Bogor | Jurnal Inspirasi

DZ, pria berusia 32 tahun diciduk polisi setelah aksi pencopetannya diketahui dari video yang viral di media sosial. Aksi pencopetan itu terjadi di area jembatan penyeberangan orang (JPO), Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, pada 20 Desember 2020. Sementara DZ alias Bajing berhasil diamankan polisi pada 11 Januari 2021.

“Kasus ini terungkap berdasarkan laporan para nitizen yang ramai memviralkan kejadian pencopetan di area JPO. Lalu kami bergerak cepat, tidak lebih dari dua hari berhasil menangkap tersangka copet sesuai yang disampaikan para nitizen,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Susatyio Purnomo Condro di sela reka ulang adegan di JPO, Kamis (14/1).

Kepada polisi, kata Sustyo, Bajing mengakui yang ada di dalam video dan sudah 17 kali melakukan aksi serupa di kawasan Stasiun Bogor. Susatyio mengatakan dalam pencopetan pada 20 Desember, korbannya mengalami kerugian senilai Rp 6,7 juta.

Ia mengatakan penegakan hukum ini sebagai langkah cepat polisi guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. “Semoga ini bisa menjadikan ketenangan bagi masyarakat terutama pengguna kereta yang hampir 300 ribu setiap harinya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menjadikan prioritas kawasan tersebut untuk peningkatan keamanan. Ia juga menegaskan akan terus mendalami pelaku lain dalam jaringan copet ini. Dari tangan DZ, polisi mengamankan tujuh barang bukti yang satu diantaranya ponsel. Atas perbuatannya, DZ kini terancam dikenakan hukuman lima tahun penjara dengan sangkaan melanggar Pasal 362 KUHP.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan sembilan pekerjaan fisik ke pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan. Tim dari Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI pun telah melakukan tinjauan lapangan terkait usulan percepatan pembangunan infrastruktur Kota Hujan, Kamis (14/1).

Kepada wartawan, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Maritim dan Investasi RI Djoko Hartoyo mengatakan bahwa ada sembilan usulan kegiatan pembangunan yang diajukan ke pemerintah pusat. Diantaranya, penataaan Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan untuk Underpass di Jalan KS Tubun, penataan GOR Pajajaran, pelebaran Jembatan Otista, pembangunan dan pembebasan lahan Underpass Kebon Pedes dan Jalan Pemuda.

Selain itu, pembangunan fly over Jalan MA Salmun, fly over Jembatan Merah, pembebasan lahan dan bangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR) dan Underpass Baranangsiang.

Menurutnya, usulan tersebut akan diupayakan menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jumlahnya Rp400 triliun. Namun, belum diketahui mana yang akan disetujui.

“Jadi itu diskresi dari Kementerian PUPR, nanti dikoordinasikan Pak Menko, Insya Allah sama-sama. Apalagi presiden tinggal di Kota Bogor jadi lebih memungkinkan,” bebernya.

Kata dia, wali kota Bogor sempat diminta Plpresiden mengenai akselerasi pembangunan dan rencana mempercantik Kota Hujan.

Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi menyatakan, bila pemkot sedang mengajukan beberapa program pembangunan infrastruktur kepada pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian.

“Sudah diajukan beeberapa kegiatan infrastruktur. Untuk anggarannya masih dibahas, nanti kalau telah final baru terlihat,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Mediasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, PT Gunung Swarna Abadi (GSA), Bogor Raya dan warga terkait hilangnya akses jalan menuju lahan pertanian akibat adanya proyek bukaan tol atau interchange Tol Jagorawi Km 42,5 di Jalan Raya Parung Banteng-Katulampa, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, hingga kini masih deadlock.

Kuasa hukum warga, Dwi Arsywendo mengatakan bahwa buntunya mediasi itu lantaran Pemkot Bogor tak kunjung menjalankan saran teknis dari Kementerian PUPR. Diantaranya membuat Detail Engineering Design (DED) serta pengajuan izin pemanfaatan lahan milik PUPR untuk dijadikan akses jalan warga.

Padahal, kata Dwi, dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkot Bogor dan PT GSA dengan nomor 003/gsa-pks/IV/2017 tentang pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan infrastruktur pengendali terhadap pengaruh pembangunan bukaan jalan Tol Jagorawi Km 4 2,5 itu, pemkot memiliki beberapa kewajiban yang dituangkan dalam pasal 5.

“Dalam pasal 5 ada enam poin yang mesti dipenuhi pemkot. Pertama, Pemkot Bogor memberikan masukan dan persetujuan kajian lalu lintas dan lingkungan. Kedua, memberikan perizinan. Ketiga, memberi persetujuan DED. Keempat, memfasilitasi proses pengadaan tanah,” jelas Dwi kepada wartawan, Kamis (14/1).

Kelima, sambung Dwi, pemkot melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan yang keenam memberikan saran spesifikasi teknis. “Dari pasal itu kan jelas, bahwa pemkot punya kewenangan, dan mestinya menjalankan rekomendasi teknis dari PUPR,” jelasnya.

Dwi menyatakan bahwa PKS tersebut ditandatangani pada 26 April 2017 oleh Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat selaku perwakilan pemkot dan Direktur PT GSA, Aris Agung selaku pengembang interchange.

Dwi menegaskan, sejauh ini Pemkot Bogor seperti lepas tangan, dan tak mau menjalankan rekomendasi teknis Kementerian PUPR. “Pemkot tetap menginginkan klien kami untuk menyurati PUPR terkait izin pemanfaatan lahan. Memang PUPR sudah memberikan izin lisan, dan itu dituangkan dalam akta van dadding (perdamaian). Tapi kami nggal mau, izin mesti diberikan tertulis agar memberi kepastian hukum,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang pemilik lahan, Yahya Maulana mengatakan, apabila dalam mediasi tak netral dan tidak ada keberpihakan kepada masyarakat, tentunya sampai kapanpun takkan ada titik temu. “Kalau selalu deadlock, tentu kami memilih melanjutkan persidangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta enggan berbicara banyak saat dimintai tanggapan perihal kisruh tersebut. “Oke saya realease ya,” singkatnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan permintaan penggugat. Namun, tentunya pihak terkait membutuhkan waktu untuk finalisasi. “Sudah. Dinas teknis diminta untuk koordinasi dengan Jasa Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar menyiapkan gambar akses jalan warga,” ucapnya.

Dedie menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah ingin menggelar koordinasi pada pekan ini dengan Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Namun, lantaran adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemkot akan melakukannya via zoom meeting untuk membahas teknisnya.

Lebih lanjut, Dedie juga menegaskan bahwa dalam pemberian akses jalan warga bukan kewenangan Pemkot Bogor. “Makanya kita koordinasikan ke yg berwenang yaitu Jasa Marga dan BPJT. Kalau bicara kewenangan pemberian izin dan lain-lain itu kan dari pusat. Kita memfasilitasi kepentingan para pihak agar ada solusi dan saat ini kita bicaranya masalah teknis bagaimana akses bisa dibuat. Hal ini sedang kita koordinasikan,” bebernya.

Dedie juga menambahkan, sebaiknya permasalahan itu diselesaikan dengan koordinasi. “Sedang berproses. Baiknya kita koordinasikan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jasinga | Jurnal Inspirasi

Mulai tanggal 15 sampai 17 Januari 2021 pelayanan Puskesmas Jasinga dialihkan terlebih dahulu kedua Puskesmas yaitu Tenjo dan Cigudeg. Musababnya, sedang ada sterilisasi, baik ruangan poned dan fasilitas lainnya.

Kepala Puskesmas Jasinga Noor Alya menjelaskan, bahwa pelayanan pada Kamis (14/1) tetap buka hanya saja hari berikutnya bakal ditutup dulu karena sedang ada sterilisasi ruangan. “Kalau hari ini tetap buka, hanya kita sedang melakukan sterilisasi ruangan saja,” kata Noor Alya saat dikonfirmasi.

Alya juga menambahkan, untuk perawatan tetap buka dan hanya poned saja dialihkan ke puskesmas lain agar pelayanan tetap berjalan. Dia menegaskan, bukan ada perawat terkonfirmasi Covid-19, cuma buat sterilisasi saja. “Poned saja, untuk perawatan lain tetap buka,  itu juga hanya sampai hari Minggu dan Senin sudah buka lagi,” tambahnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjadi orang pertama yang disuntik vaksin di kota hujan. Usai mengikuti serangkaian proses vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Kamis (14/1/2021), Dedie Rachim pun tampak kembali beraktivitas seperti biasa.

Meski sempat mengaku tegang, Dedie mengaku lega usai divaksin. Seluruh tahapan pun dilalui dengan lancar. “Sebuah kehormatan bagi saya yang mendapatkan kesempatan pertama dapatkan vaksin. Jadi saya merasa awalnya memang cukup tegang. Tetapi setelah proses dilaksanakan, seperti biasa lah yah. Alhamdulillah lancar semuanya,” ungkap Dedie Rachim yang didampingi sang istri tercinta, Yantie Rachim.

Dalam kesempatan tersebut Dedie Rachim pun memberikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin yang disuntikan kepada dirinya sama dengan yang akan diberikan kepada masyarakat luas nantinya, termasuk vaksin yang Presiden Joko Widodo sudah terima sebelumnya.

“Saya ingin juga menyampaikan pada masyarakat Insya Alah vaksin ini aman. Saya sudah melakukan proses observasi 30 menit pascavasksianasi dan kelihatannya tidak ada gejala (efek samping) apa-apa. Saya merasa sehat. Dan mudah-mudahan nanti para tenaga kesehatan yang akan mendapatkan suntikan vaksin berikutnya tidak ada gejala yang berarti dan mudah-mudahan semuanya aman,” jelas mantan Direktur KPK ini.

Usai diobservasi 30 menit, Dedie Rachim tampak segar seperti ia datang ke Puskesmas tanah Sareal. Bahkan, ia melanjutkan aktivitas seperti biasa. “Saya pikir gak masalah. Kita beraktivitas lagi. Sambil observasi tadi kita dapat sosialisasi dari petugas Puskesmas menyampaikan rangkaian proses. Kemudian juga kira-kira apa yang harus dilakukan oleh peserta. Selebihnya menunggu saja. Tadi saya ditanya, ada pegel atau tidak? Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada apa-apa,” kata dia.

“Tapi Insya Allah semua berjalan lancar dan aman. Terimakasih para nakes yang sudah jadi petugas yang melaksanakan proses vaksin pada hari ini. Mudah mudahan semuanya kebagian dan bakal sehat. Dan kita putus rantai Covid-19 di Kota Bogor,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya secara resmi membuka Kick Off Vaksinasi Covid-19 Kota Bogor. Ada 10 orang dari unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Kota Bogor yang divaksin di hari pertama vaksinasi, kemudian disusul oleh para tenaga kesehatan di 64 fasilitas layanan kesehatan.

“Ini adalah babak baru dan ikhtiar kita semua dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di atas kertas, secara metodologi, secara kedokteran dan medis, semua syarat telah terpenuhi. Kita lakukan ikhtiar yang terbaik dan sisanya kita serahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Bima Arya.

Bima Arya menyampaikan apresiasinya kepada para jajaran Forkopimda dan Tenaga Kesehatan yang dengan kesadaran sendiri bersedia divaksin. “Mereka hadir menjadi yang terdepan memberikan contoh kepada semua. Saya tidak bisa divaksin karena sesuai arahan Kementerian Kesehatan, dari petunjuk teknis dan SOP, penyintas atau orang yang pernah terpapar Covid-19 tidak boleh menerima vaksin,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian  Dedi Nursyamsi, menekankan pentingnya peran Widyaiswara dalam mensupport petani berkorporasi dalam usaha taninya. “Membangun korporasi tidak mudah, perlu kesabaran, ketekunan, semangat dari widyaiswara untuk support kepada petani agar dapat berkorporasi dalam usaha taninya,” ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian di Bogor, Rabu (13/01/2021).

Lebih jauh Dedi menegaskan peluang melipatgandakan keuntungan petani dapat diperoleh dengan peningkatan nilai tambah produk. Untuk itu petani perlu berkelompok membentuk Korporasi di seluruh pelosok tanah air.

Di sinilah pentingnya peran widyaiswara untuk menyampaikan kepada penyuluh, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani, petani milenial bagaimana meningkatkan produktivitas, membangun kelompok ekonomi petani.

 “ Dengan menghasilkan beras, maka keuntungan akan lebih tinggi daripada menjual gabah. Apalagi jika menjual bekatul, dedak, dan sekam dengan kemasan yang menarik dan dikirim ke konsumen yang sangat membutuhkan, tentu saja akan sangat menguntungkan. Peluang terbuka lebar,” tegasnya.

Ia menuturkan tingginya produktivitas petani dapat dipenuhi melalui respon tepat petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani, petani milenial terhadap kebutuhan pasar. Paradigma  tanam, petik, jual dalam usaha tani tidak lagi berlaku, dan bergeser pada peningkatan produksi melalui pemilihan input yang tepat.

Pemakaian pupuk yang tepat akan membuat produktivitas meningkat 20 – 40 persen begitu pula penggunaan pestisida nabati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman yang dapat ditemui di lingkungan sekitar. Ditambah dengan penggunaan mesin pertanian akan memangkas 40 persen biaya produksi dan mempercepat proses produksi, sekaligus menekan potensi kehilangan panen sebesar 5 – 10 persen dengan penggunaan mesin harvester.

Dedi juga menekankan peran penting Kostratani sebagai agen dalam memacu produktivitas, meningkatkan daya saing dan nilai tambah, serta agen untuk menurunkan biaya produksi usaha pertanian.

Semua itu sejalan dengan tantangan Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo terkait tugas besar BPPSDMP yakni menyiapkan 1000 Petani Milenial dan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan.  Selain melatih Mentan berharap BPPSDMP  dapat juga memagangkan para petani milenial ke Jepang untuk menghasilkan generasi muda yang siap bekerja, keterampilan untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR)  yang dapat menguatkan usaha taninya. Dengan pemanfaatan KUR, petani milenial akan termotivasi meningkatkan produktivitasnya.

“ Merupakan tugas widyaiswara lingkup BPPSDMP dengan kompetensi teknis pertanian dan manajerial untuk meningkatkan kapasitas penyuluh BPP Kostratani, petani milenial, poktan, gapoktan, KWT untuk bangkit bersama menuju Korporasi Petani di seluruh pelosok tanah air, “ ujarnya.

** Osi WR/Regi – PPMKP