Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun di APBN 2021 untuk program internet gratis yang akan dibagikan kepada seluruh pelajar dan mahasiswa untuk memperlancar proses belajar daring.
“Program internet gratis akan berlangsung selama tiga bulan kedepan. Ini perjuangan dari Kemendikbud yang Alhamdulillah disetujui bapak presiden,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, saat dialog daring bertema Mendedar Kuota Belajar yang dilaksanakan KPCPEN FMB9, baru-baru ini.
Nadiem menjelaskan, program internet gratis untuk memperlancar pelajar dan mahasiswa belajar daring berasal dari masukan dari berbagai elemen masyarakat. “Usulan kita tangkap kemudian dikaji dan diputuskan, selama tiga bulan kedepan pelajar, mahasiswa serta guru bisa mendapatkan internet gratis, dan akses internet untuk siswa tidak lagi berbasis kuota,” ujarnya.
Menurut Nadien, pelajar, mahasiswa dan guru, nanti dapat mengakses berbagai ragam informasi untuk memperkaya proses belajar mengajar, sehingga diharapkan kebijakan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan semua pihak. “Namun tetap dikecualikan adalah akses untuk media sosial, game dan lain-lain,” tegasnya.
Nadiem menyebutkan pembagian kuota internet ini akan dilaksanakan mulai Kamis sampai Senin 11-15 Maret mendatang. “Kecuali yang penggunaannya dibawah 1Gb karena diasumsikan tidak membutuhkan dan yang baru mendaftarkan nomor akan dibagikan pada bulan April 2021,” pungkasnya.
PT Andalan Reanty Negeriku memberikan santunan ke warga kurang mampu di Kampung Legok Jambu RT 02/03 Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Minggu (7/3). Santuan yang diberikan berupa pakaian. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menyapa masyarakat yang kurang mampu yang betul-betul terdampak pandemi Covid-19.
Menurut Direktur PT.Andalan Reanty Negeriku Anty Suwastika Putri, santuan ditinjau langsung agar tepat sasaran ke masyarakat sekitar. “Bantuan ini sekaligus membagikan pakain dari Ibunda Euis Sunansih,” ujarnya.
Menurut Sacih, warga penerimaan bantuan, dirinya mengaku belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah setempat, maupun bantuan Covid-19. “Dari lingkungan sekitar rumah saya, kita tidak pernah merasakan bantua apapun, mau PKH, BLT, dan Bansos baik tunai maupun non tunai,” ungkapnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III, Tirto Maritan, meninjau lokasi saluran irigasi di Ciundang, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Peninjauan itu dilakukan, setelah ada usulan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, asal daerah pemilihan (Dapil) III untuk dilakukan penanganan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di sepanjang saluran irigasi tersebut.
Saat meninjau lokasi saluran irigasi, Tirto yang didampingi sejumlah pengawas mengatakan, dari hasil peninjauannya, kondisi saluran irigasi perlu dilakukan pembangunan TPT. “Memang layak dibangun TPT di sepanjang saluran ini,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, dari titik awal sampai akhir saluran, diperkirakan TPT yang akan dibangun dengan panjang sekitar 500 meter dan menghabiskan anggaran sebesar 500 juta. “Kalau tahun ini tidak ada alokasi anggarannya, mungkin akan dianggarkan di tahun 2022,” ujar Tirto.
Selain meninjau lokasi saluran irigasi di Desa Ciderum, Tirto juga melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi proyek irigasi lainnya yang dibangun pada tahun anggaran 2020. “Kita juga habis keliling ke titik proyek yang sudah dikerjakan di tahun lalu,” papar Tirto.
Pengawas UPT Infrastruktur Irigasi wilayah Kecamatan Ciawi, Dedi Junaedi menjelaskan, peninjauan yang dilakukan ini, sebagai bentuk tindak lanjut dari usulan anggota wakil rakyat saat melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Cisarua beberapa waktu lalu. “Dewan dari Partai Demokrat minta kami di UPT Insfratruktur Irigasi, melakukan pembangunan di saluran air di dekat rumahnya,” imbuhnya.
Dedi berharap, ada pengawalan dari dewan agar pembangunan TPT saluran irigasi tersebut bisa terealisasi di tahun depan saat pembahasan anggaran. “Biar dikawal saja agar dialokasikan anggaran pembangunannya. Kalau kita hanya mengusulkan,” tegasnya.
Sementara, Boyo, warga Kampung Ciderum, Desa Ciderum meminta agar saluran irigasi yang ada di wilayahnya, bukan hanya sekedar dilakukan pembangunan TPT saja. “Saya ingin ada perbaikan saluran di dekat TPU Ciderum, karena air dari saluran ini tidak mengalir akibat pendangkalan,” tukasnya.
Pemerintah Desa Leuwinutug memfasilitasi suntik vaksin Sinovac untuk warga lanjut usia (lansia) yang dilaksanakan di Puskesmas Leuwinutug, Sabtu (6/3). Kepala Desa Leuwinutug Deden Saepul Hamdi mengatakan, kegiatan vaksinasi Covid-19 ini untuk lansia 60 tahun keatas.
“Saya menghimbau untuk warga yang divaksin jangan khawatir dipastikan vaksin Sinovac aman dan halal. Maka untuk warga Leuwinutug jangan khawatir,” ujar kang Denz, biasa disapa.
Sebelum dilakukan vaksinasi, tim medis Puskesmas Leuwinutug melakukan screening kesehatan ulang, memeriksa terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi. Pelaksanan vaksinasi diawasi langsung oleh Camat Citeureup dan Kepala Desa Leuwinutug.
“Alhamdulilah dalam kegiatan ini Camat Citeureup bisa hadir untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Kang Denz.
Di tempat yang sama, Sekdes Yayan menambahkan pihaknya tidak pernah bosan bosan mengingatkan atau mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.
“Semoga dengan melakukan vaksin ini bisa mencegah dan memutus mata rantai Covid-19, apalagi saat ini sudah ada virus baru yaitu B117, oleh karena itu tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan takut untuk divaksin,” pungkas Yayan.
Guna mencerdaskan generasi bangsa, Pemerintah Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung putri membuat perpustakaan desa “Pojok Baca” untuk menarik minat baca generasi muda dan semua kalangan. Pemdes Bojong Nangka juga menyediakan fasilitas wifi yang bisa dinikmati secara gratis.
Kepala Desa Bojong Nangka, H. Amir Arsyat mengatakan, tujuan membangun perpustakaan desa memiliki tujuan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa serta masyarakat pada umumnya. “Kami berkomitmen perpustakaan desa nanti bisa mencerdaskan generasi muda umumnya masyarakat Bojong Nangka,” kata H. Amir, kemarin.
Ia juga mengatakan bahwasanya dengan tambah kemajuan zaman, masyarakat mulai melupakan buku, hingga banyak waktu luang yang terbuang sia-sia. Semoga dengan dibangunnya perpustakaan desa nanti menjadi pengganti waktu luang bagi remaja serta masyarakat lain pada umumnya.
“Untuk saat ini buku-buku yang ada di perpustakaan hasil donasi dari masyarakat, dan beberapa rekan dari kalangan profesi, yang berisikan buka usia anak sekolah mulai SD sampai dengan perguruan tinggi ada juga untuk masyarakat umum,” pungkas Amir.
Hal yang sama juga dikatakan Kaur Kesra, Syarif yang menjelaskan langkah selanjutnya mengundang sekolah-sekolah di Desa Bojong Nangka khususnya untuk memberitahukan bahwa ada perpustakaan desa yang bisa dinikmati untuk semua kalangan. “Dengan anggaran yang ada nantinya kita akan coba penuhi fasilitas agar pengunjung perpustakaan merasa nyaman dan betah untuk berlama-lama,” jelas H. Amir
Selain itu kata Syarif, ada wifi di perpustakaan Pojok Baca Desa Bojong Nangka. “Kita fasilitasi juga untuk siswa yang saat ini memgerjakan tugas melalui sistem daring. Tersedianya wifi selain bagian dari fasilitas perpustakaan juga sebagai bentuk kepedulian desa untuk siswa yang melaksanakan belajar sistem daring,” jelas Syarif.
Ruas Jalan Curugbitung Nirmala yang berbatasan dengan Sukabumi, tepatnya di Kampung Situhiang hingga Kampung Cibeureum, Desa Curugbitung serta Jalan Lingkar Curugbitung Cihiris, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung yang rusak berat akhirnya diperbaiki.
Bahkan tak sedikit warganet atau warga sekitar yang mengucapakan syukur atas terlaksananya perbaikan jalan tersebut. Seperti diungkapkan J.Juhaeriah (43), dia senang jalan menuju pasar Cibeber kata dia diperbaiki. “Semoga dengan diperbaikinya jalan ini tidak ada lagi kendaraan yang nyangkut sampe gak bisa bergerak. Jalan yang sudah lama dinantikan warga itu, kini dalam perbaikan,” tuturnya, kemarin
Juhaeriah yang juga sebagai tenaga pendidik setiap harinya menggunakan jalur tersebut menyatakan terimakasih pada semua pihak yang telah menyampaikan kepada yang berwenang.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, kondisi jalan rusak yang dikeluhkan warga di Desa Curugbitung dan Cisarua sebelumnya sudah disampaikan langsung ke Bupati. ” Sudah disampaikan ke Bupati dan kita dorong agar segera ada perbaikan,” paparnya.
UPT Jalan dan Jembatan wilayah V Cigudeg melului pengamat jalan wilayah Nanggung H Idris mengatakan, jalan yang sempat ditanami pohon pisang dan pohon pepaya oleh warga setempat, kini dalam penanganan pihak UPT Jalan Jembatan Cigudeg.
“Penanganan sementara dilakukan mengurukan di beberapa titik Jalan yang berlubang dengan menggunakan material beskos,” kata pengamat jalan, Idris.
Sebelum dilakukan secara permanen, kata Idris, pihaknya berupaya melakukan penanganan yang dikerjakan terdapat ruas jalan yang berlubang. “Setelah pengurukan kemudian dipadatkan menggunakan alat berat,” kata dia
Ia menerangkan, sebelumnya program untuk perbaikan jalan diawal tahun ini belum ada, akan tetapi UPT sudah mengusulkan untuk perbaikan jalan tersebut. ” Mudah mudahan jadi prioritas, karena sudah diusulkan ke dinas, insya Allah terealisasi tahun sekarang,” tukasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itupun telah dibawa ke meja Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan bahwa perubahan RPJMD lantaran adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kondisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta aspek lainnya.
“Selain itu ada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020,” ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (7/3).
Selain itu, kata dia, adanya perubahan kebijakan di ranah perencanaan dan penganggaran lantaran terbitnya PMDN 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
“Kemudian terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya adanya perubahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031,” katanya.
Kata Rudi, dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Jabar dan RPJMN, membuat RPJMD Kota Bogor harus diubah. Sebab, ada beberapa hal yang mesti disesuaikan dengan pusat serta provinsi. “Misalnya adaptasi kebiasaan baru di dunia kesehatan dan pendidikan. Di RPJMD saat ini belum ada, termasuk vaksinasi. Kalau DPRD setuju, tinggal diasistensi ke provinsi, kemudian naskah akademiknya dibuat,” jelasnya.
Kata dia, indikator lainnya adalah pada Maret 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang memberikan gambaran kaitan pelaksanaan pekerjaan yang direfocusing.
Kata dia, indikator makro seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tataran daerah dan pemerintah pusat ditetapkan pada angka lima hingga enam persen. Tetapi, faktanya pada level nasional terjadi minus, termasuk Kota Bogor. “Jadi di kuartal tiga, LPE Kota Bogor kurang dari tiga persen,” ucapnya.
Kemudian, indikator krusial lainnya yakni kemiskinan yang ditargetkan menurun pada tahun 2020, tetapi setelah pandemi naik. “Angka kemiskinan jadi enam persen lebih. Padahal sebelumnya sudah lima persen. Angka pengangguran terbuka, untuk angka baseline sembilan persen. Untuk sekarang naik jadi 12 persen, sedangkan kabupaten 14 persen,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD kota Bogor, Sri Kusnaeni menjelasnya, adanya pandemi Covid-19 dan beberapa penyesuaian perubahan peraturan perundangan di tingkat pusat menjadi alasan adanya perubahan RPJMD. “Dengan demikian prinsipnya kami setuju untuk adanya perubahan RPJMD, tapi kami memberikan beberapa catatan kritis,” ucap Sri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/3).
Dalam perubahan RPJMD, kata dia data yang disajikan harus update dan sesuai kondisi banyaknya perubahan akibat Covid-19. Namun, pada rancangan awal, data yang diberi hanya hingga 2018, dan itu kurang relevan. “Perubahan capaian target beberapa indikator harus tetap optimis, jangan sampai targetnya malah lebih rendah dari kondisi sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Bogor saat ini,” ungkapnya.
Sri menuturkan, beberapa permasalahan krusial di Kota Bogor harus matang direncanakan dengan baik seperti, kebutuhan jaminan kesehatan warga Kota Bogor yang seharusnya terpenuhi 100 persen pada 2018.
“Kemudian angka kelahiran remaja, ini sangat memprihatinkan. Dengan visi Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga, kondisi tersebut tentu sangat kontraproduktif,” jelasnya.
Kemudian, sambung dia, masalah drainase yang masih buruk harus benar-benar ada strategi penataan yang komprehensif. “Pemkot tidak perlu melirik pinjaman obligasi daerah untuk membiayai pembangunan, karena efeknya akan ada hutang jangka panjang. Tentu ini akan menjadi beban bagi kepemimpinan berikutnya, karena saat ini Bima sudah periode kedua,” tukasnya.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus berharap seluruh perusahaan pers yang tergabung dalam SMSI senantiasa kompak dan bergotong royong menyampaikan informasi yang membangun dan seluruh anggota SMSI senantias berkiprah dalam hal pembangunan di seluruh penjuru tanah air.
“Selamat Ulang Tahun SMSI, dan semoga dapat menjadi wadah bagi perusahaan media di seluruh penjuru tanah air. Melalui tema tasyakuran SMSI tahun ini yakni “Membangun Semangat Kebersamaan, untuk menjaga Negeri”, ujar Firdaus dalam sambutannya pada peringatan HUT SMSI di Kantor SMSI Pusat Jl. Veteran II No. 7C, Gambir Jakarta Pusat, Minggu (07/03/2021).
Kini, SMSI berusia 4 tahun. Namun demikian anggota yang tergabung sudah mencapai 1.300 perusahaan pers. Tepatnya pada 7 Maret 2021, pengurus pusat SMSI merayakan tasyakuran Hari Jadi SMSI yang ke-4 secara nasional diikuti pengurus SMSI Pusat, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Media Mohammad Bakir P Tri Agung Kristanto, utusan SMSI Provinsi DKI Jakarta, utusan SMSI Provinsi Banten dan utusan SMSI Jawa Barat yang diwakili Ketua SMSI Bekasi Raya Doni Ardon, sekretaris Leksono Budiarto dan Bendahara Anwar Soleh.
Dalam kiprahnya di beberapa moment, tiga tahun belakangan ini SMSI ikut dalam barisan penyelenggara peringatan Hari Pers Nasional (HPN), mulai dari Surabaya 2019, Kalimantan Barat 2020, dan selama 2 tahun berturut-turut di wilayah Bekasi Raya (Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi pada tahun 2019 dan 2020.
Berkat prestasinya, SMSI pun pernah meraih rekor MURI tahun 2020 untuk kategori anggota terbanyak dan tercepat dalam menyampaikan informasi serta meraih penghargaan CSR pemerintah diterima SMSI Bekasi Raya pada tahun 2021.
Dalam kesempatan tersebut, ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon menyampaikan pihaknya sudah menjalankam pesan dan harapan yang disampaikan Ketua Umum Firdaus melalui agenda pembangunan Kabupaten Bekasi bagian utara yang dimulai sejak gelaran Deklarasi Membangun Kabupaten Bekasi Bagian utara pada 31 Agustus 2020.
“SMSI Bekasi Raya sudah menggandeng Bupati Bekasi, ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bekasi, para pengusaha dan tokoh masyarakat Bekasi untuk membangun kawasan industri berkelanjutan dan Kota berkesinambungan,” ujarnya.
Dalam tasyakuran Hari Jadi SMSI ke-4 tingkat nasional, panitia menampilkan 5 tokoh inspirasi pers nasional yakni Adam Malik (pendiri Kantor Berita ANTARA/ Wakil Presiden Republik Indonesia ke-3), Petrus Kanisius Ojong (pendiri KOMPAS), Jakob Oetama (pendiri KOMPAS), Buya Hamka (penulis sejarah/pendiri majalah Panji Masyarakat) dan Fakhruddin (pahlawan media/tokoh pergerakan pers nasional).
“Semoga menjadi inspirasi kawan-kawan media semuanya, khususnya yang tergabung di SMSI,” harap Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Media Mohammad Bakir P Tri Agung Kristanto.
Usai sambutan Ketua Umum, testimoni para tokoh pers nasional dan seremonial, tasyakuran Hari Jadi SMSI dilanjutkan dengan potong tumpeng dan do’a bersama.
Berkurangnya lahan sawah karena dijual petani menimbulkan keprihatinan. Untuk itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyerukan kepada petani agar tidak menjual sawahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
Dedi Mulyadi
“ Uang cepat habisnya. Berapapun jumlahnya. Tapi tanah tidak akan ada habisnya. Untuk itu kalau punya sawah jangan dijual,“ serunya, Sabtu (6/3/2021).
Dihadapan petani dan penyuluh peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petani dan Penyuluh wilayah koordinasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor di Purwakarta Jawa Barat, Dedi menyampaikan salah satu penyebab lahan sawah dijual dan beralih fungsi ke non pertanian adalah berubahnya pola pertanian. Perubahan ini telah merubah mindset petani.
“Pola pertanian kita sekarang berubah dari pola pertanian yang berbasis budaya dan lingkungan dirubah ke pola berbasis bisnis, saya kurang setuju karena ini merubah mindset orang, “ ujarnya.
Perubahan mindset ini membuat petani yang biasanya hidup tentram dan damai kini lebih banyak pusing dikarenakan banyak hutang. Konsumerisme telah membuat petani kehilangan pendaringan (tempat beras). Padahal ini merupakan awal dari ketahanan pangan keluarga.
Dengan menerapkan pola pertanian berbasis budaya dan lingkungan petani didesa tak perlu bingung dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi karena semua tersedia baik itu beras maupun lauk pauknya.
“Menanam padi sambil memelihara ayam, domba/kambing, ikan ini pola pertanian berbasis budaya dan lingkungan, “ ujarnya.
Disisi lain saat ini petani menghadapi persoalan mahalnya biaya produksi yang disebabkan oleh pupuk, biaya obat – obatan dan mahalnya biaya tenaga kerja.
Selain itu kondisi tanah yang sudah jenuh berimbas pada kesuburan tanah sehingga menurunkan produksi. Disinilah tugas berat pemerintah yang harus segera menyiapkan solusi.
Untuk menghadapi kejenuhan tanah, Dedi mengajak petani untuk merubah sedikit demi sedikit merubah pola pertanian dari pertanian pestisida ke pertanian organik agar tanah terselamatkan. Pertanian yang terpadu dan bersinergi dengan peternakan, perikanan.
Iapun mengusulkan agar petani makmur hendaknya petani dibekali dengan domba dan sapi serta meningkatkan pendidikan keluarga agar seluruh keluarga menjadi produktif. Jika keluarga produktif maka pertanian, peternakan akan kuat dengan pertanian berbasis peternakan, perikanan dan kehutanan. Petani dikatakan Dedi adalah yang paling kuat menghadapi Covid 19.
Sebagai upaya untuk memfasilitasi pembangunan pertanian di perdesaan, Kementerian Pertanian memiliki sejumlah program yang bisa disinergikan dengan kegiatan pembangunan desa, salah satunya food estate. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pemerintah saat ini sedang membangun food estate di sejumlah wilayah. Dengan mengedepankan konsep kawasan pertanian terpadu.
Untuk merubah perilaku petani, penyuluh lapangan menjadi andalan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menegaskan penyuluh harus bisa mengambil hati petani, agar mau bersama-sama memajukan pertanian. Kata Dedi, SDM merupakan faktor terbesar untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Sapi potong menjadi salah satu pilihan masyarakat di Madura, komoditas yang diyakini bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Proses pemeliharaan sapi potong cukup mudah dilakukan. Namun, juga banyak kendalanya. Beberapa peternak belum memiliki orientasi bahwa beternak sapi potong bisa menjadi sumber pendapatan utama.
Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si
Disinilah perlunya penyuluh pertanian untuk hadir memberi pencerahan. Sehingga pemeliharaan sapi potong yang dilakukan peternak di Pulau Garam khususnya Kabupaten Sampang tidak dilakukan secara asal–asalan.
Banyak harus diketahui peternak sebelum mengenal management pemeliharaan. Pemilihan bibit, pemberian pakan, dan pemasaran. Pemasalahan tersebut sering kali menjadi kendala para peternak. Hal inilah yang menjadi pemikiran Slamat Ariyadi, S.Psi, anggota komisi IV DPR RI melakukan Bimtek di Di Pulau Garam.
Perlu diketahui bahwa bimbingan teknis (Bimtek) merupakan bagian dari pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap petani maupun maupun penyuluh.
Bimtek peningkatan kapasitas petani dan Penyuluh Pertanian angkatan ke 6, mengacu pada kebutuhan dan permintaan dilapangan menyuguhkan materi pemeliharaan ternak ruminansia. Bimtek kali ini dilaksanakan di Madura atau kenal juga sebagai Pulau Garam, bahkan sering dijuluki dengan sebutan Pulau Sapi. Hal ini karena ternak sapi, hampir semua kabupaten termasuk salah satunya kabupaten Sampang, masyarakat petani di perdesaan bisa dipastikan memiliki sapi.
Bimbingan teknis yang diselenggarakan tanggal 7 Maret 2021 hasil Kolaborasi Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Hadir pula Komisi IV DPR RI Dapil Madura dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi, S.Psi,
Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, serta 100 orang peserta dari kalangan petani dan penyuluh pertanian namun yang menarik adalah hadirnya masyarakat umum di Kabupaten Sampang.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus Kementan. “Peran SDM sangat penting dalam pertanian. Karena SDM juga yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Kementan akan meningkatkan kapasitas SDM baik lewat pelatihan maupun bimtek,” terangnya.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, menyampaikan pentingnya peningkatan SDM. Karena SDM yang berkualitas dapat menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian. Melalui kegiatan bimbingan teknis diharapkan ada peningkatan kualitas sumberdaya petani dan penyuluh yang selanjutnya berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.
Dalam acara pembukaan Bimtek, Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), untuk Daerah pilihan (Dapil) Madura, yang meliputi Kabupetan Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Sampang.
Slamet Ariyadi, S.Psi, menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya akan berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas para petani dan penyuluh yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan penyuluh yang ada diwilayah Kabupaten Sampang.
Lebihlanjut suami dari Lis Sugiarti berangan-angan bahwa Madura secara umum, kedepan akan menjadi salah satu sentral sapi potong, sehingga sebutan Pulau Sapi itu memang nyata adanya, dan angan tersebut akan segera direalisasikan dengan memberi modal kerja setiap 1 rumah1 sapi dan 1 desa 1 pengolahan.
Ayah dari Alif Rizky Musthopa, juga mengakui bahwa keberadaannya digedung parlemen Senayan diantaranya merupakan buah karya dari para petani dan penyuluh untuk itu tentu saja tidak akan pernah melupakan masyarakat pulau Garam. Akan selalu menyempatkn dan menyisihkan waktu untuk bertemu dan berinteraksi dengan para petani dan penyuluh.
Sementara Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengatakan bahwa kegiatan Bimtek sebagai titik awal jalinan dengan kabupaten Sampang, akan terus dipelihara tentu melalui kiprahnya Komisi IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Hal lain, Wasis menyampaikan dalam pemeliharaan penggemukan sapi potong, pakan sangat berpengaruh. Komposisi dari pakan harus diperhatikan. Pemberian pakan yang sangat mungkin diberikan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Pakan hijauan seperti pakchong, odot, merupakan bahan yang banyak mengandung serat kasar dengan nilai cerna yang rendah dan cukup tinggi kandungan proteinnya.
