Bogor | Jurnal Inspirasi

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) meminta setiap lembaga pendidikan tidak mengangkangi peraturan yang ada di Kota Hujan. Hal itu dikatakannya saat menyikapi polemik pembangunan aula SMP Kreativa, yang diduga dibangun sebelum mengantungi izin.

“Apapun itu tak boleh melampaui aturan. Prinsip bangun dulu, urus izin belakangan itu jangan sampai diterapkan di dunia pendidikan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/2).

Menurut ASB, peran serta membantu mengembangkan pendidikan di Kota Bogor pun jangan dijadikan dalih pembiaran yang berujung menjadi pembenaran. Atas dasar itu, Satpol PP jangan tebang pilih dalam menindak. “Kami juga akan mengingatkan kepada yayasan pendidikan, jangan melanggar aturan,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang duduk di Komisi IV ini mengaku kerap menerima laporan masyarakat yang tidak terfasilitasi oleh sekolah swasta. Bahkan, kerap ada kasus penahanan ijazah. “Saya berharap, lembaga pendidikan lebih melahirkan upaya solutif dalam mencerdaskan anak bangsa bukan malah menjadi industri komersil baru ditengah pendemi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Fachrudin meminta setiap sekolah harus mengantungi IMB sebelum membangun. “Jangan sampai niat baik menjadi buruk. Seperti orang mahir bawa mobil tapi belum mengantongi SIM, kan tetap saja salah,” paparnya.

Dalam kesempatan berbeda, Manajer Humas SMP Kreativa, Suci Apriani, mengaku bahwa pihaknya sudah mengantungi IMB untuk pembangunan aula. “Alhamdullilah IMB sudah terbit,” katanya.

Di tempat berbeda, Kabid Izin Pemanfaatan Ruang pada DPMPTSP Kota Bogor, Naufal Isnaeni mengaku pihaknya telah menerbitkan IMB aula tersebut. “Sudah keluar IMB-nya,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Dari 118 RW, Zona Merah Tersisa 19 RW

Bogor | Jurnal Inspirasi

Dalam sepekan terakhir jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kecamatan Bogor Tengah menurun dari sebelumnya 79 orang, per hari ini Rabu (24/2) menurun 76 orang.

Dari keseluruhan yang terkonfirmasi positif, beberapa pasien mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 sebanyak 26 orang. Sedangkan 8 orang diantaranya mendapatkan perawatan di pusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, untuk 42 orang lainnya melakukan isolasi mandiri (Isoman).

“Alhamdulillah trennya menurun dalam seminggu terakhir ini,” ujar Camat Bogor Tengah Abdul Wahid kepada wartawan, Rabu (24/2).

Terlihat dari data yang ada jumlah terkonfirmasi positif dari klasisfikasi lokasi RW yang masuk zona merah/orange tinggal tersisa 19 RW se Kecamatan Bogor Tengah.

Sedangkan untuk Zona Hijau sebanyak 68 RW, Zona Kuning sebanyak 31 RW. Penurunan RW zona merah ini, sambung Wahid, berdampak dari adanya kebijakan ganjil genap di Kota Bogor. Khususnya di wilayah Bogor Tengah yang sangat berpotensi adanya penurunan covid.

“Tingkat kerumunan dan penumpukan masa semakin berkurang. Peran aktif aparat wilayah serta RW siaga covid terus melakukan penyuluhan di RW masing-masing,” terang Wahid.

Mantan Camat Bogor Timur tersebut berharap masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan protokol kesehatan 5 M.

“Aparatur di wilayah Bogor Tengah selalu mengingatkan kepada pengurus RT RW untuk selalu sosialisasi Covid19. Diupayakan juga masyarakat membatasi aktifitas keluar rumah dan tidak melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan atau kegiatan sia-sia,” harap Wahid.

Terpisah, Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah Irman Khaerudin juga mengimbau cuaca ekstrim yang masih bisa terus terjadi diantaranya angin kencang dan hujan dengan intensitas tinggi.

“Namun sesuai monitoring kami sebulan terakhir, titik banjir di wilayah Bogor Tengah sudah hilang,” papar Irman.

Ia melanjutkan, bencana tanah longsor pun hanya terjadi pada satu titik yaitu di wilayah Ciwaringin. Namun demikian, ia tetap mengimbau kepada masyarakat serta jajaran kelurahan serta RT RW untuk terus mewaspadai adanya bencana alam.

“Para lurah agar bisa memetakan titik rawan bencana di masing-masing kelurahan. Para aparar di kelurahan diharapkan dapat mengiatkan masyarakat dan mengajak untuk melakukan aksi bersih-bersih,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Mejelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor akhirnya menjatuhkan vonis delapan tahun hukuman penjara terhadap dua terdakwa kasus pemalsuan surat atas perizinan pembangunan Rumah Sakit Graha Medika Bogor, Fikri Salim dan Rina Yuliana dalam berkas penuntutan terpisah.

Putusan itu sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa masing-masing selama delapan tahun penjara.

Sidang putusan yang diawali Rina dan selanjutnya Fikri ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Arya Putra Negara dengan Hakim Anggota Edi Sanjaya Lase dan Edwin Adrian pada Rabu (24/2).

Sidang pembacaan putusan dihadiri langsung JPU dan penasehat hukum terdakwa. Sedangkan Fikri dan Rina mengikuti sidang melalui video jarak jauh dari Lapas Gunung Sindur.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penggunaan surat palsu atau yang dipalsu dan penggelapan dilakukan oleh orang menguasai barang itu karena mendapat upah uang berapa kali.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rina Yuliana, oleh karena itu dengan penjara selama 8 tahun,” kata Ketua Majlis Hakim.

Dalam kasus yang sama dengan laporan terpisah Ketua Majlis Hakim juga menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada terdakwa Fikri Salim.

Pada pertimbangan yang dibacakan majlis hakim, bahwa kasus ini terjadi pada 2015 sampai dengan 2019. Diawali, Fikri menjalin kerjasama dengan Rina melalui almarhum Slamet Isnanto untuk pengurusan perizinan rumah sakit.

Di proyek itu, Fikri ditunjuk sebagai pelaksana dengan rencana pembangunan 7 lantai dan 2 basement. Rumah sakit tersebut dibangun PT. Muhammad Medika Abadi yang merupakan anak perusahaan PT. Jakarta Medika.

Dalam hal pengajuan permohonan perizinan ke DPMPTSP, Rina menggunakan surat kuasa yang diterima dari almarhum Slamet termasuk berkas-berkas yang dibutuhkan lainnya. Surat kuasa itu ditandatangani Dr. Lucky Azizah.

Namun berdasarkan hasil lab yang dibacakan JPU dalam persidangan, disimpulkan tanda tangan surat kuasa termasuk dalam beberapa lampir berkas lain merupakan tanda tangan karangan atau berbeda dengan aslinya.

Dr. Lucky Azizah dalam keterangannya meminta pengurusan perizinan dilakukan secara resmi melalui DPMPTSP, dengan kata lain tanpa perantara. Fikri mengajukan pembiayaan ke perusahaan induk dengan cara penggantian uang melalui kuitansi.

Terkait pembiayaan, PT. Jakarta Media telah mengeluarkan uang Rp1,1 miliar. Sementara biaya resmi retribusi IMB dengan 4 lantai 2 basement Rp368 juta. Dalam kesaksiannya, Rina menyebutkan ada pengurusan IMB perluasan dengan penambahan 2 lantai atas permintaan Fikri dengan biaya Rp20 juta.

Dalam kasus ini, Dr. Lucky Azizah selaku komisaris PT. Jakarta Medika mengalami kerugian Rp715 juta. Namun hingga waktu yang ditentukan pada 2019, rumah sakit tersebut belum beroperasi lantaran belum mengantongi surat laik fungsi (SLF).

Selain rumah sakit, surat kuasa tersebut juga dimanfaatkan Rina atas persetujuan Fikri untuk pengurusan perizinan pembangunan hotel Family yang lokasinya dekat dengan rumah sakit.

“Mengadili, satu menyatakan terdakwa Fikri Salim terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsu, dan penggelapan yang dilakukan oleh orang itu karena dapat upah uang beberapa kali sebagai mana dalam dakwaan ke satu, subsidar dan ke satu primer. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama delapan tahun,” jelas Ketua Majlis Hakim.

Atas putusan ini, Rina mengatakan akan berpikir dulu terhadap putusan majelis hakim. Keputusan yang sama diungkapkan Fikri Salim dalam menyikapi vonis majlis hakim terhadap dirinya.

** Fredy Kristianto

Endah Minta Pemkot Hilangkan Isolasi Mandiri

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Kota Bogor pada pekan lalu hingga Selasa (23/2), mendapat sorotan tajam dari Anggota Pansus III Penanganan dan Pencegahan Covid-19 DPRD, Endah Purwanti.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan pengecekan by name by address terhadap mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sebab, kata Endah, salah satu faktor utama penyebab kematian karena corona adalah penyakit penyerta atau komorbid.

“Kemudian mesti dilihat juga sejauh mana efektifitas surveilance di puskesmas. Untuk mengetahui apakah pasien covid dirujuk dalam kondisi darurat atau tidak,” ujar Endah kepada wartawan, Rabu (24/2).

Sebab, kata dia, terkadang penyebab kematian akibat covid adalah adanya keterlambatan rumah sakit (rs) dalam hal penaganan. “Misalnya ketika ada pasien datang ke rs non rujukan covid, harusnya segera dirujuk ke rs rujukan. Tapi karena lambat akhirnya meninggal dunia,” ungkap politisi PKS itu.

Bahkan, kata dia, ada salah satu kasus yang terjadi, pasien baru dirujuk ke rs rujukan covid dalam kondisi darurat, sehingga meninggal dunia. “Harusnya saat pasien tidak dalam kondisi baik, mesti segera dirujuk,” ungkapnya.

Selain itu, kata Endah, untuk meminimalisir kematian akibat Covid-19, seharusnya pemkot mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat untuk meniadakan isolasi mandiri khusus Orang Tanpa Gejala (OTG). “Tujuannya supaya tidak unfall saat masuk rs,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, fungsi pengawasan pada puskesmas pun mesti diperketat. Misalnya, ketika ada notifikasi yang masuk soal adanya kasus positif, petugas mesti melakukan engecekan kondisi, dan merujuk pasien.

“Tingginya angka kematian pada pekan lalu juga mesti dilihat apa ada keterlambatan merujuk kareba surveilance nggak jalan atau karena pelayanan rs terlambat, atau ada komorbid,” katanya.

Hal itulah, kata Endah, yang menjadi alasan pansus menerbitkan rekomendasi kepada pemkot, agar penanganan corona bukan hanya melalui sisi medis, tetapi psikologis dan spiritual.

“Sebab orang yang sakit karena covid juga diserang mentalnya. Itu membuat mereka semakin drop dan unfall. Itu mesti diperhatikan pemkot,” tandasnya.

Jumlah kasus positif covid 19 di Kota Bogor terus alami penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor pada 23 Februari, jumlah positif Covid 19 di Kota Bogor mengalami penurunan menjadi 74 orang, dari sebelumnya, yakni 82 kasus.

Namun angka mencengangkan terjadi dalam kasus meninggal. Dalam sepekan sebwlumnya terlaporkan 11 orang dan akumulatif tercatat 190 kasus. Bahkan, hingga Selasa (23/2) terdapat tambahan dua orang sehingga menjadi 195

 Berdasarkan laporan harian pada Selasa (22/2) terjadi penambahan 3 kasus pasien positif meninggal dunia. Sementara pada Selasa (23/2) terjadi penambahan dua orang meninggal. Sedangkan, dalam pekan kemarin, terlaporkan 8 kasus meninggal.

Kemudian, berdasarkan laporan data harian, Satgas Covid-19 Kota Bogor, Sabtu (20/2) juga terjadi penambahan 3 pasien positif meninggal. Sehari sebelumnya, Jumat (19/2) ada penambahan 4 kasus, dan Kamis (18/2) satu kasus.

Sementara pada Rabu (24/2), jumlah terkonfirmasi positif naik menjadi 78 orang. Namun, tidak ada tambahan untuk pasien meninggal. Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Covid-19, Sri Nowo Retno dalam keterangannya menuturkan, dengan peningkatan pasien positif meninggal.

 “Pasien meninggal disebabkan pasien mempunyai riwayat penyakit penyerta yang menahun. Sehingga dalam perjalanan penyembuhan Covid, pasien meninggal,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menganggarkan Rp32 miliar untuk melanjutkan proyek Masjid Agung pada tahun ini. Dengan demikian, diharapkan pekerjaan akan pungkas 40 persen dari Detail Engineering Design (DED).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pada 2021 ini terdapat beberapa kegiatan strategis pembangunan infrastruktur di Kota Bogor seperti, penataan kawasan Suryakencana yang bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.

Menurut dia, Pemkot Bogor merencanakan pembuatan DED perbaikan dan pelapisan ulang jalan di enam jalan protokol, sehingga pada 2022 takkan adalagi tambal sulam. “Jadi sekarang mempersiapkan teknis untuk 2022. Enam jalan protokol semuanya itu di kelupas dulu jalannya, aspalnya di lapis ulang dengan aspal dengan kualitas yang tinggi,” ujar Dedie kepada wartawan, Rabu (24/2).

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Henny Nurliani menyatakan bahwa hingga kini pengajuan tender pekerjaan revitalisasi Masjid Agung belum masuk.

Sebab, kata dia, berkas masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pengguna anggaran. “Dinas PUPR belun mengajukan untuk tender pekerjaan fisik Pembangunan Mesjid Agung,” ucapnya.

Namun, sambung dia, saat ini PBJ tengah melelangkan konsultan Pengawasan Pembangunan Masjid Agung Lanjutan dengan pagu anggaran Rp1,4 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp837 juta.

“Sekarang masih tahapan Masa Sanggah Prakualifikasi dan ditarget selesai tender pada April mendatang,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan bila angkutan kota (angkot) yang melintasi Jalan Paledang dan Pahlawan tetap akan beroperasi seperti biasa. Kendati, dua ruas jalan itu ditutup hingga enam bulan ke depan akibat pembangunan rel ganda.

Kepala Dishub, Eko Prabowo mengatakan, walaupun ada penutupan dan rekayasa lalu lintas dengan jembatan darurat atau jalur di samping jalan utama yang akan dibangun, angkot yang melintas pada dua jalan itu tetap beroperasi seperti biasa.

“Ya misalnya angkot 02 dan 14 jurusan Sukasari-Bubulak, atau angkot yang biasa melintasi Jalan Pahlawan-Empang, tetap bisa melintas seperti biasa. Begitu pula di Jalan Paledang, angkot yang biasa lewat pun tetap boleh melintas di jembatan darurat,” ujar Eko kepada wartawan, Rabu (24/2).

Eko menambahkan, rekayasan lalu lintas terhadap operasional angkot bisa saja terjadi, apabila terjadi kepadatan pada dua ruas jalan tersebut.

“Jadi insindetil saja di lapangan. Kita lihat volume lalu lintasnya. Kalau padat banget, ya akan ada rekayasa lalin. Dengan tujuan untuk memecah krodit dan arus lalu lintas,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor l Jurnal Inspirasi

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menggelar seminar umum dengan tema “Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (Banjir dan Longsor) pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional” melalui daring Zoom Meeting, Rabu (24/02).

Seminar ini dibuka dengan opening remarks dari Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR, CIQaR., IPU. Webinar menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Ir. Dody Ruswandi, MSCE Deputi Penanganan Darurat BNPB, DR. Nelly Florida Riama, S.SI., M.SI Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Dr. Armi Susandi, MT Dosen Prodi Meteorologi Institut Teknologi Bandung yang juga sebagai Kapuslitbang BIN dan PROF DR. Edvin Aldrian, B.ENG., M.SC Pakar Meteorologi dan Klimatologi  BPPT serta moderator webinar Letkol Sus Adi Subiyanto,

Rektor Unhan RI menjelaskan pentingnya upaya penanggulangan bencana alam yang tidak pernah berhenti, serta pentingnya manajemen penanganan bencana yang cepat dan tepat, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 yang terjadi dewasa ini.

Hal tersebut membuat permasalahan dalam penanganan bencana semakin  sulit dan kompleks. kegagalan dalam mengelola bencana  akan sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, salah satunya aspek keamanan nasional. Sehingga melalui seminar diharapkan akan memberikan  pemahaman kepada seluruh peserta webinar, terkait penanggulangan bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) pada masa pandemi Covid-19  dalam perspektif keamanan nasional

Narasumber dari BNPB menerangkan mengenai problema dan tantangan penanggulangan bencana (banjir dan longsor)  di masa pandemi Covid-19 guna mendukung keamanan nasional. Selain itu narasumber dair BMKG  perubahan iklim dan potensi bencana hidrometeorologi di tahun 2021. Kemudian narasumber dari BPPT menyampaikan informasi mengenai teknologi mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Sedangkan  ITB menyampaikan informasi mengenai sistem informasi multi hazard dalam mewujudkan Indonesia tangguh bencana.

Banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor mencakup lebih dari 50% kejadian bencana alam selama tahun 2020. Jumlah bencana alam di indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Konsep penanggulangan bencana di era society 5.0 permasalahannya akan meliputi penyediaan informasi evakuasi, penyelamatan korban dan pengiriman suplai bantuan dengan pengiriman yang optimal.

Tantangan yang dihadapi penanggulangan bencana di tengah pandemi Covid-19 yaitu adanya klaster baru yaitu klaster Covid-19, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan bagi korban bencana, ketersediaan APD bagi pengungsi dan relawan terbatas serta munculnya penyakit lain pasca bencana menjadi komorbid jika terinfeksi Covid-19.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab mendapatkan feedback berupa pertanyaan, saran dan masukan mengenai materi seminar yang disajikan oleh para narasumber dan berjalan dengan lancar. Acara ini melibatkan 270 partisipan yang dihadiri oleh beberapa pejabat eselon I, II dan III Unhan RI, para Dosen, Mahasiswa serta alumni Unhan RI dan beberapa peserta dari praktisi kebencanaan seperti BNPB, BMKG, MDMC Yogyakarta, BPBD Kabupaten Bogor, BPBD Kabupaten Pasaman, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Karangasem, BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan BPBD Kabupaten/Kota lainnya.

Dengan dilaksanakannya seminar ini, diharapkan dapat berkontribusi bagi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (khususnya Bencana Banjir dan Longsor) yang sering  mendominasi kejadian bencana di Indonesia.

** Arip Ekon/Rilis BPBD Kabupateb Bogor

HUT ke-6, Satukan Tekad Menuju RSUD Leuwiliang yang Sehat

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi

RSUD Leuwiliang memperingati hari ulang tahunnya yang ke-6 saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Acara pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Peringatan ulang tahun kali ini mengambil tema “Satukan Tekad Menuju RSUD Leuwiliang yang Sehat” yang puncaknya dilaksanakan pada Rabu, 23 Februari 2021.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Leuwiliang Vitrie Winastri yang juga Ketua Panitia HUT RSUD Leuwiliang mengatakan, acara peringatan dibuat untuk mempererat tali silaturahmi, baik internal maupun eksternal.

Kegiatan yang pertama dilakukan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada kaum dhuafa warga sekitar dan anak yatim di beberapa RT dan RW. “Ada 50 anak yang kami santuni pada hari Jumat lalu,” jelasnya.

Kemudian kegiatan yang kedua memberikan bingkisan kepada pasien yang di rawat. Seluruh pasien diberikan bingkisan pada Senin, 22 Februari 2021. “Kami berikan seluruh pasien yang dirawat di RSUD Leuwiliang,” ujarnya.

Tidak hanya bakti sosial, kata Vitrie Winastri, kegiatan seminar ilmiah pun dilakukan untuk berbagai pengalaman tentang penanganan pasien Covid-19 ini dengan narasumber ada yang dari internal maupun eksternal RSUD Leuwiliang.

“Dari internal dokter spesialis paru ada perawat IGD, dari eksternal HIPTI (Himpunan Perawat untuk Inspeksi). Selain itu, kita juga ada lomba RS idol semua secara virtual, lomba dance 5M dan edukasi tentang protokol kesehatan dan terakhir ada lomba logo,” jelasnya.

Vitri juga mengaku, ada pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti sejak RSUD berdiri dan kepada perawat yang meninggal pun diberikan penghargaan. “Yang jelas ini semua rangkaian acara HUT RSUD ke-6, semoga kedepannya mampu lebih baik dengan fasilitas disini,” ucapnya.

Senada dikatakan Direktur RSUD Leuwiliang Hesti Iswandari, pada usia 6 tahun ini dia berharap RSUD Leuwiliang tetap paripurna untuk akreditasi. Karena masih banyak fasilitas yang perlu ditambahkan salah satunya dokter spesialis.

“Kita juga terus berusaha melakukan tambahan layanan baik spesiasilis dan sub spesialis, dan sarana, karena kita sudah tipe B,” tambahnya.

Bahkan, ia melihat untuk wilayah Bogor Barat sangat membutuhkan layanan tipe B, tapi memang kendalanya masih banyak sehingga butuh disuport karena masih banyak kekurangan. “Salah satunya kita belum mempunyai dokter spesialis patologi anatomi dan kita meminta ke pihak provinsi untuk bisa memenuhi permintaan dokter spesialis tersebut,” tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan, pengembangan rawat inap harus segera dioperasionalkan alias dihuni, tapi masih ada kendala karena pemerintah sedang fokus terhadap Covid-19 yang memang sudah dikondisikan tapi kepangkas lagi. “Tak hanya anggaran kesehatan saja tapi dana desa juga ikut di refocusing. Namun, untuk layanan yang ada dioptimalkan, beserta alat lain juga,” jelasnya.

Mantan Dirut RSUD Ciawi ini berharap ada pengembangan gedung intensif dimana nanti IGD, ICU, dan bedah bisa sentral karena dulu belum sepenuhnya standar, tetapi sekarang minimal sedikit demi sedikit sudah dilakukan renovasi. “Dengan berjalannya waktu pasti akan terus dilakukan kelengkapan lain. Karena, kebanyakan warga disini tidak mau dirujuk, saya harap kedepan bisa mengembangkan fasilitas yang ada,” harapnya

Sementara itu, Wakil Direktur Adminitrasi RSUD Leuwiliang Inlaurizen menambahkan, di era baru ini jelas sistem layanan diubah menjadi hal baru, seperti penggunaan masker diwajibkan bahkan ke pengunjung juga. “Bahkan kita juga membuat sarana pelindung, memaksimalkan proteksi kesehatan, kemudian bantuan makanan tambahan dan diawal tahun ini akan disiapkan kembali,” kata Iin.

Wanita yang disapa Iin tersebut mengungkapkan, perubahan lain seperti sistem layanan salah satunya karyawan semua divaksin dan diberikan penjelasan mengenai prokes. “Jadi disini ada dua rawat inap khusus Covid-19, dan rencananya membangun ruang ICU khusus serta membuat ruangan lain. Total ada 51 tempat tidur buat pasien Covid-19,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan