Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan zakat bagi hambanya. Di dalam Alqur’an, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Dikutip dari paparan Ust. Ahmad Shonhaji S.Ag, MM sebagai Direktur Dakwah, Budaya, dan Pelayanan Masyarakat Dompet Dhuafa, Allah tidak pernah menyia-nyiakan perintah kepada hambanya, kecuali ada pesan yang mengandung keberkahan.

Jika kita lihat, potensi zakat di Indonesia per tahun sekitar Rp 117,2 Triliun. Bayangkan, dengan besaran seperti itu, andaikan bisa dihimpun, dikelola, didistribusikan, serta dimanfaatkan untuk kehidupan mustahiq dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang makmur serta hidup dengan penuh keberkahan.

Oleh karena itu, kehadiran zakat adalah peluang yang harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Zakat yang dihimpun, dikelola oleh amil, didistribusikan kepada mustahiq melalui program-program yang dapat menyentuh masyarakat miskin, insya Allah keberkahan harta akan terus berlimpah.

Zakat jika dikelola dengan model program pendidikan, orang-orang miskin berhak mendapatkan pendidikan yang layak, lalu mendapatkan kecerdasan yang sesuai dengan kehidupan masa kini, serta memperoleh beasiswa pendidikan. Kemudian dari aspek kesehatan, zakat yang dikelola dengan baik bisa dibangun rumah sakit.

Petani yang kehilangan lahan garapannya, lantaran sudah diambil alih orang lain dan petani hanya sebagai penggarapnya saja, maka harta dan dana zakat bisa digunakan untuk memberikan keberkahan bagi petani.

Jika ada orang-orang yang membutuhkan modal untuk usaha, dan jika dana zakat dikelola dengan baik lalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka keberkahan negeri ini bisa mengurangi jumlah angka pengangguran dan terciptanya lapangan kerja baru.

Berkah zakat sangat luar biasa. Sesuai maknanya, zakat dapat tumbuh dan berkembang. Ketika harta zakat dikelola dengan baik, maka Indonesia dengan potensinya yakni penganut Islam yang sangat besar serta potensi zakat yang luar biasa, serta dapat dimaksimalkan dengan baik, mungkin bisa menyumbang pemasukan bagi negeri ini.

Mari kita berzakat, karena di dalam harta kita terdapat zakat yang harus dikeluarkan. Di dalam harta kita pula ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Mengeluarkan zakat agar berkah untuk Indonesia.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris,” ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis (29/4).

Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. “Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan, pandangan dan sikap pemerintah tersebut, karena tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir ini semakin meresahkan.

“Banyak tokoh adat Papua datang ke Menko Polhukam dan pimpinan daerah di sana menyatakan dukungan pemerintah melakukan tindakan diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul di Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4).

Sementara Pemerintah Provinsi Papua meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang pelabelan KKB sebagai organisasi terorisme. Gubernur Papua Lukas Enembe menilai pelabelan terorisme terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu, langkah berbahaya yang akan berdampak buruk pada situasi, dan kondisi, serta sosial seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat, dan DPR RI, agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris,” kata Enembe, dalam pernyataan resmi Pemprov Papua, Kamis (29/4). 

Menurut Enembe, terorisme adalah konsep yang sampai hari ini tak terang defenisinya. Pun, menurut dia, sampai hari ini, defenisi terorisme, masih menjadi perdebatan tentang ruang lingkup hukum, maupun sepak-terjang politiknya.

“Dengan demikian, penetapan KKB sebagai kelompok teroris, perlu untuk ditinjau ulang dengan seksama, dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut,” ujar Enembe. 

Enembe melanjutkan alih-alih mengurai persoalan inti di Papua, pelabelan terorisme terhadap KKB itu bakal menambah kerunyaman situasi di Bumi Cenderawasih. “Kami berpendapat, pengkajian ulang tersebut, harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Papua juga meminta agar TNI dan Polri melakukan pemetaan ulang tentang kekuatan nyata yang dimilik OPM-KKB, termasuk jumlah personil dan pesebarannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya aksi-aksi salah tangkap, maupun keliru sasaran terhadap warga sipil.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Persidangan lanjutan Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghadirkan saksi ahli dalam kasus kerumunan. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Hariadi Wibisono dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Panji Fortuna, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mendapat pertanyaan dari pihak Habib Rizieq Shihab mengenai kerumunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat di Maumere, NTT.

Sebelum menanyakan hal itu, pihak kuasa hukum mempertontonkan kepada keduanya video Jokowi saat dikerumuni oleh warga Maumere dan pernah viral di media sosial. Keduanya kemudian sepakat menjawab ada pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan itu.

“Prokes yang tidak terpenuhi (dari kerumunan Jokowi) seperti menjaga jarak dan ada yang tidak memakai masker,” ujar Panji Fortuna di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (29/4).

Selain video Jokowi, pihak kuasa hukum juga menunjukkan video TikTok yang menampilkan Wali Kota Bogor Bima Arya bernyanyi tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Habib Rizieq Shihab kemudian bertanya kepada keduanya, apakah potensi penularan virus Covid-19 akan semakin kecil untuk pejabat.

“Potensinya sama. Virusnya tidak membedakan siapa, kecuali orangnya punya kekebalan tubuh atau tidak. Jadi tidak ada bedanya,” ujar Panji.

Salah satu kuasa hukum Habib Rizieq, Sugito, mengatakan pernyataan para saksi epidemiologi itu membuktikan ada diskriminasi hukum terhadap penerapan sanksi pelanggaran prokes. Ia mengatakan sampai saat ini hanya kasus kerumunan Habib Rizieq yang dibawa hingga ke meja hijau, walaupun ada bukti kuat ada pejabat melanggar prokes. “Padahal saksi ahli menyatakan virusnya tidak mengenal kasta,” ujar Sugito.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali juga menggelar kesaksian Kepala Desa Kuta, Kusnadi, tempat Pondok Pesantren Markaz Syariah Argokultural milik Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam kesaksiannya, Kusnadi menjelaskan lahan tempat berdirinya pesantren Habib Rizieq bukan hasil serobotan.  

“Itu tanah beli dari masyarakat,” ujar Kusnadi. Saat ditanya Habib Rizieq mengenai lahan pesantren yang berstatus alihgarap, Kusnadi membenarkannya. Ia mengaku menandatangani berkas dokumen alihgarap dari masyarakat kepada Habib Rizieq.  “Pak Kades ingat enggak kalau dulu ada surat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur, agar lahan itu menjadi CSR PTPN, ingat ya?” Habib Rizieq bertanya. Kusnadi mengangguk menyetujui pernyataan Habib Rizieq itu. 

Habib Rizieq memberikan bukti surat rekomendasi dan dokumen alihgarap itu kepada Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa. Ia juga memperlihatkan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang berisi rekomendasi proses belajar mengajar di pesantren itu. “Jadi, itu tanah garapan masyarakat yang saya beli, ya. Saya enggak nyerobot tanah,” ujar Habib Rizieq. 

Sebelumnya, PT Perkebunan Nusantara VII atau PTPN memprotes pendirian pesantren Markaz Syariah Argokultural di lahan seluas 30,91 hektare di Megamendung. Menurut PTPN, tanah itu adalah miliknya dan Habib Rizieq menyerobot. 

Hingga pada akhir Desember 2020, PTPN mengirimkan surat ke pesantren, meminta agar Habib Rizieq menyerahkan tanah itu ke perusahaan pada 25 Desember 2020 atau sepekan setelah surat somasi dikirimkan. “Kami memberi kesempatan terakhir serta memperingatkan Saudara untuk segera menyerahkan lahan tersebut kepada PT PN VII.” Demikian somasi itu. 

Jika Habib Rizieq menolak dan mengabaikan perintah pengosongan, perusahaan mengancam akan melapor Habib Rizieq ke polisi. Sebab, PTPN menganggap Habib Rizieq telah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak. Namun, pendirian pesantren itu juga menjadi salah satu dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap Habib Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Megamendung.

** ass

Depok | Jurnal Inspirasi

Hukuman selama 10 bulan kurungan penjara terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok atas kasus berita bohong soal Omnibus Law, Kamis (29/4). Meski hukuman itu dinilai Gerakan Pro Demokrasi Indonesia termasuk absurd.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi di Pengadilan Negeri Depok.

Putusan atau vonis yang dijatuhkan hakim, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa selama enam tahun penjara. Oleh hakim, Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) atau Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Terhadap putusan tersebut, majelis hakim telah membacakan hak-hak terdakwa dan JPU sebagaimana pasal 196 ayat (3) KUHAP terkait upaya hukum. “Dari vonis itu penasihat hukum terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir selama tenggang waktu tujuh hari,” ucap Humas Pengadilan Negeri Depok, Ahmad Fadil.

Menanggapi hal tersebut, JPU, Arief Syafriyanto, mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah untuk melakukan banding. JPU akan mempelajari terlebih dahulu tentang putusan tersebut.

“Sikap kami sudah jelas kami akan pikir-pikir terhadap perkara tersebut untuk mempelajari keputusan majelis hakim,” ujarnya.

Menurut Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Andrianto, seharusnya rekan seperjuangannya itu bebas murni. “Dari fakta persidangan tidak terpenuhi unsur, dalil, maupun faktual hukumnya. Sidangnya Absurd. Hanya untuk memenjarakan Syahganda,” kata Andrianto, Kamis (29/4) malam.

Andrianto menilai, hakim yang harusnya independen tidak bisa lepas dari intervensi. Padahal Reformasi sudah menghasilkan independensi hakim lepas dari cabang eksekutif. “Kalau hakim pahami itu, Syahganda mesti bebas murni,” ujarnya.

Menurut deklarator KAMI tersebut, ada preseden dari vonis itu yakni kebebasan berpendapat melalui medsos dalam hal ini Twitter bisa terkena sanksi hukum. Padahal, subtansi negara adalah kebebasan yang dijamin konstitusi yakni UUD 45. “Dan lucunya lagi dalam tuntutan jaksa malah masukkan Grup WA sebagai dasar tuntutan,” pungkasnya.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forkopimda akan menyiapkan skema untuk melakukan pengetatan mobilitas pemudik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang nekat mudik ke kampung halaman.

Bima Arya mengatakan, pihaknya akan melakukan tiga hal bersama Forkopimda. Pertama, menginformasikan kepada warga Kota Bogor dilarang untuk mudik, kecuali dalam kawasan Jabodetabek.

Kedua, boleh keluar dari daerah Jabodetabek dengan alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan pemerintah, seperti tugas, mengunjungi orang sakit atau meninggal disertai bukti berupa surat keterangan dan hasil tes negatif Covid-19.

Ketiga, jika ada warga luar kedapatan mengunjungi Kota Bogor, maka harus langsung tes antigen. Jika hasilnya positif, maka akan dibawa ke tempat isolasi di BPKP Ciawi. Namun jika hasilnya negatif akan di karantina mandiri selama 5 hari.

“Jadi walaupun lolos dari Bogor tidak akan lolos di daerah lain. Nanti saya bersama Forkopimda akan melakukan pengontrolan secara ketat di lapangan. Terminal Baranangsiang akan ditutup dan tidak melayani pelayanan rute manapun, kecuali ke Kalideres,” katanya usai mengikuti Rakor Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan Pengendalian Transportasi Pada Masa Idul Fitri 1442 H di Provinsi Jawa Barat secara virtual di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Bogor, Kamis (29/4).

Dalam rakor tersebut Bima Arya didampingi Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606 Kota Bogor Kol Inf Roby Bulan, Kadishub Eko Prabowo, Kepala Pelaksana BPBD Theofilo Patrocinio Freitas dan Kepala Dinkes Sri Nowo Retno.

Juga diikuti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo didampingi unsur pimpinan Forkopimda Provinsi Jawa Barat serta para kepala daerah se-Jawa Barat.

Rakor dibuka Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dalam arahannya, ia meminta agar semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki  pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan.

Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, Kepolisian melalui Korlantas pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan. Selain itu kata Menhub, semua pihak diminta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

“Kondisi di India begitu dahsyat, sehingga membuat kita semua berpikir kondisi yang ada menjadi satu contoh dimana aktivitas masyarakat tanpa menerapkan protokol kesehatan mengakibatkan tsunami Covid-19. Kita tetap harus peduli, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah undang-undang tertinggi,” kata Budi Karya Sumadi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo berpendapat, bahasa komunikasi dalam menyampaikan narasi menjadi hal yang sangat penting dan hal itu tidak bisa dilakukan hanya pemerintah saja. Pengalaman sebelumnya diharapkan jangan sampai terulang pada tahun ini.

“Vaksin, 3 T, 3 M harus selalu menjadi kesepakatan kita semua, ditambah disiplin dan konsisten. Literasi tentang Covid-19 harus ada di seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya tenaga kesehatan. Vaksin tidak menjamin melindungi dan ini banyak contoh kasusnya, pahami data yang ada, jangan ada keraguan terhadap kebijakan pemerintah. Sampaikan dengan narasi yang baik agar semakin banyak orang yang sadar, bahwa Covid-19 masih ada. Belum ada yang tahu kapan akan berakhir. Tanpa komunikasi yang baik hasilnya tidak akan maksimal,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Doni Monardo mengajak semua untuk menerapkan strategi tiga simpul pendekatan. Pertama simpul pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga yang struktur terendah di desa/kelurahan menggunakan narasi tunggal dari pemerintah pusat.

Kedua adalah himbauan dari orang tua yang menjadi tujuan mudik harus ada pendekatan personal dan emosional. Disampaikan dengan melibatkan para tokoh agama dan masyarakat di lokasi tujuan mudik.

Pendekatan ketiga, juga dilakukan kepada warga yang akan nekat mudik ke kampung halaman. Dokumen swab negatif tak menjamin selamanya negatif bahkan orang yang sudah di vaksin masih bisa positif Covid-19.

“Berdasarkan hasil survei Kemenhub, tahun ini ada 7 persen atau 18,9 juta orang yang akan mudik meski sudah dilarang,” sebutnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, satu komando dan satu narasi merupakan kunci keberhasilan. Ia meminta para wali kota dan bupati membuat video testimoni terkait himbauan larangan mudik dan memviralkan video kondisi di India.

Selain itu, jika nanti ada pemudik yang telah sampai, aparatur wilayah langsung melakukan karantina sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu aparatur wilayah diminta mempersiapkan fasilitas karantina. “Kepala daerah diharapkan mempersiapkan skenario pengetatan,” kata Ridwan Kamil.

** Fredi Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) Bogor mengadakan aksi unjuk Rasa di depan gerbang area kantor pemerintahan dan kantor DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (29/04/2021). Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Hendi mengatakan, aksi ini adalah bentuk kontrol sosial mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “Agar Pemerintah sadar banyak persoalan di kabupaten Bogor yang belum diselesaikan,” ucap Hendi.

Hendi melanjutkan, adapun 7 tuntutan yang disampaikan IMM kepada Pemkab Bogor. “Kami menuntut Bupati Bogor untuk melakukan pembangunan secara merata di Wilayah Kabupaten Bogor sesuai janji Potlitiknya dalam Program PANCAKARSA seperti jalan Tambang Parung Panjang, Jalan Lingkar Dramaga dan lain-lainnya,”  ucapnya pada tuntutan pertama.

Lalu, IMM meminta kepada Bupati Bogor, tahun 2021 jalanan yang ada di Kabupaten Bogor bebas berlubang di 40 kecamatan wilayah Kabupaten Bogor agar tidak terus menyebabkan kecelakaan. “dan juga meminta Dinas PUPR untuk Transparansi Anggaran Proyek Pembangunan kawasan Pakansari, karena setiap adanya hujan di jalan pedestrian mengakibatkan banjir,” lanjutnya.

Lebih lanjut, IMM mendesak Pemkab Bogor untuk mengusut tuntas dan menindak secara tegas, jika ada oknum kontraktor nakal dan blacklist kontraktor tidak bermutu yang bekerjasama dengan Pemkab Bogor. “Juga Bupati Bogor harus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR dari tahun 2020-2021 karena banyak pekerjaan yang belum terlaksanakan,” pinta Hendi.

Tak berhenti di Pemkab, IMM pun mendesak DPRD Kabupaten Bogor membuat Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Pembangunan kawasan Pakansari. “Ketua DPRD Kabupaten Bogor juga harus mengevaluasi anggotanya, agar menjalankan tugas sesuai tupoksinya dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Hendi.

** Nay Nur’ain