Jakarta | Jurnal Inspirasi

Narkoba jenis sabu seberat 2,5 ton dari jaringan internasional yang ditaksir Rp 1 trilun lebih yang akan masuk Indonesia digagalkan tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan serta Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi seluruh anggota Polri maupun instansi terkait yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia tersebut. Sigit mengatakan Polri menangkap 18 orang tersangka dalam kasus penyelundupan narkoba 2,5 ton sabu di tiga lokasi yakni parkiran Ali Kopi Aceh Besar, Lorong Kemakmuran Aceh, lalu Daan Mogot Jakarta.

Menurut dia, satu orang tersangka merupakan warga negara asing asal Nigeria dan 17 orang itu WNI. “Peran dari tersangka itu tujuh orang sebagai jaringan pengendali, delapan orang transporter, dan tiga orang pemesan. Dari 8 tersangka, 1 orang kita lakukan tindakan tegas terukur,” ujarnya dalam keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (28/4).

Kemudian, Sigit mengatakan enam orang tersangka di antaranya sebagai terpidana narkoba yang mengendalikan jaringan narkoba internasional dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Ada tersangka atas inisial KNK, AW, AG, H, NI dan AL yang merupakan terpidana di Lapas dengan hukuman 10 tahun dan hukuman mati. Namun, mereka masih menjadi pengendali jaringan narkoba internasional,” jelas dia.

Sedangkan, Sigit mengatakan pelaku membungkus narkoba dengan berbagai macam paket mulai dibungkus plastik transpran hingga tupperware dan totalnya 2,5 ton sabu siap edar. “Dari total barang bukti apabila diuangkan maka kurang lebih bernilai 500 kg kali 2,5 ton kurang lebih bernilai Rp1,2 triliun. Lalu, kita bisa selamatkan masyarakat dari potensi bahaya narkoba kurang lebih 10,1 juta jiwa,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan terus sinergi dalam melakukan penanganan dan pengawasan serta menjaga rakyat Indonesia dari tindakan ilegal narkoba. “Sesuai Instruksi Presiden, Kemenkeu dalam hal ini Ditjen Bea Cukai diberi amanat bersama dengan Polri dan BNN menjadi leading sector dalam pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gerak narkoba. Ini dalam rangka kita semuanya menciptakan Indonesia bebas narkoba,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (28/4).

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap kedepan operasi-operasi akan terus dikembangkan seluruh intelijen, data intelejen, dan langkah-langkah profesional, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh institusi.

“Kita berupaya agar Indonesia bisa bangkit kembali dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan kita tidak ingin karena situasi pandemi ini kemudian dimanfaatlan oleh pihak termasuk jaringan penyelundupan narkoba untuk melakukan aktivitas ilegalnya,” tandasnya.

Sri Mulyani juga mengatakan, jumlah tersebut sangat besar sehingga keberhasilan penggagalan yang berasal dari jaringan internasional sangat diapresiasi olehnya. “Ini adalah sebuah ancaman yang sangat nyata,” ujarnya.

Sri Mulyani mencatat per April 2021 Kemenkeu bersama Polri dan BNN telah mengungkapkan 422 kasus upaya penyelundupan narkoba dengan berat bruto 1,9 ton. “Pada tahun terakhir jumlah kasus maupun dari jumlah narkotika semakin meningkat. Hal ini mengingatkan untuk terus semakin waspada,” ucapnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Penangkapan eks petinggi Front Pembela Islam (FPI) Munarman dipersoalkan Amnesty International Indonesia yang menilai Densus 88 Antiteror Polri telah melanggar Hak Asasi Manusia. Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, polisi terkesan melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan mempertontonkan secara gamblang tindakan aparat yang tidak menghargai nilai-nilai HAM ketika menjemputnya dengan paksa.

“Menyeret dengan kasar, tidak memperbolehkannya memakai alas kaki, menutup matanya dengan kain hitam merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu melanggar asas praduga tak bersalah,” kata Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Dia menyebut tuduhan terorisme yang ditujukan kepada Munarman tidak menjadi pembenaran bagi polisi untuk melanggar hak asasi manusia. “Munarman terlihat tidak membahayakan petugas dan tidak terlihat adanya urgensi aparat untuk melakukan tindakan paksa tersebut. Hak-hak Munarman harus dihormati apa pun tuduhan kejahatannya,” ujarnya.

Usman menjelaskan, dalam pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jelas menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM. “Ini berpotensi membawa erosi lebih jauh atas perlakuan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil,” ucap Usman.

Dia meminta Polri mengevaluasi kinerja Densus dalam peristiwa ini, setiap penangkapan harus menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. “Belum lagi jika mengingat situasi kedaruratan pandemi Covid-19. Penegak hukum harus lebih sensitif, mempertimbangkan prokes dan hak atas kesehatan dari orang yang hendak ditangkap atau ditahan, termasuk menyediakan masker kepada yang menutupi mulut dan hidung, bukan justru membiarkannya terbuka dan menutup matanya dengan kain hitam,” tuturnya.

Sementara anggota Tim Advokasi dan Aktivis (Taktis) Hariadi Nasution mengatakan, berdasarkan pasal 54, 55, dan 56 KUHP seharusnya Munarman bisa langsung mendapatkan bantuan hukum. Alih-alih mendapatkannya, tim kuasa hukum, kata dia, hingga kini masih sulit menemui Munarman. “Terlebih ancaman pidana terhadap klien kami lebih dari 5 tahun. Sehingga, klien kami wajib mendapat bantuan hukum,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Tak sampai di sana, tuduhan terkait terorisme pada Munarman juga disebut tak mendasar. Itu mengingat Munarman dan FPI disebutnya jelas telah mengatakan tindakan ISIS tidak sesuai keyakinan mereka.

Bahkan, Munarman disebut Hariadi dalam berbagai kesempatan telah mengajak masyarakat untuk menghindari ajakan atau situs-situs terkait. Khususnya, yang mengarahkan pada tindakan ekstremisme. “Terkait temuan di gedung eks DPP FPI oleh kepolisian adalah detergen dan pembersih toilet untuk kerja bakti masjid dan mushala,” kata dia menambahkan.

Sementara, temuan di kediaman Munarman, menurut dia, hanya buku-buku intelektual koleksi pribadi. Dengan alasan itu, menurut Heriadi, setiap proses penegakan hukum terhadap Munarman harus menjunjung tinggi HAM dan asas hukum.

Menyoal penyeretan paksa Munarman dan penutupan wajahnya saat digelandang ke Polda Metro Jaya, diklaim Hariadi menyalahi UU dan prinsip hukum serta hak asasi manusia. Utamanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 3 UU No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Sedangkan eks pengacara FPI Aziz Yanuar menyorot barang bukti yang disita Densus 88 Antiteror di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait penangkapan Munarman adalah cairan pembersih kamar mandi dan toilet. Barang bukti tersebut sebelumnya disebut merupakan bahan peledak.

Dari informasi yang diperolehnya, cairan pembersih itu digunakan saat ada kegiatan bersih-bersih masjid. “Itu pembersih WC. Dulu ada program bersih-bersih masjid di sekitar lingkungan. Itu pembersih wc infonya,” kata Aziz, Selasa (27/4).

Diketahui, pihak kepolisian mengamankan cairan yang yang diduga bahan peledak dari Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi menyebut, bahan itu juga disebutkan mirip dengan barang bukti terduga teroris Condet dan Bekasi. Terduga teroris itu sebelumnya dimankan Densus 88 Antiteror Polri pada akhir Maret 2021 lalu.

“Ini merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet, dan Bekasi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/4) malam.

Selain itu, barang bukti lain yang diamankan yakni serbuk mengandung nitrat tinggi. Kemudian dokumen serta atribut FPI. “Apa yang ditemukan dari hasil penggeledahan tadi akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Puslabfor,” katanya. Munarman sebelumnya ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di rumahnya di Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan, pukul 15.30 WIB.

Sementara Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Adamsyah Wahab atau kerap disapa Don Adam, juga tak percaya Munarman ditangkap karena kasus teroris. Dia mengaku mendapatkan kesaksian dari temannya soal Munarman. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa temannya yang beragama Kristen bernama Roy Pakpahan tersebut mengaku bahwa Munarman adalah orang yang membantu izin pembangunan suatu gereja.

“I Stand with Maman. Teroris pala lu.. gereja hkpb di cinere tempat bapak sy beribadah, awalnya tdk bs berdiri. Org takut beribadah. Maman bilang klu mmg srt ijin sdh ada dan lkp ya bangun sj. Klu ada yg ganggu kabarin gW, kata Maman. Skrg gereja hkbp cinere, salah satu rumah ibadah terbesar di cinere,” ujar pesan Whatsapp Grup yang diunggah oleh Don Adam.

Melihat pengakuan dari temannya yang beragama Kristen tersebut, Don Adam lantas menilai bahwa framing terhadap Munarman, bahwa dirinya terlibat dalam tindakan terorisme, adalah tudingan yang sangat jahat.

“Sahabat saya Roy Pakpahan (Kristen) memberikan kesaksian di WAG yg saya dan @KetumProDEMnew ikuti. Framing terhadap Munarman jahat banget!” tuturnya, sebagaimana dikutip dari cuitan di akun Twitter pribadinya @DonAdam68.

Tak cukup sampai di situ, aktivis Pro Demokrasi itu juga mengungkapkan sikapnya yang tetap mendukung Munarman. “I Stand With Munarman. #bebaskantahananpolitik,” kata Don Adam mengakhiri cuitannya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo tak banyak menyita perhatian publik. Teka-teki menteri baru yang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju terjawab sudah.

Dalam pengambilan sumpah jabatan, Rabu (28/4), Presiden Joko Widodo hanya menyumpah tiga menteri, dua di antaranya nama lama di Kementerian/Lembaga pemerintahan Jokowi-Maruf.

Mereka adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim (sebelumnya Mendukbud); Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko (sebelumnya Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta dengan dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin.

Dengan perubahan nomenklatur jadi Kementerian Investasi maka ditargetkan investasi yang masuk ke Indonesia tahun ini sebesar Rp900 triliun. Untuk mencapai realisasi target Presiden Joko Widodo yang sangat tinggi tersebut, Bahlil menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia, yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

“Hubungannya kita nanti begitu dana masuk kita akan bicara dengan mereka, mereka akan investasi di bidang-bidang apa saja nanti kita akan bantu di situ,” kata dia saat konferensi pers, Rabu (28/4).

Bahlil menekankan, dengan berubahnya nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi, maka wewenang untuk membuat regulasi dan menghubungkan regulasi antara kementerian lembaga sudah dimiliki. Sehingga bisa memudahkan kerja sama dengan INA.

“Kita perlancar mereka mana kala mereka mau masuk di pertambagan, infrastruktur, atau akusisi infrastruktur di situ kita bantu. Apalagi bicara foreign direct investment pasti akan ada urusannya dengan Kementerian Investasi,” tuturnya.

Di sisi lain, Bahlil menekankan, dengan perubahan nomenklatur ini tidak akan ada perbedaan dalam rencana kerja sama Kementerian Investasi dengan INA ke depannya. Sebab, kedua institusi negara ini memiliki target yang sama dengan fungsi yang sedikit berbeda.

“SWF ini kan lembaga, ini LPI jadi dia mengelola, semacam ini lembaga keuangan, lembaga investasi yang keuangan non bank sebetulnya. Dia mengelola uang saja tapi perizinan di BKPM saja, jadi dia tidak lebih dari lembaga keuangan non bank,” tuturnya.

Bahlil optimis akan bisa mencapai target ini meskipun angka yang dicanangkan lebih tinggi dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp856 triliun.

Bahlil berharap langkah pemerintah yang tengah gencar mengimplementasikan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya dalam hal kemudahan berusaha, bisa disambut baik oleh para pengusaha atau calon investor asing dan domestik untuk investasi di Tanah Air.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu ruangan di Gedung DPR. Ruangan yang digeledah tersebut milik Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Penggledahan ini berkaitan dengan penyidikan perkara kasus suap penghentian penyelidikan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang menjerat penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Penyidik KPK itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. 

“Penggeladahan dilakukan tentu dalam rangka pengumpulan bukti-bukti terkait perkara dimaksud,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (28/4).

Tak hanya di DPR, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Azis Syamsudin yang berada di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/4). Pertemuan Stepanus dan Syahrial untuk mula kongkalikong itu sendiri diketahui berawal di rumah dinas Azis, dan difasilitasi pimpinan DPR itu juga.

 Tim penyidik KPK tiba di rumah Azis sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka datang menggunakan 5 mobil dan langsung masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, sekitar 13 menit, dua mobil penyidik KPK juga kembali menyusul datang.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman, yang mendampingi penggeledahan petugas KPK itu mengatakan terkait kasus suap. “Saya sih enggak secara lugas disampaikan tapi sudah terdahulu disampaikan Kabagset [Kepala Bagian Sekretariat MKD] tadi terkait Pak Azis Syamsuddin yang lagi ramai ini,” kata sosok yang akrab disapa Habib kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (28/4) malam.

Kasus yang tengah ramai diperbincangkan yang menyeret nama Azis saat ini ialah dugaan keterlibatan Waketum Partai Golkar itu dalam kasus yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Azis diduga memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial atas dugaan korupsi pemerintah kota Tanjung Balai. Pertemuan itu pada pokoknya meminta KPK tak menaikkan status Syahrial ke tahap penyidikan. Stepanus meminta uang Rp1,5 miliar yang lantas disetujui oleh Syahrial agar kasus dugaan korupsi lelang jabatan yang diduga menjeratnya dapat dihentikan.

Lebih lanjut, Habib mengaku tidak mengetahui secara detail barang atau dokumen apa saja yang sudah disita penyidik KPK dari ruang kerja Azis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia pun meminta hal tersebut ditanyakan ke KPK secara langsung. “Nanti tolong tanya ke teman KPK lah, saya enggak ada kewenangan menjawabnya,” tutur Habib.

** ass

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Memasuki hari ke-16 di bulan Ramadhan, Majlis Taklim (MT) Al-Ikhbar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor menggelar Buka Bersama (Bukber), sekaligus santunan anak yatim. Acara diadakan di sekretariat PWI Kabupaten Bogor, Gedung Pusdai, Jalan Bersih, No 1 Kelurahan Tengah, Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (28/4/21).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo, jajaran pengurus MT Al-Ikhbar, Dewan Penasehat (Wanhat) PWI Kabupaten Bogor H. Danang Donoroso. Tampak hadir juga Warsono selaku donatur, kemudian Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Sukur Hermanto dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Farda Sanberra.

Dalam sambutannya ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo menyampaikan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang baik dari MT Al-Ikhbar dengan Kadin Kabupaten Bogor dan para donatur sehingga acara Bukber dan santunan anak yatim terlaksana dengan baik.

“Terimakasih saya ucapkan kepada para donatur, diantaranya pak Warsono, ketua Kadin Kabupaten Bogor serta jajarannya. Saya ucapkan terimakasih juga atas kehadiran dan suport dari pak Dandim serta ketua Wanhat PWI Kabupaten Bogor, begitu juga kepada semua donatur yaitu para Hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk anak yatim yang kita santuni hari ini. Hanya Allah lah yang membalas kebaikan saudara semua,” ucapnya.

Ketua Wanhat PWI Kabupaten Bogor, H. Danang Donoroso dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh MT Al-Ikhbar. “Saya bangga dengan kegiatan ini. Semoga bukber sekaligus menyantuni anak yatim dapat terus dilakukan, khususnya di bulan Ramadhan seperti ini sangatlah besar pahalanya untuk kita semua yang mau berbagi dan peduli,” ujarnya.

Warsono, salah satu donatur santunan anak yatim yang diadakan oleh MT Al-Ikhbar PWI Kabupaten Bogor mengaku bahagia bisa berbagi terhadap sesama. “Memiliki kebahagiaan tersendiri apabila kita mampu berbagi apalagi kepada saudara-saudara kita khususnya anak yatim. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan ampunan, dan PWI Kabupaten Bogor tetap menjadi wadah para penyampai berita yang selalu dicintai masyarakat,” ucapnya.

Hal senada, disampaikan ketua Kadin kabupaten Bogor Farda Sanberra, dirinya bersyukur dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang masih bisa berbagi terhadap sesama. “Saya sangat dekat dengan rekan-rekan wartawan di PWI. Maka ketika ada ajakan untuk bukber dan santunan anak yatim, saya bersama jajaran Kadin langsung merespon,” ungkapnya.

“Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi semua saudara kita yaitu para anak yatim. Mari kita saling mendoakan agar terus saling bersinergi dan kedepan bisa berbagi,” kata Farda menambahkan.

Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Sukur Hermanto saat memberikan sambutan mengatakan jika apa yang dilakukan MT Al-Ikhbar PWI Kabupaten Bogor ini sesuatu yang luar biasa. “Ini luar biasa. Semoga semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, apalagi ini di bulan suci Ramadhan, Allah akan membalaskan yang terbaik untuk kita hambanya,” ungkapnya.

Diakhir acara tampak para anak yatim yang berjumlah 72 orang, diberikan santunan berupa uang dan bingkisan dari para donatur. Setelah adzan Magrib berkumandang, semua yang hadir menggelar makan bersama alias Bukber.

** Nay Nur’ain

Cileungsi | Jurnal Bogor

Penjual petasan marak di bulan suci Ramadhan. Polsek Cileungsi pun menggalakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Rabu (28/04/2021). Bahkan Polsek Cileungsi mengamankan lebih dari 800 buah petasan dalam jangka waktu tiga hari lalu.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Andri Alam Wijaya menjelaskan, Polsek Cileungsi terus melaksanakan KRYD untuk mengatasi maraknya penjual petasan di bulan suci Ramadan ini. “Sejak hari Senin (26/04) lalu hingga hari Rabu ini, Polsek Cileungsi sedikitnya sudah menyita 880 petasan dengan berbagai macam jenis,” jelasnya melalui pesan singkat.

Lebih lanjut, dengan membawa personil sedikitnya 9 orang anggota kepolisian, Andri memaparkan jenis petasan yang disita oleh Polsek Cileungsi. “Dari 880 petasan, terbagi menjadi 3 jenis, mulai dari petasan korek sejumlah 800 buah, merecon 50 buah, lalu petasan air mancur sebanyak 30 buah, dari 2 penjual Petasan di Cileungsi,” paparnya.

Dalam rangka menertibkan para pedagang ini, Kapolsek Cileungsi memberikan tindakan tegas dengan menyita dan memusnahkan semua petasan. “Untuk menindak tegas para oknum penjual dan memberi contoh juga kepada para pedagang lainnya, kami lakukan penyitaan dan pemusnahan petasan tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, di lokasi berbeda, Yanto salah satu pengendara yang sedang melintas pun memberikan tanggapannya terkait maraknya penjual petasan tersebut. Menurutnya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sudah tepat. “Para oknum penjual petasan ini harus ditindak tegas, karena sasaran pembelinya adalah anak-anak,” ujarnya.

Petasan ini, lanjut Yanto, bisa membahayakan banyak orang, baik anak-anak yang memainkannya maupun pengendara motor. “Yang pertama kita gak tau kecelakaan apa yang bisa menimpa anak-anak saat bermain petasan, lalu yang kedua bahaya yang ditimbulkan pada orang lain, sebagaimana kita tahu, sering kali anak-anak bermain petasan di jalan umum, kita tidak tahu dampak apa yang timbul kepada pengendara motor saat petasan itu meledak, bisa saja dia kaget lalu terjatuh, pokoknya banyak resikonya ketimbang untungnya,” jelasnya.

** Nay Nur’ain