22.4 C
Bogor
Thursday, April 16, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1089

Cinema XXI Cibinong City Mall Buka Kembali

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Setelah tutup selama kurang lebih dua bulan terakhir, akhirnya pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Bogor mengizinkan bioskop untuk beroperasi kembali. Pada hari ini, (Kamis 16 September 2021-red) Cinema XXI Cibinong City Mall mulai dibuka kembali.

Sejumlah aturan diberlakukan, diantaranya wajib skrining dengan aplikasi Peduli Lindungi, wajib telah divaksin dua kali, minimal usia 12 tahun ke atas, tidak diperkenankan makan atau minum di area teater dan wajib menjaga jarak.

 “Kami patuhi aturan yang ada demi kebaikan semua. Untuk scan QR code yang diizinkan masuk adalah yang memiliki tanda hijau yang artinya telah dua kali vaksin, hal ini berlaku buntuk semua yang masuk ke area termasuk pegawai kami, kapasitas maksimum dalam theater adalah 50%,” Ungkap Syukur Manager Cinema XXI.

Pada masa uji coba ini Cinema XXI Cibinong City Mall dibuka dengan tiga theater dari delapan theater yang tersedia dan menayangkan film Hollywood seperti Black Widow, Fast & Furious 9 dan Suicide Squad. Kemungkinan perubahan film atau penambahan theater tergantung dari peraturan pusat dan daerah ke depannya.

Harga tiket masuk yang berlaku saat ini adalah Senin – Kamis Rp 35.000,-, Jumat Rp 40.000,- dan Sabtu-Minggu Rp 55.000,-. Pintu lobby dibuka mulai pukul 11.30 WIB dan film terakhir diputar pukul 18.30 WIB.

Tantri, salah seorang pengunjung Cinema XX mengatakan, “Senang sekali bioskop sudah boleh buka, kebetulan saya dan suami hari ini memang niat ke Cinema XXI untuk nonton, walaupun film yang kita pilih ini sudah pernah kita tonton sebelumnya tapi karena kangen suasana nonton di bioskop ya ngga apa-apa, kita tetap happy”. “Semoga film-film baru juga segera tayang ya, dan semoga aturan usia makin melonggar, supaya bisa nonton film bareng anak juga,” tukasnya.   

handymehonk | **

Tak Kunjung Dibangun Pemerintah, Warga Pasirpeuteuy Swadaya Bangun TPT yang Sudah Lama Ambrol

Sayyev
-
0

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Puluhan warga  Kampung Pasirpeuteuy, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor berswadaya membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan lintas Rancabakti – Gununggaru, Pasirpeuteuy.

Hal ini dilakukan, lantaran sudah lama tebingan yang ambrol itu tak diperbaiki pemerintah.

Tokoh masyarakat setempat H Yaya mengatakan, peristiwa TPT ambrol terjadi sejak tahun 2020 lalu, sehingga  menyebabkan serapan air tidak mengalir pada bagian bangunan gorong-gorong.

Swadaya tersebut kata dia sebagai bentuk keprihatinan masyarakat karena  Pemerintah Kabupaten Bogor hal ini Dinas PUPR tidak kunjung memperbaiki TPT jalan yang ambruk itu.

“Pada akhirnya warga dan Pemerintah Desa Nanggung berinisiatif untuk memperbaiki tebingan tersebut,” ujar Yaya kepada Jurnal Bogor, kemarin.

TPT tersebut dibangun sepanjang 10 meter dan tinggi 4 meter. “Swadaya masyarakat dengan dibangun TPT merupakan  hasil anggaran pribadi,” tambahnya.

Sebelumnya Pemerintah Desa Nanggung sudah  beberapa kali mengajukan untuk perbaikan ke pihak terkait, namun hingga kini tak kunjung dibangun.

“Desa sudah mengajukan beberapa kali karena memang tidak ditanggapi akhirnya masyarakat berinisiatif membangun TPT tersebut,” tutupnya.

Kepala Desa Nanggung Muhamad Sodik membenarkan bahwa tebingan yang sudah lama ambrol itu berada di areal jalan milik Kabupaten Bogor Kini telah dibangun hasil swadaya masyarakat.

“Kami sudah mengajukan beberapa kali namun tak direspon, akhirnya warga melakukan langkah dengan membangun TPT itu,” papar Sodik.

Warga khawatir kejadian ambrol tebingan itu sudah lama. “Kalau lama dibiarkan khawatir ambrolnya tebingan itu semakin membesar,” pungkasnya.

**aripekon

BPPSDMP dan Komisi IV DPR RI Tingkatkan Kemampuan Petani Nganjuk

Sayyev
-
0

Malang | Jurnal Inspirasi

Di tengah masih merebaknya pandemi Covid-19, harapan kesejahteraan petani tetap meningkat seiring pertumbuhan sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai tukar petani.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian (BPPSDMP) berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan persentase tingkat kemiskinan melalui peningkatan kemampuan/ kapaditas petani di era pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai hasil kolaborasi BPPSDMP dengan Komisi IV DPR RI akan menajdi salah satu solusinya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, beberapa waktu lalu menyampaikan pentingnya peningkatan SDM. “Jika ingin pertanian maju, majukan dahulu kualitas SDM. Karena SDM yang berkualitas bisa menghadirkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian,” kata Dedi. 

Petani sebagai aset insani pertanian, dan sekaligus sebagai lokomotif tentu harus kreatif, profesional, mandiri, berdaya saing, dan berwawasan global. Bimbingan Teknis Merawat Ternak Ruminansia bagi petani peternak adalah upaya untuk mewujudkan harapan diatas.

Sebanyak 60 orang petani dari 9 kecamatan kabupaten Nganjuk mengikuti kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani selama 2 hari mulai tanggal 15 sd 16 September 2021 di Kafe Rakitos jln. Raya Surabaya sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pembukaan Bimbingan teknis yang dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi IV Drs. H Guntur Sasono, M.SI, dihadiri oleh Kepala BBPP Batu yang diwakili Sugino, S.Pt, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Nganjuk, yang diwakili Sekretaris Dinas Pertanian kab. Nganjuk, Ferry Hendro S.Sos, MM, para pejabat fungsional lainnya.

Ferry, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, dalam sambutannya, “pada tahun 2021 Kabupaten Nganjuk menyadari dengan tuntutan peningkatan produktifitas pertanian sementara sisi kemampuan para petani relatif masih perlu ditingkatkan, Bimbingan teknis amat sangat membantu. Oleh karena itu pihak Dinas Pertanian berharap semoga kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan agar ilmu yang diberikan dapat diterapkan oleh petani dan memaksimalkan potensi Kabupaten Nganjuk,” ungkap Ferry.

Sementara Drs. H Guntur Sasono, M.SI, Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Pertanian atas penyelenggaraan bimtek yang sudah dilaksanakan secara berkala dalam rangka meningkatkkan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Guntur berharap bimtek dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa diaplikasikan. Peserta yang berkesempatan hadir pada hari ini berkewajiban untuk memberikan ilmunya dan menyampaikan informasi, pengetahuan kepada petani lain yang ada diwilayahnya.

Selanjutnya, Anggota Dewan DPR RI dari komisi IV yang femilier ini mengatakan selain manfaat dari Bimtek, Indonesia ini negara yang gemah ripah loh jinawi rasanya tidak rela masyarakat/petani tidak sejahtera banyak hal usaha disektor pertanian yang dapat dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.

Sandainya para petani menyadari dengan memberi pakan yang baik, kebersihan kandang terawat, kemudian juga memahami terkait dengan kesehatan hewan sudah pasti produktifitasnya akan meningkat dan mutu dari produk ternak akan baik pula, kemudian hal lainnya jangan buru-buru menjual hasil ternak tapi perlu tahu bagaimana produk turunannya.

Harga daging sapi ini di Asia, Indonesia masih tergolong mahal yaitu kisaran Rp. 125.000 /kg ini adalah peluang yang dapat diusahakan oleh para petani. Makanya saya minta kepada peserta dalam waktu 2 hari ini, betul-betul fokus mempelajari materi-materi yang diberikan atau sekaligus sharing pengalaman sehingga memperoleh manfaat lebih.

Dalam sesi tanya jawab dengan peserta, pilihan antara ternak kambing dan sapi, para peserta cenderung memilih ternak sapi, karena menurut mereka kotoran sapi mampu menghasilkan kotoran kisaran 10 % dari bobot sapi sehingga kotoran yang melimpah dapat diolah menjadi pupuk untuk kebutuhan tanaman mereka terutama bawang merah.

Dengan demikian mampu meningkatkan kesuburan tanah sekaligus dapat mengurangi biaya produksi. Dan ujungnya tentu saja peningkatan pendapatan. Permintaan mereka selanjutnya Pak Guntur
dapat memberi bantuan sapi untuk setiap kelompok.

**T2S/BBPP Batu

PeduliLindungi Jadi Syarat Utama

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bogor, telah turun ke Level 3. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun sudah mengizinkan pusat perbelanjaan untuk buka sejak 24 Agustus lalu.

Salah satu syaratnya adalah setiap pusat perbelanjaan mesti menerapkan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan tracing bagi pengunjung mal di masa pandemi.

“Setiap pengunjung mal wajib check in ketika masuk. Saat keluar harus check out. Nanti di aplikasi itu terlihat, mana warga yang sudah tuntas divaksin, mana yang baru sekali, mana yang belum dan siapa yang terjangkit covid, tetapi masih keluyuran,” ujar Humas Satgas Covid-19 Kota Bogor, Rahmat Hidayat kepada wartawan, Rabu (15/9).

Menurut dia, tak hanya pintu masuk dan keluar pusat perbelanjaan yang dipasangi aplikasi PeduliLindungi, namun setiap tenan yang berada di dalamnya pun turut dipasangi aplikasi tersebut. “Jadi mereka yang bekerja di tenan-tenan melakukan hal serupa seperti pengunjung,” katanya.

Rahmat menegaskan bahwa penerapan aplikasi tersebut merupakan bagian dari ekosistem untuk saling melindungi antar sesama di tengah pandemi. “Selain vaksin, aplikasi ini pun penting dalam melawan covid. Dan kami membuka kerjasama selebar-lebarnya bagi pihak-pihak untuk menjadi bagian dari ekosistem itu,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu.

Sementara itu, salah seorang pegawai pada sebuah tenan di mal BTM, Riko mengaku, sejak pusat perbelanjaan dibuka dan memberlakukan aplikasi tersebut sebagai syarat masuk, pengunjung tak seramai biasanya.

“Nggak begitu ramai mas. Tidak seperti biasanya. Pelanggan toko, banyak yang memilih untuk COD di luar mal. Alasannya mereka malas daftar aplikasi itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bima Arya mengatakan bahwa sejauh ini para pengelola pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bogor sudah mempersiapkan diri untuk kembali beroperasi.

Hal itu, kata Bima, ditandai dengan penerapan prokes yang sudah sangat baik. Selain itu, sosialisasi soal aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat pengunjung untuk masuk ke dalam mal terus digencarkan.

“Angka Covid-19 di Kota Bogor terus membaik dan mal secara keseluruhan sudah siap untuk dibuka. Sekarang tinggal kami gencarkan sosialisasi aplikasi PeduliLindungi dan pemasangan QR Code di sebanyak titik,” paparnya.

**fredykristianto

Komitmen Lindungi Pekerja, PT Marineroad Cairkan Asuransi 25 Ribu US Dollar

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

PT Marineroad Vallen Angkasa selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga pelaut, kapal niaga khusus bendera asing menyerahkan klaim asuransi sebesar 25 ribu US Dollar kepada anak dari salah satu anak buah kapal yang meninggal dunia ketika bertugas.

Direktur PT Marineroad Vallen Angkasa, Antonius Arung Angkasa mengatakan, pemberian klaim asuransi tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya. Kendati pekerja tersebut meninggal bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja.

“Yang bersangkutan meninggal karena serangan jantung pada salah satu rumah sakit di China. Sebenarnya, asuransi sendiri hanya diberikan kepada mereka yang meninggal karena kecelakaan kerja,” ujar Antonius kepada wartawan di kantornya, Jalan Tata Winata Nomor 9 RT 3 RW 2, Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (15/9).

Seharusnya, kata Antonius, pelaut yang meninggal bukan dikarenakan kecelakaan kerja, tidak bisa mendapat klaim asuransi. Namun, lantaran perusahaan memiliki sertifikat Maritime Labour Convention (MLC) asal Italia, asuransi pun bisa diklaim oleh ahli waris yang kini baru berusia enam tahun.

“Anak almarhum kini sebatang kara dan diurus oleh kerabatnya. Untungnya perusahaan kami memiliki MLC, sehingga bisa melobi agar asuransi dapat dicairkan,” kata Antonius.

Pria yang hobi memelihara ikan koi ini mengatakan, lantaran ahli waris baru berusia enam tahun, klaim asuransi sementara didepositkan atas nama perusahaan, dan setiap bulan bungnya akan diserahkan ke ahli waris.

“Total klaim asuransi apabila dirupiahkan mencapai Rp350 juta, bunga deposit per bulan sekitar Rp3 juta. Itu yang kami serahkan kepada ahli waris, hingga dia berusia sembilan tahun. Setelahnya, klaim keseluruhan bisa diambil, atau dititip kembali di kami hingga usia 17 tahun,” jelasnya.

Antonius mengatakan, sertifikat MLC merupakan syarat mutlak yang mesti dimiliki setiap perusahaan agensi tenaga kerja anak buah kapal, yang diperbaharui setiap setahun sekali.

“Dengan adanya MLC, legalitas sebuah perusahaan akan lebih jelas. Sebab, itu diakui dunia internasional karena termaktub dalam Amandemen Manila 2010. Dan itu terbukti, selain klaim asuransi dapat dicairkan, jenazah juga dapat dipulangkan ke Indonesia, walau memakan waktu dua bulan. Ketika ada suatu permasalahan pun, bila punya sertifikat itu kita dapat mengadu ke Federasi Pekerja Transport Internasional (ITF),” papar Antonius.

Ia pun meminta agar masyarakat yang ingin bekerja menjadi pelaut hati-hati dan selektif menggunakan jasa agensi. “Lihat dulu apa agensi itu punya MLC, sebab bila tidak kalau terjadi masalah akan susah. Sudah banyak kejadian, anak buah kapal (ABK) yang tak digaji, karena perusahaan kabur tak punya MLC dan lain sebagainya,” tuturnya.

Antonius pun meminta pemerintah lebih selektif dalam menerbitkan izin usaha atau PT. “Harus dilihat status kantornya, ngontrak atau tidak dan lain sebagainya. Ini adalah PR pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kota Bogor, Elia Buntang mengapresiasi langkah yang dilakukan PT Marineroad Vallen Angkasa. Menurutnya, langkah tersebut harus dicontoh oleh perusahaan lain untuk ikut melindungi pekerja.

“PT Marineroad ini sudah memenuhi kewajibannya. Bahkan lebih dari itu. Buktinya mereka dapat memperjuangkan klaim asuransi hingga ke organisasi internasional, walau yang bersangkutan meninggal dalam keadaan wajar. Ini harus menjadi contoh perusahaan lain,” ucapnya.

Elia mengakui bahwa saat ini masih banyak perusahaan yang abai untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. “Hal ini yang perlu kita dorong sama-sama. Perlu disinergikan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, apapun profesinya, apapun jenis pekerjaannya baik formal maupun non formal,” imbuhnya.

Kata dia, setiap kali melaksanakan sosialisasi, pihaknya selalu menekankan agar perusahaan domestik memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. “Di Kota Bogor, guru ngaji sudah dan yang non ASN sudah. Beberapa dinas yang mempekerjakan tenaga kontrak juga telah melakukan hal itu,” pungkasnya.

**fredykristianto

Bima Arya Optimis Vaksinasi Dosis Pertama 100 Persen Tuntas September Ini

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya optimis target vaksinasi 100 persen dosis pertama warga Kota Bogor tuntas pada akhir september ini, dengan catatan ketersediaan vaksin lancar.

“Secara keseluruhan kita sangat optimis vaksinasi dosis satu Kota Bogor tuntas bulan September 2021 dan ini melampaui target vaksinasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bagi kawasan aglomerasi,” kata Bima Arya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Perbarindo di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, Rabu (15/9/2021).

Melihat data-data yang terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, kata dia, situasi Kota Bogor sudah sangat membaik, salah satunya Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur sudah dibawah 10 persen dan capaian vaksinasi sudah mencapai 73 persen untuk dosis pertama atau menjadi yang pertama di Jawa Barat, namun masih berada pada PPKM Level III.

“Awal pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Bogor hanya menyediakan beberapa sentra vaksin besar, kemudian dibagi menjadi 18 sentra vaksin dan sekarang lebih disebar dengan pembagian tim hasil belajar dari situasi, tahapan dan pengalaman yang dihadapi,” sebutnya.

Untuk membantu dan mengakselerasi, para kepala dinas diperintahkan untuk turun menjadi direktur vaksinasi. Hal ini diyakini Bima Arya sebagai rahasia ‘ngebut’ vaksinasi di Kota Bogor, yang awalnya peringkat bawah sekarang menjadi pertama di Jawa Barat.

Sementara untuk kaitan penurunan status PPKM dari Level III ke Level II, Bima Arya menambahkan, khusus untuk daerah aglomerasi agar bisa ke Level II, salah satu variabelnya adalah percepatan vaksinasi. Menurut aturan, untuk bisa turun ke level II catatannya adalah semua daerah di kawasan aglomerasi capaian vaksinasinya minimal sudah mencapai 50 persen.

“Yang menjadi catatan, Kota Bogor tidak bisa turun ke level II karena capaian vaksinasi daerah terdekat atau kawasan aglomerasi masih jauh dibawah capaian minimal vaksinasi yang ditentukan. Kota Bogor sejak awal memiliki target agak ambisius, bulan September 2021 dosis satu harus selesai. Dalam hitungan kita, insya allah, minggu depan bisa mencapai 90 persen,” paparnya.

Bima Arya juga menegaskan vaksinasi menjadi kunci untuk relaksasi kegiatan ekonomi yang sudah mulai bergerak. Jika dilihat, warga sudah mulai kembali beraktivitas normal, namun demikian himbauan senantiasa disampaikan jajaran Pemkot Bogor untuk mengingatkan semua pihak agar selalu waspada dan akan lebih bahaya jika tidak diimbangi dengan vaksinasi.

Dari capaian target vaksinasi menurut Bima ada satu pekerjaan rumah yang diingatkan Menko Maritim dan Investasi, yakni ikhtiar vaksinasi bagi lansia agar lebih tingkatkan mengingat hal itu menjadi salah satu indikator untuk status aglomerasi.

“Ini menjadi PR bagaimana untuk meyakinkan dan memobilisasi para lansia agar mau di vaksin. Disamping itu Kota Bogor saat ini tengah fokus vaksinasi para pelajar untuk mengejar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga mengingatkan untuk tetap dan selalu waspada terhadap situasi dan kondisi yang ada. Selain itu dirinya juga mengingat dua varian baru dari virus Covid-19 yaitu Mu dan Lambda yang muncul. Namun berdasarkan catatan di banyak negara, kedua varian tersebut ‘kalah preman’ dengan varian Delta.

“Tetapi kita tidak pernah tahu mengingat banyak misteri di kondisi pandemi Covid-19, yang pasti kita melakukan apa yang mesti kita lakukan. Pastikan protokol kesehatan ditegakkan, warga tidak lalai dan vaksinasi di akselerasi. Pemerintah Kota Bogor tidak bisa sendiri, apresiasi kami untuk semua pihak yang telah membantu,” katanya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat, Indarto Budi Utomo menjelaskan, OJK dan Bank Indonesia (BI) mendapat jatah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 10 juta vaksin untuk seluruh Indonesia yang akan diserahkan dalam beberapa tahap sampai dengan akhir Desember 2021.

Untuk di Jawa Barat, sampai September akan dialokasikan kurang lebih sebanyak 475 ribu vaksin dan yang sudah disalurkan sekitar 254 ribu vaksin.

“Dari jumlah 254 ribu, 103.600 atau sekitar 40 persen vaksin yang diterima didistribusikan ke Bogor. Kami melihat vaksinasi itu adalah game changer. Semakin banyak yang divaksin, imunitas semakin meningkat dan diharapkan perekonomian semakin membaik,” tegas Indarto.

Ketua DPD Perbarindo Sekretariat DKI Jaya, Ricardo Simatupang menambahkan, vaksinasi yang dilakukan sebagai kontribusi Perbarindo dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat dalam menciptakan kekebalan kelompok.

Sementara itu, Kepala Group Surveilans dan Stabilitas Sistem Keuangan LPS, Riska Sapta Kurniawan menyampaikan, kegiatan vaksinasi merupakan salah satu bentuk sosial kemasyarakatan yang dilakukan LPS dan diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat yang ingin di vaksin.

Ketua Komisariat Perbarindo Bogor, John RP. Hutabarat menyebutkan, vaksin yang dialokasi dalam vaksinasi tersebut berjumlah 7.200 merupakan bantuan CSR dari LPS terkait fasilitasi vaksinasi dengan alokasi vaksin sebanyak 7.200 yang difasilitasi OJK Kantor Regional II Jawa Barat.

Pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemkot Bogor dan 21 BPR di Perbarindo Komisariat Kota/Kabupaten Bogor. Jumlah peserta sebanyak 3.600 peserta terdiri dari karyawan, nasabah BPR dan warga Kota Bogor yang digelar di dua lokasi, yakni Puri Begawan dan Mall Boxies 123 dengan melibatkan 150 tenaga kesehatan.

** fredyk/rls

Edan, Baru PTM Malah Ingin Tawuran

Sayyev
-
0

12 Siswa SMK Asal Kabupaten Bogor Ditangkap Satgas Kota Bogor

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 12 siswa SMK asal Kabupaten Bogor digelandang ke Polsek Bogor Barat lantaran diduga hendak tawuran, Rabu (15/9). Para pelajar tersebut diamankan oleh Satgas Pelajar Kota Bogor pada pukul 15.00 WIB, saat satgas sedang melaksanakan patroli harian.

“Total ada 13 yang diamankan, 12 pelajar dan seorang lagi bukan,” ujar Anggota Satgas Pelajar Kota Bogor, Martin kepada wartawan.

Menurut dia, awalnya satgas melihat para siswa tersebut berkeliling menggunakan sepeda motor, dan terindikasi sedang mencari kelompok siswa dari sekolah lain. Setelah ditelusuri, lanjut Martin, sebelumnya mereka sempat berkumpul di sekitar Jembatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Ketika digeledah, satgas menemukan dua jenis senjata tajam yang disembunyikan di dalam tas. “Kami langsung bawa mereka semua ke polsek. PTM di Kota Bogor belum mulai. Kalau di Kabupaten Bogor sebagian besar sekolah sudah. Sangat disayangkan sering kali kejadian memang yang awal mula pelajar dari kabupaten yang main ke dalam kota,” jelasnya.

Sejauh ini, sambung dia, Satgas Pelajar Kota Bogor telah menangani tiga kejadian serupa dalam waktu dekat. Dimana pelajar yang terlibat berasal dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan persiapan dan antisipasi jelang pelaksanaan PTM di Kota Bogor. “Karena dikhawatirkan anak-anak malah euforia dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

** fredykristianto

Anggaran Pembebasan Lahan R3 Dicoret

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

DPRD Kota Bogor melalui Badan Anggaran (Banggar) mencoret anggaran dua kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2021.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, dua kegiatan yang dicoret tersebut adalah pembebasan lahan untuk exit tol Jagorawi senilai Rp39 miliar dan pembebasan tanah bagi Jalan R3 Rp37 miliar.

“Ada dua pembebasan, yakni exit tol Jagorawi di Kampung Sawah, serta untuk Jalan R3. Kami sepakati di APBD Perubahan 2021 lebih baik untuk kegiatan lain terlebih dahulu,” ujar Atang kepada wartawan, Rabu (15/9).

Menurut dia, anggaran pembebasan lahan R3 dialokasikan untuk perencanaan, pendataan, pengukuran, sosialisasi hingga appraisal.

“Kami ingin semua dapat diselesaikan hingga daerah Wangun. Sama untuk pembebasan lahan exit tol, lebih baik digunakan untuk perencanaan dan lain-lain. Pembebasan bisa tahun depan,” ungkapnya.

Namun, Atang mengingatkan bahwa pembebasan R3 lebih prioritas ketimbang exit tol. “Kami memandang R3 ini meati prioritas untuk menembuskannya ke Ciawi. Setelah itu baru exit tol untuk mengurai lalu lintas Jalan Pajajaran,” katanya.

Tetapi, sambung dia, dengan catatan bila kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah untuk penanganan banjir dan lain sebagainya telah terkaver.

**redykristianto

Bioskop Buka, Tempat Wisata Belum Jelas

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mulai membuka bioskop pada Kamis (16/9). Hal itu mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021.

Wali Kota Bima Arya mengatakan bahwa terdapat enam syarat masuk bioskop yang harus dipenuhi selama perpanjangan PPKM Level 3. Pertama, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining kepada pengunjung serta pegawai.

Kedua, sambung dia, kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi. Pengunjung usia 12 tahun dilarang masuk.

“Keempat, dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop,” kata Bima, Rabu (15/9).

Kelima, bioskop wajib mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan yang terakhir adalah daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ditentukan oleh Kemenparekraf.

“Kami akan koordinasikan dengan perindag (Disperindag Kota Bogor),” ucap Bima.

Menurut dia, sebenarnya membuka bioskop saat ini terbilang sudah cukup aman. Asalkan, para pengunjung diwajibkan mengakses aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki bioskop.

Namun, hal itu berbanding terbalik dengan tempat wisata lain seperti The Jungle Waterpark dan Kebun Raya Bogor hingga kini belum dizinkan beroperasi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapam tempat wisata dapat dibuka. Sebab, kini pemerintah daerah tak memiliki diskresi dalam mengambil kebijakan tersebut.

“Belum dapat dipastikan kapan dibuka, daerah sudah tak punya keweangan lagi. Sekarang semua diatur pusat, sebab ada Inmendagri. Hampir tiap pekan pelaku wisata menanyakan, kami sampai bingung,” katanya.

Sementara, kata Atep, pemerintah daerah sangat membutuhkan kontribusi pajak dari tempat wisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah daerah juga butuh menaikan pendapat daerah. Tapi ya bagaimana, kewenangan di pusat,” katanya.

Saat ini, sambung Atep, baru satu tempat wisata yang diizinkan buka atas instruksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni J Bound. “Mereka ditunjuk langsung kementerian untuk ujicoba. Kriteria mungkin karena punya sertifikat CHSE. Kalau hasilnya baik akan menjadi referensi bagi tempat wisata lain,” katanya.

Atep mengaku bahwa sebelumnya, pihaknya telah mengirimkan seluruh data tempat wisata. Namun, kementerian hanya memberikan izin ujicoba kepada satu tempat wisata. “Sekarang para pelaku pariwisata sedang melobi ke pusat. Kalau pemkot inginnya semuanya diberi kesempatan buka dengan prokes ketat dan penerapan aplikasi PeduliLindungi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Atep menegaskan, saat ini Pemkot Bogor tengah fokus untuk menurunkan level PPKM dari tiga ke dua, agar pemerintah pusat memberikan pelonggaran. “Makanya vaksinasi terus digeber karena itu indikator penurunan level,” ungkapnya.

Namun, sambung dia, bila Kota Bogor berhasil turun ke PPKM Level 2, itupun belum bisa dijadikan jaminan semua tempat wisata dapat dibuka. Sebab, tetap harus melihat aglomerasi di sekitaran ‘Kota Hujan’.

“Aglomerasi Bogor ini kan Depok, Bekasi. Kalau mereka capaian vaksin tak sama dengan kita repot juga. Tapi kita akan coba lobi, sebab evaluasi selalu dilakukan seminggu sekali oleh pusat. Mudah-mudahan bisa diujicoba untuk buka. Memang kalau sesuai aturan PPKM Level 3 dan 2 belum bisa buka,” katanya.

** fredykristianto

Akui Alas Hak Sentul City, Pengusaha Kafe Pilih Opsi Sewa Pakai Lahan

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tidak semua melawan. Ada juga pemilik bangunan yang menduduki lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Sentul City Tbk memilih bekerjasama dengan Sentul City dalam bentuk sewa pakai lahan. “Selain saya, ada tiga pemilik Cafe di Bojong koneng tepatnya di sepanjang jalan Gunung Batu yang ikut langkah saya bekerjasama dengan Sentul City,” Jelas adi (nama panggilan kecilnya), pemilik sebuah kafe kepada pers, Selasa (14/3).

Adi bercerita, pada suatu hari dia mengajak jalan jalan istrinya mencari lahan untuk bisnis kafe. Berbagai wilayah sudah dijelajahi. Sampai satu ketika saat browsing market place OLX dia melihat ada iklan jual tanah di wilayah Sentul. “Saya dan istri survei dan sampai lah di lokasi di sini. Ada plang di jual seluas 300 meter. Setelah turun dari mobil, dia melihat view indah dari balik semak semak, saya tertarik untuk membeli,” paparnya.

Adi kemudian mengontak nomor telepon yang ada di plang pengumuman tersebut. Dia kemudian bertemu dengan seorang anak muda yang menjadi penghubung dengan yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Melalui anak muda ini Adi bertemu dengan bapak Bayu (sebut saja demikian), seorang warga Bogor. “Saya beli tanah itu dari B Rp 320 Juta. Kata Bayu tanah itu bukan milik Sentul City. Kalau ada apa-apa hubungi Bayu saja,” jelasnya.

Sebelum terjadi transaksi, Adi sempat mengecek status tanah tersebut, info yang di dapat tanah itu belum terlihat ada sertifikat di atasnya. Merasa status tanah sudah aman, transaksi berlangsung mulus dan kafe segera di bangun. Lantas proses transaksi nya bagaimana? Ternyata, ada perjanjiannya, oper alih garap tanah

Ketika mulai bangun pondasi, surat somasi datang dari Sentul City. Namun, entah bagaimana dia tidak menerima . Adi baru tahu surat somasi tidak disampaikan karena menerima somasi yang kedua dari Sentul City dikemudian hari.

Ketika pembangunan berjalan, kawan Adi meminta bantuannya sebagai penghubung karena dia mau membeli tanah garapan yang ada di sebelah kafenya. Tanah garapan itu milik orang Jakarta. Adi pun ingin membeli sebagian tanah tersebut untuk memperluas kafe nya. Untuk meyakinkan dirinya tanah itu legal, dia meminta bantuan pegawai BPN Kabupaten Bogor.

“Setelah di cek ternyata bukan cuma tanah sebelah, tanah kafe saya pun ternyata punya Sentul City ada SHGB nomor 2214 yang sudah terbit.

Adi langsung lemas karena uang ratusan juta dari kawannya sudah terlanjur terbayarkan ke pemilik lahan garapan tersebut. Dia pun kehilangan ratusan juta karena telah membayar ke Bayu, yang mengaku pemegang tanah garapan. Dia pun berusaha mengubungi Sentul City untuk mengajak musyawarah. Namun sulit sekali katena banyak pihak yang menghalang-halangi. “Mau ketemu susah. Ada saja halangannya. Saya seperti gak boleh ketemu dengan Sentul City,” keluhnya.

Sampai akhirnya datang somasi kedua yang dia terima dua bulan yang lalu. Ini kesempatan ketemu dengan pihak Sentul City yang di wakili Budi, kepala divisi legal Sentul City. (apa iya kepala legal?). “Pak Budi saya kesini bukan mau melawan,. Saya ingin konfirmasi bahwa saya tidak akan melawan karena saya tahu tanah ini adalah hak Sentul City dengan status SHGB.

Adi megatakan dirinya juga akan marah jika tanahnya di ambil. Apalagi Adi juga pengusaha properti yang paham lika liku pertanahan. Dialog cair terjadi antara Budi dengan Adi memunculkan dua opsi dari Sentul City selain pengakuan Adi secara legal atas lahan Sentul City. Adi bisa bekerjasama dengan Sentul City dengan pola bagi hasil atau sewa pakai lahan. “Saya pilih sewa pakai lahan,” ujarnya.

Adi mengaku lega karena kafenya tetap bisa beroperasi. Bahkan dia memberikan saran kepada pemilik Café lainnya di sekitar bojong koneng yang tanahnya milik Sentul untuk ikut kerja sama dengan Sentul.

Adi mengatakan,“Baiknya kita menerima fakta legal bahwa ini tanah Sentul City, saya sudah ngecek ko sertifikatnya itu , nomor berapa, saya tau semua itu punya Sentul City dan absah. Bagusnya kita datanglah kesana baik-baik cari solusi,” tuturnya.
Kata Adi dirinya bisa memastikan 99 persen akan kalah di pengadilan kalau pembeli tanah garapan melayangkan gugatan hukum kepada Sentul City. “Kita akan kalah karena saya adalah pengembang saya tahu betul kasus-kasus seperti ini,” ungkapnya.

Adi bersyukur mencapai kesepakatan dengan Sentul City. Café nya tetap bisa berjalan dan pegawainya bisa tetap bekerja. Adi menuturkan bahwa 95 persen pegawainya yang berjumlah 18 orang adalah warga asli Desa Bojong Koneng.. Dengan kerjasama ini maka karyawan masih tetap bisa bekerja di kafenya.

“Saya bersyukur di masa pandemi ini masih bisa usaha kopi dan menpekerjakan warga asli di sini. Tentu akan membantu pengembangan ekonomi di Bojong koneng. Warga Bojong koneng tenang tenang saja, gak ada kehebohan seperti yang di media. Kami justru bersyukur dengan keadaan yang tenang begini gak ada keributan,” ujar Adi.

**fredyk/rls

1...1,0881,0891,090...1,724Page 1,089 of 1,724

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi