganjil Genap sementara.
Data menunjukan, secara keseluruhan, kata Dedie, baru kali ini ditemukan grafik penurunan jumlah kasus harian. Dihitung sejak puncak pandemi 19 Maret 2020 hingga 16 Februari 2021.
“Tapi setelah 16 Februari 2021 baru terlihat ada grafik penurunan setelah diberlakukan Genap dan Ganjil,” tuturnya.
Pemkot Bogor juga terus menambah fasilitas isolasi bagi para pasien Covid-19. Sejak awal pandemi melanda, Pemkot baru memiliki 8 ruangan bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang merupakan ruangan penyakit emerging tertentu, bukan untuk pasien Covid-19.
“Saat ini Alhamdulillah, di RSUD saja bisa mungkin menampung lebih dari ada 250 pasien. Jadi, memang selama satu tahun itu kita terus menerus upayakan semaksimal mungkin RSUD ini bisa menampung masyarakat yang terdampak atau tertular Covid-19,” tuturnya.
Tak hanya itu, Pemkot juga terus menambah alat – alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19, seperti ventilator. Awalnya RSUD hanya memiliki 7 unit ventilator dan saat ini sudah lebih dari 40 unit ventilator.
Termasuk penambahan jumlah personel perawatan penanganan kesehatan atau tenaga kesehatan (nakes).
“Jadi, memang banyak hikmah di balik semua ini. Ke depan Insya Allah kita lebih siap. Apalagi dengan kombinasi dari kebijakan daerah, kemudian juga kebijakan pusat mengadakan vaksin dan juga dukungan dari masyarakat terutama masyarakat sekarang lebih banyak yang aware,” katanya.
Dari sisi penganggaran kata Dedie, sejak tahun lalu refocusing lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah dilakukan. Pengalihan anggaran itu untuk penanganan Covid-19 termasuk BTT, pembelian peralatan medis, pembayaran nakes, hingga JPS.
Sementara dari tingkat kepatuhan (protokol kesehatan) sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor tingkat kepatuhan memakai masker ada di 92 persen.
“92 persen itu tinggi sekali, bukan daerah yang dianggap tidak patuh,” katanya.
** Fredy Kristanto
