Jakarta | Jurnal Inspirasi

Uni Eropa disebut telah sepakat menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat China yang dianggap terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur. Sanksi ini merupakan yang perdana terhadap Beijing dalam tiga dekade terakhir.

Menurut dua diplomat Uni Eropa, para duta besar Perhimpunan Benua Biru menyetujui larangan dan pembekuan aset terhadap empat individu dan satu entitas China. Identitas para pihak terkait tidak akan dipublikasikan sampai persetujuan resmi oleh menteri luar negeri Uni Eropa pada 22 Maret mendatang.

“Tindakan pembatasan terhadap pelanggaran HAM yang serius dan kekerasan diadopsi,” kata seorang diplomat Uni Erpoa, Rabu (17/3) waktu setempat.

Para pihak yang disanksi disebut terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Menurut dua diplomat Uni Eropa, langkah tersebut mencerminkan keprihatinan yang mendalam tentang Uighur di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.
Pemerintah China mengkritik laporan tentang sanksi tersebut. “Sanksi bersifat konfrontatif,” kata Duta Besar China untuk Uni Eropa Zhang Ming melalui akun Twitter pribadinya.

Zhang menyebut negaranya menginginkan dialog, bukan konfrontasi. “Kami meminta Uni Eropa untuk berpikir dua kali. Jika beberapa orang bersikeras untuk melakukan konfrontasi, kami tidak akan mundur karena kami tidak memiliki pilihan selain memenuhi tanggung jawab kami kepada orang-orang,” ujarnya.

Uni Eropa terakhir kali menjatuhkan sanksi kepada China pada Juni 1989 berupa embargo penjualan senjata. Sanksi tersebut masih berlaku hingga kini.  Dalam forum Dewan HAM PBB yang digelar Februari lalu, menteri luar negeri dari beberapa negara Barat sangat menyoroti dugaan penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka mendesak China agar membuka akses penyelidikan independen ke wilayah tersebut.

Beijing mengkritik tajam negara-negara terkait karena menggunakan forum Dewan HAM PBB untuk melayangkan tuduhan tak berdasar terhadapnya. Mereka juga dianggap mengintervensi urusan dalam negerinya.

Namun, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan negaranya membuka diri untuk PBB jika ingin menyelidiki dugaan adanya kerja paksa dan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Dia menekankan tidak ada praktik demikian di wilayah tersebut.

“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (PBB) untuk mengunjungi Xinjiang,” kata Wang saat berbicara di Dewan HAM PBB pada Senin (22/2).

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin mengingatkan pemberian Badge Awards berpotensi memicu perpecahan di antara masyarakat. Badge Awards merupakan penghargaan yang diberikan polisi ke orang yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Iqrak justru khawatir wacana tersebut bakal menimbulkan masalah baru bagi kepolisian.

“Secara hipotetik bisa menciptakan ketegangan baru di masyarakat,” ungkap Sulhin, Rabu (17/3).

Pasalnya, Iqrak melanjutkan, belum ada kriteria unggahan yang pantas dilaporkan atau tidak. Selain itu, menurut dia upaya tersebut juga akan memicu perilaku kolektif publik yang tidak terukur.

Mengingat pada saat yang bersamaan, pengakuan dalam bentuk-bentuk simbol seperti pemberian lencana tersebut masih laku di Indonesia.

“Sehingga akan mungkin banyak laporan-laporan yang sebenarnya bukan masalah. Terlebih dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi,” tutur Iqrak lagi.

Belum lagi, kemungkinan pelaporan karena unsur ketidaksukaan belaka. Misalnya, dia menuturkan, Badge Awards dapat membuat seseorang semakin terdorong dan berani melaporkan unggahan yang dianggap berseberangan dengan pemahaman politik pelapor.

Sehingga, dalam konteks politik, pemberian Badge Awards akan memperparah polarisasi atau keterbelahan masyarakat di media sosial. Semua akun nantinya bukan lagi diawasi oleh polisi melainkan juga oleh sesama warga.

“Jadi ini istilahnya badge ini membentuk self generated cyber panopticonism. Warga ngawasin warga, otomatis karena ada motif simbolik. Di saat standar atau ukuran belum jelas,” jelasnya.

Di sisi lain, ketiadaan dasar penilaian atau kriteria pelaporan dikhawatirkan bakal berdampak pada kebebasan berekspresi dan demokrasi. Terlebih, hingga kini persoalan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum juga menemui titik terang.

“Sampai saat ini pun soal UU ITE ini pemerintah masih mengkaji lagi. Bahkan dibentuk tim untuk tafsir dan pedoman penerapannya,” ungkap Sulhin.

Dengan pelbagai problem tersebut, Iqrak pun mempertanyakan urgensi pemberian Badge Awards. Bahkan dia menilai wacana tersebut berlebihan. “Maksudnya baik, namun bisa jadi masalah karena soal ukuran masih jadi perdebatan,” tandas Iqrak.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengumumkan akan memberikan penghargaan berupa Badge kepada masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Pengumuman ini disebarkan melalui akun Instagram resmi @ccicpolri pada Kamis (11/3).

“Badge Awards: Badge yang akan diberikan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial,” tulis keterangan dalam postingan @ccicpolri.

Namun begitu mekanisme pelaporan dan penghargaan itu belum dijelaskan secara rinci. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono juga belum mengetahui detail rencana tersebut.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi 

Iis Rosita Dewi, istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengungkapkan menerima uang sekitar Rp50 juta setiap bulan dari suaminya. Iis menuturkan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga. “Sekitar Rp50 juta,” terang Iis saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3).

Pengakuan tersebut menjawab pertanyaan jaksa yang mendalami sumber uang Edhy. Sebab, menurut jaksa, pengelolaan uang tidak hanya dikuasai Edhy melainkan juga oleh sekretaris pribadinya Amiril Mukminin. “Amiril mengelola uang pak Edhy, yang dikelola itu uang apa? Uang Rp50 juta ini kan gaji, penghasilan lain. Ada penghasilan lain pak Edhy saat jadi menteri?” tanya jaksa. “Saya enggak tahu,” ucap Iis.

Iis– yang juga merupakan anggota Komisi V DPR fraksi Gerindra– mengakui pernah menerima uang dari Amiril Mukminin. Namun, ia mengatakan penyerahan uang selalu dengan sepengetahuan Edhy.

“Pastinya pernah [menerima uang lewat Amiril]. Tapi kapannya saya tidak ingat. Yang pasti itu sesuai perintah pak Edhy dan biasanya pak Edhy memberitahukan saya, misal: ‘Mah, nanti Amiril ngirim uang’,” tutur Iis.

Ia menyatakan sejumlah uang yang diterima dari Edhy sempat dibelanjakan sejumlah barang mewah berupa syal, tas hingga jam tangan saat berada di Amerika Serikat. Dalam perkara ini duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Ia didakwa telah menyuap Edhy Prabowo dengan US$103 ribu dan Rp706.055.440,00 guna mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budi daya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT DPPP.

Adapun jaksa pada siding itu menghadirkan tujuh saksi lainnya yaitu Edhy Prabowo; sekretaris pribadi Edhy, Anggia Tesalonika Kloer; Kepala Bagian Humas KKP, Desri Yanti; PNS Andhika Anjaresta; Dwi Kusuma Wijaya; Chandra Astan (swasta); dan Achmad Syaihul Anam.

** ass

Bandung | Jurnal Inspirasi

Usulan menunda impor beras dilayangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Pemerintah Pusat. Sebab, panen raya diprediksi segera terjadi, dan karenanya, komoditas beras diharapkan mengandalkan petani lokal.

“Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras,” ujar Ridwan Kamil seusai menyerap aspirasi perwakilan petani di 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3).

Menurutnya, kebijakan impor dapat dilakukan ketika stok beras dalam negeri defisit. Namun, saat ini, stok beras masih melimpah, terutama di Jawa Barat yang kini dalam kondisi surplus.

Hasil dialog berkesimpulan bahwa impor beras mengancam kesejahteraan petani. Bahkan, menurutnya, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap impor beras tidak dilakukan saat menjelang panen raya.

“Tadi petani Cirebon curhat awalnya Bulog yang biasa membeli 120 ribu ton sekarang turun jadi 21 ribu ton,” katanya.

Ridwan Kamil menambahkan, daripada impor beras, lebih baik membeli beras dari petani Jabar yang kini stoknya masih melimpah. Diprediksi hingga April mendatang, stok beras Jawa Barat surplus 320 ribu ton.

Sebelumnya respon stop impor juga muncul dari  mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta kepada Presiden Jokowi agar impor beras 1 juta ton dihentikan.

Bahkan, Susi mengetag Twitter Presiden Jokowi @jokowi agar import beras 1 juta ton dihentikan. Jokowi diminta untuk memberi dukungan kepada petani dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Susi mengatakan, hingga saat ini masyarakat masih ada yang panen dan panennya pun berlimpah. Untuk itu, dia memohon agar Presiden menghentikan impor beras.

“Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi@KemenBUMN @kementan @Kemendag,” kata Susi melalui akun Twitternya @susipudjiastuti yang dikutip Senin (16/3).

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Fashion merupakan salah satu yang erat hubungannya dengan keseharian anak muda sejak dahulu hingga saat ini. Fashion akan selalu berkembang dan tidak akan ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, fashion sudah sangat maju dengan berbagai inovasi. Saat ini fashion dengan gaya oldskool sangat di gandrungi oleh remaja yang kebanyakan dari mereka memilih bergaya ala tahun 90an.

Walaupun saat ini fashion sudah modern tetapi ada segelintir anak muda yang tetap bergaya casual ala 90an dan terlihat ingin berbeda dengan yang lainnya. Berikuti ini tips and trick tentang gaya fashion/outfit ala tahun 90an.

1. Menggunakan kaos polo dan kemeja

Kaos polo dan kemeja menjadi salah satu pakaian yang pas untuk kalian untuk berpakaian vintage, dengan memakan kaos polo dengan berwarna cerah atau menggunakan kemeja yang di masukan ke dalam celana, kalian akan terlihat vintage

2. Celana cutbray

Celana cutbray adalah celana yang melebar dari lutut hingga kebawah. Dengan celana ini kalian akan tampil berbeda dengan yang lainnya dan akan terlihat oldscool layaknya pemuda dijaman 90an.

3. Aksesoris tambahan vintage

Aksesoris tambahan seperti kacamata bulat hitam, jam tangan berwarna kuning atau silver dan gelang adalah barang yang wajib digunakan karena ada akan terlihat sangat keren.

4. Sepatu boots atau sepatu yang terlihat kusam

Sepatu boots dan sepatu yang warnanya sudah mulai kusam adalah alat fashion terakhir. Dengan kamu menggunakan sepatu yang berwarna kusam, terlihat kamu seperti jaman dulu dengan di tambah perbaduan kemeja serta celana cutbray.

Itulah beberapa tips and trick tentang gaya ala tahun 90an atau gaya vintage, semoga bisa membantu kalian yang ingin bergaya fashion vintage.

** Aldi Herlanda [MG/Unp-Jb]

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman buka suara terkait permasalahan yang sedang melanda Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Usep menjelaskan, perihal yang dilakukan kades memang tidak diperbolehkan. Hanya saja perlu diketahui, anggaran lingkungan yang ia minta itu untuk masyarakat atau pribadi.

Menurut usep, jika memang uang koordinasi itu untuk izin lingkungan, maka harus ada bentuk fisik yang dibangun kepada masyarakat. “Entah itu berupa jalan dan jembatan yang rusak akibat kegiatan tersebut, ataupun masyarakat yang kebisingan karena aktivitas perusahaan,” ujarnya, baru-baru ini melalui telepon selular.

Dia juga menegaskan, uang koordinasi yang diminta Kades harus ada bentuk fisik terhadap masyarakatnya. Kecuali uang koordinasi itu masuk kantong pribadi, itu yang harus dipertanyakan.

Setelah itu, Usep juga menegur keras kepada pengusaha. Usaha yang dilakukan harus legal dan kalau usaha yang dilakukan itu tidak berizin atau ilegal, sehingga uang yang mana yang disebut uang koordinasi atau izin lingkungan? Karena jelas usaha yang ia lakukan pun sudah melanggar.

“Untuk menghindari ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum maka dari pengusahanya pun harus menempuh perizinan yang sesuai, jadi jangan ada celah bagi instansi pemerintahan untuk meminta jatah,” pungkasnya.

Menurutnya, adanya permintaan bisa jadi karena adanya kesepakatan yang sudah dibuat antara pengusaha dengan kepala desa hingga akhirnya terjadi saling lapor. “Kita tunggu hasil kinerja kepolisian nanti, jadi media silakan pantau agar hal serupa tidak lagi terjadi terutama di Kabupaten Bogor,” tegas Usep Supratman.

** Nay Nur’ain

Malang | Jurnal Inspirasi

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa sekolah lapang (SL) dari IPDMIP akan mendorong petani menjadi lebih mandiri, karena tujuan utamanya membangun kemandirian petani dalam pengelolaan proses pembelajaran dari oleh dan untuk petani. “SL IPDMIP akan memberikan banyak pengetahuan untuk petani. Ambil dan serap pengetahuan tersebut dan terapkan di lapangan, sehingga produksi pertanian bisa berjalan maksimal,” kata Mentan Syahrul.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menyambut baik kegiatan SL oleh IPDMIP yang disusun mengacu siklus musim penghujan dan musim kemarau berkolaborasi dengan BPP Kostratani Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan materi pembelajaran SL secara partisipatif antara pemandu dan petani penerima manfaat proyek. Cakupan materinya relevan dalam satu siklus budidaya padi, mulai persiapan tanam hingga pasca panen, termasuk aspek teknis pembiayaan pengelolaan air dan pasca panen.

Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr Wasis Sarjono, SPt, MSi menyatakan sangat mendukung kolaborasi BPP Kostratani melakukan SL dari Program IPDMIP semoga keterampilan dan inovasi yang disampaikan dapat di terapkan serta meningkatan produksi.

Petugas IPDMIP Pusat di wilayah Kabupaten Lamongan Rini Setyo, STP mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi program sekolah lapang ini semoga terus ditingkatkan pada kegiatan berikutnya sehingga SDM petani meningkat dan produksi serta pasar berpihak pada petani.

Sekolah Lapang untuk Poktan Tani Jaya Kuwanon Desa Babat Kumpul Kecamatan Pucuk dilaksanakan di Balai Dusun Kuwanon yang berdekatan dengan lokasi lahan demplot. Materi hari ini bertema Penyakit Tanaman Padi yang disampaikan oleh Setiawan Adi Kuncoro selaku PPL di Kecamatan Pucuk dan difasilitasi oleh Sdr. Septian Adi Pamungkas selaku Staf Lapangan Kecamatan Pucuk.

Dijelaskan oleh Setiawan Adi Kuncoro atau yang biasa dipanggil Pak Wawan bahwa penyakit tanaman padi bisa digolongkan menjadi 3 yaitu 1) Penyakit yang disebabkan oleh cendawan, 2) Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, serta 3) Penyakit yang disebabkan oleh virus.

Peserta SL begitu antusias menyimak materi yang diberikan karena memang penyakit tanaman padi seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petani dan tentu berdampak merugikan terhadap hasil produksi pertanian. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan oleh Wawan berbagai contoh penyakit dari ketiga golongan tersebut, bagaimana ciri-cirinya, gejalanya, serta cara pengendaliannya. Salah satu penyebabnya adalah jarak tanam yang terlalu rapat, karena itu manfaat dengan tanam jajar legowo bisa meminimalisir pengendalian OPT.

Materi dilanjutkan dengan praktik pengamatan langsung di lahan demplot serta lahan sekitar demplot. Hasil pengamatan didiskusikan bersama peserta dan ditemukan 2 penyakit yang telah menyerang di lahan petani yaitu blas daun dan hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae).

Dijelaskan bahwa pengendalian untuk blas (Pyricularia oryzae) adalah dengan : 1). Penanaman varietas padi secara bergantian untuk mengantisipasi perubahan ras patogen 2) Jarak tanam yang tidak terlalu rapat atau aplikasi tanam jajar legowo 3) Pemupukan berimbang 4)Bila diperlukan dapat digunakan pestisida yang berbahan aktif.

Sedang pengendalian untuk hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae) adalah dengan : 1) Buang atau hancurkan tunggul-tunggl dan jerami-jerami yang terinfeksi/sakit 2) Pastikan jerami dari tanaman sakit sudah terdekomposisi sempurna sebelum tanam pindah 3) Gunakan benih atau bibit yang bebas dari penyakit bakteri daun bergaris 4) Gunakan pupuk nitrogen sesuai anjuran, atur jarak tanam tidak terlalu rapat 5) Berakan tanah sesudah panen.

Diakhir kelas, untuk menambah pemahaman peserta atas ciri-ciri penyakit tanaman padi, Wawan memberikan kuis dengan menunjukkan gambar tanaman yang terserang penyakit serta peserta diminta nama penyakit tanaman tersebut. Dan hasilnya evaluasinya, banyak peserta yang berhasil mengenali nama penyakit sesuai gambar yang ditunjukkan.

** Sugino/BBPP Batu