jurnalinspirasi.co.id – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan mega biodiversitas dan budaya terbesar di dunia. Dari potensi hayati, geologi, budaya, hingga bahari dan pesisir, negeri ini menyimpan peluang ekowisata yang sangat berlimpah.
Meski demikian, Prof. Ricky Avenzora, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, menilai perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih belum optimal dan tertinggal dibandingkan negara tetangga.
“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, hingga ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya dalam Konferensi Pers Pra-Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, 18 September lalu.
Dalam paparannya berjudul “Retrospeksi Akademis 35 Tahun Pembangunan Ekowisata di Indonesia”, Prof. Ricky, yang akrab disapa Prof. Ara, juga menyoroti kekayaan budaya Nusantara. Lebih dari 1.300 etnis, ratusan seni bela diri, permainan tradisional, hingga ribuan folklor masih belum tergarap secara serius.
“Penelitian mahasiswa saya di satu kabupaten saja menemukan lebih dari 300 folklor. Bayangkan jika dikalikan dengan 457 kabupaten/kota di Indonesia. Ini bisa menjadi kekuatan besar industri kreatif kita, bahkan menandingi drama Korea,” ungkapnya.
Prof. Ara menilai ada tiga masalah utama dalam pembangunan pariwisata Indonesia:
1. Devisa dan jumlah wisatawan masih kalah dari negara tetangga.
2. Potensi alam dan budaya justru banyak yang mengalami kerusakan.
3. Distribusi manfaat pariwisata yang timpang, di mana kelompok menengah ke atas lebih banyak menikmati keuntungan, sementara masyarakat kecil hanya memperoleh “recehan”.
“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Prof. Ara menilai pengembangan pariwisata di Indonesia selama ini terlalu terjebak pada skema vokasional. Akibatnya, kompetensi keilmuan tidak komprehensif, yang berimbas pada lemahnya perencanaan dan buruknya kinerja birokrasi.
Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah langkah, antara lain: Academic reengineering di bidang kepariwisataan, Pergeseran paradigma pembangunan pariwisata, dari sekadar membangun fasilitas untuk turis menjadi pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal, dan Penguatan peran sektor swasta sebagai inkubator bisnis komunal.
Terkait peranan sektor swasta, dalam sesi Pra-Orasi Ilmiah tersebut, Prof. Ara juga menegaskan pentingnya peningkatan peran dan kepastian ekosistem berusaha. Ia menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, langkah pemerintah yang menyegel dan mencabut izin usaha wisata belakangan ini cenderung dimaknai sebagai individual over acting (aksi berlebihan secara individual) serta position abuse of power (penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan).
“Intinya tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan. Menurut saya, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan, hak usaha para pengusaha wisata seharusnya dikembalikan, bahkan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Prof. Ricky menyebut EIGER Adventure Land sebagai salah satu contoh pengusaha yang patut didukung.
“Perlu kita sadari, Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata yang masuk kategori menengah-atas dan konsisten mengembangkan ekowisata. EIGER adalah salah satunya,” kata Prof. Ricky.
Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal. Jika ada kekeliruan atau kekurangan dari pihak swasta, maka sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.
“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan, serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” pungkasnya.
(MH.Arinta)
