30.1 C
Bogor
Wednesday, July 9, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1200

Setelah di Tenjo, Kini Limbah APD Dibuang di Cigudeg

Cigudeg | Jurnal Inspirasi

Warga Kampung Cicere RT 02, RW 20 Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg digegerkan penemuan karung limbah APD yang diduga kiriman dari wilayah Tangerang bekas pasien Covid-19. Sampai saat ini kepolisian sektor Cigudeg masih melakukan pemusanahan dengan cara dibakar. Sebelumnya, Muspika Tenjo beserta tim kesehatan menemukan tumpukan limbah medis berceceran di tepi Jalan Raya Tenjo, Kampung Leuweng Gede, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo.

“Untuk jumlahnya ada sekitar 55 karung, dan laporan masuk sekitar pukul 09.00 dan lokasi penemuan puluhan karung limbah APD berada di kebun kelapa sawit milik PTPVN 8,” kata Kepala Desa Cigudeg Andi Supriadi, kemarin.

Andi menjelaskan, bahwa penemuan puluhan limbah APD diduga berasal dari wilayah Kota Tangerang. Karena ada alamat hotel bekas pasien dirawat. “Kemungkinan dari Kota Tangerang, dan isi dari limbah APD ditemukan jarum suntik, botol infus, baju hazmat,” jelasnya.

Hal Senada diungkapkan Camat Cigudeg, Pardi. Awalnya ia mendapat laporan dari pihak PTPN 8 tentang adanya pembuagan sampah kemudian dirinya bersama pihak Kepolisian Sekror (Polsek) Cigudeg, Puskesmas dan UPT Kebersihan melakukan pengecekan ke lokasi itu.

“Ternyata kondisi yang ada merupakan sampah-sampah yang disinyalir merupakan limbah B3 dari salah satu tempat penampungan pasien Covid-19 karena kalau kita melihat ada banyak APD-APD yang dibuang,” kata Camat Pardi.

Dia menambahkan, telah telah keberjasama dengan pihak Polsek Cigudeg untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor dan Satuan Gugus Tugas Kabupaten Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.

“Untuk sementara kita police line supaya nanti besok dari Polres bisa melakukan penelitian apakah limbah-limbah ini bisa dibuang ketempat pembuangan sampah akhir atau harus melalui pembuangan khusus limbah B3,” pungakasnya.

** Cepi Kurniawan.

Belum Lama Diperbaiki, Jalan Depan Desa Rancabugur Rusak Lagi

Rancabugur | Jurnal Inspirasi

Jalan Raya Simpang Rancabugur- Ciampea belum lama diperbaiki kini kembali rusak dan berlubang. Bahkan jalan tersebut ketika turun hujan digenangi air sehingga membahayakan pengguna jalan.

Salah seorang staf Desa Rancabugur Aceng mengatakan, jalan di depan kantor Desa Rancabugur persimpangan itu memang belum lama diperbaiki oleh pihak UPT Jalan dan Jembatan wilayah Parung, namun saat ini baru beberapa bulan jalan tersebut sudah rusak lagi.

“Sekitar dua bulanan lebih diperbaiki jalan kabupaten itu oleh pihak UPT, tapi sekarang sudah rusak lagi dan berlubang,” kata Aceng, Rabu (3/2/2021).

Aceng berharap jalan tersebut dilakukan betonisasi agar tidak cepat rusak. Mengingat jika turun hujan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. “Kalau ditambal sulam bakal rusak lagi, rusak lagi,” keluhnya.

Sementara Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Parung Candra  saat dikonfirmasi mengatakan, jalan simpang Rancabugur- Ciampea sudah  diusulkan dan berharap  masuk anggaran tahun 2021. ” Yang pertigaan cagak Rancabugur-Ciampea sudah kita usulkan, semoga  bisa masuk dalam kegiatan tahun 2021 ini dan rencananya akan dibeton,” kata Candra.

Ia mengatakan, memang jalan tersebut sering rusak, pihaknya pun sudah sering memperbaiki namun kembali rusak. “Mudah mudahan masuk usulan tahun ini dan rencananya dengan volume kurang lebih panjang 400 meter dan lebar 6 meter,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan.

PLN Leuwiliang Pasang Listrik Gratis di Rumah Yoyoh

Ciampea | Jurnal Inspirasi

PLN Area Bogor melalui UP3 Bogor ULP Leuwiliang melakukan pemasangan baru listrik kepada keluarga Yoyoh, warga Kampung Mawar Asri RT 01, RW 06 Desa Benteng, Kecamatan Ciampea. Sebelumnya disebutkan, janda satu anak ini harus rela hidup tanpa listrik selama 10 tahun.

“Pada hari Selasa kita sudah survei dulu ke lokasi dan mengambil data diri sekaligus pemeriksaan jaringan di area rumahnya, dan sekarang kita datang dengan pemasangan KWH baru dengan daya 450 ini termasuk subsidi,” kata Spv Transaksi Energi UP3 Bogor ULP Leuwiliang Surya Fajar Permana kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Surya menjelaskan, pemasangan KWH baru ini tidak dipungut biaya apapun dan memang masuk kedalam kategori subsidi dan rupiah per KWH-nya lebih murah dibanding prabayar. “Pemasangan ini lebih murah karena menggunakan token (pasca bayar), saya berharap keluarga Bu Yoyoh dan anaknya bisa hidup lebih nyaman karena sudah ada listrik pemberian PLN secara gratis,” jelasnya.

Sementara Yoyoh mengaku senang. Ketiadaan aliran listrik setiap malam untuk menerangi rumahnya harus memakai lampu semprong. “Alhamdulillah sekarang udah ada lampu gak gelap lagi terimakasih semua pihak yang membantu saya,” katanya seraya tersenyum.

Sementara itu Ketua RT 01, RW 06 Andi mengaku, pihaknya pernah mengajukan ke PLN tapi dimanipulasi oknum hingga salah sasaran, hingga sekarang ini sudah dilakukan pemasangan secara gratis oleh PLN.

“Tanggap cepat dilakukan PLN saya apresiasi, karena baru Selasa mereka survei sekarang sudah dipasang, semoga keluarga Bu Yoyoh dan anaknya lebih nyaman dan tidak gelap lagi,” tuturnya.

** Cepi Kurniawan

Warga Parakanmuncang Keluhkan Pungutan BLT UMKM

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Belakangan ini, warga Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) UMKM. Pungli dengan dalih uang kolektif jasa pengurusan nilainya bervariasi mulai dari Rp 150 ribu, Rp 200 ribu, Rp 350.000 bahkan ada juga Rp 400 ribu per penerima.

Keluhan tersebut  datangnya dari warga Desa Parakanmuncang. Ia meyebutkan potongan  yang dilakukan oknum staf Desa Parakanmuncang nilainya begitu besar. “Alasannya, untuk ini lah  itu lah nggak jelas kolektifnya untuk apa. Kami juga ngerti, kalau sukarela  sih gak apa-apa,” kata pria yang identitasnya tidak mau disebutkan kepada Jurnal Bogor, Rabu (3/2).

Dengan mengatasnamakan kolektif, kata dia, tidak wajar. “Ditaktor, apalagi dipintanya  begitu besar,” lagi lagi ungkap pria yang minta identitasnya juga tidak dicantumkan. “Kami sebagai KPM, tanpa diminta pun  sukarela pasti mengerti tapi kalau sudah dipatok diangka tertentu jujur kami keberatan,” keluh dia.

Sementara, Kepala Dusun 02, Bosih membenarkan adanya potongan bagi penerima manfaat yang berasal dari anggaran UMKM. ” Iya kabarnya begitu, seiring adanya laporan salah satu ketua RT, yang mengaku warganya merupakan penerima bantuan dengan rata rata mengaku keberatan kalau uang UMKM dipotong  begitu besar. Katanya dipotongnya kedua  oknum staf Desa Parakanmuncang,”cetusnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Staf Desa Parakanmuncang, Dede Pirdaus  menepis tudingan miring yang dialamatkan ke dirinya. “Dari 48 peserta UMKM yang tersebar di 31 RT, namun yang diajukan melalui desa sebanyak 37 peserta UMKM. Tidak menaktor pungutan itu, tetapi sifatnya sukarela,” kilah Dede.

Dede mengakui besaran yang diberikan peserta UMKM itu jumlahnya bervariatif. “Bebas berapa aja. Itupun hasil uang kolektifnya dikoordinasikan dengan ketua forum UMKM Kecamatan Nanggung,” paparnya.

Kepala Desa Parakanmuncang, Mauludin menegaskan, pihaknya tak menyuruh stafnya untuk melakukan pemotongan apalagi menentukan sejumlah uang dari penerima UMKM. ” Dari awal sudah kami tegaskan jangan ada potongan, adapun diluar itu mereka musyawarah jelas kami tidak tahu,” pungkasnya.

** Arip Ekon 

Wagub Jabar Sambut Baik Perda Pesantren

Tasikmalaya | Jurnal Inspirasi

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Senin (1/2/2021).

Sosok yang juga Panglima Santri Jabar ini mengatakan, Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren selanjutnya ditulis Perda Pesantren merupakan aspirasi warga Jabar di saat pondok pesantren (ponpes), khususnya salafiyah, belum tersentuh kebijakan pemerintah yang bersifat reguler.

Selama ini, ponpes salafiyah alias pesantren tradisional yang fokus mempelajari kitab kuning tidak mendapatkan atau sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki pendidikan formal.

“Maka salah satu solusi adalah Perda Pesantren. Jadi ponpes berhak mendapatkan bantuan secara reguler dari pemerintah. Tidak menutup kemungkinan santri di Jabar dapat BOS,” ucap Kang Uu dalam keterangan resminya di Kota Tasikmalaya, Rabu (3/2/2021).

Ia menegaskan, ponpes yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah ini harus benar-benar sesuai dengan aturan, yakni ada santri yang bermukim atau mondok, ada kiai, pondok atau asrama, da nada masjid atau musala, serta terpenting mempelajari kitab kuning terkait diantaranya Al-Qur’an, hadis, fikih, tauhid, tafsir, nahwu, sharaf, balaghah, dan lainnya. 

“Jadi kalau mengatasnamakan pesantren tetapi di dalamnya hanya pendidikan SD, SMP, SMA, tapi tidak belajar kitab kuning maka tidak termasuk pesantren,” ucap Kang Uu.

“Harapan kami, Perda Pesantren ini menambah kepercayaan orang tua untuk memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren dan menambah optimisme kepada para kiai dan ulama bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jabar memperhatikan Pondok Pesantren,” ujarnya.

Adapun selain bantuan, dalam Perda Pesantren juga membahas pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi, hingga fasilitasi.

Kang Uu menjelaskan, unsur pemberdayaan dalam Perda Pesantren akan membuat ponpes, alumninya, hingga para kiai tidak diabaikan. Mereka akan diberdayakan atau dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Jabar, khususnya terkait visi Jabar Juara Lahir dan Batin.

“Apalagi sesuai Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, maka harus menjadi tujuan pokok setiap daerah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di situlah fungsi para ulama, kiai, dan ajengan. Jadi diberdayakan khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya,” ucap Kang Uu.

Lewat Perda Pesantren ini, ponpes pun akan mendapatkan penyuluhan dari pemerintah. Meski begitu, penyuluhan tersebut tidak akan mengganggu atau mengubah kurikulum masing-masing.

“Penyuluhan di sini bukan berarti masuk dalam kurikulum ponpes. Kami tidak akan masuk ke wilayah itu kalau (ponpes) tidak mau. Penyuluhan bisa seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan kebersihan, ataupun penyuluhan yang bersifat duniawi yang tidak ada di ponpes,” kata Kang Uu.

“Yang pasti semua ponpes tujuannya tetap harus menciptakan orang yang takwa, pemimpin orang yang takwa, dan ulama,” tuturnya.

Kang Uu pun mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar segera menindaklanjuti penetapan Raperda menjadi Perda Pesantren dengan hal teknis yang termaktub lewat Peraturan Gubernur (Pergub).

“Perda Pesantren ini berlaku setelah dilembarnegarakan oleh Pak Gubernur (dalam Pergub). Dan harapan kami, setelah Perda Pesantren tingkat provinsi ini selesai, diikuti oleh Perda di tingkat kabupaten/kota. Jadi yang menganggarkan untuk pesantren bukan hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota,” ucap Kang Uu.

Selanjutnya, Pemda Provinsi Jabar akan membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari ponpes yang ada di Jabar. Organisasi ini diharapkan menjadi think tank (wadah pemikir) Pemda Provinsi Jabar dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

Tak lupa, Kang Uu mengapresiasi kerja Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Jabar dalam membahas Raperda Pesantren hingga ditetapkan menjadi Perda. “Hal ini menunjukkan kebersamaan eksekutif dan legislatif. Karena kami tahu, legislatif pun merupakan kepanjangan tangan masyarakat. Jadi, saya merasa bahagia dan gembira,” kata Kang Uu.

“(Perda Pesantren) ini pun sebagai bentuk perhatian RINDU (Ridwan Kamil-Uu) kepada masyarakat yang memang Kang Emil sebagai cucu kiai, saya juga cucu kiai, anggota dewan juga banyak yang keluarga pesantren,” ujarnya.

Adapun berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, terdapat 8.343 pesantren di Jabar dengan santri mukim berjumlah 148.987 santri. Kang Uu berujar, ditambah jumlah pesantren yang tidak tercatat dalam data, maka pesantren di Jabar berjumlah sekitar 12 ribu lebih dengan santri sekitar 6 juta orang.

Pemda Provinsi Jabar pun memiliki sejumlah program unggulan terkait pesantren maupun keumatan, di antaranya One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga English for Ulama.

Berbagai program di bidang batin tersebut bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Jabar sehingga terwujud Jabar Juara Lahir dan Batin.

** Cepi Kurniawan

Waspada, Lubang Menganga di Jalan Raya Kemang-Parung

Kemang | Jurnal Inspirasi

Jalan Raya Kemang – Parung yang diketahui Jalan kelas Provinsi selalu mendapat perbincangan negatif dari masyarakat dan pengguna jalan. Jalan yang kurang lebih 2 km ini, banyak ditemukan lubang menganga dan siap memakan korban.

Salah seorang warga Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Yudi Irawan (35) mengatakan, di jalan tersebut selalu memicu kecelakaan setiap pengendara, terutama pengendara roda dua. Meski demikian belum ada upaya dari pemerintah untuk memperbaikinya.

“Harus cepat diperbaiki sebelum memakan korban. Padahal ini jalan provinsi, seharusnya jalan provinsi harus mulus. Belum lama terjadi laka tunggal. Karena menghindari jalan berlubang seorang pengendara terjatuh,” ujarnya.

Selain itu, menurut Yudi lebih bahaya lagi ketika hujan deras, lubang – lubang tersebut tertutup genangan air, sehingga tidak bisa dilihat pengendara yang melintas. “Otomatis pengendara roda dua tidak melihat ada lubang. Di situlah banyak terjadi kecelakaan,” jelasnya.

Hal senada dikatakan salah satu sopir angkutan umum, Lukman (45). Dengan banyaknya kecelakaan, dirinya berharap agar jalan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sehingga tidak ada korban berjatuhan akibat jalan rusak tersebut.

“Jangan sampai jalan lintas provinsi sebesar ini, ada lubang besar. Kan itu jauh lebih membahayakan keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Migrasi Kartu BPNT di Desa Cinangneng Antre Berdesakan

Tenjolaya | Jurnal Inspirasi

Diduga abaikan protokol kesehatan (Prokes), ratusan warga Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor mengantre dan berdesakan untuk mengajukan pergantian kartu bantuan langsung non tunai dari pemerintah, Rabu (03/02/2021).

Salah satu  warga Desa Cinangneng Yoyoh (56) mengaku, dirinya telah mengantre sejak dua jam lalu , karena banyaknya warga yang dipanggil. “Sejak dua jam pak saya mengantre, tapi belum kepanggil juga sampai sekarang,” akunya kepada wartawan, kemarin.

Yoyoh juga mengatakan, bahwa dirinya datang ke kantor desa karena instruksi dari pihak desa setempat untuk proses migrasi kartu Bank BNI ke Bank Mandiri, yang nantinya dapat bantuan berupa kebutuhan pokok seperti telur, beras dan buah. “Saya lagi ngajukan untuk pemindah bukuan kartu dari BNI ke Mandiri,” ujarnya.

Dari pantauan, antrean terjadi sejak pagi hingga pukul 13. 30 WIB. Banyaknya warga mengantre dan diduga mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak, selain itu ada pula anak- anak dan balita yang ikut.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Desa Cinangneng tidak ada di kantornya. Salah seorang staf desa mengatakan, tidak ada siapapun yang bisa dimintai keterangan.

** Cepi Kurniawan

Limbah Perusahaan Semen Diduga Sebabkan Banjir dan Pendangkalan Saluran Drainase

Babakan Madang | Jurnal Inspirasi

Saluran drainase di Jalan Raya Babakan Madang, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai dangkal hingga kerap berakibat banjir lintasan. Hal ini diduga disebabkan oleh limbah PT Semen Indonesia Beton yang dibuang langsung ke saluran air tersebut.

Menurut salah satu warga setempat, Arifin(47) sudah sejak lama perusahaan tersebut membuang limbah semen langsung ke saluran drainase. “Ini sudah mendangkal sejak lama, air yang masuk tidak tertampung akhirnya meluap ke jalan,” ungkapnya, Rabu (3/2).

Meskipun hanya banjir lintasan, namun Arifin mengatakan, air tersebut acapkali menggangggu pengguna jalan. Ditambah kondisi jalan yang mulai terkikis sehingga rusak di beberapa bagian memperparah kondisi jalan tersebut.

Oleh sebab itu, dirinya meminta instansi terkait turun untuk memeriksa langsung kondisi saluran air tersebut dan melakukan penindakan jika pendangkalan memang disebabkan oleh PT Semen Indonesia Beton.

Sementara Admin Plan PT Semen Indonesia Beton, Ahmad Kurniawan saat dikonfirmasi mengatakan, permasalahan tersebut tengah dibicarakan di tingkat manajemen perusahaan. Meskipun begitu belum mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan atas mendangkalnya drainase tersebut. “Sedang dibicarakan, belum tahu lihat nanti hasil rapat,” kata dia.

Terpisah, Pengawas Jalan UPT Infrastruktur Jalan  dan Jembatan, Aep S mengaku telah mengetahui hal tersebut. Pihaknya pun pernah mengecek lokasi drainase tersebut. Pihaknya pernah melayangkan surat teguran ke PT Semen Indonesia Beton dan meminta pertanggung jawaban atas kondisi drainase tersebut.

“Kami belum cek kembali, nanti saya lapor ke pimpinan tindak lanjutnya bagaimana, apakah dilayangkan surat teguran kembali atau bagaimana,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Giliran Pasar Cigombong dan Cikereteg Disasar Satgas Covid-19

Caringin | Jurnal Inspirasi

Dua pasar di wilayah selatan Kabupaten Bogor, yakni Pasar Cigombong dan Cikereteg, Kecamatan Caringin, disasar tim Satuan Tugas (Satgas) Penegak Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.

Kegiatan operasi penggunaan masker di lokasi pasar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu, untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Perumda Pasar Tohaga yang dikomandoi langsung Direktur Operasional (Dirops), Doni Jatnika itu, menyasar para pengunjung di pasar tradisional mulai dari Pasar Cigombong dan Pasar Cikereteg, Rabu (3/2).

Dirops Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Doni Jatnika mengatakan, tim gabungan Satgas Penegak Disiplin Prokes Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, masih mendapati pelanggar Prokes. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Bogor, pihaknya sudah mendapati ratusan pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.

“Perumda Pasar Tohaga berperan aktif untuk mengurangi penyebaran Covid-19, termasuk dengan operasi seperti ini,” ungkap Doni kepada wartawan saat di Pasar Cikereteg.

Operasi Prokes di dua pasar pada Rabu (3/2), Perumda Pasar Tohaga mendapati beberapa pelanggaran prokes yang dilakukan pengunjung. Terutama dalam hal penggunaan masker. “Padahal kami sudah lakukan sosialisasi sejak awal pandemi baik dengan poster, dan media edukasi lainnya di seluruh unit pasar termasuk penggunaan medsos seperti Instagram milik Pasar Tohaga,” ujar Doni.

Menurutnya, Perumda Pasar Tohaga memang menyelaraskan kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM di Jawa dan Bali agar tren kasus peningkatan terkonfirmasi positif bisa ditekan. “Kita selalu berkoordinasi dengan Polres Bogor, Satpol PP, Korkecamatan. Intinya kita mencegah penyebaran Covid-19, dan menambah kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Kepala Unit Pasar Cikereteg, Tinah  mengatakan, pelanggar prokes yang kedapatan tak menggunakan masker sekaligus diberikan edukasi. Tinah mengungkapkan, pemerintah terus menyampaikan, meski vaksinasi mulai dijalankan, protokol kesehatan (prokes) yang dulunya 3M kini ditambah menjadi 5M harus tetap diterapkan.

 “Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Itu cara yang tepat untuk memutus rantai Covid-19,” tukasnya.

** Dede Suhendar

April, Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Dimulai

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Rencana pembangunan Jembatan Cikaniki 2 yang menghubungkan Desa Nanggung dengan Pangkaljaya dijadwalkan pengerjaannya akan segera dimulai dalam waktu dekat yakni sekitar April mendatang. Kepala Bidang Pembangunan Jalan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Adriawan mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan proses lelang pada Februari.

“Itu kan anggarannya sekitar 7 miliar jadi proses lelangnya di bulan sekarang ini selama  25 hari,” kata Andiriawan kepada Jurnal Bogor, Rabu (3/2).

Andriawan menyebutkan, proses saat ini adalah menyiapkan dokumen, mulai dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berikut Kerangka Ajuan Kerja (KAK) dan kelengkapan lainnya untuk dimasukan di permohonan  Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Setelah proses lelang dan pascakualifikasi kemudian terbit Surat Perintah Kerja (SPK) disitu baru mulai pengerjaan,” jelasnya.

Dia mengatakan, anggaran parsial telah berjalan selanjutnya keluar surat  SPK di bulan April dan minimal proses pengerjaannya selama 6 bulan. “Jadi bulan Oktobor jembatan itu sudah jadi,” ucapnya.

Ia menerangkan, selain pembangunan jembatan penghubung antardesa  yang anggarannya cukup besar, juga ada penataan jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda –Sentul di kawasan GOR Pakansari. “Termasuk pembangunan jalan lingkar Kebun Raya Cibinong,” pungkasnya.

** Arip Ekon