Demak | Jurnal Inspirasi

Bulan Ramadhan adalah momen yang dinantikan bagi umat muslim. Dalam memeriahkan bulan Ramadhan ini PT Sriboga Flour Mill bekerjasama dengan Filantra dalam program CSR bertajuk “Berbagi Berkah Buka Puasa Ramadhan 1442 H”.

Di awal pekan pertama Ramadhan ini PT Sriboga Flour Mill bersama Filantra berbagi paket berbuka puasa di Demak dan Boyolali, Jawa tengah pada Kamis (15/4).

Sebanyak 150 paket buka puasa disalurkan di Demak persisnya di Panti Asuhan Darul Yatim dan warga sekitarnya di Dusun Sidorawuh, Kel Sidogemah, Kec Sayung, Kab Demak.

Sementara di Boyolali 150 paket buka puasa disalukan untuk jamaah Majelis Taklim Kalimosodo dan warga desa Kismoyoso, kec Ngemplak, kab Boyolali.

“Terima kasih untuk makanan berbuka puasanya. Semoga PT Sriboga Flour Mill semakin sukses.” ungkap ibu Sari, salah satu penerima manfaat.

Selain di Demak dan Boyolali, program berbagi berkah buka puasa PT Sriboga Flour Mill ini pun akan dilakukan di 10 kota lainnya di Jawa tengah yaitu Semarang, Pekalongan, Batang, Kebumen, Kendal, Solo, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar.

Y#Wan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbilang memiliki problematik dan tak solutif. Kemendikbud dinilai akan memiliki rentang kebijakan yang sangat luas. Padahal masalah di Kemendikbud sendiri juga tak sepenuhnya tuntas, pun demikian dengan agenda di sektor ristek yang belum terselesaikan.

Co-Founder CIPG Yanuar Nugroho tidak yakin Kemendikbud akan bekerja efektif ketika Kemenristek melebur di dalamnya. Sebab, Kemendikbud akan mengurusi urusan PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi, vokasi, pembentukan budaya, riset, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga inovasi.

“BRIN oke, tapi langkan pembubaran Ristek ini yang menurut saya problematik. Karena masalahnya ada pada masalah tata kelola,” ujar Yanuar dalam diskusi virtual ‘IPG Talks Dampak Peleburan Ristek ke Dikbud dan Otonomi BRIN’, Kamis (15/4).

Yanuar menuturkan, terpisahnya BRIN menjadi lembaga tersendiri juga akan memiliki banyak pekerjaan rumah, misalnya mengintegrasikan LPNK (Bapeten, Batan, BPPT, BSN, LAPAN, dan LIPI). “Seperti apa modelnya? Mau dilebur, dijadikan satu, atau tetap mereka bekerja dikoordinasikan BRIN?,” ujarnya.

Yanuar mengaku mengetahui tujuan Presiden Joko Widodo untuk meleburkan Kemenristek dengan Kemendikbud. Saat menjadi deputi di KSP, dia berkata Jokowi sempat bicara tidak ingin uang negara ‘diecer-ecer’.

Dia pun menduga kehadiran BRIN lewat Undang-Undang Sisnas Iptek merupakan solusi untuk ‘mengecer’ uang negara. Di sisi lain, Yanuar mengingatkan peleburan dua kementerian menjadi satu tidak pernah berjalan singkat. Dia mengatakan butuh waktu paling tidak satu tahun untuk benar-benar beroperasi.

Waktu selama itu diperlukan untuk menggusur administrasi pegawai hingga hal teknis lainnya. Terlebih, dia mengingatkan tahun 2024 sudah masuk tahun politik. “Bagi saya melakukan itu di tengah-tengah jalannya kabinet menunjukkan bahwa hal sestrategis ini tidak direncanakan dan itu adalah sinyal buruk di pemerintahan ini,” ujar Yanuar.

Terkait dengan hal itu, dia mengajak semua pihak untuk mengawasi kinerja Kemendikbud-Kemenristek, yang merupakan kementerian dengan rentang kebijakan paling besar di Indonesia dan dunia.

“Kita kawal saja kalau begitu. Itu posisi yang kita ambil sekarang,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek/BRIN, Ismunandar berharap masa transisi terus mempertahankan praktik yang telah berjalan dengan baik. Dia juga tidak ingin perubahan itu akan berdampak negatif terhadap layanan pemerintah.

Ismunandar juga berkata belum dapat memastikan bagaimana kerja dua kementerian pasca dijadikan menjadi satu. Dia mengaku masih menunggu aturan yang belum ditandatangani oleh Jokowi.

“Tapi sebenarnya kita tahun pekerjaan rumah kita masih banyak sekali, apalagi kita punya cita-cita kita itu pembangunan ekonomi berbasis teknologi,” ujar Ismunandar.

Ismunandar membeberkan beberapa pekerjaan rumah pemerintah dalam sektor teknologi, yakni menciptakan ekosistem hingga dukungan dana riset. “Jadi yang diperlukan saat ini adalah kerja keras sama-sama,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pokja Sains dan Kebijakan ALMI, Gumilang Aryo Sahadewo menyatakan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud akan menghadirkan disrupsi dalam penyusunan kebijakan terkait riset.

“Akan ada disrupsi dari sisi penyusunan kebijakan terkait dengan riset pada saat pemerintah meleburkan Ristek ke Kemendikbud,” ujar Gumilang.

Gumilang melihat pemerintah sebenarnya memiliki banyak agenda di sektor ristek yang belum terselesaikan. Misalnya, menghadirkan kebijakan SDM dosen di universitas. Kemudian, bagaimana dosen memiliki akses memperoleh pendanaan riset, komite etik riset, hingga proteksi data.

“Dengan adanya peleburan Kemenristek ke Kemendikbud pasti akan ada disrupsi,” ujarnya.

Gumilang membeberkan beberapa disrupsi yang akan dialami antara lain terkait dengan masa transisi, beban institusi, hingga penyusunan kebijakan.

“Kami dari peneliti, ketidakpastian dari kebijakan itu juga bisa berdampak implementasi dan kualitas riset,” ujar Gumilang.

Gumilang menuturkan teori menyampaikan modal fisik, modal manusia, pendidikan, kesehatan, kelembagaan hingga teknologi mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Sehingga, dia mengingatkan riset dan teknologi sangat penting untuk memastikan produktifitas.

Dalam kelembagaan misalnya, dia berkata butuh banyak sekali riset untuk memastikan apakah sebuah lembaga mengakomodasi hingga menyediakan insentif. Kemudian, dia menyampaikan riset dari komunitas epistemik sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah berbasis bukti.

“Belum lagi riset terkait dengan modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan yang saat ini cukup penting dengan berbagai macam situasi dampak dari pandemi,” ujarnya.

Gumilang mengaku sulit menelaah bentuk riset di Indonesia tanpa memahami seperti apa kebijakan dan desain besar pemerintah. Dia mengakui pemerintah memiliki prioritas riset nasional hingga strategi nasional, tapi apakah hal itu menjangkau peneliti di lapangan, belum bisa dipastikan. “Jadi saya kira salah satu dampak dari peleburan ini adalah bagaimana arah untuk penyusunan kebijakan itu sendiri,” ujar Gumilang.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya menjadi bahan perbincangan warganet hingga sempat viral di trending topik Twitter Indonesia. Banyak ada warganet yang menuding Bima Arya dituding berusaha mencari-cari kesalahan saat mantan pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dirawat di Rumah Sakit Ummi, Bogor.

Sedangkan pakar Hukum, Refly Harun menyayangkan keterangan Bima Arya yang tidak mau mencabut laporan perkara swab test Habib Rizieq Shihab di Rumah Sakit Ummi karena adanya pernyataan Kapolda Jawa Barat. Keterangan Bima itu disampaikan saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (14/4).

“Kan aneh sekali. Ketika misalnya, kalau benar pernyataan seorang Kapolda bahwa laporan itu tidak bisa dicabut misalnya. Kenapa tidak bisa dicabut? Semua delik aduan bisa dicabut tentunya, kecuali kalau ini delik umum,” kata Refly dikutip dari akun Youtube pada Kamis (15/4).

Menurut dia, kalau Bima berpikir untuk menyelesaikan kasus tidak perlu mempidanakan warga negara. Maka itu, seharusnya dicabut saja laporan terhadap Habib Rizieq Shihab.  Namun, jika aparat kepolisian menganggap kasus yang dilaporkan Bima Arya itu sebagai delik umum tentu perkara lain.

“Perkara kasus itu dianggap delik umum misalnya oleh pihak keamanan. Ya, itu tanggungjawab aparat keamanan bukan lagi tanggungjawab Bima Arya sebagai pihak yang mengadukan,” ujarnya.

Lagipula, Refly tambah heran dengan Bima yang cuma ingin mengetahui kesehatan Habib Rizieq yang menjalani perawatan di RS Ummi. Menurutnya, Bima sangat berlebihan karena ingin terlalu tahu tentang kondisi Habib Rizieq terpapar Covid-19 atau tidak.

“Toh, banyak orang barangkali terpapar Covid-19, yang paling penting adalah yang bersangkutan mau melakukan tindakan. Katakanlah isolasi diri, pengobatan dan sebagainya. Lagipula dokter kan disumpah, tidak mungkin juga dokter akan membahayakan masyarakat,” jelas dia.

Padahal, kata Refly, ada pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan terpapar Covid-19. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan juga tak perlu melaporkan Airlangga kepada Kapolda Metro Jaya lantaran tidak mengumumkan sakitnya itu membahayakan.

“Kan tentu tidak. Karena kita harus terima, paling tidak sebuah keyakinan selama mengalami terkena Covid-19, seorang Airlangga pasti melakukan isolasi mandiri,” katanya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyayangkan Bima Arya yang mengurungkan niatnya untuk mencabut laporan polisi perkara swab test RS UMMI. Bima beralasan tak jadi mencabut laporannya di polisi lantaran ada pernyataan dari Kapolda Jawa Barat, yang tak ingin laporannya dicabut.

Dalam sidang perkara kasus swab test yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur itu, Habib Rizieq mempertanyakan soal adanya niat Bima untuk mencabut laporannya di kepolisian. Niat tersebut dinyatakan usai Bima bertemu dengan habaib yang dekat dengan Habib Rizieq.

“Bahkan tadi Anda bercerita ada niat cabut laporan, tapi Anda cerita ada yang nyatakan dari Polda (Jawa Barat) tak boleh dicabut,” kata Habib Rizieq di PN Jakarta Timur pada Rabu (14/4).

Dalam perkara swab test RS UMMI, Habib Rizieq didakwa telah menyebarkan berita bohong atau hoaks, yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar Covid-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberi sinyal tidak akan memperpanjang operasional RS Lapangan, yang akan berakhir 18 April nanti. Sebab, hingga kini belum ada keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperpanjang operasional rumah sakit tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang melarang aktivitas mudik Lebaran, membuat risiko kerumunan dan penyebaran Covid-19 berkurang dan dapat dikendalikan. Sehingga perpanjangan operasional RS Lapangamln tidak diperlukan.

“Kalau perpanjangan RS Lapangan tak dilakukan. Alat kesehatan akan didistribusikan ke puskesmas,” ujar Dedie kepada wartawan, Kamis (15/4).

Sebagai gantinya, Pemkot Bogor merencanakan untuk meningkatkan puskesmas menjadi RS type D. “Sekarang masih dalam proses,” ungkap Dedie.

Dengan tidak diperpanjangnya RS Lapangan, kata dia, bangunan tersebut bisa difungsikan kembali menjadi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Ya dikembalikan ke fungsi awalnya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sebagian berstatus kontrak, dan bisa diperpanjang bila ada RS yang butuh, tapi tetap sesuai mekanisme,” jelasnya.

Dedie menegaskan, keputusan tetap beroperasi atau tidaknya RS Lapangam ada di BNPB. Sebab, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit itu sepenuhnya ditanggung Dana Sisa Pakai (DSP).

“Kami sudah mengajukan RS Lapangam diperpanjang. Tapi kalau melihat dari administrasi tak mungkin. Intinya ada administrasi yang mesti ditempuh, dan itu tak dapat dilanggar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan tetap akan menyiagakan RS Lapangan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini.

“Masa operasional RS Lapangan akan habis (18 April 2021). Tapi menurut saya kita harus antisipasi gelombang kedua. Tidak boleh lengah. Karena di banyak negara itu lengah, terjadi gelombang kedua. Terutama di bulan Ramadhan ini. Kalau kita mampu melewati bulan Ramadhan tidak ada lonjakan kasus, Insya Allah aman. Tapi kalau Ramadhan terjadi lonjakan, dan ketersediaan ruang isolasinya di rumah sakit tidak ada, bagaimana?,” ungkap Bima.

Bima menambahkan, saat ini sedang dilakukan proses review oleh Inspektorat Kota Bogor yang hasilnya akan disampaikan ke BNPB.

“Saya sudah komunikasi dengan Kepala BNPB. Saat ini masih dilakukan review oleh Inspektorat. Secara keuangan bagaimana, apakah masih tersedia anggarannya di BNPB atau tidak, itu dulu. Tapi kalau saya ingin lanjut. Walaupun akan habis, saya ingin lanjut,” jelasnya.

Ia menargetkan proses review oleh Inspektorat tersebut akan selesai dalam pekan ini. “Jika inspektorat reviewnya sudah selesai, mudah-mudahan satu minggu ini ada kejelasan,” kata Bima.

Humas RS Lapangan, dr Armein Sjuhary Rowi mengatakan bahwa sesuai kesepakatan awal, RS Lapangan hanya beroperasi selama tiga bulan.

Sementara sisanya, sambung dia, masih menunggu keputusan apakah akan lanjut atau dihentikan. Sebab, biaya setiap pasien yang dirawat di RS Lapangan Kota Bogor ditanggung BNPB.

“Anggaran Rp16 miliar, dikeluarkan dulu biaya sarpras dan perlengkapan sebesar Rp4 miliar. Sisanya Rp12 miliar dibagi tiga bulan,” ungkapnya.

Kata dia, pusat telah menganggarkan sRp4,5 miliar untuk gaji karyawan yang bertugas di RS Lapangan. Ia merinci, dari jumlah itu Rp180 juta untuk dokter spesialis, dokter umum Rp190 juta, perawat Rp470 juta, penunjang medis Rp200 juta dan tenaga manajemen, hingga pembantu umum Rp400 juta.

** Fredy Kristianto

Kapolsek Gunung Putri: Segera Lapor Polisi

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Andriyanto meminta siapa saja warga yang merasa resah dan terancam untuk segera melapor kepada polisi. Hal ini diungkapkannya saat menanggapi kasus pengancaman yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) pinjaman online terhadap warga Gunung Putri, Kamis (15/4/2021).

“Datang, lapor dulu sehingga kita tau apa permasalahannya, kita lihat apakah tindakan ini masuk unsur pidana atau tidak. Jika permasalahan itu masuk unsur pidana kita proses, jika tidak masuk unsur pidana tidak bisa kita proses,” tegas Kapolsek.

Diketahui, kasus pengancaman kepada debitur oleh pihak ketiga ini menimpa warga Griya Bukit Jaya, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Abas yang mengaku resah dan merasa terancam debt collector.

Ironisnya, warga yang diancam bukan kreditur alias si peminjam melainkan hanya kerabat yang dijaminkan oleh nasabah yang memiliki cicilan tersebut. Namun saat debt collector itu menemui Abas, ia malah melakukan pengancaman dan ucapan tak senonoh kepada Abas saat melakukan penagihan utang.

“Debt collector itu bilang ke saya, ia kenal banyak ormas dan si debt collector itu mengancam jangan sampai tempat bekerja si nasabah itu ia datangi,” ucap Abas.

Menanggapi ancaman itu, menurut Abas seharusnya itu menjadi persoalan pribadi antara si nasabah dan bank. “Silahkan saja urus dengan yang bersangkutan, toh saya tidak punya urusan,” tandas Abas.

Menurut Abas tindakan debt collector itu adalah pengancaman kepada dirinya dan juga mengganggu kenyamanan karena ucapan tak senonoh yang keluar saat melakukan penagihan utang.

Ancaman yang didapat oleh Abas dari debt collector tersebut adalah ucapan, ‘Ini memang rumah anda, tapi liat nanti di luar sana’. Abas yang merasa terancam meminta yang berwajib hal ini segera ditindaklanjut. “Mohon ditindak atas tindakan ancaman yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online ini,” tukasnya.

** Nay Nur’ain

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Aset daerah merupakan hal yang penting diketahui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga masyarakatnya. Usai sukses menggagas acara bebersih serentak di 40 kecamatan pada tahun 2019, tim World Cleanup Day (WCD) Kabupaten Bogor 2019 mendapatkan undangan rapat tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk membahas aksi bebersih Setu pada Oktober 2019 lalu.

Saat itu rapat diadakan di kantor Bupati yang dihadiri oleh Sekda, perwakilan kecamatan, desa dan beberapa perwakilan komunitas lingkungan. Salah satu perwakilan WCD Kabupaten Bogor berinisial ” P ” menceritakan, dalam rapat itu sedikit membahas luas setu yang ada di Kabupaten Bogor.

“Yang paling di orot adalah setu di Kecamatan Citeureup karena menurut DLH, luas setu berkurang dari data yang dimiliki Pemda,” ujarnya,

” P “melanjutkan, dalam rapat itu pihak Kecamatan Citeureup diwakili oleh salah satu kepala desa disana. “Kepada kepala desa itu pak Sekda dengan tegas meminta permasalahan ini segera diusut,” ambahnya.

Namun sayang, ” P ” tidak terlalu ingat betul luas setu yang hilang tanpa sebab tersebut. “Saya lupa jumlah pastinya, tapi luas yang hilang itu ratusan meter,” ucapnya.

Saat dimintai keterangan di kantor Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Kepala Desa (Kades) Leuwinutug, Deden Saepul Hamdi (Kang Denz) menuturkan, membenarkan telah terjadi penyusutan luas Setu Leuwinutug tersebut. “Namun saya tidak tahu secara pasti, berapa jumlah pastinya, mungkin ribuan meter yang hilang” ucapnya, Kamis (15/04) .

Mengenai informasi penyusutan, saat itu juga dia dipanggil ke ruang Sekda, ditanyakan betul atau tidak adanya tpenyusutan. “Saya sampaikan alangkah baiknya jika kita turun bersama ke lapangan untuk memastikan berapa aktualnya dan mungkin yang tau asal muasal aset itu seperti apa, kita bisa turun ke lapangan bersama-sama, harapan saya adanya kolaborasi.” harap Kang Denz.

Menurut Kang Denz, semenjak ia menjabat mejadi Kades, belum ada pengukuran kembali dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui intansi terkaitnya. “Mungkin kalo peninjauan sudah dilakukan sudah ya, cuma untuk pengukuran ulang belum” tuturnya

Lebih lanjut, Kang Denz memaparkan, Setu Leuwinutug mempunyai potensi untuk menjadi destinasi wisata. “Di sisi lain menjadi destinasi, di setu itu pula bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan Desa Leuwinutug, melalui Bumdes, dan ini juga menjadi aset berharga Kecamatan Citeureup, khususnya Leuwinutug umumnya Kabupaten Bogor,” paparnya.

Semenjak awal menjabat, Pemerintah Desa Leuwinutug memang sangat ingin sekali mengelola setu tersebut. “Tapi kita butuh kerjasama, baik itu Bappedalitbang, BPKAD aset karena memang kami butuh informasi yang valid, karena saya juga sedang menelusuri berapa luasan awal dan yang saat ini, sebab sekarang sudah menjadi kawasan industri dan itu juga bisa manfaatkan untuk membuat warung-warung, sehingga karyawan bisa belanja disitu, yang pasti butuh dukungan dari pemkab, dinas pariwisata, pengairan, aset dan bappedalitbang,” jelas Kang Denz lagi.

Pemdes Leuwinutug melalui Kang Denz amat menunggu bagaimana arahan dari Pemda, apa yang bisa lakukan. “Kami tunggu informasi dan arahan selanjutnya dari Pemda, apa yang bisa kita kerjakan, insyaallah kita kerjakan, karena Pemdes Leuwinutug tidak bisa berjalan sendiri untuk persoalan penyusutan Setu, sekalipun ada diwilayah desa Leuwinutug” Jelas Kang Denz.

** Nay Nur’ain