Cuaca ekstrem hujan deras disertai angin kencang yang menerjang Kota Bogor, Selasa (21/9) telah memporak-porandakan beberapa bangunan rumah di Kelurahan Harjasari dan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata pun langsung turun untuk memberikan bantuan dan melakukan pengecekan di rumah-rumah yang terdampak.
“Alhamdulillah hari ini menyalurkan bantuan untuk warga RW 01 dan 11 di Kelurahan Harjasari dan RW 01 dan 04 di Kelurahan Muarasari. Sekaligus mengecek dampak dari angin kencang yang kemarin melanda wilayah ini,” ujar Dadang kepada wartawan, Rabu (22/9).
Berdasarkan data yang diterima oleh politisi PDI Perjuangan ini, di Kelurahan Harjasari dan Muarasari ada 12 rumah yang mengalami rusak berat.
Apabila ditotal, dari bencana angin kencang ini ada 15 KK yang terdampak.
Untuk itu, ia meminta agar pihak Kelurahan bergerak cepat melakukan pendataan dan asesmen agar warga yang terdampak bisa langsung melakukan perbaikan melalui dana BTT.
“Aparatur wilayah harus bergerak cepat, agar warga bisa langsung melakukan perbaikan. Kami di DPRD juga akan melakukan pengawasan agar anggaran yang digunakan bisa maksimal,” tegas DID.
DID juga meminta BPBD Kota Bogor agar sesegera mungkin melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana.
Mengingat saat ini musim penghujan sudah dimulai dan ia meminta agar BPBD Kota Bogor terus memantau peringatan dini dari BMKG.
“Ini harus dipertakan agar peringatan dini bisa segera diberitahukan kepada warga. Tentunya didalam revisi RTRW juga harus diperhatikan titik rawan bencana. Saya juga mau meminta agar dana BSTT di APBD perubahan nanti di tambah, karena memasuki musim hujan potensi terjadi bencana makin tinggi di Kota Bogor,” pungkasnya.
24 Pj Gubernur Dipilih Jokowi, 247 Kepala Daerah Dipilih Mendagri
Jakarta | Jurnal Inspirasi
Mulai 2022, Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan bakal memimpin 24 provinsi setelah dipilih Presiden Joko Widodo. Hal itu merujuk aturan peralihan kepemimpinan jelang Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kepala daerah dari ASN akan berstatus penjabat (Pj.) gubernur. ASN yang ditunjuk sebagai Pj. gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.
Daerah yang akan dijabat ASN pada 2022 yakni 7 provinsi antara lain Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Pada 2023, ada 17 provinsi yang bakal dijabat ASN antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam prosesnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menyiapkan tiga nama pejabat pimpinan tinggi madya. Biasanya, kata dia, nama-nama itu diambil dari para pejabat setingkat direktur jenderal dan inspektur jenderal di Kementerian Dalam Negeri.
“Ada 24 gubernur dari 34 provinsi yang akan dijabat ASN. Siapa yang mengusulkan? Mendagri sebagai pembantu presiden di bidang pemerintahan dalam negeri,” Kata Djohermansyah, Rabu (22/9).
Kemudian, nama-nama itu dikirim ke presiden untuk dipilih. Presiden lalu menunjuk salah satu dari tiga calon itu sebagai penjabat gubernur. Berdasarkan penjelasan pasal 201 UU Pilkada, masa jabatan penjabat kepala daerah adalah satu tahun. Jika masa jabatan telah habis, bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.
Sementara mekanisme serupa berlaku di tingkat kabupaten/kota. Sebanyak 247 kabupaten/kota akan dijabat oleh ASN yang dipilih Mendagri. Djohermansyah mengatakan, nama-nama kandidat penjabat bupati/wali kota diusulkan oleh gubernur. Calon penjabat wali kota/bupati berasal dari pejabat pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II.
“Diusulkan tiga nama kepada mendagri oleh gubernur. Mendagri mempelajari dan berkonsultasi dengan gubernur. Kemudian, ditetapkan satu nama dari usulan gubernur tadi,” ucap Djohermansyah. Masa jabatan untuk penjabat bupati/wali kota juga satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.
Proses peralihan ini terjadi karena upaya penyerentakan pilkada di tahun 2024. Selama ini, ada tiga gelombang pilkada serentak, yaitu 2015, 2017, dan 2018. Kepala daerah hasil Pilkada 2015 telah diregenerasi lewat Pilkada 2020. Sementara itu, kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan Pilkada 2017 akan menyudahi masa jabatan pada 2022 dan 2023.
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024,” bunyi pasal 201 ayat (9).
Mengenai Pemilu 2024, Partai Keadilan Persatuan (PKP) menyatakan, Presiden Joko Widodo sepakat agar syarat partai politik non-parlemen menjadi peserta Pemilu 2024 tidak dipersulit. Selain itu Jokowi juga menegaskan Pemilu 2024 tetap digelar di bulan April 2024.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan PKP. Sekjen PKP Said Salahudin mengatakan, Jokowi menerima kunjungan PKP di Istana Bogor, Rabu (22/9). Hasil pertemuan pengurus PKP dengan Jokowi antara lain memunculkan dua kesamaan pandangan soal pemilu 2024. “Pertama, Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi peserta pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi,” ujar Said.
“Kemudian, presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024,” tambahnya.
Menurut Said, Jokowi juga akan memanggil Mendagri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Said mengatakan, PKP sudah bertemu dua kali dengan Jokowi dalam satu bulan terakhir. Pertemuan pertama pada 1 September 2021 di Istana Negara Jakarta, dan yang kedua di Istana Bogor.
“Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024,” tuturnya.
Dalam pertemuan di Istana Bogor pagi tadi Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sementara pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta. Said mengatakan, dalam pertemuan tersebut, mereka mengundang Jokowi ke acara pelantikan pengurus DPN PKP pada 24 September 2021 di Jakarta.
Partai Golkar Kabupaten Bogor mulai melakukan persiapan dalam memenangkan pertarungan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 2024 nanti yakni membuka pendaftaran bakal calon (Balon) fungsionaris.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharrom mengatakan, pihaknya menjalankan proses aturan partai dalam persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024.
“Pada hari ini saya mengumumkan bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor membuka peluang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat baik kader Partai Golkar, kader organisasi sayap partai Golkar, Organisasi pendiri dan didirikan maupun masyarakat umum yang ingin mendaftar sebagai bakal calon fungsionaris partai Golkar yang menjadi syarat wajib untuk mencalonkan diri sebagai caleg di pemilu mendatang,” ujar Aan kepada Jurnal Bogor, Rabu (22/9).
Ia mengungkapkan, Selanjutnya kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jalan Raya Tegar Beriman ini membuka pendaftaran bakal calon fungsionaris di hari senin, rabu dan jum’at hingga tanggal 8 Oktober 2021 pada pukul 10.00-16.00. “Hingga tanggal 8 Oktober kita buka pendaftaran bakal calon fungsionaris Partai Golkar dan yang bertanggung jawab atau yang menerima pendaftaran adalah saudari Ida Yuliani yang stand by di kantor DPD Partai Golkar, untuk syarat-syarat menjadi bakal calon fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Bogor akan dijelaskan saat melakukan pendaftaran,” kata Aan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu menerangkan, proses tersebut wajib dilampaui semua orang yang ingin mencalonkan legislatif dari partai berlambang beringin.
“Fungsionaris itu juga harus ditempuh para anggota legislatif Kabupaten Bogor dari partai Golkar yang ingin kembali bertarung dalam Pileg 2024 nanti,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi (Wanhay) memaparkan, dirinya apresasi terhadap panitia penyelenggara fungsionaris.
“Semua bakal calon fungsionaris agar dapat mengikuti tahapan-tahapan sesuai aturan partai. Insyaallah tahapan tersebut akan melahirkan para wakil rakyat dari Partai Golkar yang mampu membangun Kabupaten Bogor untuk kepentingan masyarakat,” papar Wanhay.
Sebelum keberangkatan atlet Kota Bogor, menuju Papua untuk memperkuat Kontingen Jawa Barat, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, memberikan apresiasi berupa uang saku kepada pejuang olahraga asal Kota Bogor.
Penyerahan uang saku dari KONI Kota Bogor, langsung diserahkan kepada atlet, pelatih, dan official asal Kota Bogor, melalui Pengurus Cabang dari masing-masing atlet, pelatih ataupun official. Hal itu ditegaskan Bidang Prestasi KONI Kota Bogor, Yudi Wahyudi, Rabu, 22 September 2021
“Kita sudah serahkan uang saku untuk pejuang olahraga Kota Bogor, yang akan berjuang di ajang PON Papua 2021. Bahkan uang saku tersebut tidak hanya dari KONI, akan tetapi dari masing-masing cabor juga memberikan uang saku kepada para atlet, ataupun pelatihnya,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, pemberian uang saku kepada atlet nominalnya tidak begitu besar. Namun ini adalah bentuk apresiasi dan sekaligus motivasi KONI ataupun Pengcab terhadap para pejuang olahraga Kota Bogor yang akan bertanding di ajang PON Papua 2021.
“Sungguh sinergi dan kolaborasi yang luar biasa untuk daerah seperti Kota Bogor KONI bisa memberikan apresiasi dan Pengcab juga memberikan apresiasi kepada para atlet-atletnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan penyemangat bagi atlet untuk berjuang dan memberikan prestasi emas untuk Jawa Barat di ajang PON 2021,” tegasnya.
Untuk Kota Bogor sendiri, sambung Yudi ada 55 atlet dari 22 cabang olahraga, yakni cabor Aeromodeling, Anggar, Angkat Besi, Atletik, Biliar, Bola Basket, Cricket, Dayung, Hockey, Judo, Kempo, Menembak, Panahan, Panjat Tebing, Rugby, Selam, Sepakbola/Futsal, Sepak Takraw, Taekwondo, Tarung Derajat, Tinju, dan Wushu. Sementara pelatih 11 orang, dan delapan orang wasit.
“Total dari Kota Bogor yang tergabung dalam Kontingen Jawa Barat, sebanyak 74 orang, 55 atlet, 11 pelatih, dan delapan wasit, termasuk saya sendiri juga mewakili Kota Bogor menjadi wasit untuk cabor judo pada PON 2021 ini. Namun kita berharap, para atlet-atlet tersebut, bisa menyumbangkan medali emas untuk Jawa Barat,” pungkasnya.
Ketua Umum Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Bogor, Fikri Ikhsani, optimis kedua pebiliar binaannya, Dhendy Krhistanto dan Irwanto Sitepu, mampu mempersembahkan medali untuk Kontingen Jawa Barat, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.
“Secara pribadi maupun Pengcab POBSI Kabupaten Bogor, percaya kedua atlet kami tersebut, bisa meraih medali di pentas olahraga empat tahunan yang digelar Bumi Cendrawasih tahun 2021,” ujar Fikri Ikhsani, Rabu (22/9/2021).
Camat Tajurhalang ini menjelaskan, jika kedua atlet biliar Kabupaten Bogor yang memperkuat tim biliar Jawa Barat pada PON 2021, yakni Dhendy Krhistanto dan Irwanto Sitepu. Bahkan kedua atlet tersebut akan turun di nomor Divisi Snooker.
“Nomor yang bakal mereka ikuti nanti, merupakan nomor andalan mereka. Jadi saya optimis Dhendy Krhistanto dan Irwanto Sitepu, bisa bersaing dengan lawan-lawan yang mereka hadapi, dan akan meraih medali emas untuk Jawa Barat,” tegasnya.
Fikri menambahkan, kalau kedua atletnya tersebut, sekarang ini telah bergabung dengan tim biliar Jawa Barat, untuk melanjutkan perjalan mereka menuju Papua, dalam waktu dekat ini.
Tiga pebasket putri Kabupaten Bogor, yang bertanding pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, diharapkan bisa bekerja sama dengan tim dalam meraih prestasi medali untuk Kontingen ‘Tanah Pasundan’ di Bumi Cendrawasih tersebut.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, didampingi Sekretarisnya, Mabruri Wijaya, Rabu (22/9/2021).
“Dari tiga pebasket tersebut, satu di antaranya turun di nomor 3×3 untuk Fuzi Rifka Sallam. Sedangkan dua pebasket lainnya, yakni Husna Aulia Latifah, dan Nur Indah Qur’ani tampil di nomor 5 on 5,” ujarnya.
Mabruri menjelaskan, ketiga pebasket binaannya tersebut telah bergabung bersama tim basket Jawa Barat. Bahkan, sambung sang juru taktik tim basket putri Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Kabupaten Bogor, Tim Jawa Barat, akan berangkat ke Papua, tanggal 29 September 2021. Karena, sambung dia, tanggal 2 Oktober mereka sudah harus bertanding di Gelanggang Olahraga (GOR) Mimika Sport Complex, Kabupaten Mimika.
“Kita ingin mereka bisa berjuang bersama-sama tim putri Jawa Barat untuk meraih medali. Baik di nomor 3×3 ataupun 5 on 5. Karena tim putri termasuk tim yang ditarget medali pada PON kali ini,” tegasnya.
Mantan pelatih yang meloloskan tim putri Jawa Barat menuju PON Papua 2021 ini juga optimis, ketiga pebasket binaan Perbasi Kabupaten Bogor tersebut, akan bermain dengan performa terbaik mereka bersama tim basket 3×3 dan 5 on 5 Jawa Barat, dalam meraih medali dipentas olahraga paling akbar empat tahunan di Indonesia tahun 2021.
Untuk Atlet Kabupaten Bogor Peraih Medali PON XX Papua 2021
Cibinong | Jurnal Inspirasi
Bupati Ade Yasin, secera resmi memberangkatkan 97 perwakilan atlet, pelatih dan official asal Kabupaten Bogor, yang akan berjuang untuk Kontingen Jawa Barat, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, di Pendopo Bupati, Selasa, 21 September 2021 lalu
Selain pelepasan, Bupati Ade Yasin, secara simbolis juga memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih dan official Kabupaten Bogor, berupa uang saku bagi pejuang olahraga ‘Bumi Tegar Beriman’ yang berjuang untuk Kontingen Jawa Barat, di pentas olahraga paling akbar empat tahunan di tanah air, pada 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang.
Bukan itu saja, Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyatakan, siap memberikan bonus kepada para atlet, pelatih dan official yang meraih medali untuk Kontingen Jawa Barat. Bahkan, Ade Yasin juga ingin menyaksikan langsung atlet Kabupaten Bogor bertanding, namun karena tiket ke Papua mahal. Maka dirinya lebih memilih memberikan dukungan serta suportnya dari Kabupaten Bogor.
Ade Yasin menambahkan, dirinya bersama masyarakat ‘Bumi Tegar Beriman’ pastinya akan selalu mendoakan pejuang olahraga Kabupaten Bogor, untuk selalu diberikan kesehatan, serta meraih prestasi di ajang PON 2021.
Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, menambahkan, jika sebagian atlet, pelatih maupun official asal Kabupaten Bogor sudah berangkat lebih awal ke Provinsi Papua.
“Setelah pelepas ini, para perwakilan atlet, pelatih, dan official Kabupaten Bogor, akan langsung ke Bandung, untuk melanjutkan perjalanan menuju Papua,” kata Junaidi Samsudin.
Pria yang akrab disapa Junsam ini juga menjelaskan, Kabupaten Bogor termasuk tiga daerah penyumbang atlet untuk Kontingen Jawa Barat, berlaga di ajang PON Papua 2021.
“Kita masuk tiga besar daerah yang menyumbangkan atlet terbanyak. Mudah-mudahan para atlet tersebut bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Sejumlah nama seperti Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno dikabarkan mendampingi Erlangga.
PLT Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, kemenangan Erlangga Hartanto menjadi prioritas Partai Golkar saat ini. “Saya kira itu nanti keputusan Partai Golkar. Yang jelas kami di DPD Golkar Provinsi Jawa Barat siap mensukseskan Pak Erlangga dengan siapapun,” ucap Ace usai pelaksanaan Rakorda BSNPG dan AMPG di IICC, Selasa (21/9) malam.
Ia berharap, nantinya pendamping Erlangga memiliki nilai elektabliitas bagi kemenangannya. “Tapi tetap kewenangannya ada di pak Erlangga. Itu masih dinamis,” ucapnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga target yang jadi prioritas dalam pemilihan nanti pada tahun 2024 mendatang. Pertama kemenangan pemilu legislatif, kemenangan Pak Airlangga Hartarto dan tentu kemenangan Pilkada. “Itu kan semua di tahun 2024, oleh karena itu kita punya waktu sekarang untuk mempersiapkan itu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy selaku tuan rumah pelaksanaan Rakorda BSNPG dan AMPG mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para pimpinan di DPP dan DPD Provinsi Jawa barat beserta kepanitiaan DPD Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Bogor dalam penyelenggaraan Rakodra yang dihadiri seluruh perwakilan DPD tingkat II se-Jawa Barat. “Saya ucapkan terimakasih, ini akan manambahkan semangat dan kepercayaan kami, kader dalam mempersiapkan diri kedepan untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024,” tutup Rusli.
Turunnya status PPKM Kota Bogor dari level 3 ke 2 ternyata bergantung kepada capaian vaksinasi wilayah aglomerasi seperti Kabupaten Bogor. Padahal, saat ini capaian vaksin ‘Kota Hujan’ menjadi telah menyentuh 70 persen. Sedangkan Kabupaten Bogor belum mencapai 50 persen.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi kembali untuk menetapkan level PPKM. “Sekarang semuanya ditentukan pusat status levelnya. Ya, seringkali data itu nggak sinkron. Saat ini dimodifikasi, Kota Bogor nggak akan bisa turun ke level dua selama Kabupaten Bogor vaksinasinya masih dibawah 50 persen,” ujar Bima kepada wartawan, Rabu (22/9).
Kata dia, apabila capaian vaksin seluruh wilayah aglomerasi sudah diatas 50 persen, status level PPKM bisa turun ke level 2. Dengan demikian, sambung Bima, Kota Bogor harus di wilayah aglomerasi untuk mencapai diatas 50 persen. “Kami harus membantu warga Kabupaten Bogor di sentra vaksin,” ungkapnya.
Bima juga mengaku sudah menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa semestinya pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas. “Saya meminta satu, stok vaksin harus dipastikan aman dan data harus sinkron. Kalau nggak sinkron yang rugi daerah,” ungkapnya.
Masih dalam rangka mensukseskan Program Kolaborasi TJSL Holding BUMN Jasa Survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero), Holding BUMN Jasa Survei menyelenggarakan program bantuan berupa Audit Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan serta bantuan Disinfection Monitoring Program untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan bantuan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Sertifikasi SMK3 yang telah dilaksanakan di RSUD Kota Bogor (17/09).
Acara puncak berupa penyerahan Certificate of Disinfection & Analysis, Surat Keterangan telah dilakukan Audit SMK3 serta Surat Keterangan Audit Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan, diselenggarakan di Rumah 30 Bogor yang dihadiri oleh Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim dan beberapa jajaran Pemerintah Kota Bogor yang turut hadir menyaksikan penyerahan sertifikat.
Wakil Walikota Bogor mengatakan bahwa sertifikasi dari BUMN Jasa Survei kepada tempat umum di kota Bogor sangat membantu menciptakan ekosistem ekonomi dan sosial yang fungsional dan produktif, meski berada di tengah pandemi “Saya harap kedepannya kolaborasi ini dapat terjalin dengan baik antara Pemkot Bogor dan BUMN sebagai tercapainya visi Kota Bogor menjadi Kota yang layak keluarga di tengah pandemi Covid-19.”
Selain itu, Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN Agus Suharyono yang turut hadir dalam acara seremonial tersebut mengatakan dengan adanya dukungan penuh yang diberikan oleh BUMN Jasa Survei diharapkan audit sertifikasi ini mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan khususnya dari sisi kesehatan.
Rozainbahri Noor selaku Direktur Pengembangan Sumber Daya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang terselenggara. “Kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Pemkot Bogor dan Holding BUMN Jasa Survei. Sertifikasi ini juga sebagai penguatan untuk Kota Bogor dalam membantu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen. Khususnya menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas di Kota Bogor.” Ungkap Rozain.
Holding BUMN Jasa Survei selaku penyedia jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang salah satunya adalah sertifikasi SMK3. Kegiatan audit sertifikasi SMK3 ini telah dilaksanakan di RSUD Kota Bogor dengan mengusung tema “Penerapan SMK3 PP 50 Tahun 2012”. “Penting kita pahami bahwa penerapan SMK3 ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi,” tutup Rozain.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia (Persero) Rosmanidar Zulkifli berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Surveyor Indonesia dan berharap bahwa program Audit Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan yang dilakukan PT Surveyor Indonesia (Persero) mampu memberikan rasa aman dan nyaman ke pada masyarakat wilayah Bogor yang berbelanja di PD Pakuan Jaya “Terima kasih kepada Pemkot Bogor atas komitmen dan kepercayaan kepada BUMN Jasa Survei semoga kerja sama kita ini bisa terus dibina. Nantinya warga Bogor dan wisatawan dapat merasa aman, nyaman, karena mungkin sulit untuk menyingkirkan covid-19, tapi sangat-sangat mungkin bagi kita untuk bisa hidup di tengah pandemi tanpa rasa khawatir berlebih.” ujar Rosmanidar Zulkifli dalam sambutannya.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SUCOFINDO (Persero), Budi Hartanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kontribusi BUMN Jasa Survei untuk Indonesia dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari BUMN untuk masyarakat sesuai kepada peran masing-masing BUMN Jasa Survei. Semoga hal ini membantu meminimalisir Covid-19, khususnya di wilayah Kota Bogor,” tutur Budi.
Lebih lanjut Budi Hartanto menyampaikan bahwa Disinfection Monitoring Program yang dilakukan oleh SUCOFINDO di Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor merupakan kegiatan pemastian protokol kesehatan melalui verifikasi on-site terhadap perlakuan disinfeksi (kimiawi / non kimiawi) yang telah diterapkan oleh pelanggan.
“Salah satu nilai tambah dari kegiatan Disinfection Monitoring Programini adalah adanya monitoring berkala terhadap mikroba/ virus yang telah dilakukan Disinfeksi melalui pengumpulan sampel swab, kemudian dilanjutkan dengan analisis Adenosine Triphosphate (ATP) test untuk memastikan keberadaan aktivitas biologis/mikroorganisme dan dengan melakukan pengujian pada pre dan/atau post treatment.”
Budi Hartanto mengatakan bahwa, “SUCOFINDO bersama BUMN Jasa Survei kedepannya akan terus berusaha untuk menjaga komitmen dalam peduli terhadap masyarakat sekitar serta berkontribusi secara aktif sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Budi.
**handymehonk
Tentang Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau dikenal dengan BKI adalah BUMN yang bergerak dalam bidang pemeriksaan berupa klasifikasi dan statutoriabangunan terapung, serta inspeksi umum.
BKI mengklasifikasi dan mensertifikasi lebih dari dua belas ribu kapal berbendera Indonesia serta bendera asing lainnya. Dalam bidang inspeksi umum, BKI memiliki portofolio utama dalam bidang Energi, Industri, Marine, Offshore, Pemerintahan dan secara konsisten memberikan jasa pelatihan yang berupa pengembangan pengetahuan maupun kompetensi.
BKI memiliki jaringan layanan 36 cabang di seluruh Indonesia dan Singapura, serta menjalin kerjasama dengan partner luar negeri dalam memberikan jangkauan layanan yang lebih luas.
Tentang SUCOFINDO
PT SUCOFINDO (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956. Sebagai BUMN, Pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham utama dengan kepemilikan 95 persen.
Bisnis SUCOFINDO bermula dari jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara. Kemudian SUCOFINDO melakukan diversifikasi jasa di bidang, laboratorium analitis, keteknikan, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya di bidang pertanian, kehutanan, migas, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, transportasi, energi baru dan terbarukan, dan teknologi informasi.
SUCOFINDO memiliki 66 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dikelola secara terpadu dan didukung oleh para ahli di berbagai bidang. Jaringan laboratorium yang luas menyediakan layanan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia.
Tentang SURVEYOR INDONESIA
PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991. Pada awalnya misi kami adalah untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional.
Layanan independent assurance kami fokuskan pada empat sektor yaitu: Penguatan Institusi Kelembagaan, Infrastruktur, Mineral dan Batubara, Migas dan Sistem Pembangkit. Untuk melaksanakan kegiatan Independent Assurance, kami diakreditasi ISO 17020 dan ISO 17025 untuk kegiatan Inspeksi dan pengujian laboratorium. Sistem manajemen kami sudah memenuhi persyaratan ISO 9001 dan OHSAS 18001 serta SMK3 yang didukung tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dukungan kerjasama dari berbagai Lembaga Nasional dan Internasional.
Surveyor Indonesia menjadi mitra strategis bagi pemerintah, swasta dan patner kerja perusahaan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan produk dalam negeri pada bidang infrastruktur, kemaritiman, energi dan ketahanan pangan. Mitra tidak hanya sebatas pelanggan ketika bekerja sama, tetapi sebagai rekan bisnis berkelanjutan dalam hubungan jangka panjang.
—–
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Telepon : +62 21 4301017 Faksimili : +62 21 4390 1973 Email : crc@bki.co.id Informasi ini tersedia di http://www.bki.co.id/
PT SUCOFINDO (Persero) Bagus Subihantoro Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Telepon : +62 21 798 3666 Faksimili : +62 21 798 3888 Email : humas@sucofindo.co.id Informasi ini tersedia di www.SUCOFINDO.co.id
PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) N. Made Oka Dhyana Sekretaris Perusahaan PT Surveyor Indonesia (Persero) Email : surveyorindonesia@ptsi.co.id Telp : (62-21) 526-5526 ext. 253 Fax : (62-21) 526-553 Informasi ini tersedia di www.ptsi.co.id
